SMP 1 Tirtamulya Diduga Menuai Sorotan, Diduga Menjual Pakaian Seragam kepada Siswa

Tirtamulya — Sebuah sekolah menengah pertama negeri, SMP 1 Tirtamulya, tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan praktik penjualan pakaian seragam kepada siswa. Informasi ini mencuat dari sejumlah orang tua siswa yang mengaku merasa terbebani dengan kewajiban pembelian seragam melalui pihak sekolah.

Beberapa wali murid menyampaikan bahwa mereka tidak diberikan kebebasan untuk membeli seragam di luar, melainkan diarahkan untuk membelinya langsung dari sekolah dengan harga yang dinilai lebih tinggi dibandingkan pasaran. “Kami berharap ada transparansi. Kalau memang boleh beli di luar, seharusnya tidak dipersulit,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah membantah adanya unsur paksaan dalam penjualan seragam. Salah satu perwakilan sekolah menjelaskan bahwa penyediaan seragam dilakukan untuk memudahkan orang tua dan memastikan keseragaman kualitas serta model pakaian siswa. “Kami hanya memfasilitasi. Tidak ada kewajiban mutlak, namun mungkin terjadi miskomunikasi di lapangan,” ujarnya.

Melanggar Aturan dan Berpotensi Pidana

‎jika terbukti  penjualan seragam oleh  para oknum  di sekolah ini jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah regulasi pendidikan di Indonesia. Beberapa ketentuan hukum yang diduga dilanggar meliputi

‎

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 181, yang menyatakan bahwa

‎

"Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan."

‎ 

‎Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 4 menggarisbawahi

‎    "Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik."

‎

‎ Meskipun beberapa peraturan daerah atau kebijakan lokal mungkin memperbolehkan pengadaan seragam ciri khas (seperti batik atau olahraga) oleh sekolah, larangan penjualan seragam oleh pendidik dan tenaga kependidikan tetap menjadi pedoman utama. Selain itu, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah juga menegaskan bahwa pengadaan seragam menjadi tanggung jawab orang tua/wali.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan setempat dikabarkan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan ini. Mereka menegaskan bahwa sesuai aturan, sekolah negeri tidak diperkenankan menjadikan penjualan seragam sebagai kegiatan yang bersifat wajib atau mengikat.

Pengamat pendidikan menilai bahwa kasus seperti ini kerap terjadi dan perlu pengawasan lebih ketat. Transparansi serta komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman.

Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi terkait dugaan tersebut. Namun, masyarakat berharap agar persoalan ini segera ditindaklanjuti secara objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. ***ansori