Polda Jabar Buka Posko Pelayanan di Buruh Fiesta 2026 Jakarta, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan

kabarciepat.com , Bandung — Polda Jawa Barat membuka posko pelayanan dalam rangka kegiatan Buruh Fiesta 2026 yang digelar di Jakarta. Kehadiran posko ini menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Buruh Internasional.

Posko pelayanan disiagakan untuk membantu berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya para buruh yang mengikuti rangkaian kegiatan. Layanan yang diberikan meliputi informasi, pengaduan, bantuan keamanan, hingga penanganan situasi darurat di lokasi acara.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochmawan, menyampaikan bahwa kehadiran posko tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan humanis Polri dalam mengawal kegiatan masyarakat berskala besar.

“Kami dari Polda Jawa Barat hadir dengan membuka posko pelayanan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Buruh Fiesta 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ini adalah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya para buruh yang merayakan hari besarnya,” ujar Hendra Rochmawan, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan, personel yang ditugaskan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Kami mengimbau seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan yang berlaku, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Dengan adanya posko pelayanan ini, diharapkan para peserta Buruh Fiesta 2026 dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa aman selama kegiatan berlangsung. *** Y Farell

Read More

Siaga May Day 2026, Sat Brimob Polda Jabar Gelar Apel Pasukan dan Perlengkapan

kabarciepat.com, Bandung – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan dilaksanakan pada 01 Mei 2026, Satuan Brimob Polda Jawa Barat menggelar Apel Gelar Pasukan dan Perlengkapan Triwulan II di lapangan Boma Mako Satbrimob Polda Jabar Jl. Kol. Ahmad Syam No. 17, Kec. Jatinangor.

Apel tersebut dipimpin oleh Danyon A Pelopor Kompol. Dr. Fajar Cahyono, S.Pd., M.M., yang mewakili Dansat Brimob Polda Jabar Brigjen Pol. Donyar Kusumadji, S.I.K. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Satbrimob Polda Jabar, anggota staf, personel Detasemen Gegana, serta jajaran Batalyon A Pelopor. Selasa, 28/4/2026

Pelaksanaan apel ini bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan personel maupun perlengkapan yang akan digunakan dalam rangka pengamanan May Day. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

Usai apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan zoom meeting bersama jajaran Satbrimob Polda Jabar. Dalam rapat tersebut dibahas secara detail berbagai strategi dan langkah antisipasi guna menghadapi potensi dinamika di lapangan saat pelaksanaan May Day nanti.

Kesiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kekuatan personel, tetapi juga pada sinergi, komunikasi, serta pola pengamanan yang humanis namun tetap tegas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dansat Brimob Polda Jabar di tempat terpisah mengatakan, 

“Melalui apel gelar pasukan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh personel dan perlengkapan dalam kondisi siap operasional. Pengamanan Hari Buruh Internasional harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur. Kami juga menekankan pentingnya sinergitas antar satuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan di lapangan, sehingga situasi kamtibmas di wilayah Jawa Barat tetap aman dan kondusif,” ujar Brigjen Pol. Donyar Kusumadji, S.I.K.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Satbrimob Polda Jabar menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan serta memberikanl rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan May Day 2026. *** Y Farell 

Read More

Sinergitas TNI-Polri di Jabar Makin Kuat, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi Kompak Jaga Kondusivitas Jelang May Day

kabarciepat.com, Bandung – Sinergitas antara TNI dan Polri di Jawa Barat kembali ditegaskan melalui kegiatan olahraga bersama yang digelar pada Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini melibatkan jajaran Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jabar.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menyebut, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata soliditas kedua institusi dalam mengawal stabilitas daerah. Ia menegaskan, kolaborasi yang terjalin selama ini harus terus dipertahankan demi menciptakan suasana yang aman dan damai.

“Hari ini Selasa (28/4/2026) ahamdulillah kita bersama dengan polda melaksanan olahraga bersama ini bukti sinergitas antara kodam dan polda dalam menjaga jabar bahwa kita bersama-sama menjaga keamanan kedamaian di jabar. Mudah mudahan sinergitas ini, kebersamaan ini terus berlanjut hingga jabar ini aman damai dan sejahtera,” ujar Kosasih.

Hal senada disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Ia menilai kegiatan olahraga bersama tidak hanya sekadar menjaga kebugaran fisik, tetapi juga mempererat hubungan emosional dan solidaritas antar personel.

“Hari ini merupakan hari yang berbahagia buat kita semua, personel Polda Jabar dan Prajurit Kodam III/ Siliwangi melakukan olahraga bersama, kami silaturahmi bersenda gurau, bentuk ikatan dan solidaritas yang tinggi, dalam menjaga Jawa Barat kondusif." ujar Irjen Rudi. 

"Sebagaimana yang teman - teman lihat semua, kami selalu berjalan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jabar, mohon dukungannya,” ucap Irjen Rudi.

Lebih lanjut, kedua pimpinan tersebut menegaskan bahwa koordinasi antara Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar terus berjalan intensif, terutama dalam menghadapi berbagai agenda masyarakat, termasuk peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

“Kami berdua sesama pimpinan saling bertukar informasi dan saling berkoordinasi dalam setiap upaya kami berdua institusi kodam dan polda jabar dalam mejaga setiap bentuk kegiatan masyarakat. Kami akan hadir dalam setiap kegiatan termasuk dalam mayday nanti kami akan hadir siap melayani dan mengamankan jabar,” tegasnya.

Terkait peringatan May Day, Kapolda Jabar juga memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para buruh, agar tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama merayakan hari buruh.

"Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, situasi diharapkan tetap kondusif tanpa adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, stabilitas yang telah dibangun bersama pemerintah daerah harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat." ungkapnya.

“Di Jabar tidak ada melakukan kegiatan apa - apa, tetap menjaga kondusivitas di Jabar, sayang Jabar yang sudah dibangun bersama pemda provinsi dan kabupaten, harus kita jaga dan kami berdua sepakat kompak menjaga Jabar,” pungkasnya.

Kegiatan olahraga bersama ini menjadi simbol kuat kekompakan TNI- Polri di Jawa Barat. Dengan sinergitas yang terus terjaga, diharapkan seluruh potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. ***Y Farell

Read More

Warga Keluhkan Bau Tak Sedap Dari SPPG 3 Cilaku Sukasari,Kepala SPPG:Itu Hanya Bau Masakan

kabarciepat.com, Cianjur – Warga Masyarakat Berhampiran SPPG 3 Sukasari,Cilaku mengeluhkan bau tidak sedap dan aroma busuk datang dari dapur sppg tersebut belakangan ini di duga pengelolaan limbah dapur kurang maksimal dan terkesan jorok.

Seorang Warga MN (47) mengaku merasa terganggu dari aroma tidak sedap yang datang dari dapur tersebut.

MN mengeluhkan dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cilaku Sukasari 3 atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berada berdempetan dengan rumahnya di Jl. KH Sujai no. 75 RT 01/ RW 07 

Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

Pemilik rumah,MN(47), mengatakan persoalan mulai dirasakan pada awal April 2026, saat muncul bau menyengat dan air sumur di sekitar rumah berubah kualitas.

Menurutnya, kondisi tersebut baru diketahui setelah dirinya pulang dari rumah sakit pada malam Jumat, 9 April 2026. Saat itu, lingkungan sekitar rumah sudah dipenuhi bau tidak sedap.

“Saya pulang dari rumah sakit malam Jumat itu sudah bau sekali. Air juga bau, lingkungan semua bau,” katanya saat ditemui wartawan, pada Minggu, 26 April 2026.

MN menyebut, berdasarkan informasi dari tetangga juga, ikan di kolam miliknya mulai mati pada tanggal 8 April 2026. Sementara dapur MBG disebut mulai beroperasi pada 7 April 2026.

“Menurut tetangga, ikan mati itu tanggal 8. Sementara dari informasi, dapur mulai produksi tanggal 7,” kata MN.

Dia juga menuturkan, rembesan air limbah diduga masuk ke area rumahnya dan berdampak pada tiga kolam ikan miliknya. Dia mengaku seluruh ikan di kolam tersebut mati.

“Ada tiga kolam, semuanya mati. Ikan nila, lele, bahkan ikan sapu-sapu juga mati,” katanya.

Selain itu, MN juga mengaku mengalami gangguan kesehatan akibat bau menyengat yang muncul siang dan malam. Dirinya yang memiliki riwayat asma mengaku kondisinya kambuh setelah persoalan itu muncul.

“Saya punya asma. Batuk terus, susah tidur, kepala pusing, tekanan darah juga naik,” katanya.

Menurutnya, air sumur bor yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pun kini tidak layak dipakai.

“Air jadi bikin gatal dan tidak layak diminum. Padahal itu sumur bor yang biasa dipakai sehari-hari,” katanya.

MN mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada pengurus lingkungan setempat, hingga membawa sampel air ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur pada 13 April 2026.

“Saya sudah lapor ke RT, RW, dan ke DLH sambil bawa sampel air. Katanya dari DLH mau disurvei, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut ke rumah saya,” katanya.

Dia juga menyebut sempat ada pertemuan antara pihak dapur MBG, pengurus lingkungan, dan warga. Namun, menurutnya belum ada solusi konkret yang diberikan.

“Mereka datang, tapi tidak ada keputusan apa-apa. Saya maunya dihentikan dulu sementara, bereskan izin, perbaiki sistem pembuangan, baru beroperasi lagi,” imbuhnya.

Dia menilai lokasi dapur yang berdempetan langsung dengan rumah warga menjadi persoalan utama, terlebih sistem pembuangan limbah disebut belum memadai.

“Dapur itu nempel ke rumah warga. Harusnya tempat seperti ini jangan dekat rumah orang, apalagi kalau pembuangannya belum siap,” katanya.

Selain persoalan limbah, dia juga mengaku sempat mendapati dua orang masuk ke area rumahnya tanpa izin untuk memasang saluran paralon.

“Tiba-tiba ada dua orang masuk ke area rumah, katanya disuruh pihak dapur. Mereka pasang paralon dan merusak tembok tanpa izin,” katanya.

MN berharap pemerintah daerah turun tangan mengecek legalitas dan kelayakan operasional dapur tersebut, termasuk perizinan lingkungan.

“Harapan saya sederhana, jalankan sesuai aturan. Kalau memang belum lengkap izinnya, jangan dulu beroperasi. Pemerintah harus adil dan menindaklanjuti keluhan warga,” Kata dia.

Sementara itu Kepala SPPG Aulia Herman membantah terkait perihal itu saat di konfirmasi melalui sambungan telfon Selasa 28/04/26.

"Bau itu datang dari masakan,dan asap juga sama dari masakan karena saat itu kami sedang memasak untuk MBG",Kata Aulia.

 Saat di tanyakan mengenai Intalasai pengolahan alir limbah(IPAL) Aulia pun menuturkan bahwa untuk ijin nya semua sudah selesai di urus walaupun sebelum nya kami pake ipal Konvensional.

"Untuk ipal sudah di urus dan sudah selesai,sebelum nya memang pakai ijin konvensional,"pungkas nya. ***Yudi Farrell

Read More

CKS Bandung Barat “Digantung” Tanpa Kepastian, Peserta Vilo­ting Sudah Dilantik Lebih Dulu

kabarciepat.com, Bandung Barat – Kekecewaan mendalam dirasakan para Calon Kepala Sekolah (CKS) di Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini, mereka belum juga dilantik, meski telah melalui seluruh tahapan seleksi. Ironisnya, sejumlah rekan mereka yang mengikuti program viloting justru sudah lebih dulu resmi menduduki jabatan kepala sekolah.

Situasi ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Salah seorang CKS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa frustrasinya. Ia mengaku telah menunggu dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan, tanpa kejelasan waktu pelantikan.

“Kami ini sudah dinyatakan lulus, sudah mengikuti semua proses. Tapi sampai sekarang hanya disuruh menunggu, tanpa kepastian. Sementara yang ikut viloting sudah dilantik duluan. Ini sangat tidak adil,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya berdampak pada karier para CKS, tetapi juga mengganggu stabilitas dan kualitas manajemen sekolah. Banyak sekolah yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga kebijakan yang diambil menjadi kurang maksimal.

Para CKS berharap pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Mereka menuntut adanya kepastian jadwal pelantikan serta kejelasan mekanisme yang digunakan, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.

“Kalau memang ada kendala, sampaikan. Jangan kami dibiarkan seperti ini. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pelantikan tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan serius, mengingat peran kepala sekolah sangat vital dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Jika polemik ini terus berlarut, dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan pendidikan di daerah tersebut. ***Asol

Read More

Kematian Misterius di Rongga, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

Kabupaten Bandung Barat — Peristiwa tragis mengguncang warga Kampung Ci Ceri, Kecamatan Rongga, setelah seorang perempuan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumahnya, pada Senin malam, seusai waktu Magrib. 27/4/2026

Korban ditemukan tanpa mengenakan pakaian, dengan wajah tertutup bantal. Kondisi tersebut memicu dugaan adanya unsur kekerasan dalam kematian korban dan kini tengah menjadi fokus penyelidikan aparat kepolisian.

Petugas langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Proses olah TKP dilakukan secara menyeluruh guna mengumpulkan bukti serta mengungkap kronologi kejadian.

Kapolsek Gununghalu, AKP M. Yusuf, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif.

“Benar, kami menerima laporan terkait penemuan seorang perempuan meninggal dunia di wilayah Rongga. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil autopsi keluar,” ujar AKP M. Yusuf.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka, termasuk dugaan tindak pidana.

Rencananya, jenazah korban akan diautopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk ada atau tidaknya unsur kekerasan. Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi serta menelusuri aktivitas terakhir korban sebelum kejadian.

Hingga kini, identitas lengkap korban belum diumumkan secara resmi. Warga diimbau untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi sembari menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat luas dan diharapkan dapat segera terungkap secara terang benderang. ***Red

Read More

Sidang Ke-3 Kasus Amir Hadirkan Saksi Ahli, Soroti Keabsahan OTT dan Prosedur Penangkapan

Kabarciepat.com,  Mojokerto — Sidang ketiga perkara Amir yang digelar di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Kamis (23/4/2026) berlangsung dengan menghadirkan saksi ahli, yakni Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., dari Universitas Bhayangkara (UBARA) Surabaya.

Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Amir yang dipimpin oleh pengacara Rika bersama rekan-rekannya menyoroti sejumlah poin krusial terkait proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya.

Adapun poin-poin yang menjadi perhatian di antaranya:

Ketidaksesuaian waktu penangkapan dan pelaporan, di mana penangkapan dilakukan pada 14 Maret 2026, sementara laporan polisi baru dibuat pada 15 Maret 2026.

Perbedaan pemahaman antara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan tertangkap tangan.

Penilaian terhadap dugaan pelanggaran, apakah masuk dalam ranah kode etik jurnalistik atau tindak pidana.

Hak kuasa hukum dalam meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaan.

Menurut Rika, proses OTT yang dilakukan terhadap Amir dinilai tidak sah secara hukum. Ia menegaskan bahwa prosedur OTT seharusnya diawali dengan adanya laporan dan bukti yang cukup, bukan sebaliknya. Dalam kasus ini, penangkapan dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pembuatan laporan polisi keesokan harinya.

Lebih lanjut, Rika menjelaskan bahwa OTT pada umumnya ditujukan kepada aparat penegak hukum atau pejabat negara yang menerima gaji dari APBN. Sementara itu, Amir berprofesi sebagai wartawan yang bersifat independen dan tidak menerima gaji dari negara. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan kategori hukum yang tepat untuk menjerat kliennya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Yayu Muliana, S.H., memberikan kesempatan kepada saksi ahli untuk menyampaikan pendapat secara mendalam terkait poin-poin yang diajukan oleh tim kuasa hukum.

Persidangan berlangsung dalam suasana tegang dan sempat terjadi interupsi dari pihak termohon yang mengajukan keberatan. Mereka beralasan bahwa pembahasan yang disampaikan bukan merupakan materi gugatan yang sedang disidangkan.

Menjelang akhir persidangan, Kasat Reskrim bersama Kanit Resmob terlihat meninggalkan ruang sidang. Upaya awak media untuk melakukan konfirmasi tidak membuahkan hasil, karena pihak kepolisian enggan memberikan keterangan dan menyarankan agar seluruh informasi disampaikan melalui satu pintu, yakni kepada Kapolres.

Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar dengan agenda berikutnya yang akan ditentukan oleh majelis hakim. ***Red 

Read More