Di Trevel Sahara Grup Dengan 25 Juta Bisa Ketanah Suci

✨ UMRAH HEMAT KE TANAH SUCI ✨ Ingin berangkat ke Tanah Suci tapi khawatir dengan biaya? Sekarang bersama Travel Sahara Grup, Anda bisa menunaikan ibadah umrah dengan biaya mulai dari 25 Juta saja. 🕋 Fasilitas yang didapat: ✔ Tiket pesawat pulang–pergi ✔ Hotel nyaman di Makkah & Madinah ✔ Transportasi selama di Arab Saudi ✔ Makan sesuai program ✔ Pembimbing ibadah berpengalaman ✔ Ziarah tempat bersejarah 💫 Kesempatan beribadah ke Makkah & Madinah kini semakin mudah dan terjangkau. 📅 Kuota terbatas – Segera daftarkan diri Anda dan keluarga! 📞 Info & pendaftaran: 0821-2619-5038 Dewi Yulia Hubungi admin Travel Sahara Grup sekarang juga. “Panggilan Allah jangan ditunda jika sudah dimudahkan jalannya.”

Senin, 24 Agustus 2026

Gelar Temu Tokoh dan Silaturahmi, Ketua DPRD Cianjur Serap Aspirasi Masyarakat


KabarCiepat.com || CIANJUR, Jawa Barat — Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., menggelar kegiatan “Temu Tokoh & Silaturahmi” di Grand Bydiel Hotel, Cianjur, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara pimpinan DPRD dengan para tokoh masyarakat dan unsur terkait di Kabupaten Cianjur.

Suasana keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan yang diisi dengan dialog serta penyampaian berbagai masukan mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, harapan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam sambutannya, Ir. Hj. Metty Triantika menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat harus terus dibangun secara terbuka agar berbagai kebijakan pembangunan dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

«“Melalui silaturahmi ini, kita dapat saling mengisi dan memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan tokoh masyarakat. Aspirasi dan masukan yang disampaikan menjadi acuan penting bagi kami di DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat secara riil,” ujar Metty.»

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Cianjur memiliki komitmen untuk tetap membuka ruang komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai elemen.

Aspirasi yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam aspek legislasi, penganggaran maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain dialog interaktif, kegiatan juga diisi dengan pembahasan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta doa bersama untuk keberkahan dan kemajuan Kabupaten Cianjur.

Pertemuan tersebut sekaligus diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan komunikasi yang terus terjalin, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara langsung dan dicarikan solusi melalui mekanisme pemerintahan yang sesuai.

Ketua DPRD Cianjur pun menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan membangun komunikasi dua arah secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti dalam forum silaturahmi, tetapi dapat menjadi bahan dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Cianjur agar semakin berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ***(Redaksi/Dani)
Share:

Wartawan Geruduk Kejari Kabupaten Sukabumi, Soroti Keterbukaan Informasi dan Dugaan Perlakuan Diskriminatif


KabarCiepat.com || SUKABUMI — Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi (FWSS) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial insan pers terhadap keterbukaan informasi, pola komunikasi, serta pelayanan terhadap wartawan di lingkungan Kejari Kabupaten Sukabumi.

FWSS menilai akses informasi publik menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas jurnalistik. Terlebih, sejumlah informasi yang dipersoalkan berkaitan dengan proyek strategis pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan dari Kejaksaan.

Massa meminta Kejari Kabupaten Sukabumi memberikan kejelasan mengenai informasi dasar proyek yang menjadi kepentingan publik, termasuk mekanisme memperoleh informasi dan siapa pejabat yang berwenang memberikan keterangan kepada wartawan.

Soroti Dugaan Perlakuan Berbeda

Selain persoalan keterbukaan informasi, massa juga menyoroti dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan dalam memperoleh akses informasi maupun melakukan konfirmasi.

FWSS meminta agar seluruh insan pers mendapatkan kesempatan yang proporsional dalam menjalankan tugas jurnalistik, tanpa membedakan organisasi profesi, perusahaan media, maupun latar belakang wartawan.

Menurut massa, keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dan pers diperlukan agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat berdasarkan informasi resmi dan terverifikasi.

Dugaan Adu Domba Antarwartawan Disorot

Persoalan kemudian mengerucut pada pola komunikasi yang dikaitkan massa dengan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Sukabumi.

Perwakilan massa, M. Afnan, menyampaikan adanya dugaan pola komunikasi yang dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di antara wartawan dari organisasi maupun media yang berbeda.

“Kami menduga ada indikasi praktik mengadu domba wartawan yang berada di beberapa organisasi profesi. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami dalam aksi hari ini,” ujar Afnan.

Namun, dugaan tersebut masih merupakan aspirasi dan penilaian dari massa aksi, bukan kesimpulan hukum. Karena itu, FWSS mendorong agar persoalan tersebut dievaluasi secara internal dan diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Kejari Kabupaten Sukabumi.

Massa Desak Evaluasi hingga Muncul Tuntutan Pencopotan Kasi Intel

Situasi aksi kemudian menghangat ketika massa mendesak agar Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi dievaluasi, bahkan muncul tuntutan agar pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.

Tuntutan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sejumlah persoalan yang sebelumnya disampaikan FWSS, mulai dari keterbukaan informasi, akses konfirmasi wartawan, dugaan perlakuan diskriminatif, hingga kekhawatiran terjadinya pembenturan antarwartawan.

FWSS juga mendorong Kejari Kabupaten Sukabumi membuka ruang dialog resmi dengan organisasi maupun komunitas wartawan untuk menyelesaikan persoalan komunikasi yang berkembang.

Kajari Temui Massa, Janjikan Evaluasi

Di tengah aksi, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Tumpal Eben Ezer, menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan.

Tumpal menyatakan persoalan yang disampaikan wartawan akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang berlaku.

Ketika massa meminta kepastian mengenai batas waktu penyelesaian tuntutan, Kajari menyampaikan belum dapat memberikan tenggat secara pasti karena proses evaluasi dan tindak lanjut masih berjalan.

Setelah mendapat penjelasan dari pihak Kejari, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Pengamanan di sekitar Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Sukabumi.

Menunggu Hasil Evaluasi Kejari

Aksi FWSS pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai akses informasi, tetapi berkembang menjadi sorotan terhadap pola komunikasi antara pejabat Kejaksaan dan insan pers.

Kini, publik menunggu langkah konkret Kejari Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk hasil evaluasi terhadap pola komunikasi yang dipersoalkan serta kejelasan mekanisme pelayanan informasi bagi wartawan.

Sementara itu, dugaan adanya upaya mengadu domba antarwartawan maupun tuntutan pencopotan Kasi Intel masih sebatas aspirasi massa aksi dan belum dapat disebut sebagai fakta atau kesimpulan hukum.

Kejari Kabupaten Sukabumi telah menyatakan akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Karena itu, hasil evaluasi serta klarifikasi resmi dari pihak Kejari menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. ***Red 

Share:

Minggu, 23 Agustus 2026

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Cianjur, HIPMI Usung Program KUR Rp100 Juta Tanpa Jaminan untuk UMKM

KabarCiepat.com || CIANJUR — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Kabupaten Cianjur periode 2026–2029 menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan investasi. Senin, 24/8/2026

Langkah awal kepengurusan baru HIPMI Cianjur akan ditandai dengan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab). Forum tersebut akan menjadi momentum untuk merumuskan sekaligus memaparkan program kerja masing-masing bidang agar berjalan sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) HIPMI.

Ketua Terpilih HIPMI BPC Kabupaten Cianjur mengatakan, HIPMI harus hadir sebagai rumah sekaligus fasilitator bagi pelaku usaha dan masyarakat Cianjur tanpa membedakan latar belakang.

«“Bagi saya seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur sama saja, tidak ada keistimewaan khusus baik bagi anggota HIPMI maupun masyarakat umum. Kami justru ingin memfasilitasi banyaknya keluhan UMKM terkait permodalan dan akses perizinan. HIPMI Cianjur hadir memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Cianjur,” ujarnya saat diwawancarai wartawan.»

Dorong Akses Modal UMKM
Salah satu program yang menjadi perhatian utama HIPMI Cianjur adalah persoalan permodalan UMKM. Untuk itu, HIPMI mengaku telah menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank BJB dan tengah menjajaki kerja sama serupa dengan perbankan yang tergabung dalam Himbara.

Melalui skema tersebut, HIPMI Cianjur mengusung program unggulan “Satu UMKM KUR Rp100 Juta” yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan guna mengembangkan usahanya.

«“Kami mengupayakan pinjaman KUR hingga Rp100 juta tanpa jaminan yang akan disosialisasikan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki modal untuk berkembang,” tambahnya.»
Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan klasik UMKM, yakni keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh akses pembiayaan formal.

Meski demikian, realisasi KUR tetap akan mengikuti ketentuan, persyaratan, dan kebijakan bank penyalur. Karena itu, HIPMI Cianjur berperan mendorong akses dan sosialisasi agar pelaku UMKM memahami mekanisme pembiayaan yang tersedia.

Target Investasi hingga 50 Persen

Tidak hanya UMKM, HIPMI Cianjur juga memasang target peningkatan investasi daerah selama tiga tahun masa kepemimpinan.

Target tersebut dirancang secara bertahap, yakni 25 persen pada tahun pertama, 25 persen pada tahun kedua, dan 50 persen pada tahun ketiga.

HIPMI menilai peningkatan investasi membutuhkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, kepastian berusaha serta sinergi lintas sektor.

Untuk mewujudkan target tersebut, HIPMI Cianjur menyatakan siap membangun kolaborasi dengan unsur Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Cianjur, DPRD, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas serta seluruh unsur pentahelix.

Kepengurusan HIPMI Cianjur periode 2026–2029 berharap kolaborasi tersebut mampu menciptakan lebih banyak peluang usaha, memperluas akses permodalan, meningkatkan investasi dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Cianjur.

HIPMI Cianjur menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat. ***Jhd
Share:

KDS Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi ASN Pemkab Bandung yang Terbukti Judi Online

KabarCiepat.com || Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta data ASN yang terindikasi terlibat judi online segera diverifikasi. Jika terbukti merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung, KDS menegaskan akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan disiplin ASN.

KDS mengatakan, informasi yang beredar menyebut 1.066 ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung terindikasi terlibat judi online sepanjang 2025, dengan nilai deposit sekitar Rp6,59 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 613 ASN dengan deposit sekitar Rp5,51 miliar.

“Saya sangat kecewa. Tetapi sebagai kepala daerah, kita juga harus bertindak berdasarkan data yang benar dan asas keadilan,” ujar KDS dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, data tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh 1.066 orang merupakan ASN Pemkab Bandung. Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pencocokan by name by address dengan data kepegawaian Pemkab Bandung.
“Saya sudah meminta agar proses verifikasi dilakukan secepatnya. Jangan ditutup-tutupi dan jangan ada yang dilindungi,” tegasnya.

KDS menegaskan, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ASN Pemkab Bandung yang terbukti bermain judi online, maka yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan disiplin ASN dan peraturan perundang-undangan.

“Kalau terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang melakukan judi online, saya minta diproses dan diberikan tindakan tegas,” katanya.

Ia menilai keterlibatan ASN dalam judi online bukan persoalan sepele karena menyangkut integritas aparatur pemerintah. ASN, kata KDS, seharusnya menjadi teladan dalam disiplin, etika, tanggung jawab dan ketaatan terhadap hukum.

Karena itu, KDS meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat dan pimpinan unit kerja memperkuat pengawasan terhadap pegawai. Sosialisasi mengenai bahaya judi online juga diminta ditingkatkan.

“Berhenti kalau masih ada yang bermain judi online. Berhenti sekarang juga. Jangan menunggu dipanggil atau diperiksa,” ujarnya.

KDS juga membuka peluang Pemkab Bandung berkoordinasi dengan PPATK, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat langkah pencegahan.

Menurutnya, persoalan judi online sudah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ia mengutip data PPATK yang menyebut nilai perputaran dana judi online secara nasional mencapai sekitar Rp86,82 triliun pada semester I 2026, dengan deposit sekitar Rp22,05 triliun.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan individu. Judi online sudah menjadi ancaman sosial dan ekonomi,” katanya.

KDS mengingatkan, kecanduan judi online juga dapat memicu persoalan ekonomi pribadi, utang, gangguan konsentrasi kerja hingga berpotensi menimbulkan persoalan integritas.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak langsung menghakimi seluruh ASN Kabupaten Bandung karena proses verifikasi masih berlangsung.

“Kita tetap harus berpegang pada fakta. Tetapi satu hal tidak boleh ditawar. Kalau nanti terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang terlibat judi online, kami tidak akan menutup mata,” tegas KDS.

Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga integritas aparatur sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung. ***Fendy
Share:

Sabtu, 22 Agustus 2026

Desa Jambudipa Meriahkan HUT RI ke-81 Sekaligus Peringatan Maulid Nabi SAW 1448 H dengan Penuh Khidmat

Cisarua, KabarCiepat.com — Suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan tampak terasa di halaman Kantor Desa Jambudipa pada Sabtu malam. Pemerintah Desa Jambudipa menggelar acara peringatan ganda yang sangat meriah, yakni perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-81 serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah / 2026 Masehi.

Acara yang dipusatkan di halaman kantor desa ini dihadiri oleh jajaran perangkat desa, unsur muspika, serta ratusan warga setempat yang memadati lokasi sejak malam mulai beranjak.

Kehadiran Tokoh Penting dan Aparat Setempat
Kemeriahan acara ini semakin lengkap dengan hadirnya sejumlah tokoh penting di wilayah Kecamatan Cisarua. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Kepala Desa Jambudipa bersama jajaran, perwakilan Camat Cisarua, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Jambudipa, serta para tokoh agama setempat.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat jelas dengan hadirnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turut mengawal kelancaran jalannya kegiatan. 
Tak ketinggalan, para ketua RT, RW, serta lembaga kemasyarakatan desa turut berpartisipasi aktif menyukseskan malam puncak peringatan tersebut.

Masyarakat Desa Jambudipa menyambut rangkaian acara ini dengan antusiasme yang luar biasa. Warga dari berbagai kalangan umur tampak memadati area halaman desa untuk mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir.

Kepala Desa Jambudipa Cece Suryadi dalam Sambutan nya assalamualaikum wr Wb Alhamdulillah hari ini kita Bisa Berkumpul 
dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi menciptakan suasana yang sarat makna. Saya juga Berterimakasih kepada panitia yang Yang sudah Membantu Acara ini sampe sukses Di gelar* tuturnya

Acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, bersholawat bersama, serta tausiah keagamaan yang mengingatkan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Desa Jambudipa berharap kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga mampu mempererat tali silaturahmi antarwarga serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di tengah masyarakat Desa Jambudipa.*pungaksnya

RED : AJI
Share:

Jelang HUT ke-25, Partai Demokrat Kabupaten Cianjur Gelar Lomba Rakyat dan Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat


KabarCiepat.com || CIANJUR — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cianjur menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Lomba Rakyat Partai Demokrat Kabupaten Cianjur”, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Perum Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, tersebut diwarnai berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat, mulai dari jalan sehat, senam sehat, hingga perlombaan tradisional dan kegiatan pelaku UMKM.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Hj. Lilis Roy, tampak hadir dan berbaur bersama jajaran pengurus, kader serta masyarakat. Sejumlah kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dengan dominasi warna biru yang menjadi identitas Partai Demokrat.

Selain menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi partai untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Beragam perlombaan rakyat seperti balap karung, memasukkan paku ke botol, estafet terigu, tarik tambang, hingga kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM turut memeriahkan acara.

Kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut juga menjadi perhatian. Ruang promosi bagi pelaku usaha lokal dinilai penting agar kegiatan politik dan sosial tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hj. Lilis Roy bersama jajaran Demokrat Kabupaten Cianjur terlihat mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan sekaligus menyapa masyarakat yang hadir. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara kader partai dengan masyarakat di tingkat bawah.

Di tengah persiapan menuju usia seperempat abad, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk menegaskan kembali pentingnya keberadaan partai di tengah masyarakat.

“Lomba Rakyat” yang dikemas dengan olahraga, hiburan, perlombaan tradisional dan pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa peringatan HUT partai tidak semata-mata dilakukan melalui kegiatan internal, tetapi juga diarahkan menjadi kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, rangkaian kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perayaan menjelang HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus mempererat kebersamaan antara pengurus, kader dan masyarakat Kabupaten Cianjur.

KabarCiepat.com — Mengabarkan dari Cianjur, untuk masyarakat. ***Dani
Share:

Surat LBH Cianjur Diterima Polres, Penanganan Perkara Agus Suhendar Masuk Babak Supervisi

KabarCiepat.com || Cianjur — Penanganan perkara Agus Suhendar memasuki babak baru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur atau LBH Cianjur telah menyampaikan surat permohonan supervisi dan klarifikasi kepada Polres Cianjur. Surat bernomor 017/SF/LBHC/VIII/2026 itu diterima pada 20 Agustus 2026.

Dalam tanda terima yang diperoleh RBUC, surat tersebut tercatat diterima oleh Asy Yuni dan dibubuhi cap Polres Cianjur. Perihal suratnya adalah Permohonan Supervisi, Klarifikasi dan Pengambilalihan/Pengalihan Penanganan Perkara Agus Suhendar.

Surat tersebut menjadi langkah lanjutan LBH Cianjur setelah sebelumnya meminta informasi dan data kepada pihak terkait mengenai penanganan perkara Agus Suhendar.

Kuasa Hukum LBH Cianjur, Ahmad Biqi Faddilah, S.H., mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penanganan perkara dapat berjalan secara objektif dan memiliki kejelasan administratif.

“Kami tidak sedang mendahului kewenangan penyidik maupun menyimpulkan siapa yang salah. Yang kami minta adalah supervisi dan klarifikasi agar seluruh proses dapat dilihat berdasarkan dokumen dan administrasi resmi,” ujar Ahmad Biqi Faddilah, S.H.

Dokumen Perdamaian Jadi Titik yang Dipertanyakan

Salah satu hal yang menjadi perhatian LBH Cianjur adalah keberadaan dokumen yang disebut sebagai dokumen perdamaian.

Dokumen tersebut, berdasarkan informasi yang diterima LBH Cianjur, disebut ditandatangani oleh Mintarya, yang diketahui merupakan adik Agus Suhendar.

Persoalannya, menurut keterangan Agus kepada tim hukum, ia mengaku tidak mengetahui adanya proses perdamaian tersebut.

Agus juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Mintarya untuk mewakilinya dalam proses perdamaian maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menyelesaikan persoalan atas namanya.

Ahmad mengatakan, posisi tersebut perlu diuji melalui klarifikasi resmi.

“Pertanyaan kami sederhana. Jika memang ada proses perdamaian, siapa yang hadir, siapa yang membuat, siapa yang menandatangani, dalam kapasitas apa yang bersangkutan menandatangani, dan apakah ada kuasa atau persetujuan dari Agus Suhendar,” kata Ahmad.

Menurut dia, LBH Cianjur tidak ingin membuat kesimpulan sebelum seluruh pihak yang berkepentingan memberikan keterangan.

“Kami meminta institusi yang berwenang memeriksa dan menjelaskan berdasarkan dokumen. Kalau prosesnya memang sudah sesuai prosedur, tentu tidak ada masalah untuk menjelaskannya secara administratif,” ujarnya.

LBH Minta Polres Pertimbangkan Pengambilalihan

Dalam suratnya, LBH Cianjur meminta Kapolres Cianjur melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di tingkat Polsek Tanggeung.

LBH juga meminta klarifikasi mengenai status perkara, administrasi penanganan serta dasar apabila perkara tersebut telah dinyatakan selesai.

Apabila berdasarkan hasil supervisi terdapat alasan yang objektif demi efektivitas, independensi dan akuntabilitas penanganan, LBH meminta agar perkara dapat diambil alih atau dialihkan kepada Satreskrim Polres Cianjur sesuai kewenangan.

Ahmad menegaskan permintaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penyidikan.

“Kami menggunakan jalur yang tersedia. Kalau dari hasil supervisi Polres memang dinilai perlu ditangani di tingkat Polres, kami serahkan keputusan itu kepada kewenangan Kapolres,” katanya.

Surat Sebelumnya Belum Mendapat Jawaban Tertulis

Sebelumnya, LBH Cianjur telah menyampaikan surat permohonan informasi dan data pada 6 Agustus 2026.

Namun hingga 20 Agustus 2026, LBH menyatakan belum menerima jawaban tertulis yang dianggap memberikan kejelasan mengenai permohonan tersebut.

LBH memahami tidak seluruh informasi dalam penanganan perkara dapat dibuka kepada pihak luar. Karena itu, permintaan mereka diarahkan pada informasi yang dapat diberikan secara hukum, terutama mengenai status perkara, administrasi penanganan dan dasar penyelesaian perkara apabila memang telah dinyatakan selesai.

Ahmad mengatakan, yang dibutuhkan LBH bukan sekadar jawaban lisan.

“Kami membutuhkan jawaban tertulis" ***jhd
Share:

Peringati HUT RI ke-81, Warga RW.01 Cikamuning Tagog Apu Gelar Pentas Seni Budaya dan Doorprize


KabarCiepat.com || Padalarang,– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga Kampung Cikamuning RW 01, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat, menggelar pentas kesenian budaya yang diikuti berbagai kalangan usia. (22/08/2026)

Kegiatan yang berlangsung meriah ini diprakarsai oleh Ketua Panitia Kampung Cikamuning, Asep Beben, bersama Ketua Karang Taruna Desa Tagog Apu, Willy.

Beragam pertunjukan ditampilkan untuk menghibur warga sekaligus melestarikan budaya Sunda. Di antaranya:
- Jaipongan
- Pentas Seni 
 - Tarian anak anak 
- Pembagian hadiah 

"Ini bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan. Lewat seni dan budaya, kita ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan cinta tanah air, terutama untuk anak-anak muda," ujar Asep Beben di sela kegiatan.
Hal senada disampaikan Willy dari Karang Taruna. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa rutin digelar setiap tahun agar generasi muda tidak melupakan kesenian daerah.

Acara ditutup dengan pembagian doorprize yang membuat suasana semakin meriah dan penuh antusiasme warga. ***Reed/fendy
Share:

Jumat, 21 Agustus 2026

KABAR CIEPAT MENYOROTI POS PENGADUAN MASYARAKAT, 500+ Aduan Diklaim Selesai, Kabar Ciepat Melihat Langsung Aktivitas Pelayanan

KabarCiepat.com || CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa Pos Pengaduan Masyarakat yang telah berjalan sejak 2025 telah menerima dan menyelesaikan lebih dari 500 aduan masyarakat.

Untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan tersebut berjalan, Kabar Ciepat melakukan penelusuran ke Bale Wiwaha Pendopo Bupati Cianjur, Kamis (20/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kabar Ciepat mewawancarai salah seorang petugas penerima pengaduan bernama Dewi. Berdasarkan keterangan petugas, masyarakat memang datang setiap hari untuk menyampaikan berbagai persoalan.

Jumlah masyarakat yang datang disebut tidak selalu sama. Namun, menurut keterangan petugas, sedikitnya sekitar 10 orang dapat datang dalam satu hari dan jumlahnya bisa lebih banyak tergantung kondisi.

Adapun persoalan yang cukup banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, terdapat pula pengaduan terkait persoalan hukum, meskipun menurut petugas jumlahnya tidak sebanyak pengaduan di bidang kesehatan dan pendidikan.
MASYARAKAT DAPAT DATANG LANGSUNG

Salah satu fungsi Pos Pengaduan tersebut adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung.

Untuk persoalan tertentu, termasuk terkait BPJS, masyarakat disebut dapat datang dan menyampaikan keluhannya kepada petugas untuk kemudian mendapatkan bantuan proses dan koordinasi.

Petugas juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan cepat, seperti persoalan pasien di rumah sakit, pihaknya dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pos pengaduan dapat menjadi salah satu sarana komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dari sisi pelayanan publik, keberadaan kanal pengaduan seperti ini tentu memiliki nilai positif karena memberikan alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan atau menyelesaikan persoalan tertentu.
KLAIM 500+ ADUAN SELESAI PERLU DILIHAT SECARA UTUH

Di sisi lain, informasi mengenai lebih dari 500 aduan yang telah diselesaikan tentu menarik untuk diketahui lebih jauh.

Bukan dalam konteks meragukan kinerja pemerintah, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas pelayanan pengaduan tersebut.

Publik tentunya berkepentingan mengetahui bagaimana angka tersebut dihitung dan apa yang menjadi indikator sebuah pengaduan dinyatakan selesai.

Misalnya, apakah penyelesaian berarti persoalan masyarakat telah mendapatkan solusi, atau pengaduan telah mendapatkan tindak lanjut dari OPD terkait.

Keduanya memiliki makna yang berbeda dan penting untuk dijelaskan agar masyarakat tidak salah memahami capaian pelayanan.

DATA DAPAT MEMPERKUAT KEPERCAYAAN PUBLIK

Kabar Cepat memandang bahwa keterbukaan data justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Apabila lebih dari 500 pengaduan tersebut memang telah berhasil diselesaikan, maka data tersebut dapat menjadi salah satu indikator positif pelayanan publik.

Sebaliknya, jika sebagian pengaduan masih dalam proses, informasi tersebut juga penting disampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa penyelesaian pengaduan membutuhkan tahapan dan koordinasi tertentu.

Karena itu, data agregat mengenai pelayanan pengaduan akan sangat membantu publik memahami kinerja pos tersebut.

Setidaknya meliputi:

- jumlah pengaduan yang masuk;
- jumlah pengaduan yang telah diproses;
- jumlah pengaduan yang dinyatakan selesai;
- jumlah pengaduan yang masih dalam proses;
- jenis atau kategori pengaduan;
- OPD yang menangani;
- serta rata-rata waktu penyelesaian.

TIDAK HANYA JUMLAH, TETAPI JUGA KUALITAS PENYELESAIAN

Keterangan petugas bahwa masyarakat yang datang dapat mencapai sekitar 10 orang atau lebih dalam sehari menunjukkan bahwa kanal pengaduan tersebut memiliki peran bagi sebagian masyarakat.

Namun, jumlah masyarakat yang datang tentu belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap pengaduan ditindaklanjuti dan sejauh mana masyarakat memperoleh penyelesaian atas persoalan yang disampaikan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan hanya pada banyaknya pengaduan yang diterima, tetapi juga pada kejelasan proses, kecepatan tindak lanjut, koordinasi antarinstansi, serta hasil akhir yang diterima masyarakat.

KABAR CIEPAT MEMBERIKAN RUANG KLARIFIKASI

Kabar Ciepat tidak menyimpulkan bahwa klaim lebih dari 500 aduan selesai tersebut benar ataupun keliru.

Informasi tersebut merupakan pernyataan yang masih perlu dilihat bersama dengan data dan penjelasan resmi mengenai mekanisme pencatatan serta indikator penyelesaiannya.

Karena itu, Kabar Ciepat memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai capaian Pos Pengaduan Masyarakat sejak 2025.

Klarifikasi tersebut penting bukan hanya bagi media, tetapi juga bagi masyarakat yang selama ini menggunakan fasilitas pengaduan tersebut.

PERTANYAAN KABAR CIEPAT UNTUK PEMKAB CIANJUR

1. Berapa jumlah total pengaduan yang diterima sejak Pos Pengaduan berjalan pada 2025?
2. Dari jumlah tersebut, berapa yang telah dinyatakan selesai?
3. Apa indikator atau definisi pengaduan yang dinyatakan selesai?
4. Berapa pengaduan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, hukum, sosial, dan administrasi?
5. Berapa pengaduan yang masih dalam proses?
6. Berapa pengaduan yang telah diteruskan kepada OPD terkait?
7. Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan?
8. Apakah terdapat laporan atau rekapitulasi resmi mengenai pengaduan tersebut?
9. Apakah data agregat tersebut dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi pelayanan publik?

PELAYANAN PENGADUAN ADALAH JEMBATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pada akhirnya, keberadaan Pos Pengaduan Masyarakat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mendengar dan merespons persoalan warga.

Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan keluhan, sementara pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Karena itu, Kabar Ciepat mengapresiasi keberadaan kanal pengaduan tersebut sekaligus mendorong agar capaian dan tindak lanjutnya dapat disampaikan secara terbuka dan terukur.

Dengan demikian, masyarakat bukan hanya mengetahui bahwa pengaduan mereka telah diterima, tetapi juga dapat memahami bagaimana prosesnya, siapa yang menangani, serta sejauh mana persoalan tersebut telah diselesaikan.

Kabar Ciepat akan terus mengikuti perkembangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyampaikan klarifikasi maupun data terkait pelayanan Pos Pengaduan Masyarakat. ***Jhd
Share:

Kamis, 20 Agustus 2026

Kontingen POSMAD Cianjur Dilepas, H. Abdul Qohar Azij Beri Semangat Jelang Pertandingan di Tasikmalaya

KabarCiepat.Com || Cianjur — Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Madrasah (POSMAD) Kabupaten Cianjur resmi dilepas untuk mengikuti ajang POSMAD tingkat Provinsi Jawa Barat. Pelepasan berlangsung pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

Kegiatan pelepasan kontingen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, H. Abdul Qohar Azij, S.Ag., M.MPd. Kehadiran pimpinan sekaligus menjadi bentuk dukungan dan motivasi bagi para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Cianjur dalam kompetisi tingkat provinsi.

Usai dilepas, kontingen POSMAD Kabupaten Cianjur dijadwalkan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung di Kota Tasikmalaya. Ajang POSMAD tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut diikuti oleh kontingen dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Barat.

H. Abdul Qohar Azij memberikan semangat kepada para peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dengan penuh percaya diri, disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

POSMAD tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang bagi para peserta didik madrasah untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuan mereka di bidang olahraga maupun seni. Selain mengejar prestasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi antarmadrasah dan antarkontingen di Jawa Barat.

Kontingen Kabupaten Cianjur diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan yang terbaik selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan di Kota Tasikmalaya.

Dengan semangat, doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur, para peserta diharapkan mampu mengharumkan nama daerah serta membawa pulang prestasi terbaik dari ajang POSMAD tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selamat bertanding kontingen POSMAD Kabupaten Cianjur. Junjung sportivitas, tampil percaya diri, dan harumkan nama Cianjur di tingkat Jawa Barat. ***Dani
Share:

SDN 1 Rancapanggung Sambut HUT RI ke-81 dengan Kreativitas dan Semangat Peduli Lingkungan

CILILIN — SDN 1 Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang berbeda. Perayaan kemerdekaan di sekolah tersebut dikemas melalui berbagai kegiatan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, kebersamaan, hingga kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala SDN 1 Rancapanggung, Aziz Ismail, M.Pd., bersama para guru dan siswa turut memeriahkan rangkaian kegiatan dengan berbagai perlombaan dan pertunjukan kreatif.

Sejumlah perlombaan digelar, di antaranya fashion show, tarik tambang, balap kelereng, lomba kerupuk, serta berbagai permainan tradisional lainnya yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme.

Hal menarik terlihat dalam kegiatan fashion show. Para peserta tidak hanya menampilkan busana dengan konsep unik, tetapi juga memanfaatkan berbagai bahan bekas dan material yang ada di lingkungan sekitar.

Kreasi busana dibuat dari kantong plastik, kardus bekas, serta bahan limbah lainnya. Bahkan, ranting pohon, daun kering, dan bagian tanaman yang telah jatuh juga dimanfaatkan sebagai bahan kostum yang dianyam dan dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi pakaian yang kreatif.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi para siswa bahwa barang bekas dan limbah yang selama ini dianggap tidak berguna masih dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai melalui kreativitas.

Tidak kalah menarik, para guru SDN 1 Rancapanggung juga ikut ambil bagian dengan mengenakan cosplay atau kostum bertema pahlawan nasional. Kehadiran para guru dengan berbagai karakter pahlawan semakin menambah nuansa nasionalisme dalam perayaan HUT RI ke-81.

Semangat kemerdekaan pun terasa bukan hanya melalui perlombaan, tetapi juga melalui pesan pendidikan yang disampaikan. Kreativitas, gotong royong, kecintaan terhadap tanah air, serta kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Perayaan HUT RI ke-81 di SDN 1 Rancapanggung akhirnya tidak sekadar menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk belajar, berkarya, berani tampil, dan memahami makna kemerdekaan melalui kegiatan yang menyenangkan.

SDN 1 Rancapanggung membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan cara sederhana, kreatif, dan penuh makna.

Share:

Selasa, 18 Agustus 2026

DPP GTKN Batalkan Aksi 7 September 2026, Perjuangan PPPK Paruh Waktu Mulai Temukan Titik Terang


KabarCiepat.com || JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Tenaga Kependidikan Nasional (DPP GTKN) secara resmi membatalkan rencana aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah DPP GTKN menerima kabar dan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pimpinan DPR RI terkait perkembangan perjuangan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

DPP GTKN menilai perkembangan komunikasi tersebut menjadi sinyal positif bahwa aspirasi para guru dan tenaga kependidikan mulai mendapatkan perhatian serta membuka jalan menuju penyelesaian.

“Alhamdulillah, perjuangan menemukan titik terang. Setelah kita mendapatkan kabar dan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara bersama Pimpinan DPR RI terkait kenaikan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, maka DPP GTKN menyatakan aksi 7 September 2026 resmi dibatalkan,” demikian sikap resmi DPP GTKN.

Meski aksi dibatalkan, DPP GTKN menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti perjuangan telah berakhir. Sebaliknya, organisasi akan terus mengawal proses penyelesaian agar aspirasi PPPK Paruh Waktu benar-benar menghasilkan kepastian status dan masa depan yang jelas.

DPP GTKN juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTKN, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai elemen yang selama ini tetap berada dalam satu barisan perjuangan.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota GTKN, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen yang telah berdiri dalam satu barisan,” tegas DPP GTKN.

Tendik Akan Diperjuangkan

Selain memperjuangkan status PPPK Paruh Waktu, DPP GTKN memberikan perhatian khusus terhadap nasib tenaga kependidikan (tendik).

DPP GTKN menyatakan akan segera membangun komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memperjuangkan hak dan kepastian bagi tenaga kependidikan.

Menurut DPP GTKN, perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada guru. Tenaga kependidikan juga harus mendapatkan hak dan kepastian yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk teman-teman tenaga tendik, DPP GTKN akan segera membangun komunikasi dan memperjuangkan kepada Kemendikdasmen agar mendapatkan hak dan kepastian yang setara seperti guru,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya aksi 7 September, DPP GTKN kini mengarahkan perjuangan pada pengawalan kebijakan, komunikasi kelembagaan, dan memastikan janji penyelesaian benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu.

Perjuangan belum selesai. Aksi boleh dibatalkan, tetapi pengawalan harus terus berjalan sampai ada kepastian. ***Red
Share:

Sidang Perdana Gugatan Pedagang Alun-Alun Cibeber: Kuasa Bupati Belum Lengkap, Gubernur Jabar Belum Terwakili

KabarCiepat.com || CIANJUR — Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan para pedagang Alun-Alun Cibeber di Pengadilan Negeri Cianjur, Selasa (18/8/2026), belum menyentuh pokok perkara.

Persidangan justru mengemuka pada persoalan kesiapan dan kelengkapan keterwakilan hukum para Tergugat.

Para pedagang selaku Penggugat hadir melalui kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC). Sementara dari pihak Tergugat, keterwakilan hukum belum sepenuhnya lengkap.

Untuk Bupati Cianjur selaku Tergugat I, Tim Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cianjur hadir dalam persidangan. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, surat kuasa untuk mewakili Bupati Cianjur disebut belum diberikan atau belum lengkap.

Kondisi berbeda terjadi pada Tergugat II, Kepala Desa Cihaur. Pihak desa hadir melalui kuasa hukum dari Bagian Hukum Pemkab Cianjur, yakni Yudi dan Ivan. Surat kuasa untuk Tergugat II disebut telah lengkap.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat III belum hadir dan belum diwakili kuasa hukum dalam persidangan perdana tersebut.

Kuasa hukum yang hadir menjelaskan bahwa koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan. Namun, surat kuasa dari Gubernur Jawa Barat kepada pihak yang akan mewakilinya disebut masih dalam proses penyelesaian.

Belum Masuk Pokok Gugatan

Kuasa Hukum Penggugat dari LBHC, Unang Margana, S.H., M.H., menegaskan bahwa sidang perdana belum membahas substansi gugatan.

«“Persidangan hari ini masih pada tahap awal, berkaitan dengan kedudukan dan kelengkapan para pihak. Belum masuk pada pokok perkara maupun pembuktian.”»

Menurut Unang, persoalan kelengkapan keterwakilan para pihak merupakan bagian penting sebelum perkara berlanjut ke tahapan pemeriksaan berikutnya.

LBHC menyatakan tidak ingin mendahului proses hukum. Seluruh dalil dalam gugatan nantinya akan diuji melalui mekanisme persidangan, termasuk jawaban para Tergugat, pemeriksaan bukti, serta tahapan hukum lainnya.

«“Prinsipnya kami siap mengikuti seluruh tahapan persidangan. Kami menyerahkan proses ini kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Unang.»

Pedagang Kecewa: Berharap Semua Pihak Hadir

Ketua Ikatan Pedagang Alun-Alun Cibeber (IPAC), Dony Arifin, mengaku kecewa dengan kondisi sidang perdana tersebut.

Menurutnya, para pedagang berharap seluruh pihak yang digugat dapat hadir atau setidaknya memiliki keterwakilan hukum yang lengkap sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih jelas.

Dony juga menyoroti belum hadirnya Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat secara langsung dalam persidangan.

Meski demikian, para pedagang menegaskan tetap akan menempuh seluruh proses hukum yang tersedia.

«“Kami berharap keadilan seadil-adilnya,” kata Dony.»

Bagi para pedagang, gugatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur pengadilan.

LBHC Ingatkan: Sidang Perdana Bukan Penentu Menang-Kalah

LBHC juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau salah hanya berdasarkan jalannya sidang perdana.

Unang menegaskan, perkara PMH harus dibuktikan melalui proses persidangan.

«“Kami tidak ingin mendahului proses. Apa yang menjadi dalil Penggugat akan kami buktikan dalam persidangan. Begitu juga para Tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban dan bukti-bukti mereka.”»

Dengan demikian, substansi gugatan, bantahan para Tergugat, serta bukti dari masing-masing pihak masih menunggu pemeriksaan Majelis Hakim pada tahapan berikutnya.

Kuasa Hukum Kades Belum Beri Keterangan

Usai persidangan, upaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Kepala Desa Cihaur telah dilakukan.

Namun hingga berita ini disusun, pihak kuasa hukum belum memberikan keterangan mengenai jalannya persidangan maupun sikap hukum terhadap gugatan tersebut.

Hak setiap pihak untuk memberikan keterangan pada waktu yang dianggap tepat tetap dihormati.

Bola Kini di Majelis Hakim

Perkara gugatan pedagang Alun-Alun Cibeber kini masih berada pada tahap awal.

Belum ada pemeriksaan terhadap pokok dalil gugatan maupun pembuktian. Kelengkapan keterwakilan para pihak menjadi salah satu bagian yang harus diselesaikan sebelum perkara bergerak lebih jauh.

Di sisi Penggugat, LBHC menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian persidangan.

Sementara para Tergugat memiliki ruang hukum untuk menyampaikan jawaban, bantahan, serta bukti-bukti dalam persidangan.

Dengan belum lengkapnya keterwakilan sejumlah Tergugat pada sidang perdana, perhatian kini tertuju pada persidangan berikutnya: apakah seluruh pihak telah siap secara hukum dan kapan perkara ini benar-benar masuk ke pemeriksaan pokok gugatan.

Perkara tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur. ***Jhd
Share:

Senin, 17 Agustus 2026

Kericuhan Karnaval HUT RI di Cicalengka, Camat dan Kapolsek Terluka Saat Melerai Massa


CICALENGKA — Kericuhan terjadi dalam rangkaian karnaval atau arak-arakan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Raya Cicalengka, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Senin (17/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan Camat Cicalengka Cucu Hidayat dan Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat mengalami luka-luka saat berupaya melerai dan menenangkan massa yang terlibat keributan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kericuhan bermula ketika petugas memberikan arahan kepada peserta karnaval dari Desa Tenjolaya yang dinilai berjalan tidak tertib. Arahan tersebut diduga tidak diterima dengan baik oleh sejumlah peserta sehingga situasi kemudian memanas.

Sejumlah peserta yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras kemudian disebut melakukan perlawanan terhadap petugas dan terlibat aksi kekerasan.

Dalam upaya meredam situasi, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat turun langsung ke lokasi untuk melerai massa. Namun, ia justru terkena pukulan hingga mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah.

Camat Cicalengka Cucu Hidayat yang turut berupaya menenangkan situasi juga menjadi korban. Ia dilaporkan terkena pukulan dan tendangan saat berada di tengah kerumunan.

Peristiwa tersebut kemudian terekam dalam video dan menyebar luas di berbagai platform media sosial. Rekaman detik-detik kericuhan tersebut dengan cepat menjadi perhatian masyarakat.

Kericuhan dalam kegiatan perayaan HUT RI itu menjadi perhatian serius, mengingat kegiatan karnaval seharusnya menjadi momentum kebersamaan dan kegembiraan masyarakat dalam memperingati kemerdekaan.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai langkah penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Catatan: Informasi mengenai dugaan pengaruh minuman keras dan keterlibatan pihak tertentu masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak berwenang.

Share:

PAC PP Rancasari Ikuti Upacara HUT RI ke-81, Tegaskan Organisasi Harus Jadi Teladan


KabarCiepat.com || BANDUNG — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Rancasari, Kota Bandung, mengerahkan jajaran anggotanya untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PAC PP Rancasari untuk menanamkan semangat kebangsaan sekaligus mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketua PAC PP Rancasari, Rahmat Hendarlan, menekankan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, seluruh anggota harus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Hukum (Polhukam) PAC PP Rancasari, Asep Solihin, SH, mengingatkan agar keberadaan organisasi tidak digunakan sekadar untuk menunjukkan kekuatan atau gagah-gagahan.

“Organisasi harus dipakai untuk menjaga kedaulatan. Jangan digunakan untuk gagah-gagahan. Sebagai organisasi yang dianggap senior, Pemuda Pancasila harus mampu menjadi suri tauladan bagi rekan-rekan seperjuangan,” ujarnya.

Ia menilai momentum HUT RI ke-81 merupakan kesempatan untuk kembali memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Hendarlan juga menyampaikan sebuah refleksi berjudul “Jangan Teriak Merdeka, Malu Kita...”. Tulisan tersebut mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan secara lebih kritis, bukan hanya sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa untuk berdiri mandiri, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mengelola kekayaan alam sendiri, serta membangun kehidupan sosial yang bermartabat.

Refleksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi bangsa, mulai dari persoalan utang, kesejahteraan pekerja migran, pengelolaan sumber daya alam, kemiskinan dan pengangguran, persoalan moral generasi muda, hingga korupsi dan ketergantungan terhadap produk impor.

Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan dan diisi dengan kerja nyata.

“Jangan sampai kemerdekaan hanya menjadi slogan. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian semangat yang disampaikan jajaran PAC PP Rancasari.

Melalui keikutsertaan dalam upacara HUT RI ke-81 tersebut, PAC PP Rancasari berharap seluruh kader semakin memahami makna kemerdekaan dan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga persatuan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ***Red

Share:

Malam Resepsi HUT RI ke-81 Desa Kertamukti Haurwangi Berlangsung Meriah


KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR — Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia melalui Malam Resepsi Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan Kantor Pemerintahan Desa Kertamukti tersebut dihadiri masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) beserta jajaran aparat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta masyarakat dari desa tetangga.

Malam resepsi ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaannya merupakan hasil kerja sama Pemerintah Desa Kertamukti, Karang Taruna Desa Kertamukti, dan Coklat Kita.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT RI tahun ini. Selain upacara kenegaraan, kegiatan diisi dengan pertandingan sepak bola antarlembaga tingkat desa, bakti sosial berupa pembagian 10 kursi untuk setiap RW, bazar UMKM warga desa, serta hiburan seni dan budaya.

Penampilan seni jaipong yang dibawakan anak-anak berbakat warga Desa Kertamukti turut menjadi perhatian dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan musik dangdut yang menghibur warga hingga malam hari.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Desa Kertamukti, Cepy Agustina, menyampaikan bahwa malam resepsi tersebut bukan sekadar kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dirasakan masyarakat.

“Melalui malam resepsi ini, kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus mengekspresikan kegembiraan bersama seluruh masyarakat Desa Kertamukti,” ujar Cepy.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, khususnya kepada Coklat Kita yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan masyarakat sekaligus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat.

Malam resepsi tersebut pun berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, menjadikan peringatan HUT RI ke-81 di Desa Kertamukti sebagai momentum mempererat silaturahmi, persatuan, dan kebersamaan warga. ***KHE
Share:

Penurunan Bendera Merah Putih HUT RI ke-81 Kecamatan Haurwangi Penuh Sukacita dan Khidmat

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR — Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, mulai pukul 16.00 WIB. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Camat Haurwangi Yadi Supriadi, A.Md., S.E.

Upacara penurunan bendera diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan lembaga yang berada di lingkungan Kecamatan Haurwangi. Peserta berasal dari delapan desa, UPTD/lembaga, LSM dan organisasi kemasyarakatan, PGRI PC Haurwangi, serta perwakilan satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK.

Suasana semakin khidmat ketika petugas Paskibra melaksanakan prosesi penurunan Bendera Merah Putih. Pasukan pengibar bendera tersebut merupakan gabungan siswa-siswi dari SMKN 1 Haurwangi, SMP-SMK NHP, dan SMA Putra.

Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan lancar. Para peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh semangat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus wujud rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum HUT RI ke-81 ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Haurwangi.

Dengan semangat kemerdekaan, pelaksanaan upacara penurunan Bendera Merah Putih di Kecamatan Haurwangi diharapkan semakin memperkuat persatuan dan gotong royong masyarakat dalam membangun wilayah serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Cianjur. ***KHE
Share:

Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI Tingkat Kecamatan Haurwangi Berlangsung Khidmat, Tertib, dan Sukses

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR – Pemerintah Kecamatan Haurwangi menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia tingkat kecamatan pada Senin, 17 Agustus 2026. Berpusat di Lapangan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, rangkaian acara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dan berjalan dengan aman, tertib, serta lancar.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Camat Haurwangi, para Kepala Desa beserta perangkat se-Kecamatan Haurwangi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kemeriahan acara semakin terasa dengan dilaksanakannya aksi defile dari masing-masing desa yang melibatkan sekitar 100 peserta per perwakilan.

Turut hadir meramaikan peringatan tersebut unsur Kepala UPTD, perwakilan lembaga BUMN/BUMD, pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kecamatan Haurwangi.

Dalam amanatnya, Camat Haurwangi, Yadi Supriyadi, A.Md., S.E., menyampaikan harapannya agar pelaksanaan peringatan tahun ini benar-benar mencerminkan tema besar nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan pentingnya menjaga serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

"Seluruh jajaran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi melaksaanakan program-program kegiatan yang diamanatkan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten—terutama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Rasa kebersamaan ini harus terus kita pelihara demi terciptanya kondusivitas wilayah serta mencegah segala bentuk perpecahan," pungkas Yadi Supriyadi.

Rangkaian acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama seluruh unsur Forkopimcam serta tokoh masyarakat Kecamatan Haurwangi.***jhd
Share:

Minggu, 16 Agustus 2026

Proyek TPT di Bandung Barat Disorot, Papan Informasi Tak Terlihat dan Pondasi Dipertanyakan.....?

BANDUNG BARAT, KabarCiepat.com — Pelaksanaan salah satu proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan warga.

Proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan bukan hanya dari sisi keterbukaan informasi publik, tetapi juga menyangkut teknis pekerjaan, khususnya konstruksi pondasi yang dinilai warga perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pantauan tim wartawan pada Sabtu (15/8/2026), aktivitas pembangunan TPT telah berlangsung. Namun, di lokasi pekerjaan tidak terlihat papan informasi proyek yang setidaknya memuat nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara semestinya dapat diketahui dan diawasi oleh publik.

«“Ini kan proyek dari Dinas PUTR dan menggunakan uang APBD. Seharusnya ada papan informasi supaya masyarakat tahu berapa anggarannya dan siapa yang mengerjakan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pekerjaannya tanpa tahu informasi proyeknya,” ujar seorang warga.»

Bukan Sekadar Plang, Konstruksi Pondasi Ikut Dipertanyakan

Sorotan warga tidak berhenti pada persoalan papan informasi. Kondisi teknis pekerjaan TPT juga menjadi perhatian.

Warga menilai kedalaman galian pondasi yang terlihat di lokasi perlu diperiksa kembali, terutama karena bangunan tersebut berada pada area tebing yang dinilai memiliki potensi longsor ketika curah hujan tinggi.

Masyarakat meminta pihak terkait tidak sekadar melihat progres pekerjaan secara kasat mata, tetapi memastikan setiap tahapan konstruksi benar-benar sesuai dengan gambar teknis, spesifikasi, RAB, dan ketentuan kontrak.

«“Kami bukan ingin menghambat pembangunan. Justru kami ingin pekerjaan ini benar-benar kuat dan bermanfaat. Kalau pondasinya tidak sesuai kebutuhan kondisi tanah, kami khawatir ketika hujan deras bisa bermasalah. Jangan sampai uang APBD sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya tidak bertahan lama,” ungkap warga lainnya.»

Persoalan ini menjadi penting karena TPT memiliki fungsi vital dalam menahan tekanan tanah dan mengurangi risiko longsor. Karena itu, kualitas pondasi tidak semestinya hanya dinilai dari tampilan akhir, tetapi harus dipastikan melalui kesesuaian spesifikasi teknis dan kondisi lapangan.

Transparansi Proyek Dipertanyakan

Ketiadaan papan informasi juga menjadi pertanyaan tersendiri. Dalam proyek yang menggunakan anggaran publik, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan penting mengenai hak masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

Namun demikian, soal kewajiban teknis pemasangan papan informasi pada proyek tertentu juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan pengadaan dan dokumen kontrak yang berlaku. Karena itu, Dinas PUTR KBB dan pihak pelaksana perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Dinas PUTR KBB Diminta Turun ke Lapangan

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait tidak terlihatnya papan informasi proyek maupun pertanyaan warga mengenai konstruksi pondasi.

Warga berharap Dinas PUTR KBB segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, RAB, serta standar keselamatan konstruksi.

Publik juga menunggu kejelasan mengenai berapa nilai anggaran proyek, siapa pelaksana pekerjaan, sumber pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, serta dasar teknis pembangunan TPT tersebut.

Sebab, ketika uang rakyat digunakan untuk membangun infrastruktur, maka transparansi dan kualitas pekerjaan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. ***(Tim/Red KabarCiepat.com)
Share:

Pemerintah Desa Jati Salurkan Insentif RT/RW Jelang HUT RI ke-81

KabarCiepat.com || CIANJUR — Pemerintah Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, menyalurkan insentif bagi para Ketua RT dan RW se-Desa Jati. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Jati, Minggu (16/8/2026), sekitar pukul 13.00 WIB.

Penyaluran insentif dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jati, Tedi Mulyadi, dan diikuti sebanyak 32 Ketua RT serta 11 Ketua RW dari seluruh wilayah Desa Jati.

Pemberian insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah desa terhadap peran dan pengabdian para Ketua RT dan RW yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam membantu pelayanan pemerintahan serta menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Keberadaan RT dan RW dinilai memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, pendataan warga, penyampaian informasi pemerintahan, hingga membantu menjaga ketertiban dan kebersamaan di lingkungan.

Momentum pembagian insentif kali ini terasa semakin istimewa karena dilaksanakan sehari menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah seorang Ketua RT yang menerima insentif menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Jati. Menurutnya, waktu penyaluran kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan momentum menjelang perayaan 17 Agustus.

«“Kami sangat berterima kasih atas pembagian insentif ini. Momennya sangat pas karena besok bertepatan dengan Agustusan. Jadi, kami punya bekal untuk jajan anak-anak kami,” ujarnya.»

Menurutnya, insentif tersebut bukan hanya memiliki nilai secara finansial, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap para pengurus RT dan RW yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, kegiatan penyaluran insentif berlangsung dengan tertib dan lancar. Para penerima mengikuti proses pembagian hingga selesai dalam suasana kekeluargaan.

Pemerintah Desa Jati diharapkan terus memperkuat sinergi dengan para Ketua RT dan RW agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Di sisi lain, dukungan terhadap para pengurus lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang dekat dengan masyarakat.

Dengan disalurkannya insentif tersebut, para Ketua RT dan RW di Desa Jati diharapkan semakin termotivasi untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya, sekaligus turut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama masyarakat. ***Jhd 
Share:

Sabtu, 15 Agustus 2026

Gaji Guru Layak Dinilai Jadi Kunci Pendidikan Berkualitas, DPR Soroti Keberpihakan Anggaran Negara

KabarCiepat.com || JAKARTA — Upaya membangun pendidikan berkualitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengganti kurikulum, meluncurkan berbagai program, atau menetapkan target pembelajaran yang tinggi. Keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar pendidikan, termasuk kesejahteraan guru, dinilai menjadi salah satu fondasi penting yang harus diperkuat.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pentingnya memastikan guru memperoleh penghasilan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menurut Bonnie, kualitas pendidikan harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi, tetapi juga memastikan lingkungan sekolah, fasilitas pendidikan, ketersediaan buku hingga kenyamanan siswa benar-benar diperhatikan.

«“Guru harus layak gajinya, fasilitas bangunan sekolahnya harus layak. Siswanya juga harus nyaman.”»

Bonnie menilai persoalan pendidikan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Karena itu, diperlukan keberpihakan nyata dari negara agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih serius dan berkelanjutan.

«“Ada banyak sekali persoalan pendidikan saat ini. Tapi menurut saya, semakin rumit dan kompleksitas yang tinggi ini paling tidak kalau ada keberpihakan dari negara.”»

Anggaran Pendidikan Jadi Fondasi

Menurut Bonnie, pembicaraan mengenai peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan anggaran. Berbagai kebutuhan pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat diwujudkan secara nyata.

Ia menegaskan, pendidikan berkualitas harus tercermin dari kondisi guru yang sejahtera, bangunan sekolah yang layak, fasilitas pembelajaran yang tersedia, serta siswa yang dapat belajar dalam suasana nyaman.

«“Kualitas pendidikan itu artinya apa? Guru harus layak gajinya, fasilitas bangunan sekolahnya harus layak. Siswanya juga harus nyaman. Ini semua awalnya butuh apa? Ya anggaran.”»

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada guru. Guru memang menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembelajaran, namun kualitas kerja mereka juga sangat berkaitan dengan dukungan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Sekolah membutuhkan ruang belajar yang layak. Perpustakaan membutuhkan koleksi buku yang memadai. Siswa membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sementara guru membutuhkan kesejahteraan dan dukungan profesional agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

Jangan Hanya Menuntut Guru

Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi perhatian karena di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, guru juga menghadapi kebutuhan hidup dan beban kerja yang harus diperhitungkan.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Jika negara ingin mendorong guru meningkatkan kualitas pembelajaran, maka dukungan terhadap guru juga harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Kesejahteraan bukan sekadar persoalan pendapatan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap profesi yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Pendidikan berkualitas pada akhirnya membutuhkan ekosistem yang kuat. Guru yang sejahtera, sekolah yang layak, fasilitas yang memadai, anggaran yang cukup, serta siswa yang nyaman belajar harus berjalan bersama.

Sorotan dari Komisi X DPR RI tersebut kembali membuka ruang diskusi mengenai arah kebijakan pendidikan nasional: sejauh mana negara benar-benar memberikan keberpihakan terhadap guru dan kebutuhan dasar sekolah?

Sebab, ketika pendidikan ingin menghasilkan generasi yang berkualitas, maka fondasinya pun harus dibangun dengan kualitas yang memadai—termasuk memastikan guru mendapatkan kesejahteraan yang layak. ***Red
Share:

Semangat Kemerdekaan Tumbuh dari Generasi Muda, Paskibra MA YI Rajamandala Dikukuhkan


BANDUNG BARAT — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Salah satu bentuk nyata keterlibatan tersebut terlihat melalui pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Desa Rajamandala Kulon Tahun 2026. Para pelajar terpilih diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan di tingkat desa.

Pengukuhan menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibra. Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih, tetapi juga ditanamkan nilai disiplin, kekompakan, tanggung jawab serta jiwa patriotisme.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh khidmat. Para anggota Paskibra yang berasal dari siswa-siswi terpilih, di antaranya MA YI Rajamandala, tampak mengikuti prosesi dengan serius dan penuh semangat.

Di tingkat pemerintahan desa, kegiatan tersebut mendapat dukungan langsung dari Kepala Desa Rajamandala Kulon, Alit, yang memimpin prosesi pengukuhan.

Kehadiran kepala desa dalam pengukuhan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap pembinaan generasi muda sekaligus dukungan terhadap suksesnya rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Bagi para pelajar yang dipercaya menjadi Paskibra, amanah tersebut bukan sekadar tugas seremonial. Mereka membawa kehormatan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sekaligus menjadi representasi semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Semangat kemerdekaan pun tidak berhenti pada upacara, tetapi diwujudkan melalui sikap disiplin, kebersamaan, tanggung jawab dan pengabdian di lingkungan masing-masing.

Dengan dikukuhkannya Paskibra Desa Rajamandala Kulon Tahun 2026, para anggota kini siap menjalankan amanah pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat Merah Putih bukan sekadar dikibarkan di tiang bendera, tetapi harus tumbuh dalam karakter dan tindakan generasi penerus bangsa.

Share:

Forkopincam Sindangkerta Hadiri Pengukuhan Paskibra, Camat Pimpin Langsung

KabarCiepat.com || SINDANGKERTA, BANDUNG BARAT — Persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Sindangkerta terus dimatangkan. Salah satunya melalui pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang berlangsung khidmat dan penuh semangat.

Pengukuhan Paskibra tersebut dipimpin langsung oleh Camat Sindangkerta Agus Achmad Setiawan, S.E., S.IP., M.M. Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Sindangkerta, termasuk Kapolsek Sindangkerta AKP Sholehuddin, S.E., serta unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pendamping dan pihak terkait lainnya.

Prosesi pengukuhan menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibra yang akan mengemban tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibra telah menjalani berbagai tahapan latihan. Selain mengasah kemampuan baris-berbaris, latihan tersebut bertujuan membentuk kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta kesiapan mental para anggota.

Camat Sindangkerta Agus Achmad Setiawan memberikan perhatian terhadap kesiapan para anggota Paskibra. Menurutnya, pengukuhan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab, disiplin dan semangat nasionalisme.

Sementara itu, Kapolsek Sindangkerta AKP Sholehuddin, S.E. menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibra yang telah mengikuti rangkaian latihan hingga tahap pengukuhan.

Ia menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibra merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, terlebih mereka akan menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI.

«“Semoga pada saat pelaksanaan nanti semuanya berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Tetap jaga kesehatan, kekompakan dan disiplin dalam menjalankan tugas,” ujar AKP Sholehuddin.»

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pengibaran bendera tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga membutuhkan kekompakan seluruh anggota serta dukungan dari berbagai pihak.

Kehadiran Forkopincam Sindangkerta dalam kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah kecamatan, kepolisian dan unsur masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah Sindangkerta.

Para anggota Paskibra diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan penampilan terbaik saat mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Lebih dari sekadar menjalankan tugas dalam barisan upacara, pengalaman menjadi Paskibra diharapkan mampu membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kebangsaan serta menghargai perjuangan para pahlawan.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan seluruh unsur Forkopincam serta masyarakat, pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Sindangkerta diharapkan dapat berlangsung tertib, khidmat dan lancar. ***Red/KabarCiepat.com
Share:

32 Anggota Paskibra Kecamatan Haurwangi Dikukuhkan, Siap Jalankan Tugas pada HUT RI ke-81

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CJR — Sebanyak 32 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kecamatan Haurwangi resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Sekolah Nurul Hidayah Pasundan (NHP), Kecamatan Haurwangi. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Camat Haurwangi, Yadi Supriyadi, A.Md., S.E., yang sekaligus bertindak sebagai pembina upacara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Kapolsek dan Danramil Haurwangi, perwakilan UPTD/lembaga, para undangan, serta orang tua atau wali dari anggota Paskibra.

Sebanyak 32 anggota Paskibra yang dikukuhkan merupakan siswa gabungan dari SMKN 1 Haurwangi, SMK Nurul Hidayah Pasundan (NHP), serta sekolah lainnya di wilayah Kecamatan Haurwangi.

Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan ikrar Paskibra sebagai bentuk komitmen para anggota untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dilakukan penyematan atribut atau pin secara simbolis kepada perwakilan anggota Paskibra.

Dalam amanahnya, para anggota Paskibra ditekankan untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, serta nasionalisme selama menjalankan rangkaian tugas peringatan HUT RI ke-81.

Suasana semakin haru ketika acara ditutup dengan doa dan prosesi sungkeman anggota Paskibra kepada orang tua atau wali. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan keluarga selama proses pembinaan dan pelatihan.

Ucapan selamat kemudian disampaikan oleh unsur Forkopimcam, pihak sekolah, orang tua, serta 15 orang pelatih yang selama ini mendampingi para calon anggota Paskibra dalam menjalani proses persiapan.

Setelah prosesi pengukuhan, para anggota Paskibra selanjutnya memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan akhir. Mereka akan menjalani pembinaan dan pemantapan agar mampu melaksanakan tugas pengibaran Bendera Merah Putih pada puncak peringatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Haurwangi dengan disiplin, tertib dan penuh tanggung jawab.

Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum penting bagi generasi muda Haurwangi untuk menanamkan nilai patriotisme, kedisiplinan, persatuan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***K.H.E

Share:

Selamat tahun baru Islam

https://www.kabarciepat.com/2026/06/dinass-kepemudaan-dan-olahraga.html?m=1

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1447 H

https://www.blogger.com/u/0/blog/page/edit/9036554561978506067/3111317229885343532#

bener iklan

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta
‎“Daftar sekarang, wujudkan niat suci bersama Sahara Grup!”  hubungi kami : https://wa.me/082126195038 IBU Dewi ‎https://wa.me/083865159313 BPK Riki ‎#HajiUmroh ‎#SaharaGrup ‎#PerjalananSuci ‎#TravelHaji ‎#UmrohBersama ‎#HajiMabrur

Trevel Sahara Grup

Trevel Sahara Grup
- “Tanah Suci menanti, Sahara Grup siap menemani. Mari wujudkan niat suci dengan langkah pasti.” - “Ibadah Umroh dan Haji adalah panggilan hati. Sahara Grup membantu Anda menjawab panggilan itu.”

Selamat hari raya idul Fitri 1447 H

https://www.kabarciepat.com/p/selamat-hari-raya-1-syawal-1447-h.html

Blog Archive

Blogger templates

pristiwa