Limbah SPPG 3 Sukasari Cilaku Yang Mencemari Kolam Tetangga Hingga ikan Mati Masal,Ini Tanggapan Kasi Intel Kejari Cianjur

Foto istimewa Kepala SPPG Aulia Rahman

Kabarciepat.com || CIANJUR –

Kejaksaan Negeri Cianjur menyoroti dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasari 3 di Kecamatan Cilaku. Temuan di lapangan menunjukkan dapur tersebut diduga beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai,dan kondisi bangunan dapur yang Belum Siap di gunakan 100% karena masih dalam proses penataan dan pembangunan.

Kasi Intelijen Kejari Cianjur, Angga Insana Husri, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari warga terkait bau menyengat dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar lokasi dapur yang berada di Jalan KH Sujai, Desa Sukasari.

“Kami menerima keluhan warga soal bau busuk, pencemaran lingkungan, serta kualitas air sumur yang berubah dan tidak layak digunakan,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kejaksaan langsung melakukan survei langsung ke lokasi. Hasilnya, ditemukan indikasi kuat adanya rembesan limbah dari aktivitas dapur yang berdampak ke lingkungan warga.

“Di lapangan tercium bau menyengat, air sumur warga berubah kualitasnya, bahkan ada tiga kolam ikan milik warga yang mengalami kematian massal setelah dapur beroperasi,” katanya.

Selain itu, sejumlah warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, pusing, hingga peningkatan tekanan darah akibat paparan bau limbah yang muncul siang dan malam.

Kolam Ikan warga Yang Terpapar Limbah Memasak dari Dapur

Dari hasil identifikasi awal, Kejaksaan menduga dapur tersebut tidak memiliki IPAL, sehingga limbah dibuang langsung ke saluran pembuangan umum.

“Secara kasat mata, tidak ada IPAL. Pembuangan limbah langsung ke selokan. Ini sudah kami catat dan laporkan,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, Kejaksaan menyatakan aktivitas dapur berpotensi untuk dihentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Kalau dari awal sudah jelas tidak memenuhi standar, seperti tidak adanya IPAL, maka bisa langsung dilakukan penghentian sementara,” ujarnya.

Meski demikian, Kejaksaan menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada persoalan teknis lingkungan. Pihaknya juga akan mendalami kemungkinan adanya pelanggaran lain, seperti dalam rantai pasok, distribusi, hingga potensi praktik monopoli atau penyimpangan pengadaan.

“Kami juga akan melihat aspek lain seperti rantai pasok, distribusi makanan, hingga kemungkinan adanya permainan dalam pengadaan. Tapi itu perlu pendalaman lebih lanjut,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pemenuhan standar administrasi, sanitasi, hingga sertifikasi yang diperlukan.

“Setiap kegiatan harus mengikuti aturan yang ada, baik juklak maupun juknis. Jangan langsung beroperasi tanpa melengkapi persyaratan, termasuk izin dan standar sanitasi,” ujarnya.

Kejaksaan juga mendorong seluruh pengelola SPPG agar memastikan kelengkapan administrasi dan kualitas operasional, sehingga program MBG tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

“Program ini baik, jangan sampai tercoreng oleh pelaksanaan yang tidak sesuai aturan. Yang sudah baik harus dipertahankan, yang bermasalah harus segera dibenahi,” Kata dia. ***Yudi farell