Di Trevel Sahara Grup Dengan 25 Juta Bisa Ketanah Suci

✨ UMRAH HEMAT KE TANAH SUCI ✨ Ingin berangkat ke Tanah Suci tapi khawatir dengan biaya? Sekarang bersama Travel Sahara Grup, Anda bisa menunaikan ibadah umrah dengan biaya mulai dari 25 Juta saja. 🕋 Fasilitas yang didapat: ✔ Tiket pesawat pulang–pergi ✔ Hotel nyaman di Makkah & Madinah ✔ Transportasi selama di Arab Saudi ✔ Makan sesuai program ✔ Pembimbing ibadah berpengalaman ✔ Ziarah tempat bersejarah 💫 Kesempatan beribadah ke Makkah & Madinah kini semakin mudah dan terjangkau. 📅 Kuota terbatas – Segera daftarkan diri Anda dan keluarga! 📞 Info & pendaftaran: 0821-2619-5038 Dewi Yulia Hubungi admin Travel Sahara Grup sekarang juga. “Panggilan Allah jangan ditunda jika sudah dimudahkan jalannya.”

Jumat, 12 Juni 2026

Polres Cimahi Dukung Kesejahteraan Petani Bandung Barat Melalui Program Panen Raya Jagung

KabarCiepat.com || Cimahi – Komitmen mendukung ketahanan pangan nasional terus ditunjukkan Polres Cimahi melalui pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Salah satu wujud nyata dukungan tersebut terlihat dalam kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 bersama kelompok tani binaan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Cimahi.

Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra, menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Menurut Niko, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian yang besar, sehingga perlu didorong melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani. Polres Cimahi sendiri menargetkan penanaman jagung seluas 1.326 hektare sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

"Polri hadir untuk memberikan dukungan nyata kepada para petani. Melalui program penanaman dan panen jagung ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan hasil produksi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Bandung Barat," ujar Niko, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, selain target luas tanam, Polres Cimahi juga menargetkan serapan hasil panen oleh Perum Bulog sebesar 420 ton dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, yakni kadar air di bawah 14 persen dan kadar aflatoksin di bawah 50 ppb.

Hingga pertengahan Juni 2026, lahan jagung yang telah ditanami di wilayah binaan Polres Cimahi mencapai 38,54 hektare. Dari luas tersebut, sebagian telah memasuki masa panen dengan total produksi mencapai sekitar 35 ton jagung.

Sebagai bentuk dukungan terhadap petani, Polres Cimahi juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian berupa traktor bajak, pupuk NPK, serta benih jagung hibrida unggul. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan menekan biaya produksi petani.

Program ini mendapat sambutan positif dari kelompok tani di Kabupaten Bandung Barat karena dinilai mampu membantu pengembangan usaha pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dengan sinergi yang terus terjalin antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Polres Cimahi optimistis Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan nasional, khususnya komoditas jagung.

Melalui program ketahanan pangan ini, Polres Cimahi berharap kesejahteraan petani semakin meningkat, produktivitas pertanian terus berkembang, serta ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan. ***Red
Share:

Polsek Bojongpicung Tanam Jagung Hibrida 2 Hektar di Haurwangi, Dukung Ketahanan Pangan

KabarCirpat.com || Cianjur  – Polsek Bojongpicung Polres Cianjur kembali bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional. Rabu 29 April 2026 pukul 09.30 WIB, jajaran Polsek Bojongpicung bersama Kelompok Tani Barokah menanam jagung hibrida di lahan non baku sawah seluas 2 hektare, Kp. Kulina RT 02/04 Desa Sukatani, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur.Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Bojongpicung IPTU Muchtaromi, SH, MH, didampingi Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Desa Sukatani AIPTU Candra. 

Sebanyak 14 petani/penggarap yang tergabung dalam Poktan Barokah dengan ketua Ganda Wijaya turut serta dalam penanaman.Berdasarkan laporan, lahan seluas 2 hektare tersebut ditargetkan panen pada 29 Juli 2026 dengan perkiraan hasil 6 ton jagung. Titik lokasi penanaman berada di Kp. Kulina RT 02/04 Desa Sukatani.Kapolsek Bojongpicung menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk peran aktif Polri sebagai Polisi Penggerak Ketahanan Pangan.
 "Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, situasi aman dan kondusif. Kami berharap hasil panen nanti bisa menambah stok pangan warga dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Laporan kegiatan ini telah disampaikan kepada Kapolres Cianjur dengan tembusan Wakapolres, Kabagops, dan Kabag SDM Polres Cianjur.Polres Cianjur SIAP: Setia, Inspiratif, Amanah, Produktif. ***Red/YF

Share:

KISRUH PEMBONGKARAN PKL DI CILOTO PUNCAK, SEMPAT TERJADI KETEGANGAN SAAT PENERTIBAN

KabarCiepat.com || Cianjur – Proses pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalur Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, kembali menjadi sorotan. Dalam pelaksanaan penertiban yang melibatkan aparat gabungan dan alat berat, sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan sejumlah pedagang dan warga yang berada di lokasi.Sabtu 13 Juni 2026

Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana sempat memanas ketika alat berat mulai melakukan pembongkaran sejumlah bangunan dan lapak yang berdiri di sepanjang bahu jalan. Sejumlah pedagang mempertanyakan proses penertiban yang dinilai berdampak langsung terhadap sumber penghidupan mereka.

Petugas dari Satpol PP, aparat keamanan, dan unsur terkait terlihat berupaya mengendalikan situasi agar tidak terjadi bentrokan. Meski sempat terjadi aksi dorong dan adu argumentasi, kondisi akhirnya dapat dikendalikan sehingga proses pembongkaran tetap berjalan.

Penertiban ini merupakan bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kawasan tersebut ditargetkan kembali tertata, nyaman, serta terbebas dari bangunan liar yang dianggap mengganggu fungsi ruang publik dan kelancaran lalu lintas.

Sejumlah pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang jelas terkait relokasi maupun bantuan usaha agar mereka tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi pasca pembongkaran. Sementara itu, petugas terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga guna menghindari konflik yang lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan, proses penertiban masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Situasi di lokasi terpantau kondusif meski sejumlah warga masih menyampaikan aspirasi dan keberatan atas pembongkaran tersebut. ***Red/YF

Share:

Ketua RW 03 Pimpin Jumsih, Warga Mandalawangi Kompak Bersihkan Lingkungan dan Tutup Kegiatan dengan Makan Liwet Bersama

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Semangat gotong royong dan kebersamaan kembali ditunjukkan masyarakat Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ketua RW 03, Bapak Rijal, memimpin langsung kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) yang dilaksanakan pada Jumat (12/6/2026) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan stakeholder setempat.

Kegiatan Jumsih ini dipusatkan di lingkungan RW 03 Desa Mandalawangi dengan fokus membersihkan jalan lingkungan, memangkas rumput liar, serta menata area yang dinilai memerlukan perhatian guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Forum RW Desa Mandalawangi, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), para pemuda, serta masyarakat dari berbagai kalangan yang secara sukarela bergotong royong membersihkan lingkungan.

Ketua RW 03, Rijal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipelihara sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang sehat sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

"Kegiatan Jumat Bersih ini bukan hanya tentang membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Alhamdulillah seluruh unsur masyarakat hadir dan ikut berpartisipasi," ujarnya.

Sementara itu, kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang bertujuan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga.

Suasana kebersamaan semakin terasa setelah seluruh rangkaian kegiatan Jumsih selesai dilaksanakan. Sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan, kegiatan ditutup dengan makan liwet bersama yang diikuti oleh seluruh peserta. Warga tampak antusias menikmati hidangan sederhana tersebut sambil bercengkerama dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat RW 03 Desa Mandalawangi berharap budaya gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus terjaga serta menjadi contoh positif bagi wilayah lainnya di Kecamatan Cipatat. ***Riki 
Share:

Polres Cianjur Panen Jagung Hibrida di Desa Jamali, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

KabarCiepat.com ||  Cianjur – Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran kepolisian. Salah satunya melalui kegiatan panen jagung hibrida yang dilaksanakan Polres Cianjur melalui Polsek Mande di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan panen tersebut merupakan bagian dari program Ketahanan Pangan yang digagas Polri sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Panen dilaksanakan di lahan seluas 1,5 hektare yang dikelola oleh Kelompok Tani Harapan Maju dengan estimasi hasil mencapai sekitar 10 ton jagung tongkolan.

Kapolsek Mande, AKP Eriyanto, SH., MH., menjelaskan bahwa keberhasilan panen ini merupakan hasil kerja sama antara petani, pemerintah, dan kepolisian dalam mendorong sektor pertanian agar tetap produktif.

"Panen jagung hibrida ini merupakan hasil kerja keras para petani di Desa Jamali. Kami berharap hasil panen yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional," ujar AKP Eriyanto.

Kegiatan panen turut dihadiri oleh AIPTU Acep Rohidin, SH. selaku Bhabinkamtibmas Desa Mulyasari, Rudi Suprianto dari Dinas Pertanian, serta Endang Sulaeman selaku Ketua Kelompok Tani.
Meski demikian, para petani masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah serangan hama tikus yang berdampak pada menurunnya hasil panen sehingga belum mencapai hasil yang maksimal.

Menanggapi hal tersebut, AKP Eriyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada para petani, baik melalui pendampingan maupun sinergi dengan instansi terkait guna mengatasi berbagai kendala pertanian.

"Kami akan terus mendukung petani dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan hama, sehingga produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat," tambahnya.

Sebagai bagian dari rantai distribusi hasil pertanian, jagung hasil panen tersebut selanjutnya akan disalurkan ke Gudang BULOG Cianjur. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani.

Melalui kegiatan ini, Polres Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan di daerah. ***Red/YF
Share:

Kamis, 11 Juni 2026

Hanya Ditemui Staf, KOPRI PC PMII Mengaku Kecewa Dan Layangkan Mosi Tidak Percaya ke DPPKBP3A

KabarCiepat.com || CIANJUR – Korp Pergerakan PMII Putri (KOPRI) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) menyatakan kekecewaan mendalam sekaligus melayangkan mosi tidak percaya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Hal ini memuncak setelah agenda audiensi resmi yang telah dijadwalkan sejak satu minggu lalu diabaikan oleh pimpinan dinas terkait. Kedatangan pengurus KOPRI PC PMII sama sekali tidak disambut oleh Kepala Dinas maupun Kepala Bidang, melainkan hanya ditemui oleh jajaran staf yang tidak bisa mengambil kebijakan.

"Kami merasa sangat dilecehkan secara kelembagaan. Surat audiensi sudah masuk sejak satu minggu yang lalu, tapi saat kami datang, Kepala Dinas dan para Kepala Bidang kompak tidak ada di tempat. Kami hanya ditemui oleh staf yang tidak tahu apa-apa. Ini bentuk ketidakseriusan dinas dalam menangani isu perempuan dan anak," tegas Ketua KOPRI PC PMII.

Bentuk Kekecewaan dan Pelayanan Buruk

Audiensi yang awalnya direncanakan sebagai ruang dialektika strategis untuk membahas isu perlindungan perempuan dan anak di daerah, justru berujung pada kekecewaan besar. KOPRI PC PMII menilai pihak DPPKBP3A tidak memiliki iktikad baik dan terkesan sengaja menghindari ruang diskusi bersama aktivis mahasiswa.

Sikap acuh tak acuh dari para pemangku kebijakan di DPPKBP3A ini dinilai menjadi cerminan buruknya tata kelola birokrasi dan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan serta anak.

Pernyataan Sikap & Mosi Tidak Percaya KOPRI PC PMII:

Mengecam Keras Sikap Pimpinan Dinas: Menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas dan jajaran Kepala Bidang yang terkesan sengaja menghindar dan melempar tanggung jawab kepada staf bawahannya.

Mosi Tidak Percaya: Menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPPKBP3A karena dinilai gagal, menutup diri, dan tidak kooperatif terhadap elemen gerakan kemahasiswaan.

Birokrasi yang Bobrok: Mengkritik buruknya komunikasi internal dinas yang tidak mampu menghormati komitmen jadwal audiensi yang sudah dibuat sejak satu minggu lalu.

KOPRI PC PMII menegaskan tidak akan tinggal diam atas perlakuan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada iktikad baik berupa klarifikasi resmi dan permohonan maaf langsung dari Kepala Dinas, KOPRI PC PMII siap mengambil langkah instruksi organisasi yang lebih tegas, termasuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPPKBP3A. ***Red/YF
Share:

Forum Wartawan Cipatat Resmi Bentuk Kepengurusan Periode 2026–2029, Perkuat Peran Pers dalam Pembangunan Daerah

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Pers memiliki peran strategis dalam menjaga arus informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif di tengah masyarakat. Selain sebagai penyampai informasi, insan pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial serta mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang transparan.

Dalam upaya memperkuat peran tersebut di tingkat lokal, para jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Cipatat (FWC) resmi menetapkan susunan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2029. Penetapan dilakukan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (11/6/2026).

Pembentukan kepengurusan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan soliditas organisasi sekaligus mempererat sinergi antara insan pers dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya di wilayah Kecamatan Cipatat.

Dalam susunan yang telah ditetapkan, H. Zezen Syamsudin dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua FWC. Ia akan didampingi oleh Nanang sebagai Wakil Ketua, Riki Triyadi sebagai Sekretaris, dan Kamil sebagai Bendahara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan organisasi, unsur Forkopimcam Kecamatan Cipatat bersama 12 Kepala Desa se-Kecamatan Cipatat ditempatkan sebagai pelindung. Sementara tokoh masyarakat Cipatat dan tokoh pers serta media berperan sebagai pembina. Adapun posisi penasihat dipercayakan kepada Upar Suparman.

Ketua FWC terpilih, H. Zezen Syamsudin, menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru diharapkan mampu menjadi wadah bagi para wartawan untuk meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah.

"FWC hadir sebagai sarana mempererat kebersamaan insan pers di Cipatat. Kami berkomitmen membangun organisasi yang profesional, independen, dan mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab," ujarnya.

Selain pengurus harian, FWC juga membentuk sejumlah bidang yang akan mendukung pelaksanaan program kerja organisasi, yakni Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Humas dan Kemitraan, Advokasi dan Hukum, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM, Informasi, Publikasi dan Media Sosial, Sosial Budaya dan Kemanusiaan, Usaha dan Kesejahteraan Anggota, serta Dokumentasi dan Multimedia.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Forum Wartawan Cipatat diharapkan semakin aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, memperluas jaringan kemitraan, serta berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Cipatat serta Kabupaten Bandung Barat secara umum.***Red
Share:

Polda Jabar Siapkan Berbagai Kegiatan Hari Bhayangkara ke-80, Usung Semangat "Polri untuk Masyarakat"

KabarCiepat.com || Bandung – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mulai mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Jabar. Dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 akan diisi dengan berbagai agenda internal maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.

"Rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 akan diisi dengan berbagai agenda, mulai dari upacara dan tradisi, syukuran Hari Bhayangkara, dokumentasi dan publikasi, serta pemuliaan nilai-nilai Tri Brata. Selain itu, Polda Jabar juga akan menggelar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bakti kesehatan dan bakti sosial," ujar Kombes Hendra.

Dalam bidang bakti kesehatan, Polda Jabar merencanakan sejumlah kegiatan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, operasi bibir sumbing, pembagian kacamata gratis, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, hingga pemberian bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, dan kruk bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, kegiatan bakti sosial akan meliputi penyaluran bantuan sembako, bantuan alat dan mesin pertanian, program bedah rumah, penyediaan sarana air bersih, serta kegiatan bakti religi. Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Selain kegiatan sosial, Polda Jabar juga telah menyiapkan berbagai agenda yang bersifat edukatif dan rekreatif, seperti olahraga bersama, car free day, lomba-lomba, anjangsana, ziarah dan tabur bunga, pagelaran wayang, pameran, bazar dan pasar rakyat, serta doa bersama lintas agama.

Tak hanya itu, dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, akan digelar Pekan Olahraga Kapolri Cup yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga, di antaranya judo, voli, taekwondo, tenis lapangan, basket, bulu tangkis, menembak, hingga indoor sky diving.

Menurut Kombes Hendra, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat.

"Melalui tema 'Polri untuk Masyarakat', Polda Jabar ingin menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan Polri dengan warga, sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan yang humanis," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh personel Polri di lingkungan Polda Jabar untuk menjalankan setiap rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat.

"Setiap anggota Polri diharapkan dapat ikut menyukseskan kegiatan ini dengan tetap menjaga sikap humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Hari Bhayangkara harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri," tambahnya.

Dengan berbagai program yang telah disiapkan, Polda Jawa Barat berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dapat berlangsung lancar, meriah, serta memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. ***Red/YF
Share:

Buktikan Kamu Lucu! Polda Jabar Tantang Komika Lokal di Lomba Stand Up Comedy HUT Bhayangkara ke-80

KabarCiepat.com || BANDUNG — Punya bakat bikin orang tertawa? Atau sering punya cerita menggelitik soal kehidupan sehari-hari? Ini saatnya kamu unjuk gigi!

Bukan menangkap pelanggar hukum, kali ini Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) justru sedang berburu para komika lokal. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Jabar resmi menantang masyarakat untuk adu lucu lewat ajang Lomba Stand Up Comedy.

Lewat kompetisi ini, polisi ingin mendengar perspektif, cerita unik, bahkan kritik membangun dari masyarakat yang dikemas lewat komedi segar yang bikin gerrr.

Siapa Saja yang Boleh Ikut?
Kompetisi ini terbuka lebar untuk warga Jawa Barat dan dibagi menjadi dua medan pertempuran:

- Kategori Pelajar / Mahasiswa: Buat kamu yang masih duduk di bangku sekolah, mahasiswa dan punya selera humor tinggi.

- Kategori Umum: Tempat berkumpulnya para komika senior, atau masyarakat umum yang jago mengocok perut.

Pilih 'Senjata' Tema Mu!
Setiap peserta dibebaskan untuk mengeksplorasi materi komedi mereka berdasarkan tiga pilihan tema utama berikut:

- Polisi Penolong Masyarakat .

- Polisi Tangkap Pelaku Kejahatan .

- Polisi Selalu Hadir di Masyarakat .

Catatan Penting: Humor kamu harus tetap cerdas, ya! Panitia menegaskan bahwa materi stand up dilarang keras mengandung unsur SARA dan pornografi. Tetap lucu tanpa harus menjatuhkan!

Cara Ikutan (Gampang Banget!)
Kamu tidak perlu datang ke markas polisi untuk audisi. Cukup ikuti langkah praktis ini dari rumah:

- Rekam aksi panggung stand up terbaikmu dengan durasi maksimal 5 menit.

- Pastikan kualitas video sudah Format HD agar wajah dan ekspresimu terlihat jelas.

- Unggah (Upload) video tersebut ke akun Google Drive pribadimu.

Daftar dan sematkan link Google Drive videomu ke dalam Google Form pendaftaran yang disediakan panitia.

*Link nya disini* !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPW7NGNhBX47fd3B7DvFbR1xc_KzFG5xLf0l41eJ14JePuxQ/viewform?usp=dialog

Catat Tanggal Mainnya!
Jangan sampai kelewatan karena slot pendaftaran dibuka sangat singkat! Proses pengisian Google Form dan pengumpulan video hanya dilayani pada tanggal 10 hingga 15 Juni 2026.

Selain memperebutkan gelar komika terbaik pilihan Polda Jabar, ada hadiah yang sangat menarik dan total uang tunai yang siap menanti para pemenang.

Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan bit terbaikmu, asah punchline-mu, dan jadilah bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-80u dengan tawa! Informasi lengkap mengenai tautan pendaftaran bisa kamu cek di media sosial resmi Polda Jabar sekarang juga. ***YF
Share:

Akademisi STHI Soroti Wacana Dana CSR Bank HIMBARA Untuk MBG

KabarCiepat.com || Jakarta – Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai persoalan dalam program MBG bukan sekadar pergantian pejabat atau sumber pendanaan, melainkan desain program yang sejak awal dinilai bermasalah.

“Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian dan evaluasi besar-besaran. Bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, tapi benar-benar dievaluasi total,” ujar Bivitri dalam orasinya.

Ia mengkritik wacana penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program MBG. Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan tata kelola program yang semakin tidak jelas.

“Sekarang corporate social responsibility-nya saja mau dialihkan untuk mendanai makan bergizi nasional. Ini apa sebenarnya? Bergizinya untuk siapa sebenarnya? Apakah bergizi untuk anak-anak atau bergizi untuk para politikus busuk?” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara itu menduga persoalan yang muncul dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan kesalahan individu tertentu, melainkan sudah terjadi sejak tahap perancangan kebijakan.

Menurut dia, program tersebut diduga dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga titik-titik distribusi disebut diperjualbelikan.

“Desainnya sudah salah dari awal. Desainnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya SPPG, sehingga kemudian titik-titiknya diperjualbelikan,” ujarnya.

Ia pun menilai program MBG hanya dijadikan kedok untuk memperkaya pihak tertentu dan bukan benar-benar berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak.

“Ternyata bukan itu, gizi hanya kedoknya. Tapi tujuannya adalah memperkaya sebagian orang,” kata Bivitri. ***YF
Share:

Rabu, 10 Juni 2026

Sekjen Kementerian Kehutanan Serap Aspirasi Penyadap Getah Pinus di BKPH Cianjur, Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Mitra Perhutani

KabarCiepat.com || CIANJUR – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, ke wilayah Perum Perhutani KPH Cianjur. Dalam agenda tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan berdialog langsung dengan para mitra penyadap getah pinus di kawasan BKPH Cianjur.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah kerja BKPH Cianjur ini dihadiri oleh Administratur Perhutani KPH Cianjur Ade Sugiharto beserta jajaran, Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz dan rombongan, serta sejumlah perwakilan penyadap getah pinus yang sehari-hari menggantungkan penghidupannya dari hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Dalam dialog tersebut, para penyadap menyampaikan berbagai kondisi yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari dampak perubahan cuaca terhadap produktivitas penyadapan, kebutuhan sarana pendukung kerja, hingga harapan terhadap peningkatan perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan bahwa para penyadap getah pinus memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan industri hijau nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan kehutanan tidak hanya berfokus pada aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

"Kehadiran kami untuk berdialog langsung dengan para penyadap bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka. Para penyadap merupakan garda terdepan dalam mendukung industri hijau nasional. Karena itu, aspek keselamatan kerja, keberlanjutan kemitraan, dan perlindungan sosial harus terus diperkuat melalui kolaborasi yang baik bersama Perhutani," ujar Mahfudz.

Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Cianjur Ade Sugiharto menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja para mitra penyadap melalui berbagai program pembinaan. Program tersebut antara lain penyaluran bantuan secara berkala, penyediaan alat pelindung diri (APD), hingga jaminan perlindungan keselamatan kerja.

Menurut Ade, dialog bersama Sekjen Kementerian Kehutanan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyerap masukan langsung dari para penyadap agar kebijakan yang diterapkan semakin tepat sasaran.

"Perhutani menyambut baik adanya dialog ini sebagai ruang untuk mendengar langsung aspirasi para penyadap. Kenyamanan dan keamanan para mitra di lapangan merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi produksi getah pinus. Berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sarana kerja maupun program perlindungan sosial di seluruh BKPH," jelas Ade.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan para mitra penyadap dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya komunikasi langsung seperti ini, diharapkan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan bagi penyadap getah pinus dapat terus ditingkatkan demi mendukung kesejahteraan mereka di masa mendatang. ***Dani
Share:

Meniti Asa di Balik Dinding yang Rapuh: Kisah Perjuangan Keluarga Muhammad Daniel

CIANJUR, KabarCiepat.com – Harapan keluarga Muhammad Daniel sejatinya sangat sederhana: memiliki rumah yang aman untuk ditinggali, tempat di mana anak-anak dapat tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan bahaya yang mengancam setiap saat. Kamis, 11 Juni 2026

Namun kenyataan yang mereka hadapi jauh dari kata layak. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi Daniel bersama istri dan anak-anaknya kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Dinding-dinding bangunan dipenuhi retakan besar, sebagian struktur terlihat rapuh, sementara atap rumah bocor di berbagai titik dan terancam ambruk sewaktu-waktu.

Bagi Daniel, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan satu-satunya benteng kehidupan yang dimiliki keluarganya. Di balik dinding yang nyaris roboh itu, tersimpan harapan, perjuangan, dan keteguhan hati untuk terus bertahan menghadapi kerasnya kehidupan.
"Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin anak-anak bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut jika sewaktu-waktu atap ini runtuh," ungkap Muhammad Daniel dengan mata berkaca-kaca.

Setiap kali hujan turun, kecemasan selalu menyelimuti keluarga kecil tersebut. Air hujan yang masuk melalui atap bocor membuat mereka harus berpindah-pindah mencari sudut ruangan yang dianggap lebih aman. Bahkan, rasa khawatir terhadap kemungkinan bangunan roboh menjadi bayang-bayang yang terus menghantui setiap malam.

Di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi, Daniel tetap berjuang keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, ia berusaha mencari nafkah sambil memendam harapan suatu hari dapat memperbaiki rumah yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Namun, keterbatasan biaya membuat impian tersebut masih sulit terwujud.
Kisah keluarga Muhammad Daniel menjadi potret nyata kehidupan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama. Mereka tidak membutuhkan kemewahan, melainkan kesempatan untuk hidup dengan lebih aman dan layak.

Melalui rilis ini, keluarga Muhammad Daniel mengetuk pintu hati para dermawan, komunitas sosial, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, maupun instansi pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan menjadi harapan besar bagi keberlangsungan hidup keluarga ini.

Karena bagi Daniel dan anak-anaknya, sebuah rumah yang kokoh bukan sekadar bangunan, melainkan tempat tumbuhnya harapan dan masa depan yang lebih baik.

Penutup yang bisa ditambahkan:
"Uluran tangan dan kepedulian Anda hari ini dapat menjadi cahaya harapan bagi keluarga Muhammad Daniel untuk memiliki hunian yang aman, layak, dan manusiawi." ***Jhd
Share:

Fenomena Baru RM Padang,Benarkah Imbas Dari Ekonomi RI Sekarang?

Jakarta, KabarCiepat.com – Para pelaku usaha Rumah Makan Padang tengah dihadapkan sejumlah tantangan baik dari kenaikan harga bahan baku hingga penurunan daya beli masyarakat. Mereka pun berharap ada upaya-upaya perbaikan kondisi ekonomi yang mampu memulihkan penjualannya. Rabu, 10/6/2016

Beberapa pengelola Rumah Makan Padang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan menyatakan bahwa kondisi penjualan Nasi Padang mengalami penurunan dibandingkan pada saat pandemi Covid-19.

Ridwan contohnya, ia mengaku omzet yang didapatkan berkurang sekitar 20% pada tahun 2026. Pasalnya, beberapa pengunjung cenderung memilih menu yang irit ketika pertengahan hingga akhir bulan. Pada periode tersebut, biasanya para pembeli Nasi Padang lebih memilih menu seperti nasi telur, nasi perkedel, dan nasi terong seharga Rp 18.000

Saking iritnya, lanjut Ridwan, kerap kali ia mendapatkan pengunjung yang hanya membeli sayur dan sambal tanpa nasi untuk dibawa pulang. Di sisi lain, ada juga pembeli yang hanya ingin membeli lauknya saja untuk dibagi-bagi dengan keluarganya di rumah.
Sebaliknya, pada awal bulan atau periode gajian, para pengunjung Rumah Makan Padang banyak yang membeli paket nasi ikan, daging cincang, rendang hingga tunjang. Menu-menu premium tersebut biasanya dibanderol sekitar Rp 20.000-an ke atas.

Sebagian pengunjung juga membeli menu paket lengkap seharga Rp 27.000 yang berisi nasi, satu jenis lauk, sayur dan sambal. Sayangnya, penjualan menu-menu paket tersebut mulai berkurang saat pertengahan hingga akhir bulan.

Di samping itu, Ridwan juga mengeluhkan harga sejumlah bahan baku yang melonjak tinggi di pasar seperti daging sapi, ayam, telur, cabai, dan lainnya. Kenaikan harga tersebut menjadi tantangan sendiri bagi pelaku usaha untuk bisa mempertahankan eksistensi rumah makannya.

Pengelola Rumah Makan Padang lainnya di Tebet, Aldi juga mengaku masakan Padang yang dijualnya sepanjang 2026 cenderung menurun. Bahkan, tren penjualannya diklaim tidak lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19 lalu. Padahal, ketika pandemi berlangsung, mobilitas masyarakat di luar rumah cukup terbatas.

Saat pandemi, Rumah Makan Padang yang dikelola Aldi kerap mendapat pesanan dalam jumlah besar. Namun, capaian tersebut justru tidak berlanjut akhir-akhir ini.

Pelemahan daya beli seiring kondisi ekonomi yang kurang stabil dipandang Aldi sebagai penyebab penurunan penjualan Rumah Makan Padang yang dikelolanya. Dia juga melihat masalah serupa juga dialami oleh berbagai pelaku usaha lainnya di bidang Rumah Makan Padang.

Selain lesunya permintaan dari konsumen, tantangan juga muncul seiring ketersediaan bahan baku yang cenderung terbatas. Aldi memberi contoh, pihak supplier seperti daging ayam belakangan ini turut mengalami penurunan penjualan yang kemudian berdampak pada kemampuan mereka untuk memasok produk tersebut ke Rumah Makan Padang.

Tantangan lain juga muncul dari kenaikan harga sejumlah bahan baku dalam beberapa waktu terakhir, seperti daging, cabai, hingga sayuran. Padahal, bahan baku tersebut cukup penting untuk berbagai menu masakan Padang.

Kondisi tersebut membuat Aldi mesti mengerek harga jual masakan Padang secara bertahap yakni Rp 1.000 di tiap tahun. Lantas, Aldi berharap ada upaya konkret dari pemerintah untuk mengendalikan harga bahan baku masakan Padang, misalnya melalui operasi pasar.

Sementara itu, Ijan, pelaku usaha Rumah Makan Padang lainnya di kawasan Tebet juga mengaku kondisi daya beli masyarakat tampak bermasalah. Hal ini tercermin dari adanya penurunan penjualan nasi Padang lebih dari 10% dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Taufik juga menyadari harga bahan baku untuk masakan Padang melonjak tinggi setelah lebaran 2026. Mulai dari harga daging hingga cabai. Bahkan, plastik penunjang membungkus makanan pun ikutan naik. ***Red/YF

Source:CNBC
Share:

Kemenag Cianjur Siapkan Guru PAI Berdaya Saing, Profesionalisme dan Kompetensi Jadi Fokus Utama

KabarCiepat.com || Cianjur – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur terus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui kegiatan Pembinaan Guru PAI Lulus Sertifikasi Tahun 2025 yang digelar di Aula KDA Kemenag Kabupaten Cianjur, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Asnawi, sebagai pembina utama. Turut hadir sebagai narasumber dari Tim Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Barat, yakni H. Tayubi dan H. Anton Faisal El Fasya. Sebanyak 100 guru PAI dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan agama di Kabupaten Cianjur.

Dalam sambutannya, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Cianjur, H. A. Saepudin, menekankan pentingnya adaptasi guru terhadap perkembangan zaman dan digitalisasi.

“Hari ini kita dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan digitalisasi. Guru tidak cukup hanya mengajar seperti biasa, tetapi harus mampu bertransformasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh guru PAI untuk berani melakukan perubahan dan meninggalkan pola lama yang menghambat kemajuan.

“Mari berani melakukan break the pattern, memutus pola lama yang menghambat kemajuan dan mulai membangun pola baru yang lebih kreatif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Dari sekadar mengajar menjadi mendidik, dari sekadar menyampaikan materi menjadi membangun karakter, dan dari sekadar bekerja menjadi memberikan dampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid PAI Kanwil Kemenag Jawa Barat, H. Asnawi, menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter.
“Jika ilmu agamanya sudah kuat dan nilai-nilai keagamaannya telah tertanam dengan baik, maka anak-anak kita akan memiliki pondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Mereka akan memiliki arah hidup, karakter yang kuat, dan kesiapan untuk mempelajari ilmu apa pun demi meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas guru merupakan bagian dari ikhtiar besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang religius, moderat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari ikhtiar besar negara. Mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Bupati Cianjur hingga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur memiliki harapan yang sama, yakni lahirnya generasi yang unggul, berkarakter, religius, moderat, dan mampu bersaing di tingkat global,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada guru melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi. Karena itu, para pendidik diharapkan terus meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme, serta pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Kemenag Kabupaten Cianjur berharap para guru PAI mampu menjadi pendidik yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi pembelajaran, serta mampu mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan ***(Dani/KabarCiepat.com)
Share:

Komitment Membangun Pendidikan Berkualitas Di tunjukan MTS SA Al-Barokah Cikalong

Cianjur, KabarCiepat.com – Komitmen membangun pendidikan yang berkualitas terus ditunjukkan MTs SA Al-Barokah, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Melalui pengelolaan sekolah yang transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan, lembaga pendidikan tersebut berupaya memberikan kenyamanan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kepala MTs SA Al-Barokah, Neni Sri Wahyuni, S.Pd., mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan program maupun anggaran sekolah menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel.
Menurutnya, seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah senantiasa mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa.

"Kami berusaha menjalankan seluruh kegiatan sekolah secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar pengelolaan lembaga berjalan dengan baik serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," ujar Neni.

Selain memperkuat tata kelola lembaga, MTs SA Al-Barokah juga terus melakukan berbagai pembenahan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru pun telah dilakukan, mulai dari penataan administrasi, peningkatan pelayanan akademik, hingga pembenahan lingkungan sekolah agar semakin nyaman dan mendukung proses belajar mengajar.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Neni berharap sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat terus terjalin dengan baik demi mendukung kemajuan dunia pendidikan di wilayah Cikalongkulon dan Kabupaten Cianjur secara umum.

"Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari semua pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," pungkasnya. ***Red/YF
Share:

Selasa, 09 Juni 2026

Capaian WTP 7 Kali Beruntun, Pemkab Cianjur Diminta Jaga Akuntabilitas dan Tingkatkan Manfaat Pembangunan

Cianjur, KabarCiepat.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Selasa, 9/6/2026

Predikat WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cianjur. Mulai dari dinas, badan, hingga kantor daerah memiliki peran masing-masing dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.

Pada bidang ekonomi dan pembangunan, perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan berperan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Sementara itu, pada bidang sosial dan kesejahteraan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga instansi pemberdayaan perempuan bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan masyarakat.

Adapun perangkat pendukung seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat memiliki peran strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan sistem keuangan daerah, serta pengawasan internal guna memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua Front BodyGuard Independent (FBI) DPC Kabupaten Cianjur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Cianjur beserta seluruh SKPD yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Cianjur kembali meraih predikat WTP. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi masyarakat Cianjur," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Akuntabilitas keuangan harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Saya selaku Ketua Ormas FBI sebagai kontrol sosial berharap seluruh SKPD terus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan karya dan layanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat," tegasnya.

Di balik pencapaian tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa hal yang dinilai sudah berjalan baik antara lain sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin terstandarisasi, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta semakin luasnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh SKPD, di antaranya percepatan penyaluran program dan bantuan kepada masyarakat, peningkatan kesesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan, penguatan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta peningkatan pengawasan pascapembangunan agar hasil pekerjaan dapat terpelihara dan berfungsi secara optimal.

Dengan raihan WTP ketujuh kalinya ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. ***Red
Share:

AKBP Niko N. Adi Putra Resmikan Turnamen Bulutangkis Antar Guru se-Kecamatan Cisarua dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-80

Bandung Barat, KabarCiepat.com – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Cisarua menggelar Turnamen Bulutangkis Antar Guru Perwakilan Sekolah se-Kecamatan Cisarua yang berlangsung di GOR Haji Hari, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selasa, 9/6/2026

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra, S.H., S.I.K., M.H. yang ditandai dengan pukulan pertama shuttlecock sebagai simbol dimulainya turnamen. Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolsek Cisarua Kompol Iwan Setiawan, S.H., M.H., CPHR, unsur Forkopimcam, anggota TNI-Polri, para kepala sekolah, guru peserta, serta tamu undangan lainnya.

Turnamen ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan insan pendidikan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra menyampaikan apresiasi atas partisipasi para guru yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, olahraga merupakan sarana efektif untuk membangun kekompakan, menjaga kesehatan, dan memperkuat sinergi antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat.

Sementara itu, Kapolsek Cisarua Kompol Iwan Setiawan mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kemitraan antara kepolisian dan dunia pendidikan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Melalui turnamen ini, kami ingin membangun kebersamaan dan memperkuat komunikasi antara Polri dengan para pendidik sebagai mitra penting dalam membentuk generasi yang berkarakter dan taat hukum,” ujarnya.

Para peserta tampak antusias mengikuti pertandingan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat persaudaraan antar guru serta meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sejalan dengan semangat peringatan HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat.” ***red
Share:

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jabar Perkuat Pengabdian Melalui Program untuk Masyarakat

Bandung, KabarCiepat.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mulai menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Jabar. Dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini difokuskan pada peningkatan pelayanan, pengabdian, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.

Berbagai kegiatan telah disusun untuk memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, mulai dari kegiatan seremonial, sosial, kesehatan, olahraga, hingga kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Seluruh rangkaian acara diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tahun ini akan diisi dengan upacara dan tradisi kepolisian, syukuran Hari Bhayangkara, kegiatan dokumentasi dan publikasi, serta pemuliaan nilai-nilai Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.

Selain itu, Polda Jabar juga akan menggelar berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program bakti kesehatan dan bakti sosial. Kegiatan bakti kesehatan meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, operasi bibir sumbing, pembagian kacamata gratis, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, hingga pemberian kursi roda, alat bantu dengar, dan kruk bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara pada sektor bakti sosial, Polda Jabar akan menyalurkan bantuan sembako, bantuan alat dan mesin pertanian, melaksanakan program bedah rumah, penyediaan fasilitas air bersih, serta kegiatan bakti religi di berbagai wilayah Jawa Barat.

Tak hanya itu, sejumlah kegiatan olahraga dan hiburan masyarakat juga telah disiapkan, seperti car free day, berbagai perlombaan, anjangsana, ziarah dan tabur bunga, pertunjukan wayang, pameran, bazar dan pasar rakyat, doa bersama lintas agama, hingga penyelenggaraan Pekan Olahraga Kapolri Cup. Ajang olahraga tersebut akan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, antara lain judo, voli, taekwondo, tenis lapangan, basket, bulu tangkis, menembak, hingga indoor sky diving.

“Melalui tema ‘Polri untuk Masyarakat’, Polda Jabar ingin menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan Polri dengan warga, sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan yang humanis,” ujar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, Selasa (9/6/2026).

Ia juga mengajak seluruh personel Polri di lingkungan Polda Jabar untuk turut menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

“Setiap anggota Polri diharapkan dapat ikut menyukseskan kegiatan ini dengan tetap menjaga sikap humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Hari Bhayangkara harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” tambahnya.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang tersebut, Polda Jabar berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dapat berlangsung lancar, meriah, dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Jawa Barat. ***Red/iki
Share:

Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan Desa Ciptaharja Berlangsung Lancar, Rina Marlina Raih Suara Terbanyak

Bandung Barat, KabarCiepat.com – Pemerintah Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menggelar Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) unsur Keterwakilan Perempuan pada Selasa (9/6/2026). Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan mendapat antusiasme tinggi dari para pemilih perempuan yang telah memiliki hak suara.

Pemilihan yang dilaksanakan di tingkat desa tersebut diikuti oleh empat calon anggota BPD keterwakilan perempuan. Sejak pagi hari, para pemilih berdatangan untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan demokrasi desa.
Berdasarkan hasil penghitungan suara, calon nomor urut 1 Rina Marlina berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 106 suara. Sementara itu, calon nomor urut 2 Ratna Widawati memperoleh 62 suara, calon nomor urut 3 Nuri Mulya, S.Pd. meraih 19 suara, dan calon nomor urut 4 Neng Mela mendapatkan 22 suara.

Dari hasil rekapitulasi, jumlah suara sah tercatat sebanyak 209 suara, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 210 suara, yang menunjukkan terdapat satu suara tidak sah dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut.

Panitia pemilihan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan masyarakat yang telah berpartisipasi serta menjaga suasana tetap kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

"Alhamdulillah seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar, aman, dan demokratis. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya serta kepada semua pihak yang turut menyukseskan kegiatan ini," ujar salah seorang panitia.
Dengan hasil tersebut, Rina Marlina berpeluang menjadi wakil perempuan dalam keanggotaan BPD Desa Ciptaharja periode mendatang dan diharapkan dapat membawa aspirasi kaum perempuan serta masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa.

Pemilihan BPD keterwakilan perempuan merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat desa yang bertujuan memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan desa yang lebih inklusif.

Dengan hasil tersebut, Rina Marlina, Ratna Widawati, dan Neng Mela menjadi tiga calon dengan perolehan suara tertinggi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan penetapan dan pelantikan sebagai anggota BPD Desa Ciptaharja unsur keterwakilan perempuan. Ketiganya diharapkan mampu mengemban amanah masyarakat serta memperjuangkan aspirasi perempuan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. ***Red
Share:

Kejanggalan Saksi Dugaan Pencabulan" Tak Singron di mata Dua Penasehat Kuasa Hukum Terdakwa "Di Pengadilan Negeri Cianjur

KabarCiepat.com || CIANJUR – Keberlanjutan Acara terdakwa di Pengadilan Negeri Cianjur kembali gelar dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan terdakwa Cepuloh alias Uloh (23), warga Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, pada Selasa (9/6/2026).

Dalam Sidang kedua tersebut beragendakan pembuktian dari Penuntut Umum melalui pemeriksaan saksi korban dan saksi lainnya, termasuk orang tua korban yang berinisial Mawar, warga Kecamatan Bojongpicung.

Perkara persidangan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi dalam pokok perkara tersebut.

"Dan Pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kronologi kejadian serta keterlibatan para pihak.

Akhir dari persidangan, Selaku Kuasa Hukum Terdakwa " Niko Apriliandi, SH, Beserta Kankan Kurniawan,SH . Mengungkapkan hasil dari agenda sidang bahwa hari ini berfokus pada pemeriksaan saksi korban juga pada Orang Tua Korban terduga 

"Dalam Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi korban dan orang tua korban yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam keterangannya, para saksi menjelaskan terkait peristiwa yang mereka alami dan ketahui," ujar Niko kepada para awak media.

"Prihal kesaksian Mencermati menurut tim penasihat hukum sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan pendalaman yang lebih lanjut dalam proses persidangan. Salah satunya berkaitan dengan hubungan antara korban dan terdakwa yang menurut keterangan baru saling mengenal sebelum kejadian berlangsung.

"Kami melihat ada beberapa hal yang menurut kami perlu diuji lebih jauh dalam persidangan. Berdasarkan keterangan yang muncul, antara korban dan terdakwa baru saling mengenal. Tentu hal-hal seperti ini harus dikaji secara objektif dan rasional berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ungkapnya.

Niko juga menjelaskan bahwa lokasi kejadian sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan bukan berada di tempat tertutup seperti hotel maupun kamar, melainkan di area pinggir jalan.

Menurutnya, seluruh fakta tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai konstruksi perkara secara menyeluruh.

Lebih lanjut, pihaknya menyatakan bahwa terdakwa selama ini belum pernah berhadapan dengan proses hukum dan masih memiliki masa depan yang panjang. Hal tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu aspek yang layak dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

"Klien kami sejauh ini belum pernah tersangkut perkara hukum. Selain itu, kami menilai tidak terdapat unsur perencanaan sebelumnya untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Semua itu tentu akan kami sampaikan sebagai bagian dari pembelaan yang sah menurut hukum," katanya.

Niko menambahkan bahwa pihaknya tetap menghormati seluruh proses peradilan yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap fakta-fakta persidangan kepada Majelis Hakim.

Sementara itu, Kankan Kurniawan, SH, yang juga merupakan penasihat hukum terdakwa, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurut pihaknya masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Kami mencatat adanya beberapa hal yang menurut kami menjadi kejanggalan dalam keterangan saksi. Misalnya terkait waktu orang tua korban mengetahui kejadian tersebut yang berdasarkan keterangan diperoleh beberapa jam setelah anak pulang ke rumah.

Selain itu, terdapat beberapa aspek yang menurut kami perlu diperdalam agar rangkaian peristiwa dapat tergambar secara utuh dan objektif," ujar Kankan.

Ia menegaskan bahwa fungsi penasihat hukum adalah memastikan seluruh fakta hukum diuji secara seimbang dan proporsional di hadapan persidangan, sehingga prinsip fair trial, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta hak-hak setiap pihak yang berperkara tetap terlindungi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun sebagai penasihat hukum, kami memiliki kewajiban konstitusional untuk menguji setiap alat bukti dan keterangan yang diajukan agar tercipta proses peradilan yang adil, transparan, dan berimbang," tegasnya.

Meski demikian, Kankan memastikan kondisi terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan tetap kooperatif mengikuti seluruh tahapan persidangan. Pihak keluarga juga disebut terus memberikan dukungan moril kepada terdakwa selama proses hukum berlangsung.

"Kami terus memberikan pendampingan hukum dan semangat kepada klien. Pada prinsipnya, apabila memang suatu peristiwa terjadi, maka harus disampaikan secara jujur. Sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan fakta, maka hal tersebut juga harus disampaikan apa adanya. Semua itu nantinya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya," tambahnya.

Dalam Prihal hasil persidangan, Majelis Hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 22 Juni 2026, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Sidang tersebut akan menjadi tahapan berikutnya dalam proses pembuktian guna mengungkap secara terang dan menyeluruh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Dalam kelanjutan berita ini diturunkan, proses persidangan masih berlangsung dan putusan terhadap perkara tersebut belum ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati kewenangan Majelis Hakim dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum " Ungkap nya ***Red 
Share:

Warga Cibogo Cianjur Was-Was, Pohon Besar Bahayakan Rumah Tak Kunjung Dipangkas Pemerintah

CIANJUR, kabarciepat.com – Rasa cemas kini tengah menghantui warga Kampung Cibogo 11, RT04/RW01 desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pasalnya, sebuah pohon berukuran besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan raya antara Ciranjang – Bojongpicung kini kondisinya kian memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga setempat. Rabu, 10/6/2026

Pantauan di lokasi, pohon besar tersebut berada tepat di pinggir jalan dekat gerai Alfamart Kampung Cibogo. Tangkai-tangkai dan dahan pohon yang rimbun terpantau sudah memanjang hingga merungkup (menutupi) atap genting rumah milik warga yang berada di bawahnya.

Menurut penuturan warga setempat, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Warga mengaku tidak tinggal diam dan sudah berkali-kali mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah serta dinas terkait agar segera dilakukan pemangkasan (pohon renggas). Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata atau respons dari pihak berwenang.

"Kami sudah sering memohon dan melapor ke pihak pemerintah terkait supaya pohon ini cepat dipangkas. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan sama sekali. Kami jadi makin khawatir," ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kekhawatiran warga makin memuncak mengingat cuaca ekstrem yang kerap terjadi belakangan ini. Warga sangat khawatir apabila tiba-tiba terjadi hujan deras disertai angin kencang, pohon besar tersebut bisa tumbang atau dahan-dahannya patah dan langsung menimpa rumah mereka, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.

Poin Utama Keluhan Warga:
Lokasi: Jalan Raya Ciranjang - Bojongpicung, Kp. Cibogo (samping Alfamart), Desa Mekargalih, Kec. Ciranjang, Cianjur.

Kondisi: Dahan pohon sudah merungkup dan menempel di genting rumah warga.
Status Aduan: Sudah dilaporkan berkali-kali ke pemerintah terkait, namun belum ada tindakan.

Ancaman: Risiko pohon tumbang atau dahan patah saat angin kencang yang dapat menimpa pemukiman.

Warga berharap melalui keluhan yang mencuat ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, atau instansi terkait di Kabupaten Cianjur bisa segera turun ke lapangan untuk mengeksekusi dan memangkas pohon tersebut sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.***jhdh
Share:

Tembus 26 Ribu Tanda Tangan, Petisi BEM Unair Tuntut Setop Program Makan Gratis Makin Tak Terbendung!

KabarCiepat.com || Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) menggalang petisi daring yang menyerukan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Senin (8/6/2026) pagi, petisi tersebut telah memperoleh lebih dari 26 ribu tanda tangan terverifikasi.

Seruan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM Unair dan ditandatangani Presiden BEM Unair, Rizqi Senja. Dalam unggahan tersebut, BEM Unair mengajak masyarakat untuk mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan.

Menurut Rizqi Senja, polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pencopotan kepala lembaga dan pengusutan kasus dugaan korupsi, menjadi salah satu alasan pihaknya mempertanyakan pelaksanaan program tersebut.

"Sebetulnya pada dasarnya kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, karena pada akhirnya program problematik pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni MBG itu, Kepala BGN-nya dicopot dan kantor BGN digeledah," kata Senja, Senin (8/6/2026).

Ia menilai perkembangan tersebut menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa program MBG perlu mendapat perhatian dan evaluasi serius dari pemerintah.

"Itu kan belum ada (pemerintah validasi MBG bermasalah). Sampai pada akhirnya titik utamanya ketika Kepala BGN dicopot (dan tersangka). Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah," jelasnya.

Sebagai bentuk aspirasi publik, BEM Unair kemudian membuka petisi yang bertujuan mengukur dukungan masyarakat terhadap penghentian sementara program tersebut.

"BEM Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG ini bermasalah, sehingga ya sudah kita bikin petisi untuk menghentikan MBG. Agar kita dapat tahu kira-kira seberapa banyak rakyat yang pada akhirnya aware, dan itu juga menjadi ultimatum tersendiri untuk penguasa," pungkasnya.

Senja menegaskan, sejak awal pihaknya memang menolak pelaksanaan MBG. Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari implementasi di lapangan, pembengkakan anggaran, penggunaan APBN, hingga dugaan praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pada akhirnya tetap sama dari awal, bahwa kami menolak adanya MBG. Jadi memang kami berniat untuk menghentikan MBG, karena berbagai macam alasan, seperti banyak sekali implementasi di lapangan MBG tidak sesuai, pembengkakan anggaran, menyerap APBN, pengadaan barang dan jasa yang memang ternyata banyak sekali mark-up, dan sebagainya," kata Senja.

Meski demikian, BEM Unair juga memberikan alternatif apabila pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. Menurut mereka, MBG sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

"Ketika misalnya pemerintah ingin betul-betul memperhatikan gizi dari anak-anak Indonesia, kenapa tidak memfokuskan MBG itu kepada daerah-daerah 3T yang memang memerlukan adanya MBG," ujarnya.

Berdasarkan data petisi hingga Senin pagi, jumlah dukungan yang masuk telah mencapai 26.727 tanda tangan terverifikasi dan terus bertambah. BEM Unair menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut sembari mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. **"Red/YF
Share:

Gubernur Jawa Barat Sidak Dinas Pendidikan Jabar, Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Layanan Pendidikan

Bandung, KabarCiepat.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Radjiman, Kota Bandung, pada Selasa (9/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat yang belakangan ramai disampaikan terkait layanan dan mekanisme pendidikan di Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi terlihat berdialog langsung dengan sejumlah orang tua siswa, masyarakat, serta petugas pelayanan yang berada di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dialog tersebut dilakukan untuk menggali informasi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Beberapa isu yang disoroti di antaranya berkaitan dengan mekanisme teknis layanan pendidikan yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Gubernur berupaya mendapatkan penjelasan dari berbagai pihak guna memastikan setiap permasalahan dapat ditangani secara tepat dan transparan.

Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat itu mendapat perhatian warga yang tengah mengurus berbagai keperluan pendidikan. Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta harapan mereka terkait peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Jawa Barat.

Langkah cepat yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat menjadi upaya konkret dalam memperbaiki sistem pelayanan pendidikan, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait hasil pertemuan dan tindak lanjut atas berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat dalam kunjungan tersebut. ***Riki
Share:

Senin, 08 Juni 2026

FGTK KBB: Ruang Fiskal APBD Harus Diprioritaskan untuk Percepatan PPPK Penuh Waktu

KabarCiepat.com ||| Bandung Barat – Menyikapi hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta asosiasi pemerintah daerah yang digelar pada 8 Juni 2026, Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat (FGTK KBB), Riki Triyadi, menilai terdapat peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian status tenaga teknis yang masih berstatus PPPK Paruh Waktu. Selasa, 9/6/2026

Menurut Riki Triyadi, salah satu poin penting dalam kesimpulan rapat tersebut adalah dorongan agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah, khususnya tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan, dapat dibiayai melalui APBN.

"Justru di sinilah letak peluang strategis kita. Ketika tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan mulai dialihkan pembiayaannya ke APBN, maka beban belanja pegawai pada APBD masing-masing daerah akan menjadi lebih longgar," ujar Riki dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transisi tenaga teknis dari PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) menjadi PPPK Penuh Waktu.

"Inilah momentum yang harus kita kawal. Ruang fiskal yang terbuka di APBD harus dialokasikan secara penuh untuk percepatan transisi tenaga teknis dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Dengan berkurangnya beban belanja pegawai untuk tiga profesi yang mulai dibiayai pusat, pemerintah daerah memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menuntaskan status kepegawaian tenaga teknis di daerahnya masing-masing," tegasnya.

FGTK KBB menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang adil bagi seluruh kategori tenaga non-ASN yang telah mengikuti proses penataan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menyusun strategi penganggaran yang berpihak pada penyelesaian status tenaga teknis agar tidak terjadi ketimpangan dalam implementasi kebijakan ASN nasional.

Lebih lanjut, Riki menekankan bahwa fokus utama saat ini bukan hanya memastikan keberlanjutan pendanaan bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa anggaran daerah yang nantinya menjadi lebih longgar benar-benar diprioritaskan untuk stabilitas kerja, kesejahteraan, dan kepastian status tenaga teknis.

"Jangan sampai ruang fiskal yang tercipta justru dialihkan ke program lain. Prioritasnya harus jelas, yaitu menuntaskan persoalan tenaga teknis yang masih berstatus PPPK Paruh Waktu agar mereka memperoleh kepastian karier dan kesejahteraan yang lebih baik," pungkasnya.

FGTK KBB menyatakan akan terus mengawal implementasi hasil rapat Komisi II DPR RI tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh tenaga non-ASN, khususnya tenaga teknis yang masih menunggu pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu. ***Red
Share:

DPR RI Dorong Solusi Pendanaan PPPK dan Masa Transisi Belanja Pegawai Daerah

KabarCiepat.com || Jakarta, 8 Juni 2026 – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, serta asosiasi pemerintah daerah se-Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis terkait pengelolaan belanja pegawai daerah dan keberlanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam hasil Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026.

Dalam kesimpulannya, Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Komisi II juga mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sesuai amanat Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah penegasan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas maksimal 30 persen belanja pegawai daerah.

Selain itu, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB mempercepat koordinasi penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN guna memberikan kepastian terkait masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi ASN.

Dalam upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah, Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang.
Lebih lanjut, DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah, khususnya tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan, dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesimpulan rapat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PANRB Rini Widyantini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Rudy Mas'ud, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Munafri Arifuddin, serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian bagi PPPK dan pemerintah daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di seluruh Indonesia. ***Red
Share:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1447 H

https://www.blogger.com/u/0/blog/page/edit/9036554561978506067/3111317229885343532#

bener iklan

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta
‎“Daftar sekarang, wujudkan niat suci bersama Sahara Grup!”  hubungi kami : https://wa.me/082126195038 IBU Dewi ‎https://wa.me/083865159313 BPK Riki ‎#HajiUmroh ‎#SaharaGrup ‎#PerjalananSuci ‎#TravelHaji ‎#UmrohBersama ‎#HajiMabrur

Trevel Sahara Grup

Trevel Sahara Grup
- “Tanah Suci menanti, Sahara Grup siap menemani. Mari wujudkan niat suci dengan langkah pasti.” - “Ibadah Umroh dan Haji adalah panggilan hati. Sahara Grup membantu Anda menjawab panggilan itu.”

Selamat hari raya idul Fitri 1447 H

https://www.kabarciepat.com/p/selamat-hari-raya-1-syawal-1447-h.html

Blog Archive

Blogger templates

pristiwa