RS HERMINA DI NAGRAK MENUAI GEJOLAK: WARGA BONGKAR TANDA TANYA PERIZINAN, DESAK BUPATI TURUN TANGAN

Transparansi Dipertanyakan, Dampak Lingkungan Jadi Sorotan — Warga Siap Gelar Aksi Jika Aspirasi Tak Digubris

KabarCiepat.com ||CIANJUR, JABAR — Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Hermina di kawasan Cikukulu, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, mulai menjadi bola panas.

Sejumlah warga, khususnya masyarakat sekitar RW 03 Salagedang, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut. Bukan semata karena keberadaan rumah sakit, melainkan karena warga mempertanyakan proses perizinan, transparansi pembangunan, keterlibatan pemerintah desa, hingga potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Di tengah derasnya rencana pembangunan, justru muncul pertanyaan mendasar dari masyarakat:

Sudah sejauh mana warga dilibatkan? Bagaimana proses rekomendasinya? Dan apakah seluruh dokumen perizinan serta kajian lingkungannya benar-benar telah sesuai ketentuan?

Pertanyaan tersebut kini mendesak dijawab secara terbuka.

WARGA MERASA HANYA JADI PENONTON

Menurut aspirasi yang berkembang di masyarakat, proses pembangunan yang disebut digarap oleh PT CMS dinilai belum memberikan ruang informasi yang cukup kepada warga terdampak.

Masyarakat mempertanyakan apakah sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh dan apakah keberatan warga telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Bagi warga, pembangunan fasilitas kesehatan memang penting. Namun, pembangunan tidak boleh berlangsung dengan mengesampingkan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi.

Jangan sampai rumah sakit dibangun untuk kepentingan publik, tetapi proses pembangunannya justru mengabaikan suara publik.

DUGAAN “MAIN MATA” MULAI MUNCUL, PEMDES DIMINTA BUKA SUARA

Situasi semakin panas setelah muncul dugaan adanya hubungan tidak semestinya atau intervensi antara pihak pengembang dengan oknum Pemerintah Desa Nagrak.

Namun, hingga kini dugaan tersebut belum terbukti dan masih merupakan tudingan yang disampaikan warga.

Justru karena itulah, transparansi menjadi penting.

Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, warga meminta pihak terkait menunjukkan dan menjelaskan dasar rekomendasi, mekanisme sosialisasi, serta dokumen yang menjadi landasan pembangunan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Desa Nagrak, Hendi Saepul Maladi, S.H.

Warga meminta Kades menjelaskan secara terang posisi Pemdes Nagrak dalam rencana pembangunan tersebut.

Apakah Pemdes memberikan rekomendasi? Jika iya, atas dasar apa rekomendasi itu diterbitkan? Apakah aspirasi warga sudah dihimpun? Dan bagaimana hasilnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semestinya dijawab dengan diam.

BUKAN CUMA SOAL IZIN, LINGKUNGAN JUGA DIPERTARUHKAN

Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah potensi dampak lingkungan.

Kawasan Cikukulu dinilai memiliki kondisi lingkungan yang harus diperhitungkan secara serius sebelum pembangunan berskala besar dilakukan.

Warga mengkhawatirkan perubahan fungsi lahan dan meningkatnya limpasan air dapat berdampak terhadap kawasan permukiman sekitar, termasuk potensi banjir ketika sistem drainase tidak mampu menampung perubahan debit air.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah membuka informasi mengenai kajian lingkungan, tata ruang, drainase, pengelolaan limpasan air, serta langkah mitigasi apabila pembangunan benar-benar dilaksanakan.

Pertanyaannya sederhana: sudahkah semua risiko tersebut dihitung sebelum alat berat bekerja?

BUPATI CIANJUR DIMINTA JANGAN MENUNGGU KONFLIK MEMBESAR

Warga kini meminta Bupati Cianjur turun tangan langsung dan tidak membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik horizontal.

Mereka mendesak dilakukan review atau evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan pembangunan RS Hermina oleh PT CMS di wilayah Desa Nagrak.

Review tersebut dinilai penting bukan untuk menghambat pembangunan rumah sakit, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

LIMA TUNTUTAN WARGA

Masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan:

Pertama, meminta Bupati Cianjur meninjau kembali seluruh proses perizinan pembangunan RS Hermina di Desa Nagrak.

Kedua, meminta Pemerintah Desa Nagrak membuka secara transparan seluruh rekomendasi dan dokumen yang menjadi kewenangan desa terkait pembangunan tersebut.

Ketiga, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan, khususnya persoalan drainase dan potensi banjir.

Keempat, meminta digelar forum sosialisasi dan dialog terbuka dengan masyarakat terdampak.

Kelima, meminta pihak-pihak yang disebut dalam berbagai tudingan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

WARGA SIAP TURUN KE JALAN

Warga menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebagai perdebatan di tingkat masyarakat.

Jika aspirasi tidak mendapatkan respons, masyarakat menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa Nagrak sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Namun, warga juga diharapkan tetap menjaga ketertiban dan menempuh jalur hukum dalam menyampaikan keberatan.

Sebab, persoalan pembangunan RS Hermina di Nagrak kini bukan lagi sekadar soal “jadi dibangun atau tidak”.

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:

Siapa yang sebenarnya sudah dilibatkan dalam prosesnya?

Seberapa transparan perizinannya?

Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan?

Dan yang paling penting:

Apakah suara warga benar-benar didengar sebelum pembangunan berjalan lebih jauh?

Kini bola berada di tangan pemerintah daerah, Pemdes Nagrak, dan pihak pengembang.

Jika semua sudah sesuai aturan, buka dan jelaskan kepada publik. Jika ada persoalan, perbaiki sebelum terlambat.

Redaksi KabarCiepat.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT CMS, Pemerintah Desa Nagrak, Pemerintah Kabupaten Cianjur, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. ***Red/kakah