Rapat Paripurna DPRD Jabar Memanas, Maulana Yusuf Kritik Keras Acara Milangkala Tatar Sunda di Hadapan Dedi Mulyadi

Kabarciepat.com || Bandung — Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (11/5/2026) mendadak memanas saat Anggota Fraksi PKB, Maulana Yusuf, melontarkan kritik tajam secara langsung di hadapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam forum resmi tersebut, Maulana menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencederai rasa empati masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dianggap terlalu seremonial di tengah kondisi ekonomi warga yang masih sulit. Rabu, 13/5/2026

Sorotan utama diarahkan pada rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang belakangan menjadi perhatian publik. Maulana mempertanyakan dasar sejarah dari kegiatan tersebut dan menilai narasi perjalanan sejarah yang dibangun pemerintah tidak memiliki landasan yang jelas.

“Jangan sampai pemerintah membangun narasi sejarah tanpa pijakan yang kuat. Ini menyangkut identitas budaya dan pemahaman masyarakat,” tegas Maulana dalam rapat paripurna.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian peserta sidang karena disampaikan secara terbuka di forum resmi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tak berhenti di situ, Maulana juga menyoroti persoalan anggaran kegiatan yang dinilai tidak transparan. Ia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan dana APBD, sementara di sisi lain disebut terdapat alokasi anggaran hingga miliaran rupiah.

Kritik tersebut memunculkan sorotan publik terkait penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah berbagai persoalan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Maulana, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, ia menilai kemeriahan acara seremonial terasa kontras dengan realita kehidupan warga di lapangan.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dibanding kegiatan yang bersifat simbolis dan seremonial.

“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kerja nyata, program edukatif, dan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketegangan dalam rapat paripurna tersebut pun menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan terkait prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah situasi ekonomi masyarakat saat ini. ***Red