Bandung Barat, kabarciepat.com — Ketua KPK Pasundan DPD Jawa Barat, Asep Solihin, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pembangunan dan tata kelola kebersihan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ia menilai, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, kinerja pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan di mata masyarakat. Senin, 6/4/2026
Menurut Asep Solihin, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruh warga, termasuk peran aktif LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia juga menyoroti kondisi kebersihan lingkungan dan penataan kawasan, termasuk di area perkantoran pemerintahan yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Hal ini, menurutnya, menjadi gambaran yang mencerminkan perlunya pembenahan dari dalam sebelum melakukan penataan yang lebih luas di masyarakat.
Asep turut mengapresiasi inisiatif dan semangat gotong royong warga di wilayah Cipeundeuy yang secara swadaya melakukan pembangunan jalan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian. Namun demikian, ia mempertanyakan mengapa tanggung jawab yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah justru harus ditanggung oleh masyarakat.
“Warga telah menjalankan kewajiban membayar pajak. Tentu wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan anggaran tersebut untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menilai, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya evaluasi dan perbaikan, maka kemajuan daerah akan sulit tercapai, siapapun yang memimpin. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan stakeholder lainnya, untuk bersinergi dalam mengawal kinerja pemerintah demi terwujudnya perubahan positif di Bandung Barat.
“Ayo kita kompak, bergandengan tangan menjalankan peran masing-masing, khususnya dalam mengawasi dan mendorong perbaikan kinerja pemerintahan, agar Bandung Barat dapat berkembang dan sejajar dengan daerah lain,” pungkasnya. ***Rik
0 comments:
Posting Komentar