Program P3-TGAI di Desa Sukaluyu Disambut Antusias Petani, FSWI: Dukung Ketahanan Pangan Nasional

KabarCiepat.com || BOGOR – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang digulirkan pemerintah pusat di Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para petani. Program tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan mendasar sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.

Pelaksanaan program P3-TGAI di Desa Sukaluyu dipimpin oleh Ketua P3-TGAI, Kandi, bersama jajaran kepengurusannya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan program dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kekompakan sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat.

Dana bantuan P3-TGAI dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan saluran irigasi di Kampung Banyu Asih, RT 03/RW 07, yang diperkirakan mampu mengairi lahan pertanian seluas kurang lebih 25 hektare. Kehadiran saluran irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Pemerintah Desa Sukaluyu juga menyampaikan apresiasi atas terealisasinya program tersebut. Mewakili Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, Sekretaris Desa Sukaluyu, Iip, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak proses pengajuan hingga program disetujui pemerintah pusat.

«"Atas nama jajaran Pemerintah Desa Sukaluyu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mengawal, berjuang, dan membantu proses ini hingga program P3-TGAI resmi disetujui pemerintah pusat. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat tani kami," ujar Iip.»

Dukungan juga datang dari kalangan insan pers. Ketua Umum Forum Silaturahmi Wartawan Indonesia (FSWI), W. Gunawan, menyatakan pihaknya siap mendukung dan mengawal keberlangsungan program P3-TGAI karena dinilai memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian.

«"Saya selaku Ketua Umum FSWI sangat mendukung program P3-TGAI ini. Ini merupakan langkah konkret yang benar-benar menunjang sektor pertanian di tingkat akar rumput. Program ini juga sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperluas lahan pertanian serta memperkuat kedaulatan pangan Indonesia," tegas W. Gunawan.»

Dengan pembangunan saluran irigasi yang dikelola secara transparan dan tepat sasaran, masyarakat Desa Sukaluyu optimistis produktivitas pertanian akan meningkat, hasil panen semakin baik, dan kesejahteraan para petani dapat terus meningkat. ***Redaksi KabarCiepat.com

Read More

Perhutani KPH Cianjur Salurkan Bantuan TJSL untuk Perbaikan Tiga Rumah Korban Longsor di Desa Sukarama Bojongpicung

KabarCiepat.com | CIANJUR – Wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur melalui penyaluran bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk perbaikan tiga unit rumah warga korban tanah longsor di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Senin (13/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Administratur Perhutani KPH Cianjur kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan Pemerintah Desa Sukarama, unsur Kecamatan Bojongpicung, serta tokoh masyarakat setempat.

Administratur Perhutani KPH Cianjur, Herdy Indriawan, mengatakan bantuan TJSL ini merupakan bentuk nyata komitmen Perhutani sebagai BUMN dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, khususnya warga di sekitar kawasan hutan.

"Kami turut prihatin atas musibah tanah longsor yang menimpa warga Desa Sukarama. Bantuan perbaikan rumah ini merupakan wujud kehadiran Perhutani untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membantu mereka agar kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Kami berharap sinergi antara Perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin demi menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Herdy.

Kepala Desa Sukarama, Wahyu Komara, mengapresiasi kepedulian Perhutani KPH Cianjur yang dinilai cepat merespons kebutuhan masyarakat pascabencana.

"Atas nama Pemerintah Desa Sukarama dan seluruh warga, kami mengucapkan terima kasih kepada Perhutani KPH Cianjur. Bantuan perbaikan tiga rumah warga yang terdampak longsor ini sangat berarti dan memberikan harapan bagi masyarakat untuk segera kembali menempati rumah yang layak," ungkap Wahyu.

Program TJSL yang disalurkan Perhutani KPH Cianjur ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran BUMN tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya hutan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk pemulihan pascabencana. ***Dani

Read More

Proyek P3-TGAI di Desa Ciasihan Disorot, Dugaan Penyimpangan Menguat; BBWS dan APH Didesak Turun Tangan

KabarCiepat.com || BOGOR – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kampung Masigit, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan serius. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dikhawatirkan berpotensi merugikan keuangan negara apabila terbukti. Selasa, 14/7/2026

Hasil penelusuran di lokasi menunjukkan tidak ditemukannya papan informasi proyek yang semestinya menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat untuk mengetahui besaran anggaran, volume pekerjaan, sumber pendanaan, hingga waktu pelaksanaan proyek.

Selain minimnya transparansi, kualitas pekerjaan fisik juga dipertanyakan. Sejumlah pihak menilai material yang digunakan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis. Dugaan tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui audit teknis oleh instansi yang berwenang.

Ketua pelaksana proyek yang disebut berinisial R menjadi pihak yang diminta memberikan penjelasan atas berbagai temuan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan maupun Pemerintah Desa Ciasihan.

Perwakilan awak media bersama lembaga pemantau lokal mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari administrasi, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, hingga kesesuaian penggunaan anggaran.

"Kami meminta BBWS segera melakukan audit teknis dan administrasi secara menyeluruh. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, harus ada tindakan tegas demi menyelamatkan uang negara," ujar perwakilan awak media, Selasa (14/7/2026).

Desakan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Bogor serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri diminta melakukan penyelidikan apabila terdapat bukti permulaan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Para pemerhati menilai setiap proyek yang dibiayai negara wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, mengedepankan transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang muncul perlu diuji melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak ketua pelaksana proyek maupun Pemerintah Desa Ciasihan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang. Tim/Red 

Read More

Ketua P3-TGAI Desa Cibedug Sulit Dikonfirmasi, Dugaan Pemotongan Anggaran Minta Diusut Aparat

KabarCiepat.com || BOGOR – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Program yang bersumber dari APBN melalui skema aspirasi DPR RI tersebut diduga tidak berjalan secara transparan. Selasa 14/7/2026

Sorotan muncul setelah Ketua Kelompok P3-TGAI Desa Cibedug, Ade, dinilai sulit ditemui untuk memberikan keterangan kepada awak media. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Ade disebut jarang berada di lokasi pekerjaan. Sejumlah pekerja mengaku yang bersangkutan hanya datang sesaat untuk memantau, kemudian meninggalkan lokasi.

Tim media juga telah beberapa kali mendatangi kediamannya guna meminta konfirmasi. Namun, menurut keterangan pihak keluarga, Ade tidak berada di rumah. Hingga saat ini, upaya konfirmasi belum membuahkan hasil.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai keterbukaan pelaksanaan program yang menggunakan dana negara. Sejumlah pihak menilai, pelaksana kegiatan seharusnya terbuka terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan media.

Di sisi lain, beredar informasi mengenai dugaan adanya pemotongan anggaran atau fee yang dikaitkan dengan oknum tertentu. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dibuktikan secara hukum. Apabila dugaan tersebut benar, dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan irigasi yang menjadi hak masyarakat, khususnya para petani.

Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran program tersebut. Tipikor Polres Bogor dan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor diminta menelusuri pengelolaan dana P3-TGAI, sementara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) didorong melakukan audit fisik pekerjaan serta mengevaluasi proses pencairan dana berikutnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan tersebut belum terbukti dan masih memerlukan proses klarifikasi serta pembuktian oleh pihak berwenang. Tim media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Ketua P3-TGAI Desa Cibedug, pemerintah desa, pihak BBWS, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan agar informasi tersaji secara berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ***Tim /Red

Read More

Soliditas PAC dan Ranting Jadi Fokus, DPC Partai Demokrat Cianjur Gelar Pendidikan Politik dan Santuni 100 Anak Yatim

KabarCiepat.com || CIANJUR – Penguatan kapasitas dan soliditas kader di tingkat akar rumput menjadi fokus utama dalam kegiatan Pendidikan Politik yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur di Bale Rancage, Jalan Siliwangi, Cianjur, pada Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada 100 anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial partai.

Mengusung tema "Soliditas Tanpa Batas PAC dan Ranting Merawat Kesetiaan, Menjaga Besar Demokrat", kegiatan ini diikuti ratusan kader dari tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting se-Kabupaten Cianjur.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Hj. Lilis Boy, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman ideologi, meningkatkan loyalitas, serta menjaga kekompakan kader dalam menghadapi dinamika politik.

"PAC dan Ranting adalah ujung tombak partai. Karena itu mereka harus memiliki pemahaman politik yang baik, solid dalam bergerak, dan tetap menjaga kesetiaan terhadap perjuangan Partai Demokrat," ujar Hj. Lilis Boy.

Menurutnya, penguatan organisasi tidak cukup hanya melalui konsolidasi, tetapi juga harus dibarengi dengan kepedulian terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan politik kali ini dipadukan dengan aksi sosial berupa santunan kepada 100 anak yatim.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak hanya hadir dalam kegiatan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, santunan diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPC kepada perwakilan anak yatim. Momen tersebut berlangsung penuh kehangatan dan menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Selain penyampaian materi pendidikan politik oleh narasumber internal partai, peserta juga mengikuti sesi diskusi mengenai penguatan organisasi, strategi pemenangan, serta konsolidasi kader hingga tingkat ranting.

DPC Partai Demokrat Cianjur berharap kegiatan ini mampu memperkuat soliditas struktur partai dari tingkat bawah sehingga lebih siap menghadapi agenda politik mendatang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPC, PAC, Ranting, organisasi sayap Partai Demokrat, serta sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Cianjur. ***Dani

Read More

Sekjen Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Soroti PermenPANRB No. 9 Tahun 2026, Desak Pemerintah Revisi Aturan PPPK Paruh Waktu

KabarCiepat.com || JAKARTA – Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Ratna, menegaskan bahwa GTKN mendesak pemerintah segera merevisi sejumlah ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Menurutnya, regulasi tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi merugikan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Selasa, 14/7/2026

Ratna menyampaikan bahwa hasil kajian Daftar Inventaris Masalah (DIM) menunjukkan sejumlah pasal dalam PermenPANRB No. 9 Tahun 2026 masih memerlukan penyempurnaan agar memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, dan perlindungan bagi PPPK Paruh Waktu. 

Menurutnya, status PPPK Paruh Waktu yang telah diakui sebagai ASN namun masih menggunakan kontrak kerja tahunan menimbulkan ketidakpastian bagi para guru dan tenaga kependidikan. Di sisi lain, belum adanya batasan jam kerja yang jelas berpotensi memunculkan penyalahgunaan, di mana pegawai bekerja penuh waktu tetapi memperoleh hak sebagai pegawai paruh waktu. 

GTKN juga menyoroti persoalan penggajian yang masih bergantung pada kemampuan APBD. Ratna menilai kondisi tersebut dapat membuat ribuan PPPK Paruh Waktu terjebak tanpa kepastian pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu, terutama di daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas. 

Karena itu, GTKN mendorong pemerintah agar segera merevisi regulasi tersebut dengan menetapkan standar penghasilan yang layak, menyederhanakan mekanisme pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu, serta memastikan pembiayaan guru dan tenaga kependidikan sebagai pelayanan dasar dialokasikan melalui APBN, bukan semata-mata bergantung pada APBD. 

"Guru dan tenaga kependidikan membutuhkan kepastian status, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Pemerintah harus segera menyempurnakan regulasi agar tujuan penataan tenaga non-ASN benar-benar memberikan keadilan, bukan sekadar menjadi solusi sementara," tegas Ratna, Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN). ***Red

Read More

Tangis dan Amarah Warnai Rakornas GTKN di DPR RI, Guru Honorer Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penyelesaian PPPK

Kabarciepat.com || JAKARTA – Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Guru dan Tenaga Kependidikan Non-Kategori (GTKN) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026), berlangsung penuh emosi. Sejumlah peserta, khususnya para guru honorer, menyuarakan harapan dan kekecewaan mereka terhadap belum tuntasnya penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam forum tersebut, Ketua I GTKN menyampaikan orasi yang menyoroti lambatnya penyelesaian persoalan PPPK, terutama bagi guru honorer senior yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Ia meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih besar dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami meminta pemerintah pusat mengambil alih penyelesaian ini, termasuk sistem penggajian melalui APBN. Dengan begitu persoalan yang selama ini terkendala kemampuan daerah dapat segera diselesaikan," tegasnya di hadapan peserta Rakornas.

Menurutnya, selama ini keterbatasan anggaran daerah sering menjadi alasan minimnya kuota pengangkatan PPPK, sehingga banyak guru honorer yang belum memperoleh kepastian status meski telah lama mengabdi.

Selain itu, GTKN juga menyoroti perlunya perhatian khusus bagi guru honorer senior. Mereka menilai masa pengabdian yang panjang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengangkatan PPPK.

Dalam orasinya, Ketua I GTKN mengungkapkan bahwa banyak guru honorer berusia di atas 50 tahun yang merasa kesulitan bersaing dalam seleksi yang menitikberatkan pada kemampuan teknologi informasi. Karena itu, GTKN berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada para guru senior.

GTKN juga mempertanyakan sistem kontrak PPPK yang dinilai masih belum memberikan rasa aman bagi para guru.

"Kenapa kontrak kami hanya satu hingga lima tahun, sementara usia kami sudah lebih dari 50 tahun? Kami ingin ada kepastian agar bisa mengabdi dengan tenang," ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Dalam Rakornas tersebut, GTKN menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan formasi dan penggajian PPPK melalui APBN, memberikan kebijakan yang lebih adil bagi guru honorer senior, memperbaiki sistem kontrak PPPK agar lebih manusiawi, serta menetapkan target penyelesaian seluruh persoalan PPPK paling lambat pada periode 2026–2027.

Menutup orasinya, Ketua I GTKN menegaskan bahwa kehadiran para guru honorer di Gedung DPR RI bukan sekadar menghadiri forum diskusi, melainkan untuk memperjuangkan kepastian masa depan mereka.

"Kami datang ke sini bukan untuk bercanda. Kami datang membawa harapan jutaan guru honorer di Indonesia agar mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan," pungkasnya.

Rakornas GTKN diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian persoalan PPPK, sehingga para guru honorer yang telah lama mengabdi memperoleh kepastian hukum, status, dan kesejahteraan yang lebih baik. ***Red

Read More