KabarCiepat.com || JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Penyampaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR RI sebelum anggaran negara untuk tahun mendatang ditetapkan.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Dari sisi fiskal, pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dan defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,40 persen terhadap PDB.
Delapan Prioritas Utama RAPBN 2027
Presiden menyebut RAPBN 2027 akan diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut akan diperkuat dengan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Presiden juga menegaskan bahwa APBN tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan negara. APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Target Ekonomi dan Indikator Makro
Selain pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah memproyeksikan inflasi 2027 berada di sekitar 2,5 persen, nilai tukar rupiah sekitar Rp17.500 per dolar AS, serta imbal hasil (yield) SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Pemerintah juga menargetkan harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Penyusunan RAPBN 2027 turut mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional. Presiden menyebut ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Pemerintah Dorong Efisiensi Anggaran
Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Pemerintah berencana memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk rencana peningkatan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya pembelian barang yang sama oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harga yang berbeda-beda, sehingga penggunaan APBN dapat semakin efektif dan efisien.
Dengan disampaikannya RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan, bola kini berada di tangan DPR RI untuk melakukan pembahasan bersama pemerintah. Proses selanjutnya akan menentukan arah akhir kebijakan fiskal nasional dan besaran anggaran yang akan digunakan pemerintah sepanjang 2027.
RAPBN 2027 pada akhirnya bukan hanya soal besarnya angka anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah uang negara benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. ***Red
0 comments:
Posting Komentar