ABPEDNAS Bandung Barat Audiensi dengan Bupati dalam Rangka Penguatan Peran BPD

kabarciepat.com || Bandung Barat – Penguatan kelembagaan desa terus menjadi fokus dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi langkah strategis dalam mengawal berbagai program pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan audiensi antara pengurus ABPEDNAS Kabupaten Bandung Barat bersama perwakilan tingkat kecamatan dengan Bupati Bandung Barat, Selasa (5/5/2026).

Dalam keterangannya, Ketua Dede SH yang diwakili oleh pengurus ABPEDNAS menegaskan bahwa sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan setiap program yang berasal dari APBN dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

“Program yang bersumber dari APBN harus disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk melalui koordinasi dengan Bupati sebagai kepala daerah,” ungkap perwakilan ABPEDNAS.

Ia menjelaskan bahwa program-program APBN merupakan turunan dari regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaannya di tingkat desa harus tetap mengacu pada ketentuan hukum guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam konteks tersebut, peran lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menjadi bagian dari pelaksanaan regulasi di daerah. Kehadiran berbagai pihak ini diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk penguatan sinergi lintas lembaga dalam mendukung program pemerintah.

Lebih lanjut, BPD memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat desa, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Penguatan kapasitas dan peran BPD dinilai penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, ABPEDNAS bersama seluruh pemangku kepentingan berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah desa, daerah, dan pusat, implementasi program APBN di Kabupaten Bandung Barat diharapkan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *Redi