KabarCiepat.com || Bandung Barat – Kondisi memprihatinkan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menuai sorotan tajam. Ketua BOOMS (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM) Bandung Barat, Didin yang akrab disapa "Kopral", menilai wajah pusat pemerintahan saat ini jauh dari kesan bersih, tertata, dan representatif sebagai kantor pelayanan publik.
Didin mengaku prihatin saat melihat rumput liar menjulang di sisi Gedung A, bahkan terlihat dari lantai atas hingga lantai dasar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan dan pemeliharaan aset pemerintah.
"Ini bukan lagi soal rumput yang tinggi, tetapi soal ada atau tidaknya kepedulian pemerintah terhadap aset daerah. Kalau memang ada anggaran pemeliharaan, ke mana realisasinya? Mengapa kondisi kantor pemerintahan dibiarkan seperti ini?" tegas Didin.
Ia menyebut pemandangan di kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat lebih layak disebut "Welcome to the Jungle" dibanding sebagai pusat pemerintahan yang seharusnya menjadi wajah pelayanan kepada masyarakat.
"Orang datang ke kantor pemerintah ingin melihat lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang terlihat justru rumput liar, semak belukar, dan area yang terkesan tidak pernah disentuh pemeliharaan. Ini sangat memalukan," katanya.
Tak hanya lingkungan luar gedung, Didin juga menyoroti kondisi toilet di Gedung A, B, C, dan D yang dinilainya sudah tidak layak digunakan.
"Toiletnya kumuh, dinding menguning, air sering tersendat, bahkan menimbulkan bau tidak sedap. Bagaimana masyarakat bisa merasa nyaman jika fasilitas dasar seperti toilet saja tidak diperhatikan?" ujarnya.
Didin mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik apabila kondisi kantor pemerintah sendiri dinilai terbengkalai.
Menurutnya, kebersihan dan pemeliharaan lingkungan bukan sekadar persoalan estetika, tetapi mencerminkan kualitas pelayanan publik dan keseriusan pemerintah dalam mengelola aset daerah.
"Kami meminta Bupati Bandung Barat segera turun langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Jangan sampai jargon pemerintahan yang digaungkan hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata," tegasnya.
BOOMS Bandung Barat mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung dan lingkungan agar segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. Didin menegaskan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa tindakan nyata, pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
"Jangan biarkan kantor pemerintahan menjadi simbol pembiaran. Pemerintah harus memberi contoh dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan profesionalisme. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan di lingkungan yang bersih, sehat, dan bermartabat," pungkasnya. ***Red
0 comments:
Posting Komentar