PIM Audiensi dengan Kabid SD Disdikpora, Soroti Dana BOS hingga Program MBG

kabarciepat.com || CIANJUR — Organisasi Pergerakan Indonesia Maju (PIM) menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Riki Muhamad Ramdan, SP., MM. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta. Kamis, 30/4/2026

Dalam pertemuan tersebut, PIM menyampaikan sejumlah pertanyaan dan sorotan penting terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran, di antaranya:

Pertama, terkait dasar instruksi pembekuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD. PIM mempertanyakan landasan kebijakan tersebut, mengingat dana BOS untuk PKBM tidak mengalami pembekuan.

Kedua, mengenai dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada PKBM yang dinilai sudah lama menjadi isu di masyarakat, namun hingga kini belum ada tindakan tegas seperti penutupan maupun pelaporan. PIM juga menyinggung adanya PKBM dalam radius dekat kantor Disdikpora, seperti di wilayah Mande dan Gading Asri, yang dinilai perlu dilakukan uji petik.

Ketiga, terkait dana hibah dari Kementerian Pendidikan untuk revitalisasi pembangunan. PIM mempertanyakan peran Disdikpora dalam proses tersebut, mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan, hingga pengawasan dan pemeriksaan bangunan.

Keempat, mengenai audit dari BPKP yang dinilai tidak dilakukan secara menyeluruh. PIM menyoroti bahwa pemeriksaan hanya dilakukan pada beberapa sekolah tertentu dengan jumlah siswa relatif sedikit, sehingga menimbulkan dugaan tidak merata.

Kelima, PIM juga menyoroti peran Disdikpora dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut PIM, karena siswa berada di bawah naungan Disdikpora, maka pengawasan terhadap kualitas menu, kesesuaian harga, hingga distribusi makanan di sekolah seharusnya dilakukan secara ketat dan berkala. Namun, mereka menilai masih terdapat indikasi pembiaran dalam pelaksanaannya.

Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta, menyayangkan bahwa audiensi tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Disdikpora serta pejabat terkait lainnya seperti Kabid PKBM dan PAUD, sehingga jawaban yang diberikan dinilai belum signifikan, jelas, dan akurat.

“Atas dasar itu, kami meminta penjadwalan ulang audiensi dengan menghadirkan pejabat yang berwenang sesuai bidangnya agar penjelasan yang diberikan lebih komprehensif dan sesuai porsinya,” ujar Tirta.

PIM berharap permohonan penjadwalan ulang tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat surat permohonan audiensi telah disampaikan sejak jauh hari sebelumnya. ***Surya Saputra/tim

Read More

Pulihkan Ekosistem Gunung Gede, Polda Jabar Padukan Teknologi Shooting Seeds dan Pelepasliaran Satwa

kabarciepat.com || BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan melalui aksi nyata pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar Rudi Setiawan dan melibatkan pengurus Bhayangkari Daerah Jawa Barat, sebagai respons atas kembali dibukanya jalur pendakian bagi masyarakat umum.

Langkah tersebut difokuskan pada pemulihan ekosistem yang mulai terdampak aktivitas manusia. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan teknik “Shooting Seeds” dalam proses penghijauan.

Kapolda Jabar menjelaskan, teknik ini memanfaatkan alat modifikasi menyerupai ketapel untuk melontarkan bibit tanaman endemik seperti saninten dan rotan ke area yang sulit dijangkau.

“Kami menyadari tantangan geografis di Gunung Gede sangat berat. Banyak titik kerusakan berada di lereng curam atau tepian jurang yang berisiko jika dilakukan penanaman manual. Dengan teknik Shooting Seeds, proses penyemaian tetap dapat berjalan efektif meski terkendala topografi,” ujar Rudi Setiawan, Kamis (30/4/2026).

Selain penghijauan, upaya pelestarian fauna juga menjadi perhatian. Polda Jabar turut melakukan pelepasliaran satwa dilindungi, di antaranya elang ular bido dan landak, guna menjaga keseimbangan ekosistem serta rantai makanan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Hendra Rochmawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi ekologis kawasan gunung sebagai paru-paru dunia sekaligus sarana edukasi bagi para pendaki.

Program ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi antara institusi kepolisian dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. ***Yudi farell 

Read More

Dapur SPPG 3 Sukasari Cilaku Disorot, Kadis Pangan Cianjur Minta Operasional Dihentikan Sementara

kabarciepat.com || CIANJUR – Setelah sebelumnya dikunjungi pihak kejaksaan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Sukasari, Kecamatan Cilaku, kembali disurvei oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, pada Kamis (30/04/2026).

Dalam kunjungannya, Firman Edi meninjau langsung kondisi dapur serta lokasi kolam warga yang terdampak dugaan rembesan limbah dari aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa dapur tersebut belum sepenuhnya siap beroperasi karena merupakan lokasi baru pengganti dapur sebelumnya di Kampung Nempel.

Kondisi fasilitas dapur dinilai belum optimal, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih bersifat konvensional, sehingga limbah dapur langsung dialirkan ke saluran air. Hal ini diduga menjadi penyebab pencemaran kolam warga hingga mengakibatkan kematian ikan secara massal serta menimbulkan bau tidak sedap.

Firman menegaskan, secara administratif dan infrastruktur, dapur tersebut belum memenuhi kelayakan operasional di lokasi baru. Ia pun mengimbau agar aktivitas dapur dihentikan sementara hingga seluruh perizinan dan sarana prasarana dinyatakan siap.

“Dapur ini sebenarnya sudah memiliki izin, namun saat masih beroperasi di lokasi lama di Kampung Nempel. Untuk perpindahan ke lokasi baru di Kampung Kurulung, seharusnya ada izin peralihan terlebih dahulu dari pihak berwenang. Karena administrasi dan infrastruktur belum optimal, kami menyarankan agar operasional dihentikan sementara,” ujar Firman.

Sementara itu, Kepala SPPG 3 Sukasari, Aulia Rahman, menjelaskan bahwa dapur sebelumnya berlokasi di Kampung Nempel dan melayani sekitar 3.002 siswa setiap hari sejak mulai beroperasi pada 13 Oktober 2025. Namun, dapur tersebut harus dipindahkan ke lokasi baru pada 31 Maret 2026 karena kendala dengan pemilik lahan sebelumnya.

Terkait persoalan limbah yang mencemari kolam warga, Aulia mengakui bahwa IPAL yang digunakan sebelumnya belum sesuai standar sehingga menyebabkan terjadinya rembesan.

“Iya, memang sebelumnya IPAL kami masih menggunakan sistem konvensional, sehingga terjadi kendala teknis yang berdampak pada kolam warga,” ungkap Aulia.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan mediasi dengan pemilik kolam dan pemerintah desa pada 17 April lalu, serta melakukan perbaikan dengan memasang IPAL baru yang diklaim telah memenuhi standar dan memiliki sertifikasi dari vendor resmi.

“Kami sudah melakukan perbaikan IPAL melalui vendor dengan teknisi profesional. Untuk operasional, kami masih akan berkoordinasi dengan pihak korwil dan korcab karena keputusan tidak bisa diambil sepihak,” jelasnya.

Aulia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan memanfaatkan waktu libur untuk mengoptimalkan seluruh fasilitas dapur sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pihak pusat.

“Kesempatan libur ini akan kami gunakan untuk memaksimalkan perbaikan agar ke depan operasional bisa berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. ***Yudi Farell

Read More

Limbah SPPG 3 Sukasari Cilaku Yang Mencemari Kolam Tetangga Hingga ikan Mati Masal,Ini Tanggapan Kasi Intel Kejari Cianjur

Foto istimewa Kepala SPPG Aulia Rahman

Kabarciepat.com || CIANJUR –

Kejaksaan Negeri Cianjur menyoroti dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasari 3 di Kecamatan Cilaku. Temuan di lapangan menunjukkan dapur tersebut diduga beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai,dan kondisi bangunan dapur yang Belum Siap di gunakan 100% karena masih dalam proses penataan dan pembangunan.

Kasi Intelijen Kejari Cianjur, Angga Insana Husri, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari warga terkait bau menyengat dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar lokasi dapur yang berada di Jalan KH Sujai, Desa Sukasari.

“Kami menerima keluhan warga soal bau busuk, pencemaran lingkungan, serta kualitas air sumur yang berubah dan tidak layak digunakan,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kejaksaan langsung melakukan survei langsung ke lokasi. Hasilnya, ditemukan indikasi kuat adanya rembesan limbah dari aktivitas dapur yang berdampak ke lingkungan warga.

“Di lapangan tercium bau menyengat, air sumur warga berubah kualitasnya, bahkan ada tiga kolam ikan milik warga yang mengalami kematian massal setelah dapur beroperasi,” katanya.

Selain itu, sejumlah warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas, pusing, hingga peningkatan tekanan darah akibat paparan bau limbah yang muncul siang dan malam.

Kolam Ikan warga Yang Terpapar Limbah Memasak dari Dapur

Dari hasil identifikasi awal, Kejaksaan menduga dapur tersebut tidak memiliki IPAL, sehingga limbah dibuang langsung ke saluran pembuangan umum.

“Secara kasat mata, tidak ada IPAL. Pembuangan limbah langsung ke selokan. Ini sudah kami catat dan laporkan,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, Kejaksaan menyatakan aktivitas dapur berpotensi untuk dihentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Kalau dari awal sudah jelas tidak memenuhi standar, seperti tidak adanya IPAL, maka bisa langsung dilakukan penghentian sementara,” ujarnya.

Meski demikian, Kejaksaan menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada persoalan teknis lingkungan. Pihaknya juga akan mendalami kemungkinan adanya pelanggaran lain, seperti dalam rantai pasok, distribusi, hingga potensi praktik monopoli atau penyimpangan pengadaan.

“Kami juga akan melihat aspek lain seperti rantai pasok, distribusi makanan, hingga kemungkinan adanya permainan dalam pengadaan. Tapi itu perlu pendalaman lebih lanjut,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pemenuhan standar administrasi, sanitasi, hingga sertifikasi yang diperlukan.

“Setiap kegiatan harus mengikuti aturan yang ada, baik juklak maupun juknis. Jangan langsung beroperasi tanpa melengkapi persyaratan, termasuk izin dan standar sanitasi,” ujarnya.

Kejaksaan juga mendorong seluruh pengelola SPPG agar memastikan kelengkapan administrasi dan kualitas operasional, sehingga program MBG tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

“Program ini baik, jangan sampai tercoreng oleh pelaksanaan yang tidak sesuai aturan. Yang sudah baik harus dipertahankan, yang bermasalah harus segera dibenahi,” Kata dia. ***Yudi farell

Read More

Bupati Cianjur Pimpin Pemusnahan Miras dan Rokok Ilegal dalam Acara Hut Damkar dan Satpol PP

kabarciepat.com || CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur Menggelar Peringatan Hut Sekaligus Pemadam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan perlindungan Masyarakat(Satlinmas) Di lapangan bojong desa Sabandar Kecamatan Karang Tengah pada Kamis 30/04/26.

Acara di meriahkan dengan unjuk kebolehan dan atraksi dari masing-masing satuan,pemusnahan barang bukti berupa ratusan ribu batang rokok batang rokok ilegal serta ribuan botol miras berbagai merk.

Acara hut tiga satuan kali ini berbeda dari acara tahun sebelumnya,kalau sebelumnya acara selalu gelar di pusat pemerintahan tapi acara tahun ini di selenggarakan di tengah masyarakat yaitu lapangan bojong Sabandar agar lebih mendekatkan aparatur penegak perda kepada masyarakat.

Peringatan Hut Satpol PP ke 76 Damkar ke 107 dan Hut Satlinmas ke 64 di gelar sekaligus dan di pimpin langsung oleh Bupati Cianjur Dr Muhamad Wahyu Ferdian serta di dampingi seluruh jajaran Forkopimda.

Dari Seluruh rangkaian acara yang di gelar,yang menjadi daya tarik masyarakat salah satunya adalah pemusnahan barang bukti hasil operasi penegakan peraturan daerah, Bupati dan seluruh jajaran yang hadir memusnahkan sedikitnya 6.324 bungkus atau setara 126.487 batang rokok ilegal berbagai jenis dan merk,serta 1.756 botol atau 1.317 liter minuman beralkohol berbagai merk.Pemusnahan ini menjadi simbol komitment satpol pp dalam memberantas peredaran barang terlarang yang melanggar perda Cianjur.

Bupati Cianjur Wahyu Ferdian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi mereka di lapangan.Wahyu juga mengungkapkan akan ada kajian terkait rencana pemisahan antara satpol pp dan Damkar ke depannya.

"Kami berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah,Kami akan terus menambah alat-alat serta Armada kendaraan karena Cianjur memiliki wilayah yang sangat luas,"kata bupati.

Selain itu,penghargaan juga di berikan kepada satlinmas terbaik sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur Djoko Purnomo menyampaikan bahwa operasi penertiban tidak akan berhenti,bahkan terus di galakan selama bulan Ramadhan lalu.ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan.

"Ini sebuah bukti kinerja kami.Tugas ini Adalah tugas bersama,bukan hanya Satpol pp,"Kata Djoko.

Peringatan HUT kali ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergy antara para penegak Perda dan Masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lIngkungan dari penyakit masyarakat Dan Bahaya kebakaran. ***Yudi Farell

Read More

Akademisi Bongkar Potensi Jerat Hukum di Balik Proyek KDMP

kabarciepat.com BANDUNG — Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Dadih Abdulhadi, melontarkan peringatan keras kepada para kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KDMP. Dalam tayangan diskusi bersama Priangan.com, ia menilai ada potensi serius persoalan hukum yang dapat menjerat para pelaksana proyek di lapangan.

Menurut Dr. Dadih, banyak kontraktor kerap terjebak pada pola pikir “yang penting pekerjaan selesai”, sementara aspek administrasi, legalitas dokumen, mekanisme anggaran, dan kepatuhan prosedur justru diabaikan. Padahal, celah kecil dalam pertanggungjawaban bisa berubah menjadi pintu masuk persoalan hukum.

“Yang sering dipersoalkan penegak hukum bukan hanya hasil pekerjaannya, tetapi prosesnya. Administrasi, alur anggaran, dan kesesuaian prosedur itu yang paling rawan,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa proyek KDMP yang bersentuhan langsung dengan anggaran negara/daerah memiliki standar akuntabilitas tinggi. Ketidaksesuaian dokumen, ketidaklengkapan laporan, hingga ketidaktahuan terhadap regulasi bisa berujung pada pemeriksaan hukum yang merugikan kontraktor.

Dr. Dadih bahkan menyebut, dalam banyak kasus, kontraktor justru menjadi pihak yang paling rentan terseret persoalan, meskipun kebijakan dan perencanaan berada di level pengambil keputusan.

“Kontraktor sering berada di posisi paling lemah. Ketika ada persoalan, yang pertama diperiksa adalah pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Peringatan ini menjadi alarm keras bagi para rekanan pemerintah agar tidak sekadar mengejar progres fisik proyek. Pemahaman regulasi, ketelitian administrasi, serta dokumentasi setiap tahapan pekerjaan disebut sebagai kunci agar tidak terjerat risiko hukum di kemudian hari.

Sorotan tajam ini membuka sisi lain dari pelaksanaan KDMP—bahwa di balik proyek yang berjalan, ada potensi jerat hukum yang mengintai bila prosedur diabaikan. ***Red

Read More

Perum BULOG Cianjur Dapat Apresiasi Saat Sidak Anggota Komisi IV DPR RI

kabarciepat.com CIANJUR — Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, ke gudang Perum BULOG wilayah Cianjur. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, khususnya terkait pengelolaan dan ketersediaan stok beras sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam sidak tersebut, rombongan meninjau kondisi gudang penyimpanan beras yang tertata rapi dengan volume stok yang memadai. Pihak BULOG Cianjur memberikan pemaparan terkait sistem penyimpanan, distribusi, serta mekanisme pengawasan kualitas beras yang dilakukan secara berkala.

Anggota Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran BULOG Cianjur yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah dan memastikan kualitas komoditas tetap terjaga sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Pihak BULOG Cianjur menyampaikan terima kasih atas perhatian, arahan, dan masukan yang diberikan. Apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran di lapangan untuk terus melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan sidak ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik di sektor logistik pangan berjalan optimal. ***Red

Read More