Jakarta, KabarCiepat.com – Baru dua hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sudah menggelar konferensi pers dan mengumumkan perombakan besar-besaran. Di Kantor BGN, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026, ia memaparkan sembilan langkah strategis yang akan mengubah cara kerja program Makan Bergizi Gratis dari akar-akarnya. Pesannya tegas sejak awal: anggaran harus lebih efisien, tetapi tidak boleh satu pun penerima manfaat yang berkurang.
Konteksnya penting untuk dipahami. Anggaran BGN untuk program MBG tahun 2026 sudah lebih dulu dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah. Namun Nanik tidak berhenti di situ. "Kami concern, hal pertama adalah untuk efisiensi. Meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya.
Lantas apa saja yang akan berubah? Pertama, refocusing penerima manfaat: BGN akan menata ulang sasaran program secara presisi, memprioritaskan kelompok yang disebut 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta anak sekolah hingga usia sembilan tahun atau jenjang SD. Hasilnya sudah mulai terasa: setelah BGN mengeluarkan peringatan keras bahwa SPPG yang tidak melayani kelompok 3B akan ditangguhkan, dalam dua minggu saja jumlah penerima 3B melonjak hingga 22 juta orang.
Kedua, moratorium dapur baru: pendaftaran dan pembangunan SPPG baru dihentikan sementara. Alasannya jelas, dari sekitar 27.000 dapur yang kini beroperasi, sebagian besar masih menumpuk di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah terpencil justru belum terjangkau. Ketiga, pembenahan dapur yang sudah berdiri: BGN akan melakukan evaluasi ketat terhadap keamanan pangan, fasilitas, dan kompetensi sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar akan langsung ditangguhkan.
Keempat, fokus ke wilayah 3T: untuk menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, BGN tidak akan membangun gedung dapur baru berbiaya besar. Inilah alasan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dilibatkan, karena wilayah 3T butuh pendekatan teritorial yang khusus. Kelima, pemetaan kebutuhan dapur bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: BGN akan menghitung jumlah dapur ideal per daerah berdasarkan data riil jumlah siswa dan kapasitas layanan, agar tidak ada fasilitas yang mubazir.
Keenam, pembiayaan alternatif di luar APBN: MBG tidak lagi bergantung penuh pada uang negara. CSR BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta akan dibuka sebagai sumber pendanaan tambahan. Ketujuh, optimalisasi fasilitas yang sudah ada: pelaksana MBG tidak diwajibkan membangun dapur baru jika kantin sekolah atau dapur umum setempat bisa dimanfaatkan. Kedelapan, koordinasi lintas lembaga untuk pemetaan wilayah dan kapasitas layanan. Kesembilan, pergeseran orientasi dari kuantitas ke kualitas: target mengejar 82 juta penerima bukan lagi prioritas utama. Yang lebih penting adalah memastikan dampak gizi yang nyata di kelompok yang paling membutuhkan. Langkah ini sudah dilaporkan kepada Presiden. ***Red/ Yudi Farell
Source: Berbagai Sumber
0 comments:
Posting Komentar