Gelar Temu Tokoh dan Silaturahmi, Ketua DPRD Cianjur Serap Aspirasi Masyarakat

KabarCiepat.com || CIANJUR, Jawa Barat — Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., menggelar kegiatan “Temu Tokoh & Silaturahmi” di Grand Bydiel Hotel, Cianjur, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara pimpinan DPRD dengan para tokoh masyarakat dan unsur terkait di Kabupaten Cianjur.

Suasana keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan yang diisi dengan dialog serta penyampaian berbagai masukan mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, harapan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam sambutannya, Ir. Hj. Metty Triantika menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat harus terus dibangun secara terbuka agar berbagai kebijakan pembangunan dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

«“Melalui silaturahmi ini, kita dapat saling mengisi dan memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan tokoh masyarakat. Aspirasi dan masukan yang disampaikan menjadi acuan penting bagi kami di DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat secara riil,” ujar Metty.»

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Cianjur memiliki komitmen untuk tetap membuka ruang komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai elemen.

Aspirasi yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam aspek legislasi, penganggaran maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain dialog interaktif, kegiatan juga diisi dengan pembahasan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta doa bersama untuk keberkahan dan kemajuan Kabupaten Cianjur.

Pertemuan tersebut sekaligus diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan komunikasi yang terus terjalin, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara langsung dan dicarikan solusi melalui mekanisme pemerintahan yang sesuai.

Ketua DPRD Cianjur pun menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan membangun komunikasi dua arah secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti dalam forum silaturahmi, tetapi dapat menjadi bahan dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Cianjur agar semakin berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ***(Redaksi/Dani)

Read More

Wartawan Geruduk Kejari Kabupaten Sukabumi, Soroti Keterbukaan Informasi dan Dugaan Perlakuan Diskriminatif

KabarCiepat.com || SUKABUMI — Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi (FWSS) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial insan pers terhadap keterbukaan informasi, pola komunikasi, serta pelayanan terhadap wartawan di lingkungan Kejari Kabupaten Sukabumi.

FWSS menilai akses informasi publik menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas jurnalistik. Terlebih, sejumlah informasi yang dipersoalkan berkaitan dengan proyek strategis pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan dari Kejaksaan.

Massa meminta Kejari Kabupaten Sukabumi memberikan kejelasan mengenai informasi dasar proyek yang menjadi kepentingan publik, termasuk mekanisme memperoleh informasi dan siapa pejabat yang berwenang memberikan keterangan kepada wartawan.

Soroti Dugaan Perlakuan Berbeda

Selain persoalan keterbukaan informasi, massa juga menyoroti dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan dalam memperoleh akses informasi maupun melakukan konfirmasi.

FWSS meminta agar seluruh insan pers mendapatkan kesempatan yang proporsional dalam menjalankan tugas jurnalistik, tanpa membedakan organisasi profesi, perusahaan media, maupun latar belakang wartawan.

Menurut massa, keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dan pers diperlukan agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat berdasarkan informasi resmi dan terverifikasi.

Dugaan Adu Domba Antarwartawan Disorot

Persoalan kemudian mengerucut pada pola komunikasi yang dikaitkan massa dengan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Sukabumi.

Perwakilan massa, M. Afnan, menyampaikan adanya dugaan pola komunikasi yang dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di antara wartawan dari organisasi maupun media yang berbeda.

“Kami menduga ada indikasi praktik mengadu domba wartawan yang berada di beberapa organisasi profesi. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami dalam aksi hari ini,” ujar Afnan.

Namun, dugaan tersebut masih merupakan aspirasi dan penilaian dari massa aksi, bukan kesimpulan hukum. Karena itu, FWSS mendorong agar persoalan tersebut dievaluasi secara internal dan diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Kejari Kabupaten Sukabumi.

Massa Desak Evaluasi hingga Muncul Tuntutan Pencopotan Kasi Intel

Situasi aksi kemudian menghangat ketika massa mendesak agar Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi dievaluasi, bahkan muncul tuntutan agar pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.

Tuntutan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sejumlah persoalan yang sebelumnya disampaikan FWSS, mulai dari keterbukaan informasi, akses konfirmasi wartawan, dugaan perlakuan diskriminatif, hingga kekhawatiran terjadinya pembenturan antarwartawan.

FWSS juga mendorong Kejari Kabupaten Sukabumi membuka ruang dialog resmi dengan organisasi maupun komunitas wartawan untuk menyelesaikan persoalan komunikasi yang berkembang.

Kajari Temui Massa, Janjikan Evaluasi

Di tengah aksi, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Tumpal Eben Ezer, menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan.

Tumpal menyatakan persoalan yang disampaikan wartawan akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang berlaku.

Ketika massa meminta kepastian mengenai batas waktu penyelesaian tuntutan, Kajari menyampaikan belum dapat memberikan tenggat secara pasti karena proses evaluasi dan tindak lanjut masih berjalan.

Setelah mendapat penjelasan dari pihak Kejari, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Pengamanan di sekitar Kantor Kejari Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Sukabumi.

Menunggu Hasil Evaluasi Kejari

Aksi FWSS pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai akses informasi, tetapi berkembang menjadi sorotan terhadap pola komunikasi antara pejabat Kejaksaan dan insan pers.

Kini, publik menunggu langkah konkret Kejari Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk hasil evaluasi terhadap pola komunikasi yang dipersoalkan serta kejelasan mekanisme pelayanan informasi bagi wartawan.

Sementara itu, dugaan adanya upaya mengadu domba antarwartawan maupun tuntutan pencopotan Kasi Intel masih sebatas aspirasi massa aksi dan belum dapat disebut sebagai fakta atau kesimpulan hukum.

Kejari Kabupaten Sukabumi telah menyatakan akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Karena itu, hasil evaluasi serta klarifikasi resmi dari pihak Kejari menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. ***Red 

Read More

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Cianjur, HIPMI Usung Program KUR Rp100 Juta Tanpa Jaminan untuk UMKM

KabarCiepat.com || CIANJUR — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Kabupaten Cianjur periode 2026–2029 menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan investasi. Senin, 24/8/2026

Langkah awal kepengurusan baru HIPMI Cianjur akan ditandai dengan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab). Forum tersebut akan menjadi momentum untuk merumuskan sekaligus memaparkan program kerja masing-masing bidang agar berjalan sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) HIPMI.

Ketua Terpilih HIPMI BPC Kabupaten Cianjur mengatakan, HIPMI harus hadir sebagai rumah sekaligus fasilitator bagi pelaku usaha dan masyarakat Cianjur tanpa membedakan latar belakang.

«“Bagi saya seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur sama saja, tidak ada keistimewaan khusus baik bagi anggota HIPMI maupun masyarakat umum. Kami justru ingin memfasilitasi banyaknya keluhan UMKM terkait permodalan dan akses perizinan. HIPMI Cianjur hadir memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Cianjur,” ujarnya saat diwawancarai wartawan.»

Dorong Akses Modal UMKM

Salah satu program yang menjadi perhatian utama HIPMI Cianjur adalah persoalan permodalan UMKM. Untuk itu, HIPMI mengaku telah menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank BJB dan tengah menjajaki kerja sama serupa dengan perbankan yang tergabung dalam Himbara.

Melalui skema tersebut, HIPMI Cianjur mengusung program unggulan “Satu UMKM KUR Rp100 Juta” yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan guna mengembangkan usahanya.

«“Kami mengupayakan pinjaman KUR hingga Rp100 juta tanpa jaminan yang akan disosialisasikan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki modal untuk berkembang,” tambahnya.»

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan klasik UMKM, yakni keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh akses pembiayaan formal.

Meski demikian, realisasi KUR tetap akan mengikuti ketentuan, persyaratan, dan kebijakan bank penyalur. Karena itu, HIPMI Cianjur berperan mendorong akses dan sosialisasi agar pelaku UMKM memahami mekanisme pembiayaan yang tersedia.

Target Investasi hingga 50 Persen

Tidak hanya UMKM, HIPMI Cianjur juga memasang target peningkatan investasi daerah selama tiga tahun masa kepemimpinan.

Target tersebut dirancang secara bertahap, yakni 25 persen pada tahun pertama, 25 persen pada tahun kedua, dan 50 persen pada tahun ketiga.

HIPMI menilai peningkatan investasi membutuhkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, kepastian berusaha serta sinergi lintas sektor.

Untuk mewujudkan target tersebut, HIPMI Cianjur menyatakan siap membangun kolaborasi dengan unsur Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Cianjur, DPRD, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas serta seluruh unsur pentahelix.

Kepengurusan HIPMI Cianjur periode 2026–2029 berharap kolaborasi tersebut mampu menciptakan lebih banyak peluang usaha, memperluas akses permodalan, meningkatkan investasi dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Cianjur.

HIPMI Cianjur menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat. ***Jhd

Read More

KDS Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi ASN Pemkab Bandung yang Terbukti Judi Online

KabarCiepat.com || Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta data ASN yang terindikasi terlibat judi online segera diverifikasi. Jika terbukti merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung, KDS menegaskan akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan disiplin ASN.

KDS mengatakan, informasi yang beredar menyebut 1.066 ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung terindikasi terlibat judi online sepanjang 2025, dengan nilai deposit sekitar Rp6,59 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 613 ASN dengan deposit sekitar Rp5,51 miliar.

“Saya sangat kecewa. Tetapi sebagai kepala daerah, kita juga harus bertindak berdasarkan data yang benar dan asas keadilan,” ujar KDS dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, data tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh 1.066 orang merupakan ASN Pemkab Bandung. Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pencocokan by name by address dengan data kepegawaian Pemkab Bandung.

“Saya sudah meminta agar proses verifikasi dilakukan secepatnya. Jangan ditutup-tutupi dan jangan ada yang dilindungi,” tegasnya.

KDS menegaskan, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ASN Pemkab Bandung yang terbukti bermain judi online, maka yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan disiplin ASN dan peraturan perundang-undangan.

“Kalau terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang melakukan judi online, saya minta diproses dan diberikan tindakan tegas,” katanya.

Ia menilai keterlibatan ASN dalam judi online bukan persoalan sepele karena menyangkut integritas aparatur pemerintah. ASN, kata KDS, seharusnya menjadi teladan dalam disiplin, etika, tanggung jawab dan ketaatan terhadap hukum.

Karena itu, KDS meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat dan pimpinan unit kerja memperkuat pengawasan terhadap pegawai. Sosialisasi mengenai bahaya judi online juga diminta ditingkatkan.

“Berhenti kalau masih ada yang bermain judi online. Berhenti sekarang juga. Jangan menunggu dipanggil atau diperiksa,” ujarnya.

KDS juga membuka peluang Pemkab Bandung berkoordinasi dengan PPATK, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat langkah pencegahan.

Menurutnya, persoalan judi online sudah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ia mengutip data PPATK yang menyebut nilai perputaran dana judi online secara nasional mencapai sekitar Rp86,82 triliun pada semester I 2026, dengan deposit sekitar Rp22,05 triliun.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan individu. Judi online sudah menjadi ancaman sosial dan ekonomi,” katanya.

KDS mengingatkan, kecanduan judi online juga dapat memicu persoalan ekonomi pribadi, utang, gangguan konsentrasi kerja hingga berpotensi menimbulkan persoalan integritas.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak langsung menghakimi seluruh ASN Kabupaten Bandung karena proses verifikasi masih berlangsung.

“Kita tetap harus berpegang pada fakta. Tetapi satu hal tidak boleh ditawar. Kalau nanti terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang terlibat judi online, kami tidak akan menutup mata,” tegas KDS.

Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga integritas aparatur sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung. ***Fendy

Read More

Desa Jambudipa Meriahkan HUT RI ke-81 Sekaligus Peringatan Maulid Nabi SAW 1448 H dengan Penuh Khidmat

Cisarua, KabarCiepat.com — Suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan tampak terasa di halaman Kantor Desa Jambudipa pada Sabtu malam. Pemerintah Desa Jambudipa menggelar acara peringatan ganda yang sangat meriah, yakni perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-81 serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah / 2026 Masehi.

Acara yang dipusatkan di halaman kantor desa ini dihadiri oleh jajaran perangkat desa, unsur muspika, serta ratusan warga setempat yang memadati lokasi sejak malam mulai beranjak.

Kehadiran Tokoh Penting dan Aparat Setempat

Kemeriahan acara ini semakin lengkap dengan hadirnya sejumlah tokoh penting di wilayah Kecamatan Cisarua. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Kepala Desa Jambudipa bersama jajaran, perwakilan Camat Cisarua, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Jambudipa, serta para tokoh agama setempat.

Sinergi antar-lembaga juga terlihat jelas dengan hadirnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turut mengawal kelancaran jalannya kegiatan. 

Tak ketinggalan, para ketua RT, RW, serta lembaga kemasyarakatan desa turut berpartisipasi aktif menyukseskan malam puncak peringatan tersebut.

Masyarakat Desa Jambudipa menyambut rangkaian acara ini dengan antusiasme yang luar biasa. Warga dari berbagai kalangan umur tampak memadati area halaman desa untuk mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir.

Kepala Desa Jambudipa Cece Suryadi dalam Sambutan nya assalamualaikum wr Wb Alhamdulillah hari ini kita Bisa Berkumpul 

dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi menciptakan suasana yang sarat makna. Saya juga Berterimakasih kepada panitia yang Yang sudah Membantu Acara ini sampe sukses Di gelar* tuturnya

Acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, bersholawat bersama, serta tausiah keagamaan yang mengingatkan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Desa Jambudipa berharap kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga mampu mempererat tali silaturahmi antarwarga serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di tengah masyarakat Desa Jambudipa.*pungaksnya

RED : AJI

Read More

Jelang HUT ke-25, Partai Demokrat Kabupaten Cianjur Gelar Lomba Rakyat dan Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat

KabarCiepat.com || CIANJUR — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cianjur menggelar rangkaian kegiatan bertajuk “Lomba Rakyat Partai Demokrat Kabupaten Cianjur”, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Perum Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, tersebut diwarnai berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat, mulai dari jalan sehat, senam sehat, hingga perlombaan tradisional dan kegiatan pelaku UMKM.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Hj. Lilis Roy, tampak hadir dan berbaur bersama jajaran pengurus, kader serta masyarakat. Sejumlah kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dengan dominasi warna biru yang menjadi identitas Partai Demokrat.

Selain menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi partai untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Beragam perlombaan rakyat seperti balap karung, memasukkan paku ke botol, estafet terigu, tarik tambang, hingga kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM turut memeriahkan acara.

Kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut juga menjadi perhatian. Ruang promosi bagi pelaku usaha lokal dinilai penting agar kegiatan politik dan sosial tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hj. Lilis Roy bersama jajaran Demokrat Kabupaten Cianjur terlihat mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan sekaligus menyapa masyarakat yang hadir. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara kader partai dengan masyarakat di tingkat bawah.

Di tengah persiapan menuju usia seperempat abad, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk menegaskan kembali pentingnya keberadaan partai di tengah masyarakat.

“Lomba Rakyat” yang dikemas dengan olahraga, hiburan, perlombaan tradisional dan pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa peringatan HUT partai tidak semata-mata dilakukan melalui kegiatan internal, tetapi juga diarahkan menjadi kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, rangkaian kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perayaan menjelang HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus mempererat kebersamaan antara pengurus, kader dan masyarakat Kabupaten Cianjur.

KabarCiepat.com — Mengabarkan dari Cianjur, untuk masyarakat. ***Dani

Read More

Surat LBH Cianjur Diterima Polres, Penanganan Perkara Agus Suhendar Masuk Babak Supervisi

KabarCiepat.com || Cianjur — Penanganan perkara Agus Suhendar memasuki babak baru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur atau LBH Cianjur telah menyampaikan surat permohonan supervisi dan klarifikasi kepada Polres Cianjur. Surat bernomor 017/SF/LBHC/VIII/2026 itu diterima pada 20 Agustus 2026.

Dalam tanda terima yang diperoleh RBUC, surat tersebut tercatat diterima oleh Asy Yuni dan dibubuhi cap Polres Cianjur. Perihal suratnya adalah Permohonan Supervisi, Klarifikasi dan Pengambilalihan/Pengalihan Penanganan Perkara Agus Suhendar.

Surat tersebut menjadi langkah lanjutan LBH Cianjur setelah sebelumnya meminta informasi dan data kepada pihak terkait mengenai penanganan perkara Agus Suhendar.

Kuasa Hukum LBH Cianjur, Ahmad Biqi Faddilah, S.H., mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penanganan perkara dapat berjalan secara objektif dan memiliki kejelasan administratif.

“Kami tidak sedang mendahului kewenangan penyidik maupun menyimpulkan siapa yang salah. Yang kami minta adalah supervisi dan klarifikasi agar seluruh proses dapat dilihat berdasarkan dokumen dan administrasi resmi,” ujar Ahmad Biqi Faddilah, S.H.

Dokumen Perdamaian Jadi Titik yang Dipertanyakan

Salah satu hal yang menjadi perhatian LBH Cianjur adalah keberadaan dokumen yang disebut sebagai dokumen perdamaian.

Dokumen tersebut, berdasarkan informasi yang diterima LBH Cianjur, disebut ditandatangani oleh Mintarya, yang diketahui merupakan adik Agus Suhendar.

Persoalannya, menurut keterangan Agus kepada tim hukum, ia mengaku tidak mengetahui adanya proses perdamaian tersebut.

Agus juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Mintarya untuk mewakilinya dalam proses perdamaian maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menyelesaikan persoalan atas namanya.

Ahmad mengatakan, posisi tersebut perlu diuji melalui klarifikasi resmi.

“Pertanyaan kami sederhana. Jika memang ada proses perdamaian, siapa yang hadir, siapa yang membuat, siapa yang menandatangani, dalam kapasitas apa yang bersangkutan menandatangani, dan apakah ada kuasa atau persetujuan dari Agus Suhendar,” kata Ahmad.

Menurut dia, LBH Cianjur tidak ingin membuat kesimpulan sebelum seluruh pihak yang berkepentingan memberikan keterangan.

“Kami meminta institusi yang berwenang memeriksa dan menjelaskan berdasarkan dokumen. Kalau prosesnya memang sudah sesuai prosedur, tentu tidak ada masalah untuk menjelaskannya secara administratif,” ujarnya.

LBH Minta Polres Pertimbangkan Pengambilalihan

Dalam suratnya, LBH Cianjur meminta Kapolres Cianjur melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di tingkat Polsek Tanggeung.

LBH juga meminta klarifikasi mengenai status perkara, administrasi penanganan serta dasar apabila perkara tersebut telah dinyatakan selesai.

Apabila berdasarkan hasil supervisi terdapat alasan yang objektif demi efektivitas, independensi dan akuntabilitas penanganan, LBH meminta agar perkara dapat diambil alih atau dialihkan kepada Satreskrim Polres Cianjur sesuai kewenangan.

Ahmad menegaskan permintaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penyidikan.

“Kami menggunakan jalur yang tersedia. Kalau dari hasil supervisi Polres memang dinilai perlu ditangani di tingkat Polres, kami serahkan keputusan itu kepada kewenangan Kapolres,” katanya.

Surat Sebelumnya Belum Mendapat Jawaban Tertulis

Sebelumnya, LBH Cianjur telah menyampaikan surat permohonan informasi dan data pada 6 Agustus 2026.

Namun hingga 20 Agustus 2026, LBH menyatakan belum menerima jawaban tertulis yang dianggap memberikan kejelasan mengenai permohonan tersebut.

LBH memahami tidak seluruh informasi dalam penanganan perkara dapat dibuka kepada pihak luar. Karena itu, permintaan mereka diarahkan pada informasi yang dapat diberikan secara hukum, terutama mengenai status perkara, administrasi penanganan dan dasar penyelesaian perkara apabila memang telah dinyatakan selesai.

Ahmad mengatakan, yang dibutuhkan LBH bukan sekadar jawaban lisan.

“Kami membutuhkan jawaban tertulis" ***jhd

Read More