Menurut RBUC, KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah sebelum APBD ditetapkan. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan berbagai prioritas pembangunan, arah penggunaan anggaran, serta program-program yang akan didahulukan dalam satu tahun anggaran.
RBUC menilai, berkembangnya berbagai kajian publik mengenai KUA-PPAS 2027 merupakan langkah positif dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah kajian yang dipublikasikan melalui Poslogis yang mengangkat sejumlah temuan strategis terkait kualitas kebijakan fiskal daerah.
"Berkembangnya diskusi yang berbasis dokumen, data, dan argumentasi merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat memahami dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari," demikian disampaikan RBUC dalam keterangannya.
RBUC menegaskan bahwa kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya nilai anggaran, tetapi lebih pada bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan telaah awal terhadap dokumen KUA-PPAS Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2027, RBUC mencermati adanya perubahan struktur belanja daerah. Belanja modal direncanakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja operasi direncanakan menurun. Pergeseran tersebut dinilai sebagai sinyal adanya upaya memperbesar ruang investasi pembangunan.
Meski demikian, RBUC menilai perubahan struktur belanja tersebut masih perlu diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai prioritas pembangunan, jenis infrastruktur yang akan dibangun, manfaat ekonominya bagi masyarakat, hingga indikator keberhasilan program.
Selain itu, RBUC juga menyoroti rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar. Menurut organisasi tersebut, pembahasan mengenai pinjaman daerah seharusnya tidak berhenti pada boleh atau tidaknya pemerintah berutang, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dari penggunaan dana tersebut.
Apabila pembiayaan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, maupun membuka peluang investasi, maka pemerintah perlu menyampaikan dasar analisis dan proyeksi manfaatnya secara terbuka kepada publik.
RBUC juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat mengenai kebijakan fiskal. Pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, ruang fiskal, hingga efektivitas penggunaan anggaran dinilai penting agar pembahasan APBD tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan DPRD, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan demokrasi bagi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat transparansi dan literasi kebijakan publik, RBUC saat ini tengah menyusun Fiscal Review Kabupaten Cianjur 2027. Kajian tersebut akan mengulas struktur pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, risiko fiskal, serta konsistensi antara prioritas pembangunan dan alokasi anggaran berdasarkan dokumen resmi dan metodologi analisis yang transparan.
RBUC berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi DPRD Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur, kalangan akademisi, media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurut RBUC, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen anggaran, melainkan representasi dari berbagai keputusan yang akan menentukan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas APBD menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan Kabupaten Cianjur. ***Jhd
0 comments:
Posting Komentar