kabarciepat.com || Cianjur — Karnaval budaya Mahkota Binokasih Sanghyang Pake yang digelar di Kabupaten Cianjur berlangsung meriah pada Rabu (07/05/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan menyedot perhatian masyarakat yang antusias menyaksikan rangkaian acara.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul sorotan terkait dugaan pembatasan terhadap kerja jurnalistik oleh oknum aparat keamanan yang bertugas di lokasi kegiatan.
Dikutip dari salah satu media online, aktivis Cianjur, Adi Otong, menyoroti adanya dugaan pembatasan terhadap wartawan yang melakukan peliputan di lapangan.
“Ya! Khusus yang bertugas peliputan di Cianjur,” ujar Adi kepada awak media.
Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut mengaku mengalami kendala saat hendak melakukan wawancara langsung maupun pengambilan gambar. Bahkan, terdapat dugaan akses untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dibatasi secara ketat.
“Nah! Sehingga menghambat proses peliputan,” ucap Adi.
Adi Otong menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam kegiatan budaya.
“Kegiatan publik seperti karnaval budaya seharusnya menjadi ruang terbuka bagi semua pihak, termasuk wartawan. Apabila ada pembatasan terhadap wawancara atau pengambilan dokumentasi, ini berpotensi menghambat tugas jurnalistik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi dan konfirmasi merupakan bagian mendasar dalam menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.
“Tanpa akses yang memadai, informasi yang diterima masyarakat dikhawatirkan menjadi tidak utuh,” tutur Adi.
Lebih lanjut, Adi mengaku memahami pentingnya pengamanan dalam acara yang melibatkan pejabat negara. Namun, ia menilai pengamanan tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Pengamanan memang penting, tetapi harus tetap memberi ruang bagi pers untuk bekerja secara profesional. Solusinya bisa dengan menyediakan sesi wawancara resmi atau area khusus peliputan yang jelas,” harapnya.
Menurutnya, para awak media sangat menantikan momen kehadiran Gubernur Jawa Barat di Cianjur agar dapat melakukan wawancara dan konfirmasi lintas sektoral sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Adi mendorong ke depan agar panitia penyelenggara dan aparat keamanan lebih memperhatikan peran strategis pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.
“Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun pembatasan yang berlebihan,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan budaya seperti Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga mencerminkan nilai keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik. ***SURYA SAPUTRA
0 comments:
Posting Komentar