KabarCiepat.com || CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi mencanangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Digital bertajuk “Menuju Cianjur 2026”. Pencanangan tersebut berlangsung di Gedung Praja Pendopo Kabupaten Cianjur, Senin (31/8/2026).
Bukan sekadar mengganti kertas dengan tablet, penerapan sistem digital ini menjadi pertaruhan baru dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Cianjur dituntut memastikan teknologi yang digunakan benar-benar mampu menghadirkan pemilihan yang efisien, transparan, aman, sekaligus dapat dipercaya masyarakat.
Pilkades serentak digital tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Oktober 2026, mencakup 47 desa di 23 kecamatan.
Bupati Cianjur dr. Muhammad Wahyu Ferdian mengatakan, penggunaan sistem digital diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp2,5 miliar dibandingkan pelaksanaan dengan metode konvensional.
“Hari ini kita memasuki tahapan sosialisasi dengan mengundang seluruh Forkopimda dan pihak yang akan melaksanakan teknis di lapangan. Kami juga melakukan simulasi agar perangkat daerah di kecamatan memahami gambaran pelaksanaan Pilkades serentak nanti,” ujar Bupati.
Menurutnya, aspek aksesibilitas bagi masyarakat, khususnya pemilih lanjut usia, telah menjadi perhatian. Pemilih nantinya akan dibantu menggunakan sistem barcode yang ditempelkan pada kamera tablet.
“Jika ada kesulitan, akan ada pendampingan dari panitia di setiap desa,” jelasnya.
SISTEM OFFLINE, DATA DISIMPAN DI TABLET
Pemerintah juga menegaskan bahwa sistem yang digunakan tidak bergantung pada jaringan internet. Sistem bekerja secara offline atau lokal, dengan data pemilihan tersimpan pada memory card perangkat tablet.
Bupati menyebut potensi kesalahan sistem diperkirakan sangat kecil.
“Dari narasumber, kemungkinan error hanya 0,1 persen dan semua sudah kami antisipasi dengan alat cadangan serta mitigasi,” tambahnya.
Namun, penggunaan teknologi dalam proses pemilihan juga membawa tantangan baru. Keamanan perangkat, integritas data, potensi gangguan teknis hingga kemungkinan manipulasi menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius.
POLISI: PEMBAKARAN SURAT SUARA JADI PELAJARAN
Kekhawatiran terhadap potensi kerawanan Pilkades juga menjadi perhatian aparat keamanan.
Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi menegaskan Polres Cianjur siap mengerahkan sekitar 300 personel, atau sekitar dua pertiga kekuatan yang dimiliki, untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades.
“Kami akan menyesuaikan dengan dinamika dan jumlah TPS yang terbentuk. Mengingat pengalaman periode lalu terjadi insiden pembakaran surat suara, hal itu menjadi konsen kami,” tegasnya.
Menurut Kapolres, sistem digital tidak otomatis menghilangkan seluruh potensi kerawanan. Justru, perubahan metode pemilihan membuat aparat perlu mengantisipasi bentuk gangguan yang berbeda, termasuk kejahatan siber dan dugaan manipulasi suara.
“Kami juga mengantisipasi kejahatan siber dan manipulasi suara,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengamanan, Polres Cianjur telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jawa Barat terkait keamanan sistem dan perangkat yang digunakan.
Selain itu, Posko Sentra Gakumdu akan disiapkan untuk merespons berbagai persoalan hukum yang muncul selama tahapan Pilkades. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui hotline 110.
PANITIA JADI TITIK KRUSIAL
Tidak hanya sistem dan perangkat yang menjadi perhatian. Independensi penyelenggara di tingkat desa juga akan diperketat.
Kapolres mengatakan pihaknya akan melakukan skrining terhadap panitia Pilkades untuk mencegah adanya konflik kepentingan, termasuk hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa.
“Kami juga akan melakukan skrining panitia agar tidak memiliki hubungan saudara dengan calon. Kerawanan sudah kami petakan dan solusi telah kami siapkan,” pungkasnya.
Pilkades Serentak Digital 2026 kini memasuki tahap sosialisasi dan persiapan teknis. Dengan 47 desa yang akan melaksanakan pemilihan, keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari seberapa cepat proses pemungutan suara berlangsung, tetapi juga dari seberapa kuat sistem mampu menjamin suara masyarakat tetap aman, sah, dan tidak dapat dimanipulasi.
Teknologi boleh berubah, tetapi prinsip demokrasi tidak boleh bergeser: suara rakyat harus menjadi penentu utama di tingkat desa.
Semoga Cianjur berjaya, berawal dari desa.
Red | KabarCiepat.com
0 comments:
Posting Komentar