Kondisi ASN dan Non-ASN Bandung Barat: Urgensi Pengangkatan PPPK Penuh Waktu ‎

‎Bandung Barat, kabarciepat.com — Data Dapodik per 30 Januari 2025 menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh Non-ASN. Dari total 10.162 personel di jenjang SD, SMP, TK, dan SKB, sebanyak 4.532 di antaranya adalah tenaga Non-ASN, terdiri dari 3.242 guru honor sekolah dan 1.290 tenaga honor sekolah.

‎Sementara itu, jumlah ASN yang tercatat adalah 5.630 orang, terdiri dari 3.075 PNS dan 2.555 PPPK. Di jenjang SD saja, terdapat 2.826 guru honor dan 939 tenaga honor, menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengangkatan PPPK penuh waktu sangat mendesak, terutama untuk menggantikan guru yang telah purna bakti. 1/2/2026

‎Ketua Umum Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data pensiun guru dari Dapodik, tercatat 361 guru pensiun di tahun 2025 dan diperkirakan 328 guru akan pensiun di tahun 2026. Jika diambil rata-rata 300 guru per tahun sejak 2021, maka total guru yang purna bakti hingga 2026 mencapai sekitar 1.500 orang.

‎“Ini bukan angka kecil. Jika tidak segera direspons dengan pengangkatan PPPK penuh waktu, maka kekosongan tenaga pendidik akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Bandung Barat,” ujar Riki.

‎Tantangan dan Implikasi Anggaran

‎Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, dengan pelaksanaan bertahap mulai tahun 2026. Tahapan resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara instansi daerah hanya dapat mengusulkan formasi sesuai kebutuhan.

‎Namun, pengajuan formasi ini tidak lepas dari tantangan anggaran. 

‎- APBN menanggung gaji pokok PPPK penuh waktu melalui transfer ke daerah. 

‎- APBD tetap menanggung tunjangan kinerja, operasional pendidikan, dan kebutuhan administratif. 

‎Dengan jumlah guru purna bakti yang tinggi dan dominasi tenaga Non-ASN, pemerintah daerah Bandung Barat harus berhitung cermat agar usulan formasi ke pusat tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Koordinasi intensif dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan menjadi kunci agar dukungan APBN tetap optimal dan beban APBD terkendali.

‎FGTK KBB mendesak agar pemerintah daerah segera menyusun strategi pengusulan formasi PPPK penuh waktu yang berpihak pada guru honorer senior, sekaligus membuka ruang bagi generasi baru. “Kami tidak ingin ada ketimpangan. Yang sudah puluhan tahun mengabdi harus dihargai, dan yang baru mengabdi harus diberi ruang. Keseimbangan ini adalah kunci keberlanjutan pendidikan di Bandung Barat,” tutup Riki.