DPP GTKN Batalkan Aksi 7 September 2026, Perjuangan PPPK Paruh Waktu Mulai Temukan Titik Terang

KabarCiepat.com || JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Tenaga Kependidikan Nasional (DPP GTKN) secara resmi membatalkan rencana aksi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah DPP GTKN menerima kabar dan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pimpinan DPR RI terkait perkembangan perjuangan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

DPP GTKN menilai perkembangan komunikasi tersebut menjadi sinyal positif bahwa aspirasi para guru dan tenaga kependidikan mulai mendapatkan perhatian serta membuka jalan menuju penyelesaian.

“Alhamdulillah, perjuangan menemukan titik terang. Setelah kita mendapatkan kabar dan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara bersama Pimpinan DPR RI terkait kenaikan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, maka DPP GTKN menyatakan aksi 7 September 2026 resmi dibatalkan,” demikian sikap resmi DPP GTKN.

Meski aksi dibatalkan, DPP GTKN menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti perjuangan telah berakhir. Sebaliknya, organisasi akan terus mengawal proses penyelesaian agar aspirasi PPPK Paruh Waktu benar-benar menghasilkan kepastian status dan masa depan yang jelas.

DPP GTKN juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTKN, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai elemen yang selama ini tetap berada dalam satu barisan perjuangan.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota GTKN, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen yang telah berdiri dalam satu barisan,” tegas DPP GTKN.

Tendik Akan Diperjuangkan

Selain memperjuangkan status PPPK Paruh Waktu, DPP GTKN memberikan perhatian khusus terhadap nasib tenaga kependidikan (tendik).

DPP GTKN menyatakan akan segera membangun komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memperjuangkan hak dan kepastian bagi tenaga kependidikan.

Menurut DPP GTKN, perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada guru. Tenaga kependidikan juga harus mendapatkan hak dan kepastian yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk teman-teman tenaga tendik, DPP GTKN akan segera membangun komunikasi dan memperjuangkan kepada Kemendikdasmen agar mendapatkan hak dan kepastian yang setara seperti guru,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya aksi 7 September, DPP GTKN kini mengarahkan perjuangan pada pengawalan kebijakan, komunikasi kelembagaan, dan memastikan janji penyelesaian benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu.

Perjuangan belum selesai. Aksi boleh dibatalkan, tetapi pengawalan harus terus berjalan sampai ada kepastian. ***Red

Read More

Sidang Perdana Gugatan Pedagang Alun-Alun Cibeber: Kuasa Bupati Belum Lengkap, Gubernur Jabar Belum Terwakili

KabarCiepat.com || CIANJUR — Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan para pedagang Alun-Alun Cibeber di Pengadilan Negeri Cianjur, Selasa (18/8/2026), belum menyentuh pokok perkara.

Persidangan justru mengemuka pada persoalan kesiapan dan kelengkapan keterwakilan hukum para Tergugat.

Para pedagang selaku Penggugat hadir melalui kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC). Sementara dari pihak Tergugat, keterwakilan hukum belum sepenuhnya lengkap.

Untuk Bupati Cianjur selaku Tergugat I, Tim Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cianjur hadir dalam persidangan. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, surat kuasa untuk mewakili Bupati Cianjur disebut belum diberikan atau belum lengkap.

Kondisi berbeda terjadi pada Tergugat II, Kepala Desa Cihaur. Pihak desa hadir melalui kuasa hukum dari Bagian Hukum Pemkab Cianjur, yakni Yudi dan Ivan. Surat kuasa untuk Tergugat II disebut telah lengkap.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat III belum hadir dan belum diwakili kuasa hukum dalam persidangan perdana tersebut.

Kuasa hukum yang hadir menjelaskan bahwa koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan. Namun, surat kuasa dari Gubernur Jawa Barat kepada pihak yang akan mewakilinya disebut masih dalam proses penyelesaian.

Belum Masuk Pokok Gugatan

Kuasa Hukum Penggugat dari LBHC, Unang Margana, S.H., M.H., menegaskan bahwa sidang perdana belum membahas substansi gugatan.

«“Persidangan hari ini masih pada tahap awal, berkaitan dengan kedudukan dan kelengkapan para pihak. Belum masuk pada pokok perkara maupun pembuktian.”»

Menurut Unang, persoalan kelengkapan keterwakilan para pihak merupakan bagian penting sebelum perkara berlanjut ke tahapan pemeriksaan berikutnya.

LBHC menyatakan tidak ingin mendahului proses hukum. Seluruh dalil dalam gugatan nantinya akan diuji melalui mekanisme persidangan, termasuk jawaban para Tergugat, pemeriksaan bukti, serta tahapan hukum lainnya.

«“Prinsipnya kami siap mengikuti seluruh tahapan persidangan. Kami menyerahkan proses ini kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Unang.»

Pedagang Kecewa: Berharap Semua Pihak Hadir

Ketua Ikatan Pedagang Alun-Alun Cibeber (IPAC), Dony Arifin, mengaku kecewa dengan kondisi sidang perdana tersebut.

Menurutnya, para pedagang berharap seluruh pihak yang digugat dapat hadir atau setidaknya memiliki keterwakilan hukum yang lengkap sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih jelas.

Dony juga menyoroti belum hadirnya Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat secara langsung dalam persidangan.

Meski demikian, para pedagang menegaskan tetap akan menempuh seluruh proses hukum yang tersedia.

«“Kami berharap keadilan seadil-adilnya,” kata Dony.»

Bagi para pedagang, gugatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur pengadilan.

LBHC Ingatkan: Sidang Perdana Bukan Penentu Menang-Kalah

LBHC juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau salah hanya berdasarkan jalannya sidang perdana.

Unang menegaskan, perkara PMH harus dibuktikan melalui proses persidangan.

«“Kami tidak ingin mendahului proses. Apa yang menjadi dalil Penggugat akan kami buktikan dalam persidangan. Begitu juga para Tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban dan bukti-bukti mereka.”»

Dengan demikian, substansi gugatan, bantahan para Tergugat, serta bukti dari masing-masing pihak masih menunggu pemeriksaan Majelis Hakim pada tahapan berikutnya.

Kuasa Hukum Kades Belum Beri Keterangan

Usai persidangan, upaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Kepala Desa Cihaur telah dilakukan.

Namun hingga berita ini disusun, pihak kuasa hukum belum memberikan keterangan mengenai jalannya persidangan maupun sikap hukum terhadap gugatan tersebut.

Hak setiap pihak untuk memberikan keterangan pada waktu yang dianggap tepat tetap dihormati.

Bola Kini di Majelis Hakim

Perkara gugatan pedagang Alun-Alun Cibeber kini masih berada pada tahap awal.

Belum ada pemeriksaan terhadap pokok dalil gugatan maupun pembuktian. Kelengkapan keterwakilan para pihak menjadi salah satu bagian yang harus diselesaikan sebelum perkara bergerak lebih jauh.

Di sisi Penggugat, LBHC menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian persidangan.

Sementara para Tergugat memiliki ruang hukum untuk menyampaikan jawaban, bantahan, serta bukti-bukti dalam persidangan.

Dengan belum lengkapnya keterwakilan sejumlah Tergugat pada sidang perdana, perhatian kini tertuju pada persidangan berikutnya: apakah seluruh pihak telah siap secara hukum dan kapan perkara ini benar-benar masuk ke pemeriksaan pokok gugatan.

Perkara tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur. ***Jhd

Read More

Kericuhan Karnaval HUT RI di Cicalengka, Camat dan Kapolsek Terluka Saat Melerai Massa

CICALENGKA — Kericuhan terjadi dalam rangkaian karnaval atau arak-arakan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Raya Cicalengka, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Senin (17/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan Camat Cicalengka Cucu Hidayat dan Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat mengalami luka-luka saat berupaya melerai dan menenangkan massa yang terlibat keributan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kericuhan bermula ketika petugas memberikan arahan kepada peserta karnaval dari Desa Tenjolaya yang dinilai berjalan tidak tertib. Arahan tersebut diduga tidak diterima dengan baik oleh sejumlah peserta sehingga situasi kemudian memanas.

Sejumlah peserta yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras kemudian disebut melakukan perlawanan terhadap petugas dan terlibat aksi kekerasan.

Dalam upaya meredam situasi, Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat turun langsung ke lokasi untuk melerai massa. Namun, ia justru terkena pukulan hingga mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah.

Camat Cicalengka Cucu Hidayat yang turut berupaya menenangkan situasi juga menjadi korban. Ia dilaporkan terkena pukulan dan tendangan saat berada di tengah kerumunan.

Peristiwa tersebut kemudian terekam dalam video dan menyebar luas di berbagai platform media sosial. Rekaman detik-detik kericuhan tersebut dengan cepat menjadi perhatian masyarakat.

Kericuhan dalam kegiatan perayaan HUT RI itu menjadi perhatian serius, mengingat kegiatan karnaval seharusnya menjadi momentum kebersamaan dan kegembiraan masyarakat dalam memperingati kemerdekaan.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai langkah penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Catatan: Informasi mengenai dugaan pengaruh minuman keras dan keterlibatan pihak tertentu masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak berwenang.

Read More

PAC PP Rancasari Ikuti Upacara HUT RI ke-81, Tegaskan Organisasi Harus Jadi Teladan

KabarCiepat.com || BANDUNG — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Rancasari, Kota Bandung, mengerahkan jajaran anggotanya untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PAC PP Rancasari untuk menanamkan semangat kebangsaan sekaligus mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketua PAC PP Rancasari, Rahmat Hendarlan, menekankan bahwa semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, seluruh anggota harus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Hukum (Polhukam) PAC PP Rancasari, Asep Solihin, SH, mengingatkan agar keberadaan organisasi tidak digunakan sekadar untuk menunjukkan kekuatan atau gagah-gagahan.

“Organisasi harus dipakai untuk menjaga kedaulatan. Jangan digunakan untuk gagah-gagahan. Sebagai organisasi yang dianggap senior, Pemuda Pancasila harus mampu menjadi suri tauladan bagi rekan-rekan seperjuangan,” ujarnya.

Ia menilai momentum HUT RI ke-81 merupakan kesempatan untuk kembali memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Hendarlan juga menyampaikan sebuah refleksi berjudul “Jangan Teriak Merdeka, Malu Kita...”. Tulisan tersebut mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan secara lebih kritis, bukan hanya sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa untuk berdiri mandiri, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, mengelola kekayaan alam sendiri, serta membangun kehidupan sosial yang bermartabat.

Refleksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi bangsa, mulai dari persoalan utang, kesejahteraan pekerja migran, pengelolaan sumber daya alam, kemiskinan dan pengangguran, persoalan moral generasi muda, hingga korupsi dan ketergantungan terhadap produk impor.

Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan dan diisi dengan kerja nyata.

“Jangan sampai kemerdekaan hanya menjadi slogan. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian semangat yang disampaikan jajaran PAC PP Rancasari.

Melalui keikutsertaan dalam upacara HUT RI ke-81 tersebut, PAC PP Rancasari berharap seluruh kader semakin memahami makna kemerdekaan dan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga persatuan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ***Red

Read More

Malam Resepsi HUT RI ke-81 Desa Kertamukti Haurwangi Berlangsung Meriah

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR — Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia melalui Malam Resepsi Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan Kantor Pemerintahan Desa Kertamukti tersebut dihadiri masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) beserta jajaran aparat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta masyarakat dari desa tetangga.

Malam resepsi ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaannya merupakan hasil kerja sama Pemerintah Desa Kertamukti, Karang Taruna Desa Kertamukti, dan Coklat Kita.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT RI tahun ini. Selain upacara kenegaraan, kegiatan diisi dengan pertandingan sepak bola antarlembaga tingkat desa, bakti sosial berupa pembagian 10 kursi untuk setiap RW, bazar UMKM warga desa, serta hiburan seni dan budaya.

Penampilan seni jaipong yang dibawakan anak-anak berbakat warga Desa Kertamukti turut menjadi perhatian dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan musik dangdut yang menghibur warga hingga malam hari.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Desa Kertamukti, Cepy Agustina, menyampaikan bahwa malam resepsi tersebut bukan sekadar kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dirasakan masyarakat.

“Melalui malam resepsi ini, kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus mengekspresikan kegembiraan bersama seluruh masyarakat Desa Kertamukti,” ujar Cepy.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, khususnya kepada Coklat Kita yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan masyarakat sekaligus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat.

Malam resepsi tersebut pun berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, menjadikan peringatan HUT RI ke-81 di Desa Kertamukti sebagai momentum mempererat silaturahmi, persatuan, dan kebersamaan warga. ***KHE

Read More

Penurunan Bendera Merah Putih HUT RI ke-81 Kecamatan Haurwangi Penuh Sukacita dan Khidmat

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR — Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, mulai pukul 16.00 WIB. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Camat Haurwangi Yadi Supriadi, A.Md., S.E.

Upacara penurunan bendera diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan lembaga yang berada di lingkungan Kecamatan Haurwangi. Peserta berasal dari delapan desa, UPTD/lembaga, LSM dan organisasi kemasyarakatan, PGRI PC Haurwangi, serta perwakilan satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK.

Suasana semakin khidmat ketika petugas Paskibra melaksanakan prosesi penurunan Bendera Merah Putih. Pasukan pengibar bendera tersebut merupakan gabungan siswa-siswi dari SMKN 1 Haurwangi, SMP-SMK NHP, dan SMA Putra.

Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan lancar. Para peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh semangat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus wujud rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum HUT RI ke-81 ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Haurwangi.

Dengan semangat kemerdekaan, pelaksanaan upacara penurunan Bendera Merah Putih di Kecamatan Haurwangi diharapkan semakin memperkuat persatuan dan gotong royong masyarakat dalam membangun wilayah serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Cianjur. ***KHE

Read More

Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI Tingkat Kecamatan Haurwangi Berlangsung Khidmat, Tertib, dan Sukses

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CIANJUR – Pemerintah Kecamatan Haurwangi menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia tingkat kecamatan pada Senin, 17 Agustus 2026. Berpusat di Lapangan Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, rangkaian acara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dan berjalan dengan aman, tertib, serta lancar.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Camat Haurwangi, para Kepala Desa beserta perangkat se-Kecamatan Haurwangi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kemeriahan acara semakin terasa dengan dilaksanakannya aksi defile dari masing-masing desa yang melibatkan sekitar 100 peserta per perwakilan.

Turut hadir meramaikan peringatan tersebut unsur Kepala UPTD, perwakilan lembaga BUMN/BUMD, pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kecamatan Haurwangi.

Dalam amanatnya, Camat Haurwangi, Yadi Supriyadi, A.Md., S.E., menyampaikan harapannya agar pelaksanaan peringatan tahun ini benar-benar mencerminkan tema besar nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan pentingnya menjaga serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

"Seluruh jajaran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi melaksaanakan program-program kegiatan yang diamanatkan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten—terutama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Rasa kebersamaan ini harus terus kita pelihara demi terciptanya kondusivitas wilayah serta mencegah segala bentuk perpecahan," pungkas Yadi Supriyadi.

Rangkaian acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama seluruh unsur Forkopimcam serta tokoh masyarakat Kecamatan Haurwangi.***jhd

Read More