Bandung Barat, KABARCIEPAT.COM —Sekretaris Daerah
(Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menyatakan bahwa secara
anggaran, gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya telah dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, proses pencairan
belum dapat dilakukan karena masih terkendala persoalan administrasi di
sejumlah perangkat daerah.
“Untuk gaji PPPK secara umum di APBD sudah kita alokasikan. Tetapi dalam
prosesnya kita juga menunggu selesainya Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing
dinas,” ujar Ade Zakir, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, kecepatan pencairan gaji sangat bergantung pada responsivitas tiap dinas dalam menyelesaikan DPA. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa dinas yang belum menuntaskan dokumen tersebut sehingga berdampak pada tertundanya pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu.
Ada juga dinas yang belum selesai DPA-nya. Kita menunggu karena DPA tersebut harus diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini yang membedakan tingkat kecepatan masing-masing dinas,” jelasnya. Meski demikian, Ade Zakir memastikan Pemkab Bandung Barat terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar hak PPPK Paruh Waktu dapat segera dibayarkan. Oleh karenanya, Ia berharap seluruh perangkat daerah lebih responsif agar keterlambatan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. “Saya berharap seluruh dinas dapat lebih responsif demi menghindari keterlambatan seperti ini ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda)KBB, Ade Zakir Hasyim, menegaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bandung Barat, bukan dari pemerintah pusat. “Anggarannya sudah tersedia. Dari dulu memang disiapkan oleh Pemkab, bukan dari pusat,” kata Ade Zakir saat ditemui usai kegiatan Pekan Panutan Pajak Daerah 2025 yang berlangsung di Novena Hotel Lembang, Senin, 15 Desember 2025.
Disinggung terkait Pemkab Bandung Barat Kehilangan dana transfer Rp360,32 miliar pada anggaran 2026. Ade Zakir pun memastikan tidak ada pengurangan nominal gaji bagi PPPK pada tahun anggaran 2026. Bahkan, besaran gaji yang diterima masing-masing pegawai tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Kami berkomitmen penuh untuk gaji teman-teman PPPK. Nominalnya per orang masih sama dengan tahun lalu dan sumber anggarannya juga tetap,” ujarnya. Menurut Ade, saat ini Pemkab Bandung Barat masih menunggu penetapan besaran standar harga melalui Peraturan Bupati (Perbup). Penetapan tersebut baru bisa dilakukan setelah adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Bandung Barat Tahun Anggaran 2026. “Kepastian besaran nanti akan ditetapkan lewat Perbup standar harga. Kita masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat. Tapi intinya, nominalnya tetap sama seperti tahun lalu,” jelasnya.
Terkait total anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji ribuan PPPK, Ade mengaku belum mengingat angka pastinya. Namun, ia memastikan seluruh kebutuhan anggaran telah diperhitungkan dalam APBD 2026. Ia juga menambahkan, pada tahun anggaran mendatang, gaji PPPK guru akan sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Dimana sebelumnya, pembiayaan PPPK guru masih ditopang melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Alhamdulillah sekarang PPPK guru ditanggung APBD. Kalau dulu sebagian masih dari BOS, sekarang sudah kita alihkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM KBB, Rega Wiguna, memastikan bahwa penggajian bagi tenaga PPPK Paruh Waktu akan mulai dibayarkan pada 1 Januari 2026. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang mulai berlaku pada tanggal tersebut. "Untuk penggajian PPPK Paruh Waktu akan dimulai di awal tahun di 1 Januari 2026," ujarnya.
Selain itu, Rega menjelaskan, keputusan ini diambil setelah BKPSDM melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, perubahan anggaran tahun berjalan telah ditetapkan. Sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian penggajian PPPK Paruh Waktu pada tahun ini. “Sebagian tenaga PPPK, terutama yang berasal dari sektor pendidikan, masih menerima honorarium dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika penggajian dari APBD dilakukan bersamaan pada tahun ini, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih anggaran,” ucapnya.
Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting tersebut, Rega menambahkan, Pemkab Bandung Barat memutuskan untuk menuntaskan pengaturan pembiayaan tahun ini terlebih dahulu. Kemudian, Rega menambahkan, setelah mendapat persetujuan pembina kepegawaian dan hasil konsultasi dengan BKN, akhirnya diputuskan bahwa pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu akan dimulai pada Januari 2026. “Penggajian seluruh PPPK Paruh Waktu melalui APBD ini juga merupakan amanat dari surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Artinya, per 1 Januari 2026 semuanya sudah harus berjalan,” katanya ***rik
