Peredaran Obat Golongan G Diduga Terus Berjalan di Batujajar, APH Diminta Jangan Tutup Mata

Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. kabarciepat.com — Dugaan penjualan obat keras Golongan G tanpa resep dokter di sebuah kios/ruko Di Desa Giriasih kecamatan Batujajar kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian warga. Meski telah diberitakan sebelumnya oleh media www.kabarciepat.com/2026/04/warga-resah-kios-di-batujajar-diduga.html  berdasarkan keterangan warga, ruko tersebut diduga masih beroperasi dan tetap menjual jenis obat yang sama hingga saat ini. Sabtu, 4/4/2026

Obat-obatan yang disebut warga antara lain trihexyphenidyl (trihex), tramadol (ramadol), dan heximer. Jenis obat ini tergolong obat keras yang peredarannya dibatasi ketat dan hanya dapat diperoleh melalui resep dokter di apotek resmi.

“Sampai sekarang masih buka dan diduga tetap menjual obat itu. Kami bingung kenapa seperti tidak tersentuh,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pengawasan serta tindak lanjut aparat di wilayah tersebut. Warga menilai, jika praktik ini benar adanya dan terus berlangsung, maka berpotensi membuka ruang penyalahgunaan obat keras di kalangan remaja.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Asep Saepuloh, selaku Kapolsek Batujajar. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Pihak Kapolsek memilih tidak memberikan komentar (no comment) atas pertanyaan yang diajukan.

Landasan Aturan dan Potensi Pelanggaran Pidana

Peredaran obat keras tanpa resep dokter dan di luar fasilitas kefarmasian resmi berpotensi melanggar ketentuan hukum, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa obat keras tidak boleh diperjualbelikan secara bebas di kios atau ruko tanpa izin serta tanpa pengawasan tenaga kefarmasian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana.

Muncul Persepsi Kebal Hukum di Tengah Masyarakat

Belum adanya penjelasan resmi maupun langkah terbuka yang diketahui publik memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa aktivitas tersebut seolah tidak tersentuh hukum. Warga berharap aparat penegak hukum bersama dinas kesehatan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik sebagai ujian nyata terhadap komitmen pengawasan peredaran obat keras di lingkungan masyarakat, khususnya demi melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan obat.***Asol

Read More

Pastikan Lindungi Kesehatan Warga, Komisi IV Rapat Kerja Bersama SKPD, RS, BPJS, Camat, dan Lurah

Bandung, kabarcirpat.com – Komisi IV DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, camat se-Kota Bandung, lurah se-Kota Bandung, rumah sakit se-Kota Bandung, serta BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 2 April 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si, S.H., diikuti Sekretaris Komisi IV drg. Maya Himawati, Sp. Orto., Anggota Komisi IV Aswan Asep Wawan, S.E., Christian Julianto Budiman, drg. Susi Sulastri, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., Elton Agus Marjan, S.E., H. Deni Nursani, S.Pd.I., H. Soni Daniswara, S.E., dan Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.

Rapat ini diselenggarakan untuk membahas perihal pelayanan administrasi dalam pelayanan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC).

Pertemuan ini dihadiri seluruh pihak yang berkaitan dengan urusan layanan kesehatan mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, rumah sakit milik daerah dan swasta, BPJS Kesehatan, hingga para camat dan lurah.

Komisi IV DPRD Kota Bandung mengundang pihak-pihak tersebut untuk memastikan seluruh elemen yang menopang sistem layanan kesehatan publik di Kota Bandung bisa saling mendengarkan kendala yang hadir sekaligus mencari formula pemecahan masalahnya bersama.

Rembukan besar lintas sektor ini juga mengurai persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan warga di awal tahun. Diketahui, proses nonaktif ini dilakukan dalam rangka pembaruan seiring pengelompokan data desil di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru.

Bersama pembaruan DTSEN itu, sejumlah warga kurang mampu yang selama ini masuk kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dianggap tak memenuhi kategori desil 1 hingga desil 5. Warga yang datanya dialihstatuskan menjadi di luar desil itu merasa dirugikan karena mereka merasa masih berhak dilindungi PBI JK yang dijamin UHC dari APBD Kota Bandung.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan, dewan masih berharap verifikasi warga penerima bantuan dilakukan secermat mungkin. Jangan sampai warga yang dimasukkan kategori mampu di desil 6 sampai desil 10 pada faktanya masih belum mampu membayar dan berhak dijamin UHC.

“Nah ini kalau data ini sudah ketat, sudah kaku, tidak ada lagi yang bisa kita bantu di desil 6 sampai 10. Berarti kan menuntut mereka untuk bayar mandiri. Kalau dituntut bayar mandiri, padahal faktanya tadi, kata Pak Kadinsos, kemiskinan angkanya menurun, tetapi secara kualitas itu meningkat. Jadi bisa saja dia masuk ke desil 6, 7, padahal sebetulnya tingkat kemampuannya juga di lapangan mereka masih kategorinya tidak mampu. Apalagi kalau untuk membiayai beban kesehatan yang memerlukan tindakan. Operasi, misalkan gitu, itu tidak semua mampu,” tuturnya.

Oleh karena itu, DPRD benar-benar berharap program yang beranggaran besar hingga nyaris Rp300 miliar itu menyasar warga yang secara fakta di lapangan membutuhkan jaminan kesehatan.

“Jadi anggaran besar yang kurang lebih Rp300 miliar itu kita berharap kita kawal bersama . Nah, dengan anggaran yang besar kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin kawal bersama regulasi ini demi melayani warga Kota Bandung terutama di bidang kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, demi melayani warga Kota Bandung terutama urusan kesehatan, jangan sampai ada warga Kota Bandung yang sakit meski masih bisa diadvokasi dengan program UHC ini, lalu mereka tidak terlayani.

“Dan saya berharap juga kalau itu ada urusan administrasi persuratan terkait, saya mohon agar itu tidak dipersulit, agar itu dipermudah ada jalan keluarnya. Kita sepakat untuk melayani mereka secara maksimal,” ujarnya. ***Agus N

Read More

Polres Bogor Ungkap Kasus Pengoplosan Elpiji, Negara Rugi Rp13,2 Miliar per Bulan

Bogor, kabarciepat.com – Kepolisian Resor (Polres) Bogor berhasil mengungkap praktik ilegal pengoplosan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang merugikan negara hingga Rp13,2 miliar per bulan. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas penyalahgunaan subsidi pemerintah. Jumat, 3/4/2026

Kasus tersebut terungkap setelah jajaran Polres Bogor menerima laporan dari masyarakat melalui layanan hotline 110. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan dua lokasi pengoplosan di wilayah Sukaraja dan Cileungsi.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa praktik ilegal ini dilakukan dengan cara memindahkan isi gas dari tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

“Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah kami lakukan penyelidikan, ditemukan dua lokasi di Sukaraja dan Cileungsi yang dijadikan tempat pengoplosan,” ujar AKBP Wikha.

Akibat aktivitas ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp13,2 miliar setiap bulannya. Selain merugikan keuangan negara, praktik ini juga berpotensi membahayakan masyarakat karena proses pengoplosan yang tidak sesuai standar keselamatan.

Polres Bogor menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan yang lebih luas, serta menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan segala bentuk penyalahgunaan subsidi melalui saluran resmi, guna menjaga agar bantuan pemerintah tepat sasaran. ***Red

Read More

HUJAN DERAS PICU LONGSOR DAN GANGGU AKSES JALAN DI CIWARUGA PARONGPONG

Bandung Barat, kabarciepat.com – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan bencana longsor di sejumlah titik. Salah satu lokasi terdampak berada di kawasan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, yang mengalami gangguan akses jalan akibat material longsoran. Jumat, 3/4/2026

Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak siang hingga sore hari. Akibatnya, struktur tanah di sekitar jalan menjadi labil dan memicu longsor yang menutup sebagian badan jalan.

Dalam dokumentasi di lapangan, terlihat material tanah dan puing menghalangi jalur, sementara pengendara sepeda motor tetap berusaha melintas dengan hati-hati di tengah kondisi jalan yang licin dan sempit. Selain itu, kabel Telkom Speedy dan jaringan listrik juga dilaporkan ikut ambruk terdampak longsor, sehingga menambah potensi bahaya bagi pengguna jalan.

Kondisi ini tentu sangat membahayakan, terutama saat hujan masih turun dan jarak pandang terbatas. Warga yang melintas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melintasi lokasi kejadian.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Namun, warga sekitar berharap adanya penanganan cepat dari pihak terkait untuk membersihkan material longsor, memperbaiki jaringan kabel, serta memastikan keamanan jalur tersebut.

Pemerintah setempat diharapkan segera melakukan langkah tanggap darurat guna mencegah risiko longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi di wilayah Bandung Barat.***Gheni

Read More

Dua Ruang Kelas SDN 1 Cijenuk Ambruk, Dugaan Kelalaian Perawatan Bangunan Menguat

Cipongkor, Bandung Barat. kabarciepat.com – Ambruknya dua ruang kelas di SD Negeri 1 Cijenuk, Kampung Cijenuk, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada dini hari memicu sorotan serius. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam perawatan dan pengawasan bangunan sekolah.

Insiden terjadi saat tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kondisi bangunan yang roboh memperlihatkan kerusakan cukup parah, menandakan kemungkinan adanya penurunan kualitas struktur yang sudah berlangsung lama.

Berdasarkan penelusuran awal, warga sekitar mengaku kondisi atap bangunan sekolah tersebut sebelumnya sudah terlihat rapuh dan memprihatinkan. Dugaan pun mengarah pada minimnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas pendidikan, baik oleh pihak sekolah maupun instansi terkait.

Identitas sekolah:

Nama Sekolah: SD Negeri 1 Cijenuk

NPSN: 20208188

Alamat: Kp. Cijenuk, Desa Cijenuk

Kecamatan: Cipongkor

Kabupaten: Bandung Barat

Provinsi: Jawa Barat

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah anggaran perawatan dan rehabilitasi sekolah telah berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat, kerusakan berat seperti ini umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda sebelumnya.

Selain itu, peran pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga menjadi sorotan. Apakah kondisi bangunan ini luput dari pendataan, atau justru sudah diketahui namun tidak segera ditindaklanjuti?

Peristiwa ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap lemahnya sistem pengawasan infrastruktur pendidikan di daerah. Jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, dikhawatirkan kejadian serupa dapat terulang di sekolah lain dengan risiko yang lebih besar.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Cijenuk dipastikan terganggu. Hingga kini, belum ada langkah konkret yang diumumkan oleh pihak berwenang terkait penanganan darurat maupun rencana perbaikan.

Tim kabarciepat.com masih berupaya mengonfirmasi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta pemerintah daerah guna mendapatkan keterangan resmi terkait penyebab kejadian dan tanggung jawab penanganannya. ***Red

Read More

UPT Kebersihan KBB Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi dan Tingkatkan Semangat Kerja

Kabupaten Bandung Barat, kabarciepat.com  – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar kegiatan Halal Bihalal bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di wilayah Jalan Raya Gedong Lima ini dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh jajaran dan pegawai UPT Kebersihan. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam suasana penuh keakraban, para peserta saling bersalaman dan bermaafan sebagai bentuk kebersamaan serta memperkuat soliditas antarpegawai. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang kebersihan lingkungan.

Kepala DLH dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarpegawai, guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.

“Momentum Halal Bihalal ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UPT Kebersihan KBB berharap seluruh pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat baru serta terus menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. ***Red

Read More

Plt. Kepala SMKN 1 Banyusari Intensifkan Evaluasi Pembelajaran Bersama Mahasiswi Unsika

Karawang, kabarciepat.com - Dalam upaya terus meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman, SMKN 1 Banyusari melakukan langkah strategis melalui pengembangan intensif dengan akademisi muda. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMKN 1 Banyusari menggelar forum diskusi dan evaluasi pembelajaran yang melibatkan mahasiswi dari Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika). Jumat, 2/4/2026
‎
‎Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen sekolah dalam mengimplementasikan manajemen sekolah yang transparan dan adaptif, sekaligus memberikan ruang bagi para calon pendidik untuk memberikan perspektif baru terhadap metode pengajaran di tingkat SMK.
‎
‎Inovasi Berbasis Evaluasi
‎
‎Kegiatan yang berlangsung secara berkala di lingkungan sekolah ini memfokuskan pada analisis efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Plt. Kepala SMKN 1 Banyusari menekankan bahwa kehadiran mahasiswa praktikan dari Unsika bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan mitra kritis dalam meninjau sejauh mana materi tersampaikan kepada siswa.
‎
‎ "Evaluasi bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memetakan apa yang sudah baik dan apa yang perlu kita akselerasi. Dengan melibatkan mahasiswi Unsika, kami mendapatkan data lapangan yang segar mengenai dinamika kelas," ujar beliau dalam salah satu sesi diskusi.
‎
‎Fokus Utama Dalam rangkaian evaluasi tersebut, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama
‎
‎Digitalisasi Modul Ajar Memastikan materi pembelajaran dapat diakses secara interaktif oleh siswa.
‎
‎Manajemen Kelas Efektif Mahasiswi Unsika berbagi temuan mengenai respons psikologis siswa terhadap metode pengajaran tertentu.
‎
‎  Sinkronisasi Kurikulum Menyelaraskan antara teori pedagogi terbaru yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di bengkel dan laboratorium SMK.
‎
‎Dampak Bagi Mahasiswi dan Sekolah
‎
‎Bagi para mahasiswi Unsika, keterlibatan aktif ini menjadi pengalaman berharga dalam memahami birokrasi dan manajerial sekolah secara langsung di bawah bimbingan pimpinan sekolah. Di sisi lain, SMKN 1 Banyusari diuntungkan dengan adanya bantuan pemikiran dalam menyusun instrumen penilaian yang lebih objektif.
‎
‎Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada evaluasi rutin, tetapi berkembang menjadi kerja sama jangka panjang yang mampu melahirkan inovasi-inovasi pendidikan di wilayah Karawang, khususnya dalam mencetak lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja.
‎
‎Harapan ke Depannya, Pihak sekolah berharap pola komunikasi dua arah antara praktisi senior dan akademisi muda ini dapat menjadi percontohan bagi sekolah lain. Dengan keterbukaan terhadap evaluasi, SMKN 1 Banyusari optimis dapat mempertahankan standar kualitas pendidikan yang unggul dan responsif terhadap tantangan industri di masa depan. ***(Salman Faris)

Read More