Bandung Barat, kabarciepat.com — Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu telah diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini mulai berlaku tahun 2026 secara bertahap, dengan tahapan resmi yang ditetapkan langsung oleh KemenPAN-RB. Instansi daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan formasi sesuai kebutuhan, sementara keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

‎Ketua Umum Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menyampaikan sanggahan terkait mekanisme ini. Menurutnya, muncul pertanyaan besar: sanggupkah pemerintah daerah Bandung Barat mengajukan formasi penuh waktu ke pusat? Pasalnya, berdasarkan data Dapodik per 30 Januari 2025, jumlah guru yang pensiun di tahun 2025 mencapai 361 orang, dan di tahun 2026 diperkirakan 328 orang. Jika diambil rata-rata 300 guru per tahun sejak 2021, maka total guru yang purna bakti hingga 2026 mencapai sekitar 1.500 orang.

‎“Jika pemerintah daerah tidak segera mengusulkan formasi ke pusat, maka kekosongan guru akan semakin terasa. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan berpengaruh pada anggaran daerah? Karena bagaimanapun, pengangkatan PPPK penuh waktu bukan hanya soal formasi, tetapi juga menyangkut pembiayaan yang harus disiapkan,” ujar Riki.

‎Ia menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu di Bandung Barat dilakukan dalam dua tahap, sehingga perlu kejelasan prioritas. “Apakah pemerintah daerah akan mendahulukan guru senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, ataukah mengikuti mekanisme evaluasi kinerja yang bisa saja lebih menguntungkan generasi muda? Jika tidak ada kebijakan yang berpihak, guru honorer senior bisa tersisihkan,” tegasnya

‎Analisa Singkat Dampak Anggaran

‎- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):  

‎  - Menanggung gaji pokok PPPK penuh waktu melalui transfer ke daerah.  

‎  - Memberikan jaminan agar pengangkatan tidak sepenuhnya membebani fiskal daerah.  

‎- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):  

‎  - Menanggung tunjangan kinerja, operasional pendidikan, dan kebutuhan administratif.  

‎  - Jika formasi penuh waktu diajukan dalam jumlah besar, APBD berpotensi mengalami tekanan, terutama pada pos belanja pegawai dan pendidikan.  

‎- Implikasi bagi Bandung Barat:  

‎  - Dengan 1.500 guru purna bakti, kebutuhan formasi baru sangat besar.  

‎  - Pemerintah daerah harus berhitung cermat agar usulan formasi ke pusat tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal di APBD.  

‎  - Koordinasi intensif dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar dukungan APBN tetap optimal dan beban APBD terkendali.

‎FGTK KBB menekankan bahwa pemerintah daerah Bandung Barat harus segera menyusun strategi yang jelas, termasuk komunikasi intensif dengan KemenPAN-RB. Selain memastikan kebutuhan formasi terpenuhi, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan implikasi anggaran agar tidak terjadi ketimpangan antara guru senior dan guru baru. Dengan demikian, transisi kebijakan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dapat berjalan adil, seimbang, dan sesuai kebutuhan pendidikan di daerah.***Red

Read More

Kondisi ASN dan Non-ASN Bandung Barat: Urgensi Pengangkatan PPPK Penuh Waktu ‎

‎Bandung Barat, kabarciepat.com — Data Dapodik per 30 Januari 2025 menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh Non-ASN. Dari total 10.162 personel di jenjang SD, SMP, TK, dan SKB, sebanyak 4.532 di antaranya adalah tenaga Non-ASN, terdiri dari 3.242 guru honor sekolah dan 1.290 tenaga honor sekolah.

‎Sementara itu, jumlah ASN yang tercatat adalah 5.630 orang, terdiri dari 3.075 PNS dan 2.555 PPPK. Di jenjang SD saja, terdapat 2.826 guru honor dan 939 tenaga honor, menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengangkatan PPPK penuh waktu sangat mendesak, terutama untuk menggantikan guru yang telah purna bakti. 1/2/2026

‎Ketua Umum Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data pensiun guru dari Dapodik, tercatat 361 guru pensiun di tahun 2025 dan diperkirakan 328 guru akan pensiun di tahun 2026. Jika diambil rata-rata 300 guru per tahun sejak 2021, maka total guru yang purna bakti hingga 2026 mencapai sekitar 1.500 orang.

‎“Ini bukan angka kecil. Jika tidak segera direspons dengan pengangkatan PPPK penuh waktu, maka kekosongan tenaga pendidik akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Bandung Barat,” ujar Riki.

‎Tantangan dan Implikasi Anggaran

‎Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, dengan pelaksanaan bertahap mulai tahun 2026. Tahapan resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara instansi daerah hanya dapat mengusulkan formasi sesuai kebutuhan.

‎Namun, pengajuan formasi ini tidak lepas dari tantangan anggaran. 

‎- APBN menanggung gaji pokok PPPK penuh waktu melalui transfer ke daerah. 

‎- APBD tetap menanggung tunjangan kinerja, operasional pendidikan, dan kebutuhan administratif. 

‎Dengan jumlah guru purna bakti yang tinggi dan dominasi tenaga Non-ASN, pemerintah daerah Bandung Barat harus berhitung cermat agar usulan formasi ke pusat tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Koordinasi intensif dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar dukungan APBN tetap optimal dan beban APBD terkendali.

‎FGTK KBB mendesak agar pemerintah daerah segera menyusun strategi pengusulan formasi PPPK penuh waktu yang berpihak pada guru honorer senior, sekaligus membuka ruang bagi generasi baru. “Kami tidak ingin ada ketimpangan. Yang sudah puluhan tahun mengabdi harus dihargai, dan yang baru mengabdi harus diberi ruang. Keseimbangan ini adalah kunci keberlanjutan pendidikan di Bandung Barat,” tutup Riki.

Read More

Umroh Plus Beijing: Sahara Grup dan PT Nida Utama Sejahtera Berangkatkan 29 Jamaah

Soreang, KABARCIEPAT.COM – PT Nida Utama Sejahtera bersama Sahara Grup melepas keberangkatan 29 jamaah untuk melaksanakan ibadah Umroh Plus Beijing. Rombongan berangkat dari Masjid Al-Fathu, Soreang dengan penuh semangat dan doa agar perjalanan ibadah berjalan lancar, khusyuk, serta membawa keberkahan bagi seluruh peserta.  

Keberangkatan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan rencana kembali ke tanah air pada 9 Februari 2026. Program ini menjadi pengalaman istimewa karena selain menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, jamaah juga akan mendapatkan kesempatan berkunjung ke Beijing sebagai bagian dari perjalanan.  

Saat dihubungi melalui chat WhatsApp oleh awak media pada Jumat, 30 Januari 2026, Hj. Hety Nurhayati, selaku pemilik travel Sahara Grup, menyampaikan:  

"Dengan biaya Rp 26.500.000, jamaah dapat menunaikan ibadah umroh sekaligus menikmati perjalanan ke Beijing. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman berharga yang memperkuat iman dan mempererat silaturahmi."  

Keberangkatan ini sekaligus menegaskan komitmen PT Nida Utama Sejahtera dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah, dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan nilai spiritual dalam setiap perjalanan.  ***Red

Read More

‎Dugaan Pembiaran Penjualan Obat Keras Golongan G Tanpa Resep Dokter di Rajeg, Warga Resah

‎Kabupaten Tangerang, Banten KABARCIEPAT.COM  — Dugaan adanya pembiaran terhadap penjualan obat-obatan keras golongan G tanpa resep dokter mencuat di wilayah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penjualan bebas tersebut diduga terjadi di sepanjang Jalan Tanjakan Rajeg dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

‎Obat-obatan keras yang diperjual belikan secara bebas tersebut di antaranya jenis tramadol, trihexyphenidyl (trihek), dan eximer. Warga menilai peredaran obat-obatan tersebut sangat membahayakan, khususnya bagi kalangan remaja, karena kerap disalahgunakan dan menimbulkan efek ketergantungan.

‎“Sudah lama kami resah. Obat-obatan keras itu bisa dibeli dengan mudah tanpa resep dokter. Tak jarang anak-anak muda yang mengonsumsinya,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, 27/1/2026

‎Berdasarkan informasi dan keluhan warga tersebut, awak media kemudian melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dimaksud. Saat di lapangan, awak media mencoba membeli beberapa butir obat jenis tramadol. Hasilnya, obat keras tersebut benar-benar dapat dibeli dengan bebas tanpa diminta resep dokter atau identitas apa pun.28/1/2026

‎Penjual dengan mudah menyerahkan obat-obatan keras tersebut tanpa rasa khawatir, seolah aktivitas tersebut sudah menjadi hal biasa. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan, bahkan adanya pembiaran dari pihak-pihak terkait terhadap peredaran obat keras ilegal di wilayah tersebut.

‎Warga berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait, seperti kepolisian dan Dinas Kesehatan, segera turun tangan untuk melakukan penertiban dan penindakan tegas. Mereka khawatir jika dibiarkan, peredaran obat keras tanpa pengawasan ini dapat merusak generasi muda dan memicu gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

‎Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak kepolisian dan instansi terkait untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait dugaan peredaran bebas obat keras golongan C di Kecamatan Rajeg tersebut. Team Investasi/Red

‎

Read More

‎Peredaran Obat Keras Golongan G Tanpa Resep Dokter Marak di Kabupaten Subang, Warga Resah

 

‎Subang, KABARCIEPAT.COM  — Peredaran obat-obatan keras golongan G seperti Tramadol, Hexymer, Trihexyphenidyl, dan Double Y yang dijual tanpa resep dokter kembali menjadi sorotan masyarakat dan publik di Kabupaten Subang. Praktik ilegal ini diduga melibatkan sejumlah toko, kios, hingga sistem cash on delivery (COD) yang masing-masing disebut memiliki bos serta koordinator lapangan berbeda.

‎Berdasarkan hasil penelusuran tim media investigasi, ditemukan sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran obat keras tanpa prosedur resmi. Beberapa lokasi tersebut di antaranya berada di:

‎Jalan Raya Subang–Sariater Km 10, Parung, Kabupaten Subang

‎Jalan Raya Cinangsi–Karanganyar, Kecamatan Subang, tepatnya di sekitar 

‎kawasan pabrik Taekwang

‎Jalan Otto Iskandardinata, Karanganyar, Kecamatan Subang

‎Dari hasil pemantauan di lapangan pada Kamis, 27 Desember 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, tim media mendapati sejumlah kios yang beroperasi dengan modus sebagai warung kelontong. 

‎Namun, di balik aktivitas tersebut, kios-kios tersebut diduga menjual obat keras golongan G tanpa izin dan tanpa melibatkan tenaga medis atau resep dokter.

‎Sejumlah warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku resah dengan maraknya peredaran obat-obatan tersebut. Mereka menilai praktik ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda, karena obat-obatan keras tersebut berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan dampak kesehatan serius.

‎“Penjualannya terang-terangan, bahkan ada yang sistem COD. Ini sangat meresahkan masyarakat,” ujar salah satu warga.

‎Tim media juga menemukan bahwa sebagian penjual diduga merupakan pendatang, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait identitas maupun jaringan yang mengendalikan peredaran obat-obatan tersebut.

‎Atas temuan ini, tim media berencana menjadikan hasil investigasi sebagai bahan pemberitaan sekaligus aduan resmi kepada aparat penegak hukum, agar dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Masyarakat berharap dengan adanya pemberitaan ini, aparat terkait seperti Polres Subang, Dinas Kesehatan, dan BPOM dapat segera turun tangan untuk melakukan razia serta penegakan hukum, demi melindungi keselamatan masyarakat dan memutus mata rantai peredaran obat keras ilegal di wilayah Kabupaten Subang. Time investigasi/red

Read More

DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Barat Tunjukkan Kepedulian untuk Korban Longsor Cisarua

 

Bandung Barat, KABARCIEPAT.COM — Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Barat turut serta dalam aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Rabu, 28/1/2026

Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Barat, Hj. Metty Triantika, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata solidaritas dan empati terhadap saudara-saudara yang sedang mengalami musibah. “Kami hadir untuk meringankan beban para korban dan mendukung proses pemulihan pascabencana. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan semangat baru bagi mereka,” ujar Metty.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok seperti air mineral, beras, perlengkapan dapur, dan logistik lainnya. Penyaluran dilakukan bersama relawan dan tim lapangan yang telah berkoordinasi dengan pihak terkait di lokasi terdampak.

Rudy Praja, yang turut mendampingi dalam penyaluran bantuan, menambahkan bahwa kedatangan tim DPD Pengajian Al-Hidayah disambut hangat oleh para petugas posko dan masyarakat setempat. “Kami diterima dengan baik, penuh kehangatan dan rasa syukur. Ini menjadi bukti bahwa solidaritas dan kepedulian sosial sangat berarti di tengah situasi sulit seperti ini,” ungkap Rudy.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si, yang turut mendorong sinergi antara organisasi keagamaan dan partai politik dalam aksi kemanusiaan.

DPD Pengajian Al-Hidayah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam misi sosial dan kemanusiaan. Kepedulian terhadap sesama menjadi nilai utama yang terus dijaga dan diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi nyata.***rik

Read More

BNPB Apresiasi Operasi SAR Tanah Longsor di Pasirlangu, Cisarua

Bandung Barat, KABARCIEPAT.COM — Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih terus dilakukan di lokasi terdampak tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga hari ini, Rabu (28/1), tim SAR terus bekerja keras mengevakuasi korban dan mengatasi dampak bencana.

Pada kunjungan kerja keduanya ke lokasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan apresiasi atas kinerja tim SAR yang telah menunjukkan capaian signifikan sejak hari pertama. “Operasi SAR telah berhasil menemukan 53 korban, 35 di antaranya telah teridentifikasi oleh tim DVI,” ujar Suharyanto. Rabu, 28/1/2026

BNPB juga memastikan bahwa ahli waris dari korban yang telah teridentifikasi telah menerima santunan dari Kementerian Sosial. Selain itu, BNPB mendukung operasi SAR dengan melakukan modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan yang dapat membahayakan personel di lapangan akibat kondisi tanah yang labil.

Suharyanto menambahkan, pencarian dan evakuasi dilanjutkan saat cuaca cerah dengan bantuan alat berat dan anjing pelacak. Masa tanggap darurat ditargetkan selesai dalam dua minggu dan tidak akan diperpanjang. “Kami berharap situasi pascabencana segera pulih dan terkendali,” tegasnya.

Terkait pemulihan, BNPB bersama pemerintah daerah telah mendata sebanyak 48 rumah mengalami kerusakan berat atau hancur. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap rumah-rumah yang terancam dan perlu direlokasi. BNPB meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan relokasi dan akan memberikan bantuan dana tunggu hunian bagi keluarga terdampak yang saat ini tinggal bersama kerabat. Bantuan tersebut akan disalurkan mulai Januari hingga Maret 2026.

Kunjungan Kepala BNPB juga bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Bantuan dari berbagai pihak telah diterima dan sangat membantu masyarakat korban longsor. ***Red

Read More