Cianjur, KabarCiepat.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Selasa, 9/6/2026
Predikat WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cianjur. Mulai dari dinas, badan, hingga kantor daerah memiliki peran masing-masing dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.
Pada bidang ekonomi dan pembangunan, perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan berperan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha masyarakat.
Sementara itu, pada bidang sosial dan kesejahteraan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga instansi pemberdayaan perempuan bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan masyarakat.
Adapun perangkat pendukung seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat memiliki peran strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan sistem keuangan daerah, serta pengawasan internal guna memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.
Menanggapi capaian tersebut, Ketua Front BodyGuard Independent (FBI) DPC Kabupaten Cianjur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Cianjur beserta seluruh SKPD yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Cianjur kembali meraih predikat WTP. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi masyarakat Cianjur," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Akuntabilitas keuangan harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Saya selaku Ketua Ormas FBI sebagai kontrol sosial berharap seluruh SKPD terus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan karya dan layanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat," tegasnya.
Di balik pencapaian tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa hal yang dinilai sudah berjalan baik antara lain sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin terstandarisasi, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta semakin luasnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh SKPD, di antaranya percepatan penyaluran program dan bantuan kepada masyarakat, peningkatan kesesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan, penguatan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta peningkatan pengawasan pascapembangunan agar hasil pekerjaan dapat terpelihara dan berfungsi secara optimal.
Dengan raihan WTP ketujuh kalinya ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. ***Red
0 comments:
Posting Komentar