KabarCiepat.com || BANDUNG BARAT — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total anggaran belanja daerah Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp3,202 triliun, sementara realisasinya hingga Agustus 2026 tercatat Rp1,557 triliun atau 48,63 persen.
Data tersebut tercantum dalam Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan dengan keterangan “Data APBD Pergeseran, realisasi APBD s.d. Agustus 2026”, dan data diterima SIKD per 27 Agustus 2026.
Yang menarik perhatian adalah realisasi belanja modal. Dari pagu sebesar Rp229,04 miliar, hingga Agustus 2026 baru terealisasi sekitar Rp34,26 miliar atau 14,96 persen.
Rendahnya realisasi belanja modal tersebut menjadi penting untuk dicermati karena belanja modal berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan aset daerah yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, belanja pegawai memiliki pagu sebesar Rp1,345 triliun, dengan realisasi mencapai Rp823,78 miliar atau 61,22 persen. Sedangkan belanja barang dan jasa memiliki pagu Rp1,041 triliun, dengan realisasi Rp464,77 miliar atau 44,62 persen.
Pendapatan Daerah Tembus 51,99 Persen
Dari sisi pendapatan, Kabupaten Bandung Barat pada 2026 memiliki target pendapatan daerah sebesar Rp3,140 triliun. Hingga Agustus, realisasinya mencapai Rp1,632 triliun atau 51,99 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,078 triliun, dengan realisasi Rp489,79 miliar atau 45,40 persen.
Untuk pajak daerah, dari target Rp816,20 miliar, realisasi mencapai Rp357,57 miliar atau 43,81 persen. Sementara retribusi daerah dari target Rp249,14 miliar terealisasi Rp123,98 miliar atau 49,76 persen.
Adapun transfer dari pemerintah pusat atau TKDD memiliki pagu Rp1,849 triliun, dengan realisasi Rp1,028 triliun atau 55,60 persen.
Pertanyaan Publik: Mengapa Belanja Modal Masih 14,96 Persen?
Dengan memasuki penghujung Agustus 2026, rendahnya realisasi belanja modal patut menjadi perhatian publik, khususnya berkaitan dengan program pembangunan yang menggunakan APBD.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, program pembangunan apa saja yang menyebabkan realisasi belanja modal baru mencapai Rp34,26 miliar dari pagu Rp229,04 miliar?
Apakah sejumlah proyek masih dalam tahap perencanaan, proses pengadaan, kontrak, atau memang terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan?
Selain itu, perlu diketahui pula apakah rendahnya realisasi tersebut akan berdampak terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Bandung Barat hingga akhir tahun anggaran.
Publik juga berhak mengetahui program dan kegiatan mana saja yang masuk dalam pos belanja modal Rp229,04 miliar, termasuk lokasi kegiatan, nilai masing-masing paket, pelaksana pekerjaan, progres fisik, serta target penyelesaiannya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Data DJPK menunjukkan bahwa struktur APBD Bandung Barat 2026 cukup besar, dengan total pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp3,140 triliun dan belanja daerah sebesar Rp3,202 triliun.
Karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besarnya anggaran, tetapi juga ke mana anggaran tersebut dibelanjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
KabarCiepat.com mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan perangkat daerah terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai rendahnya realisasi belanja modal tersebut, termasuk rincian program dan proyek yang berada di dalamnya.
Data ini merupakan data resmi Portal Data SIKD/DJPK Kementerian Keuangan dan dapat menjadi bahan evaluasi publik terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026.
Sumber: Portal Data APBD – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
Portal Data APBD DJPK Kementerian
0 comments:
Posting Komentar