Kejari Purwakarta Periksa Mantan Anggota DPRD Terkait Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah

Kabarciepat.com || Purwakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta terus mendalami kasus dugaan gratifikasi mobil mewah yang menyeret sejumlah nama pejabat di Kabupaten Purwakarta. Pada Rabu (13/5/2026), tim penyidik Kejari Purwakarta memeriksa mantan anggota DPRD Purwakarta berinisial LM atau Lalam Martakusumah.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi kendaraan mewah yang sebelumnya dikaitkan dengan mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Berdasarkan informasi yang beredar, LM yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode terlihat mendatangi Kantor Kejari Purwakarta sekitar pukul 10.02 WIB untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Hingga saat ini, pihak Kejari Purwakarta masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap lebih jauh aliran serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

Kasus dugaan gratifikasi mobil mewah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh penting di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta. ***Red

Read More

DPR RI Terima Audiensi PB PGRI, Bahas Perlindungan Guru dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kabarciepat.com || Jakarta – Jajaran pimpinan DPR RI menerima kunjungan silaturahmi Ketua PB PGRI Pusat, Unifah Rosyidi beserta pengurus PGRI di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis dunia pendidikan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Rabu, 13/5/2026

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai pentingnya perlindungan guru yang melekat pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perlindungan tersebut mencakup aktivitas mengajar, mendidik, serta menjalankan fungsi pendidikan selama rentang waktu kerja di satuan pendidikan.

Ditekankan bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas pendidikan, tanggung jawab hukum dan kewenangan profesional berada pada guru sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan keberpihakan semua pihak agar guru dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan bermartabat.

Selain itu, berbagai masukan dari PB PGRI juga turut disampaikan kepada DPR RI sebagai bentuk upaya bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Indonesia agar semakin berkualitas serta mampu mencetak generasi unggul di masa depan. ***Deden

Read More

Jumlah Jamaah Haji Bandung Barat Menurun, Kemenag Sebut Faktor Antrean dan Kuota

Kabarciepat.com || Bandung Barat – Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto, mengungkapkan jumlah jamaah haji asal Kabupaten Bandung Barat pada musim haji tahun ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Rabu, 13/5/2026

Menurut Enjah, total jamaah yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 89 orang. Selain jamaah, terdapat dua petugas haji daerah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta satu orang pembimbing dari Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBHU) yang turut mendampingi selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

“Kan antrean itu timpang,” ujar Enjah saat memberikan keterangan terkait kondisi keberangkatan jamaah haji Bandung Barat.

Ia menjelaskan, panjangnya antrean dan keterbatasan kuota menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi jumlah keberangkatan jamaah tahun ini. Kondisi tersebut membuat banyak calon jamaah harus menunggu lebih lama untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji.

Meski jumlah jamaah mengalami penurunan, pihak Kementerian Agama memastikan seluruh proses pemberangkatan dan pelayanan jamaah tetap berjalan optimal. Pendampingan kesehatan dan bimbingan ibadah juga terus diperkuat agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman.

Pemerintah berharap ke depan kuota haji untuk Kabupaten Bandung Barat dapat kembali bertambah sehingga antrean calon jamaah bisa lebih cepat terurai. ***Rt

Read More

Yayasan Maki Fazri Gelar Bakti Sosial Rutin untuk Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Cianjur

Kabarciepat.com || Cianjur – Kepedulian terhadap sesama terus ditunjukkan Yayasan Maki Fazri melalui kegiatan bakti sosial yang rutin dilaksanakan bagi anak yatim, kaum jompo, dan masyarakat dhuafa di Kabupaten Cianjur. Rabu, 13/5/2026

Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian yayasan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 25 anak yatim serta 46 warga dhuafa dan kaum jompo menerima bantuan dan santunan dari Yayasan Maki Fazri.

Program kemanusiaan ini diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat sebagai upaya berkelanjutan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim.

Kegiatan tersebut turut digagas oleh Sayyid Eri Alhasani yang saat ini masih aktif berdinas di Polres Cianjur sebagai Kanit Babinmas Polsek Sukaresmi. Di tengah kesibukannya sebagai anggota kepolisian, dirinya tetap berkomitmen menjalankan aksi sosial demi membantu warga yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.

Sayyid Eri Alhasani berharap kegiatan sosial ini mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur agar program santunan dan bantuan kemanusiaan tersebut dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur bisa memberikan bantuan agar kegiatan ini terus berlangsung. Kami juga mengajak para donatur dan hamba Allah SWT untuk turut membantu dalam bentuk apa pun demi kebahagiaan anak-anak yatim dan kaum dhuafa, sehingga dapat meringankan beban mereka,” ujarnya kepada wartawan.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Yayasan Maki Fazri berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat terus tumbuh demi membantu sesama yang membutuhkan. ***Surya

Read More

Bupati Cianjur Mangkir Audiensi Geotermal !!! LSM Prabu Kecewa

Kabarciepat.com || Cianjur – Riki Supiandi Sekretaris LSM PRABHU INDONESIA JAYA DPD Kabupaten Cianjur menyampaikan kekecewaan mendalam atas absennya Bupati Cianjur dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan untuk membahas isu krusial proyek Geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango.

Kami sangat menyayangkan sikap Bupati Cianjur yang memilih untuk tidak hadir dalam ruang dialog ini. Ketidakhadiran ini bukan sekadar masalah teknis jadwal, melainkan cerminan dari kurangnya empati dan tanggung jawab pemimpin terhadap kekhawatiran rakyatnya mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek Geothermal.

Audiensi ini adalah hak warga negara untuk mendapatkan transparansi. Dengan menghindari pertemuan, pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap potensi risiko pasca-gempa dan ancaman ekologis yang menghantui masyarakat Cianjur.

Kami datang membawa aspirasi arus bawah. Jika Bupati tidak bersedia duduk bersama, lantas kepada siapa lagi rakyat harus mengadu ketika ruang-ruang demokrasi di pendopo justru terasa tertutup?

Kami menduga Pemkab Cianjur lebih mementingkan karpet merah bagi investor daripada keselamatan nyawa warga di kaki Gunung Gede Pangrango. Jangan tunggu bencana besar terjadi baru Bupati mau bicara.

Lucunya lagi, kami mendengan informasi dari Kesbangpol Kabupaten Cianjur bahwa Bupati itu tidak tau apa-apa tentang proyek Geotermal. Padahal masyarakat sudah beberapa kali audiensi bahkan sudah beberapa kali juga melakukan aksi unjuk rasa. 

Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian di tengah ketidakpastian. Kami tidak butuh delegasi yang tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan.

Jika proyek Geothermal ini memang aman dan pro-rakyat, mengapa Bupati takut berhadapan langsung dengan kami? Ketidakhadiran ini mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik proyek ini.

Bupati harus ingat, kekuasaan itu ada mandatnya. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya muncul saat butuh suara, tapi lari saat rakyat butuh perlindungan. ***YF

Read More

Adian Napitupulu Bicara Rakyat Kecil di Cianjur, Ketua DPC Belum Beri Keterangan

Kabarciepat.com || Cianjur – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur menggelar diskusi internal partai di Kantor DPC PDIP Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Selasa malam, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh partai, di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Adian Yunus Yusak Napitupulu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur Susilawati, serta jajaran pengurus dan kader partai lainnya.

Di sela kegiatan, Adian Napitupulu memberikan keterangan kepada awak media terkait pentingnya keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Menurut Adian, negara harus hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang paling lemah dan terdampak secara ekonomi.

“Negara harus hadir dan berpihak kepada masyarakat yang paling lemah, paling tidak berdaya, dan paling terdampak secara ekonomi. Kepentingan rakyat kecil harus menjadi bagian utama dalam kebijakan negara,” ujar Adian saat diwawancarai usai kegiatan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi warga.

“UMKM perlu mendapatkan dukungan nyata, baik dari sisi pembinaan, akses permodalan, maupun keberpihakan kebijakan. Karena sektor ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, awak media sempat berupaya meminta keterangan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati. Saat hendak diwawancarai, Susilawati menyampaikan agar wawancara dilakukan setelah kegiatan selesai.

Namun usai acara berakhir, yang bersangkutan diketahui langsung meninggalkan lokasi kegiatan. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp hingga berita ini ditayangkan belum memperoleh tanggapan.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri kader partai dari berbagai tingkatan di Kabupaten Cianjur. ***YF

Read More

Rapat Paripurna DPRD Jabar Memanas, Maulana Yusuf Kritik Keras Acara Milangkala Tatar Sunda di Hadapan Dedi Mulyadi

Kabarciepat.com || Bandung — Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (11/5/2026) mendadak memanas saat Anggota Fraksi PKB, Maulana Yusuf, melontarkan kritik tajam secara langsung di hadapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dalam forum resmi tersebut, Maulana menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencederai rasa empati masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dianggap terlalu seremonial di tengah kondisi ekonomi warga yang masih sulit. Rabu, 13/5/2026

Sorotan utama diarahkan pada rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang belakangan menjadi perhatian publik. Maulana mempertanyakan dasar sejarah dari kegiatan tersebut dan menilai narasi perjalanan sejarah yang dibangun pemerintah tidak memiliki landasan yang jelas.

“Jangan sampai pemerintah membangun narasi sejarah tanpa pijakan yang kuat. Ini menyangkut identitas budaya dan pemahaman masyarakat,” tegas Maulana dalam rapat paripurna.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian peserta sidang karena disampaikan secara terbuka di forum resmi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tak berhenti di situ, Maulana juga menyoroti persoalan anggaran kegiatan yang dinilai tidak transparan. Ia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan dana APBD, sementara di sisi lain disebut terdapat alokasi anggaran hingga miliaran rupiah.

Kritik tersebut memunculkan sorotan publik terkait penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah berbagai persoalan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Maulana, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, ia menilai kemeriahan acara seremonial terasa kontras dengan realita kehidupan warga di lapangan.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dibanding kegiatan yang bersifat simbolis dan seremonial.

“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kerja nyata, program edukatif, dan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketegangan dalam rapat paripurna tersebut pun menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan terkait prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah situasi ekonomi masyarakat saat ini. ***Red

Read More