Petisi Wali Murid Menggema, Transparansi BOS di SDN Babakan Caringin 1 Cianjur Dipertanyakan

Kabarciepat.com || CIANJUR – Riak persoalan pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Cianjur. SDN Babakan Caringin 1 mendadak menjadi episentrum kegelisahan publik setelah sejumlah orang tua murid melayangkan protes terbuka terhadap kepemimpinan kepala sekolah.

Apa yang semula hanya menjadi perbincangan terbatas antar wali murid, kini berubah menjadi gelombang protes yang terformalisasi dalam bentuk petisi resmi yang ditujukan kepada Koordinator Pendidikan Kecamatan Karangtengah. Peristiwa ini disebut sebagai akumulasi panjang dari keresahan yang selama ini dipendam, lalu disuarakan secara kolektif.

Dalam dokumen petisi tersebut, para wali murid menyampaikan empat poin keberatan utama terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, Irma Rismayanti.

Poin pertama berkaitan dengan relasi yang dinilai mulai retak antara pihak sekolah dan orang tua. Wali murid menyoroti keputusan penggunaan dana kas wali murid untuk kebutuhan infrastruktur berupa pembelian kabel dan lampu yang disebut dilakukan tanpa musyawarah.

Poin kedua menyangkut dugaan praktik pemaksaan pembelian seragam melalui pihak tertentu yang ditentukan sekolah. Menurut wali murid, kebutuhan siswa tidak semestinya dijadikan komoditas yang mengikat secara sepihak.

Poin ketiga adalah persoalan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai tertutup selama bertahun-tahun. Minimnya keterbukaan informasi ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Poin keempat, para wali murid menilai komite sekolah tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya sebagai mitra sekolah dalam menjaga akuntabilitas kebijakan.

Salah satu wali murid, Tias, mengungkapkan kejanggalan yang ia temui saat rapat klarifikasi yang digelar pihak sekolah. Ia menyebut, selama bertahun-tahun tidak pernah ada forum resmi untuk membahas pengelolaan dana BOS secara terbuka. Alasan yang disampaikan pihak sekolah bahwa terdapat regulasi yang melarang rapat justru memunculkan tanda tanya besar.

Lebih jauh, permintaan wali murid untuk melihat dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban dana BOS disebut ditolak dengan alasan “rahasia negara”.

Menurut Tias, pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dana BOS, katanya, merupakan instrumen negara yang semestinya dapat diakses dan diawasi masyarakat.

“Kekecewaan ini mulai berubah menjadi desakan. Kami bahkan membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini langsung ke Dinas Pendidikan apabila tidak ada kejelasan dari pihak sekolah. Kepercayaan sudah berada di titik kritis,” tegas Tias.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, di sela-sela kegiatan HUT Damkar, Kamis (30/4/2026), menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang masuk secara serius.

Ia menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur serta tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku.

Lebih dari sekadar persoalan di tingkat sekolah, peristiwa ini mencerminkan problem yang lebih luas terkait budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Padahal, dua prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun institusi pendidikan yang kredibel dan berintegritas.

Kini publik menanti bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah nyata. Sebab ketika dunia pendidikan mulai kehilangan kepercayaan, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik sekolah, tetapi juga masa depan generasi yang tengah dibentuk di dalamnya. ***Yudi Farell

Read More

Geger, Warga Bingung Lihat IPM Terendah dan Jalan Rusak di Cianjur: “Ada Apa?”

kabarciepat.com || CIANJUR – Warga dibuat geleng kepala. Di tengah berbagai slogan dan janji pembangunan, fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Kondisi jalan di sejumlah wilayah tampak rusak parah, aktivitas ekonomi warga melambat, sementara data menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini berada di posisi paling buncit di Jawa Barat.

Ungkapan warga di media sosial pun ramai: “Geger lieur meureun ningal IPM panghandapna sa-Jabar, jalan barutut keneh, ekonomi karasa nyirorot. Aya naon sabenerna?”

IPM sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ketika IPM rendah, itu menandakan persoalan mendasar yang belum tertangani secara menyeluruh.

Di sisi lain, keluhan infrastruktur jalan rusak bukan lagi cerita baru. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga mobilitas warga sehari-hari. Biaya angkut naik, waktu tempuh bertambah, dan daya saing ekonomi lokal pun ikut terpukul.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah tidak sekadar menyampaikan narasi optimisme, tetapi menghadirkan langkah nyata yang terukur dan transparan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan slogan, tapi perbaikan yang terlihat dan terasa,” tulis seorang netizen FB RBUC.

Warga kini menanti penjelasan resmi: apa strategi konkret untuk mendongkrak IPM? Kapan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama? Dan bagaimana upaya pemulihan ekonomi warga kecil di tingkat desa dan kecamatan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi suara kolektif masyarakat yang menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar wacana.***Red

Read More

Pemkab Bandung Barat Cairkan ADD dan SILTAP untuk 164 Desa, Total Rp3,695 Miliar

kabarciepat.com || Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Siltap Perangkat Desa untuk 164 desa dengan total anggaran mencapai Rp3,695 miliar.

Kepastian ini disampaikan Kepala BKAD Bandung Barat, Heru Budi Purnomo, yang menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya bukan disebabkan faktor kesengajaan, melainkan adanya proses penyesuaian anggaran dalam sistem.

“Keterlambatan pencairan anggaran karena sedang pembahasan parsial. Perubahan anggaran di SIPD dilakukan secara otomatis sehingga proses penatausahaan ikut terhenti sementara,” jelasnya.

Menurutnya, setelah proses administrasi dan penyesuaian sistem di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat rampung, pencairan kini dapat direalisasikan kepada seluruh desa penerima.

Sebelumnya, keterlambatan ini sempat menjadi sorotan para perangkat desa dan memunculkan rencana aksi penyampaian aspirasi. Namun dengan adanya pencairan ini, diharapkan situasi kembali kondusif dan roda pemerintahan desa dapat berjalan normal.

Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dan percepatan layanan administrasi keuangan daerah, khususnya yang menyangkut hak perangkat desa dan operasional pemerintahan desa.

Pencairan ADD dan Siltap ini menjadi langkah nyata dalam memastikan stabilitas pelayanan publik di tingkat desa tetap terjaga. ***(sumber akun FB : kang Bubun Bunyamin)

Read More

Polisi Bongkar Sindikat Tambang Emas Ilegal di Bogor, Empat Tersangka Diamankan

kabarciepat.com || BOGOR – Aparat kepolisian berhasil mengungkap praktik tambang emas ilegal yang beroperasi di kawasan Bukit Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Kamis, 30/4/2026

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para pelaku diketahui memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas tambang ilegal, mulai dari penyediaan material batuan, proses pengolahan, hingga distribusi emas hasil tambang.

“Para tersangka menjalankan aktivitas secara terorganisir, dari hulu hingga hilir, termasuk pengolahan menjadi emas batangan dengan kadar mencapai 24 karat,” ungkap pihak kepolisian dalam keterangannya.

Dari hasil penyelidikan, sindikat ini diketahui mampu memproduksi sekitar 2 hingga 2,5 kilogram emas setiap bulan. Nilai keuntungan yang diperoleh pun tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp5 miliar per bulan.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Wirdhanto Hadicaksono, menyebutkan bahwa pihaknya masih terus mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual lain di balik jaringan tersebut. Aktivitas tambang ilegal ini diduga telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak tahun 2005.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka terancam hukuman penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal. Upaya pemberantasan ini dinilai penting guna menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kekayaan sumber daya alam negara. ***Idris

Read More

SINERGITAS POLDA BALI DAN IKAPPI BALI JAGA STABILITAS EKONOMI PASCA PENYESUAIAN BBM

kabarciepat.com || BALI – Upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pokok pasca penyesuaian harga BBM terus diperkuat melalui sinergitas antara Polda Bali dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Bali. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di tengah dinamika ekonomi masyarakat.

Kegiatan yang melibatkan unsur kepolisian, perwakilan pedagang pasar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, khususnya terhadap distribusi dan harga bahan pokok di pasaran.

Dalam forum tersebut, Ketua IKAPPI Provinsi Bali, Sudadi Murtado, menegaskan komitmen para pedagang pasar untuk tetap menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui digitalisasi pasar tradisional.

“Digitalisasi menjadi kunci agar pedagang pasar dan pelaku UMKM di Bali dapat bertahan sekaligus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka bisa menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing,” ujar Sudadi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa IKAPPI Bali secara aktif mendorong para pedagang untuk mulai memanfaatkan platform digital, baik dalam pemasaran maupun transaksi, guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Sementara itu, pihak Polda Bali menegaskan dukungannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam mengawal distribusi bahan pokok agar tetap lancar dan tidak terjadi penimbunan atau lonjakan harga yang tidak wajar.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah, sehingga masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara aparat keamanan dan pelaku ekonomi rakyat mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Bali. ***Dika

Read More

Bupati Bandung Barat Sidak MPP, Tindaklanjuti Keluhan Warga Soal Akta Kelahiran

kabarciepat.com || Bandung Barat – Keluhan warga terkait sulitnya mengurus akta kelahiran berujung pada inspeksi mendadak (sidak) oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas viralnya keluhan seorang warga asal Kecamatan Rongga di media sosial. Warga tersebut mengaku mengalami kesulitan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anaknya.

Dalam sidak tersebut, Bupati Jeje tidak hanya meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga menghadirkan warga yang bersangkutan, Siti, untuk mendengarkan kronologi kejadian secara langsung.

Siti menjelaskan bahwa dirinya datang ke MPP pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, setelah menunggu cukup lama, ia justru mendapatkan informasi bahwa layanan telah ditutup.

“Harapan saya pupus, setelah menunggu lama ternyata layanan sudah tutup,” ungkapnya.

Peristiwa tersebut memicu sorotan publik dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Jeje menegaskan bahwa pelayanan publik harus berjalan optimal dan tidak boleh mempersulit masyarakat.

Langkah sidak ini diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat agar meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam hal administrasi kependudukan. ***Red

Read More

PIM Audiensi dengan Kabid SD Disdikpora, Soroti Dana BOS hingga Program MBG

kabarciepat.com || CIANJUR — Organisasi Pergerakan Indonesia Maju (PIM) menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Riki Muhamad Ramdan, SP., MM. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta. Kamis, 30/4/2026

Dalam pertemuan tersebut, PIM menyampaikan sejumlah pertanyaan dan sorotan penting terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran, di antaranya:

Pertama, terkait dasar instruksi pembekuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD. PIM mempertanyakan landasan kebijakan tersebut, mengingat dana BOS untuk PKBM tidak mengalami pembekuan.

Kedua, mengenai dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada PKBM yang dinilai sudah lama menjadi isu di masyarakat, namun hingga kini belum ada tindakan tegas seperti penutupan maupun pelaporan. PIM juga menyinggung adanya PKBM dalam radius dekat kantor Disdikpora, seperti di wilayah Mande dan Gading Asri, yang dinilai perlu dilakukan uji petik.

Ketiga, terkait dana hibah dari Kementerian Pendidikan untuk revitalisasi pembangunan. PIM mempertanyakan peran Disdikpora dalam proses tersebut, mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan, hingga pengawasan dan pemeriksaan bangunan.

Keempat, mengenai audit dari BPKP yang dinilai tidak dilakukan secara menyeluruh. PIM menyoroti bahwa pemeriksaan hanya dilakukan pada beberapa sekolah tertentu dengan jumlah siswa relatif sedikit, sehingga menimbulkan dugaan tidak merata.

Kelima, PIM juga menyoroti peran Disdikpora dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut PIM, karena siswa berada di bawah naungan Disdikpora, maka pengawasan terhadap kualitas menu, kesesuaian harga, hingga distribusi makanan di sekolah seharusnya dilakukan secara ketat dan berkala. Namun, mereka menilai masih terdapat indikasi pembiaran dalam pelaksanaannya.

Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta, menyayangkan bahwa audiensi tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Disdikpora serta pejabat terkait lainnya seperti Kabid PKBM dan PAUD, sehingga jawaban yang diberikan dinilai belum signifikan, jelas, dan akurat.

“Atas dasar itu, kami meminta penjadwalan ulang audiensi dengan menghadirkan pejabat yang berwenang sesuai bidangnya agar penjelasan yang diberikan lebih komprehensif dan sesuai porsinya,” ujar Tirta.

PIM berharap permohonan penjadwalan ulang tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat surat permohonan audiensi telah disampaikan sejak jauh hari sebelumnya. ***Surya Saputra/tim

Read More