Selamat & Sukses Pelantikan Pimpinan DPC PKB Bandung Barat Masa Bakti 2026–2031

KabarCiepat.com || BANDUNG BARAT – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat resmi memasuki masa kepengurusan baru periode 2026–2031. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Kepengurusan baru dipimpin oleh Sandi Supyandi sebagai Ketua DPC PKB Bandung Barat, didampingi Asep Dedi, S.Pd.I sebagai Sekretaris dan Moh. Irfan Jauhari, A.M. sebagai Bendahara. Selain itu, jajaran pengurus juga diperkuat oleh KH. Ade Wawan, S.Pd.I selaku Ketua Dewan Syuro serta Wendi Sukmawijaya sebagai Wakil Ketua DPC.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi DPC PKB Bandung Barat dalam menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen membangun daerah, kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput, serta mengawal pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Momentum tersebut juga menjadi ajang mempertegas komitmen PKB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen demi mewujudkan Bandung Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pelantikan kepengurusan DPC PKB Bandung Barat Masa Bakti 2026–2031 berlangsung dengan penuh semangat dan optimisme, sebagai langkah awal menuju organisasi yang semakin solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ***Red

Read More

Kapolres Cimahi Berikan Penghargaan kepada 30 Personel Berprestasi, Apresiasi Keberhasilan Ungkap Kasus Narkoba

KabarCiepat.com || CIMAHI – Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung upacara pemberian penghargaan kepada personel Polres Cimahi yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas kepolisian.

Sebanyak 30 personel menerima penghargaan. Dari jumlah tersebut, 28 personel Satresnarkoba Polres Cimahi mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, termasuk penyitaan 1 kilogram sabu, serta sejumlah pengungkapan kasus menonjol lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolres Cimahi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan institusi kepada personel yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan komitmen dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

AKBP Niko juga mengajak seluruh anggota Polres Cimahi untuk terus mempererat silaturahmi, menjaga sinergitas, meningkatkan soliditas, serta mempertahankan semangat pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh personel, sehingga budaya saling mendukung dan bekerja secara profesional harus terus dipertahankan.

"Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tegas Kapolres.

Melalui apresiasi tersebut, Polres Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya kerja yang berprestasi, profesional, dan berintegritas dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin Presisi. ***Red

Read More

Cekcok Antar Pedagang di Pasar Muka Ramayana Cianjur Berujung Maut, Satu Orang Jadi Tersangka

KabarCiepat.com | CIANJUR – Percekcokan antara dua pedagang di kawasan Pasar Muka Ramayana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berujung tragis. Seorang pedagang kelapa meninggal dunia setelah menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh sesama pedagang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 21 Juli 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pasar Muka Ramayana, Cianjur. Korban diketahui bernama Ujang Sunandar (36), seorang pedagang kelapa, sedangkan pelaku berinisial DAM (29) yang berprofesi sebagai pedagang sayur.

Kapolres Cianjur AKBP Akhmad Alexander Yurikho menjelaskan, pelaku berhasil diamankan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, hanya beberapa jam setelah kejadian.

"Tersangka kami nyatakan berusaha untuk melarikan diri, karena pada saat diamankan tersangka tengah berada di kediaman orang lain," ujar Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Cianjur, Rabu (22/7/2026).

Menurut Kapolres, saat ditangkap tersangka diduga masih berada di bawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi secara bersamaan sebelum peristiwa penusukan terjadi.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa obat keras jenis alprazolam 0,5 mg. Obat tersebut akan menjalani pemeriksaan laboratorium sebagai bagian dari proses Scientific Crime Investigation (SCI) untuk memastikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

"Kami juga mengamankan obat keras yakni alprazolam 0,5 mg per butir. Bahan obat ini akan kami periksa ke laboratorium untuk mendapatkan keterangan secara scientific crime investigation," kata Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis.

"Rumusan yang kami sangkakan adalah Pasal 458 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, dan/atau Pasal 466 ayat (3) KUHP terkait tindak penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang," tegas Kapolres.

Polres Cianjur masih terus mendalami motif percekcokan yang berujung pada aksi penusukan tersebut, sekaligus melengkapi berkas penyidikan guna proses hukum lebih lanjut. ***Red

Read More

SMK 1 Cianjur Gelar Smaktie Fair, Kolaborasikan Wirausaha Siswa dan Pelestarian Budaya Sunda

KabarCiepat.com | CIANJUR – SMK Negeri 1 Cianjur kembali menghadirkan ajang kreativitas siswa melalui Smaktie Fair MMXXVI.I yang mengusung tema "The Heritage of Sundanese". Kegiatan yang digelar di Area Lapang Utama Kampus 1 pada Rabu (22/7/2026) ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menampilkan hasil pembelajaran berbasis proyek sekaligus memperkenalkan produk-produk kewirausahaan yang berpadu dengan kekayaan budaya Sunda.

Smaktie Fair merupakan agenda rutin sekolah yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali sebagai media unjuk karya siswa. Tahun ini, konsep yang diangkat tidak hanya menampilkan kreativitas dan inovasi bisnis para pelajar, tetapi juga memperkuat komitmen sekolah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui berbagai produk, pertunjukan, serta permainan tradisional khas Jawa Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi mata pelajaran Kreativitas Inovasi Kewirausahaan (KIK). Para siswa diberi tantangan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mengangkat identitas budaya Sunda sebagai ciri khas daerah.

Acara tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak dan dihadiri oleh istri Bupati Cianjur dr. Najma Nur Islami, S.Ked., M.Kes., AAAM., AIFO-K, Kepala SMK Negeri 1 Cianjur Hj. Ridna Ardiana, M.Pd, serta secara resmi dibuka oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Nonong Winarni, S.Pd., M.Pd. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan terhadap pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kreativitas, kewirausahaan, dan pelestarian budaya.

Koordinator Projek sekaligus Guru Pengampu KIK Kelas XI SMK Negeri 1 Cianjur, Muhammad Alpiansyah, M.A.B., mengatakan bahwa Smaktie Fair diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan siswa sejak dini.

"Harapan ke depannya, Smaktie Fair ini bisa menumbuhkan minat anak-anak kami agar semakin gemar berwirausaha. Sesuai dengan pilar tujuan SMK yaitu BMW (Bekerja, Melanjutkan, atau Wirausaha), kami ingin memperkuat aspek wirausaha ini. Jadi, lulusan kami nantinya tidak hanya mencari kerja, tetapi siap menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Smaktie Fair, SMK Negeri 1 Cianjur terus berkomitmen mencetak lulusan yang kreatif, inovatif, berdaya saing, memiliki jiwa entrepreneur, serta tetap menjunjung tinggi dan melestarikan warisan budaya Sunda di tengah perkembangan zaman. ***Deni

Read More

Hasil Pertemuan FAGAR dan GTKN Bersama Dirjen GTKPG: Percepatan PPPK Paruh Waktu Jadi Fokus Utama

KabarCiepat.com | JAKARTA – Pengurus Gerakan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dan Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) menggelar pertemuan bersama Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., pada Selasa, 21 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi guru dan tenaga kependidikan, terutama terkait penataan tenaga Non ASN, percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, serta arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian status tenaga honorer.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen GTKPG menyampaikan bahwa tenaga Non ASN masih dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diberikan ruang untuk memanfaatkan skema tersebut sebagai solusi pembiayaan tenaga Non ASN.

Terkait status kepegawaian, PPPK memiliki peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tersedia anggaran dan terdapat kebijakan pemerintah. Namun, saat ini pemerintah masih memprioritaskan penuntasan penataan PPPK Paruh Waktu.

Dirjen GTKPG mengungkapkan bahwa usulan percepatan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu telah direkomendasikan dengan jumlah lebih dari 219.000 orang. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan saat ini menunggu proses kebijakan lebih lanjut.

Kementerian juga telah mengusulkan percepatan pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan segera mengusulkan kebutuhan formasi agar proses percepatan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pembiayaan PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah dapat mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS/BOSP dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, peralihan formasi Tenaga Kependidikan (Tendik) menjadi Guru dapat segera diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tanpa harus menunggu perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dirjen GTKPG juga menjelaskan bahwa PPPK Angkatan I, II, dan III yang akan ditugaskan menjadi kepala sekolah di luar sekolah induk masih memerlukan persetujuan Kementerian PANRB. Sementara PPPK Angkatan IV dan V tidak lagi memerlukan persetujuan tersebut.

Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa penataan tenaga Non ASN akan berakhir pada 31 Desember 2026. Setelah batas waktu tersebut, pemerintah mengarahkan agar tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Seluruh tenaga honorer diharapkan mengikuti seleksi ASN melalui jalur CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup pertemuan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. berharap aspirasi yang disampaikan GTKN, FAGAR, dan FGTK mengenai percepatan penuntasan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dapat menjadi perhatian pemerintah, termasuk menjadi bagian dari substansi yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2026.

Pertemuan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi pemerintah. ***Red

Read More

Hasil Pertemuan GTKN, FAGAR, dan FGTK Bersama Dirjen GTKPG: Percepatan PPPK Paruh Waktu Jadi Fokus Utama

KabarCiepat.com JAKARTA – Pengurus Gerakan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan (FAGAR), dan Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) menggelar pertemuan bersama Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., pada Selasa, 21 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi guru dan tenaga kependidikan, terutama terkait penataan tenaga Non ASN, percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, serta arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian status tenaga honorer.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen GTKPG menyampaikan bahwa tenaga Non ASN masih dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diberikan ruang untuk memanfaatkan skema tersebut sebagai solusi pembiayaan tenaga Non ASN.

Terkait status kepegawaian, PPPK memiliki peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila tersedia anggaran dan terdapat kebijakan pemerintah. Namun, saat ini pemerintah masih memprioritaskan penuntasan penataan PPPK Paruh Waktu.

Dirjen GTKPG mengungkapkan bahwa usulan percepatan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu telah direkomendasikan dengan jumlah lebih dari 219.000 orang. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan saat ini menunggu proses kebijakan lebih lanjut.

Kementerian juga telah mengusulkan percepatan pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan segera mengusulkan kebutuhan formasi agar proses percepatan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pembiayaan PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah dapat mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS/BOSP dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, peralihan formasi Tenaga Kependidikan (Tendik) menjadi Guru dapat segera diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tanpa harus menunggu perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dirjen GTKPG juga menjelaskan bahwa PPPK Angkatan I, II, dan III yang akan ditugaskan menjadi kepala sekolah di luar sekolah induk masih memerlukan persetujuan Kementerian PANRB. Sementara PPPK Angkatan IV dan V tidak lagi memerlukan persetujuan tersebut.

Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa penataan tenaga Non ASN akan berakhir pada 31 Desember 2026. Setelah batas waktu tersebut, pemerintah mengarahkan agar tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Seluruh tenaga honorer diharapkan mengikuti seleksi ASN melalui jalur CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup pertemuan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. berharap aspirasi yang disampaikan GTKN, FAGAR, dan FGTK mengenai percepatan penuntasan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dapat menjadi perhatian pemerintah, termasuk menjadi bagian dari substansi yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2026.

Pertemuan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi pemerintah. ***Red

Read More

Petani Desa Neglasari Sambut Baik Program P3-TGAI, Harapkan Perluasan Irigasi hingga 107 Hektar

KabarCiepat.com || BOGOR – Masyarakat petani di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyambut positif pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian. Program yang dikerjakan oleh P3A Cendana ini diharapkan dapat berlanjut pada tahun depan guna memperluas jangkauan irigasi.

Ketua P3A Cendana, Amay Wijaya, menjelaskan bahwa pembangunan saluran irigasi yang berlokasi di Kampung Baru Cisasah saat ini telah mampu mengairi sekitar 75 hektar lahan pertanian. Keberadaan saluran tersebut dinilai sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah dan ladang.

Menurut Amay, kelompok tani bersama masyarakat memiliki target untuk memperluas jaringan irigasi hingga 107 hektar dengan menyambungkan saluran air ke wilayah perbatasan antara Desa Neglasari dan Desa Petir. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi potensi kekurangan air pada musim kemarau.

"Kami mewakili kelompok tani dan masyarakat petani sangat bersyukur atas bantuan program P3-TGAI ini. Harapan kami, pemerintah pusat dapat kembali mengalokasikan program serupa tahun depan agar saluran irigasi dapat disambungkan ke wilayah perbatasan sehingga mampu mengairi sekitar 107 hektar lahan secara optimal," ujar Amay.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan melalui program P3-TGAI tahun ini. Menurutnya, bantuan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan aktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Neglasari.

Dengan adanya tambahan alokasi program pada tahun mendatang, masyarakat berharap seluruh lahan pertanian di wilayah tersebut dapat memperoleh pasokan air yang memadai sepanjang tahun, sehingga hasil panen meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat. ***Red 

Read More