Proyek TPT di Bandung Barat Disorot, Papan Informasi Tak Terlihat dan Pondasi Dipertanyakan.....?

BANDUNG BARAT, KabarCiepat.com — Pelaksanaan salah satu proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan warga.

Proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan bukan hanya dari sisi keterbukaan informasi publik, tetapi juga menyangkut teknis pekerjaan, khususnya konstruksi pondasi yang dinilai warga perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pantauan tim wartawan pada Sabtu (15/8/2026), aktivitas pembangunan TPT telah berlangsung. Namun, di lokasi pekerjaan tidak terlihat papan informasi proyek yang setidaknya memuat nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara semestinya dapat diketahui dan diawasi oleh publik.

«“Ini kan proyek dari Dinas PUTR dan menggunakan uang APBD. Seharusnya ada papan informasi supaya masyarakat tahu berapa anggarannya dan siapa yang mengerjakan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pekerjaannya tanpa tahu informasi proyeknya,” ujar seorang warga.»

Bukan Sekadar Plang, Konstruksi Pondasi Ikut Dipertanyakan

Sorotan warga tidak berhenti pada persoalan papan informasi. Kondisi teknis pekerjaan TPT juga menjadi perhatian.

Warga menilai kedalaman galian pondasi yang terlihat di lokasi perlu diperiksa kembali, terutama karena bangunan tersebut berada pada area tebing yang dinilai memiliki potensi longsor ketika curah hujan tinggi.

Masyarakat meminta pihak terkait tidak sekadar melihat progres pekerjaan secara kasat mata, tetapi memastikan setiap tahapan konstruksi benar-benar sesuai dengan gambar teknis, spesifikasi, RAB, dan ketentuan kontrak.

«“Kami bukan ingin menghambat pembangunan. Justru kami ingin pekerjaan ini benar-benar kuat dan bermanfaat. Kalau pondasinya tidak sesuai kebutuhan kondisi tanah, kami khawatir ketika hujan deras bisa bermasalah. Jangan sampai uang APBD sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya tidak bertahan lama,” ungkap warga lainnya.»

Persoalan ini menjadi penting karena TPT memiliki fungsi vital dalam menahan tekanan tanah dan mengurangi risiko longsor. Karena itu, kualitas pondasi tidak semestinya hanya dinilai dari tampilan akhir, tetapi harus dipastikan melalui kesesuaian spesifikasi teknis dan kondisi lapangan.

Transparansi Proyek Dipertanyakan

Ketiadaan papan informasi juga menjadi pertanyaan tersendiri. Dalam proyek yang menggunakan anggaran publik, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan penting mengenai hak masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

Namun demikian, soal kewajiban teknis pemasangan papan informasi pada proyek tertentu juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan pengadaan dan dokumen kontrak yang berlaku. Karena itu, Dinas PUTR KBB dan pihak pelaksana perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Dinas PUTR KBB Diminta Turun ke Lapangan

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait tidak terlihatnya papan informasi proyek maupun pertanyaan warga mengenai konstruksi pondasi.

Warga berharap Dinas PUTR KBB segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, RAB, serta standar keselamatan konstruksi.

Publik juga menunggu kejelasan mengenai berapa nilai anggaran proyek, siapa pelaksana pekerjaan, sumber pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, serta dasar teknis pembangunan TPT tersebut.

Sebab, ketika uang rakyat digunakan untuk membangun infrastruktur, maka transparansi dan kualitas pekerjaan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. ***(Tim/Red KabarCiepat.com)

Read More

Pemerintah Desa Jati Salurkan Insentif RT/RW Jelang HUT RI ke-81

KabarCiepat.com || CIANJUR — Pemerintah Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, menyalurkan insentif bagi para Ketua RT dan RW se-Desa Jati. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Jati, Minggu (16/8/2026), sekitar pukul 13.00 WIB.

Penyaluran insentif dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jati, Tedi Mulyadi, dan diikuti sebanyak 32 Ketua RT serta 11 Ketua RW dari seluruh wilayah Desa Jati.

Pemberian insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah desa terhadap peran dan pengabdian para Ketua RT dan RW yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam membantu pelayanan pemerintahan serta menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Keberadaan RT dan RW dinilai memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, pendataan warga, penyampaian informasi pemerintahan, hingga membantu menjaga ketertiban dan kebersamaan di lingkungan.

Momentum pembagian insentif kali ini terasa semakin istimewa karena dilaksanakan sehari menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah seorang Ketua RT yang menerima insentif menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Jati. Menurutnya, waktu penyaluran kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan momentum menjelang perayaan 17 Agustus.

«“Kami sangat berterima kasih atas pembagian insentif ini. Momennya sangat pas karena besok bertepatan dengan Agustusan. Jadi, kami punya bekal untuk jajan anak-anak kami,” ujarnya.»

Menurutnya, insentif tersebut bukan hanya memiliki nilai secara finansial, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap para pengurus RT dan RW yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, kegiatan penyaluran insentif berlangsung dengan tertib dan lancar. Para penerima mengikuti proses pembagian hingga selesai dalam suasana kekeluargaan.

Pemerintah Desa Jati diharapkan terus memperkuat sinergi dengan para Ketua RT dan RW agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Di sisi lain, dukungan terhadap para pengurus lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang dekat dengan masyarakat.

Dengan disalurkannya insentif tersebut, para Ketua RT dan RW di Desa Jati diharapkan semakin termotivasi untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya, sekaligus turut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama masyarakat. ***Jhd 

Read More

Gaji Guru Layak Dinilai Jadi Kunci Pendidikan Berkualitas, DPR Soroti Keberpihakan Anggaran Negara

KabarCiepat.com || JAKARTA — Upaya membangun pendidikan berkualitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengganti kurikulum, meluncurkan berbagai program, atau menetapkan target pembelajaran yang tinggi. Keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar pendidikan, termasuk kesejahteraan guru, dinilai menjadi salah satu fondasi penting yang harus diperkuat.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pentingnya memastikan guru memperoleh penghasilan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menurut Bonnie, kualitas pendidikan harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi, tetapi juga memastikan lingkungan sekolah, fasilitas pendidikan, ketersediaan buku hingga kenyamanan siswa benar-benar diperhatikan.

«“Guru harus layak gajinya, fasilitas bangunan sekolahnya harus layak. Siswanya juga harus nyaman.”»

Bonnie menilai persoalan pendidikan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Karena itu, diperlukan keberpihakan nyata dari negara agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih serius dan berkelanjutan.

«“Ada banyak sekali persoalan pendidikan saat ini. Tapi menurut saya, semakin rumit dan kompleksitas yang tinggi ini paling tidak kalau ada keberpihakan dari negara.”»

Anggaran Pendidikan Jadi Fondasi

Menurut Bonnie, pembicaraan mengenai peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan anggaran. Berbagai kebutuhan pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat diwujudkan secara nyata.

Ia menegaskan, pendidikan berkualitas harus tercermin dari kondisi guru yang sejahtera, bangunan sekolah yang layak, fasilitas pembelajaran yang tersedia, serta siswa yang dapat belajar dalam suasana nyaman.

«“Kualitas pendidikan itu artinya apa? Guru harus layak gajinya, fasilitas bangunan sekolahnya harus layak. Siswanya juga harus nyaman. Ini semua awalnya butuh apa? Ya anggaran.”»

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada guru. Guru memang menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembelajaran, namun kualitas kerja mereka juga sangat berkaitan dengan dukungan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Sekolah membutuhkan ruang belajar yang layak. Perpustakaan membutuhkan koleksi buku yang memadai. Siswa membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sementara guru membutuhkan kesejahteraan dan dukungan profesional agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

Jangan Hanya Menuntut Guru

Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi perhatian karena di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, guru juga menghadapi kebutuhan hidup dan beban kerja yang harus diperhitungkan.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Jika negara ingin mendorong guru meningkatkan kualitas pembelajaran, maka dukungan terhadap guru juga harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Kesejahteraan bukan sekadar persoalan pendapatan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap profesi yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Pendidikan berkualitas pada akhirnya membutuhkan ekosistem yang kuat. Guru yang sejahtera, sekolah yang layak, fasilitas yang memadai, anggaran yang cukup, serta siswa yang nyaman belajar harus berjalan bersama.

Sorotan dari Komisi X DPR RI tersebut kembali membuka ruang diskusi mengenai arah kebijakan pendidikan nasional: sejauh mana negara benar-benar memberikan keberpihakan terhadap guru dan kebutuhan dasar sekolah?

Sebab, ketika pendidikan ingin menghasilkan generasi yang berkualitas, maka fondasinya pun harus dibangun dengan kualitas yang memadai—termasuk memastikan guru mendapatkan kesejahteraan yang layak. ***Red

Read More

Semangat Kemerdekaan Tumbuh dari Generasi Muda, Paskibra MA YI Rajamandala Dikukuhkan

BANDUNG BARAT — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Salah satu bentuk nyata keterlibatan tersebut terlihat melalui pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Desa Rajamandala Kulon Tahun 2026. Para pelajar terpilih diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan di tingkat desa.

Pengukuhan menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibra. Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih, tetapi juga ditanamkan nilai disiplin, kekompakan, tanggung jawab serta jiwa patriotisme.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh khidmat. Para anggota Paskibra yang berasal dari siswa-siswi terpilih, di antaranya MA YI Rajamandala, tampak mengikuti prosesi dengan serius dan penuh semangat.

Di tingkat pemerintahan desa, kegiatan tersebut mendapat dukungan langsung dari Kepala Desa Rajamandala Kulon, Alit, yang memimpin prosesi pengukuhan.

Kehadiran kepala desa dalam pengukuhan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap pembinaan generasi muda sekaligus dukungan terhadap suksesnya rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Bagi para pelajar yang dipercaya menjadi Paskibra, amanah tersebut bukan sekadar tugas seremonial. Mereka membawa kehormatan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sekaligus menjadi representasi semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Semangat kemerdekaan pun tidak berhenti pada upacara, tetapi diwujudkan melalui sikap disiplin, kebersamaan, tanggung jawab dan pengabdian di lingkungan masing-masing.

Dengan dikukuhkannya Paskibra Desa Rajamandala Kulon Tahun 2026, para anggota kini siap menjalankan amanah pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat Merah Putih bukan sekadar dikibarkan di tiang bendera, tetapi harus tumbuh dalam karakter dan tindakan generasi penerus bangsa.

Read More

Forkopincam Sindangkerta Hadiri Pengukuhan Paskibra, Camat Pimpin Langsung

KabarCiepat.com || SINDANGKERTA, BANDUNG BARAT — Persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Sindangkerta terus dimatangkan. Salah satunya melalui pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang berlangsung khidmat dan penuh semangat.

Pengukuhan Paskibra tersebut dipimpin langsung oleh Camat Sindangkerta Agus Achmad Setiawan, S.E., S.IP., M.M. Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Sindangkerta, termasuk Kapolsek Sindangkerta AKP Sholehuddin, S.E., serta unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pendamping dan pihak terkait lainnya.

Prosesi pengukuhan menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibra yang akan mengemban tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibra telah menjalani berbagai tahapan latihan. Selain mengasah kemampuan baris-berbaris, latihan tersebut bertujuan membentuk kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta kesiapan mental para anggota.

Camat Sindangkerta Agus Achmad Setiawan memberikan perhatian terhadap kesiapan para anggota Paskibra. Menurutnya, pengukuhan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab, disiplin dan semangat nasionalisme.

Sementara itu, Kapolsek Sindangkerta AKP Sholehuddin, S.E. menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibra yang telah mengikuti rangkaian latihan hingga tahap pengukuhan.

Ia menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibra merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, terlebih mereka akan menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI.

«“Semoga pada saat pelaksanaan nanti semuanya berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Tetap jaga kesehatan, kekompakan dan disiplin dalam menjalankan tugas,” ujar AKP Sholehuddin.»

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pengibaran bendera tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga membutuhkan kekompakan seluruh anggota serta dukungan dari berbagai pihak.

Kehadiran Forkopincam Sindangkerta dalam kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah kecamatan, kepolisian dan unsur masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah Sindangkerta.

Para anggota Paskibra diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan penampilan terbaik saat mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Lebih dari sekadar menjalankan tugas dalam barisan upacara, pengalaman menjadi Paskibra diharapkan mampu membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kebangsaan serta menghargai perjuangan para pahlawan.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan seluruh unsur Forkopincam serta masyarakat, pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Sindangkerta diharapkan dapat berlangsung tertib, khidmat dan lancar. ***Red/KabarCiepat.com

Read More

32 Anggota Paskibra Kecamatan Haurwangi Dikukuhkan, Siap Jalankan Tugas pada HUT RI ke-81

KabarCiepat.com || HAURWANGI, CJR — Sebanyak 32 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kecamatan Haurwangi resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, bertempat di Lapangan Sekolah Nurul Hidayah Pasundan (NHP), Kecamatan Haurwangi. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Camat Haurwangi, Yadi Supriyadi, A.Md., S.E., yang sekaligus bertindak sebagai pembina upacara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Kapolsek dan Danramil Haurwangi, perwakilan UPTD/lembaga, para undangan, serta orang tua atau wali dari anggota Paskibra.

Sebanyak 32 anggota Paskibra yang dikukuhkan merupakan siswa gabungan dari SMKN 1 Haurwangi, SMK Nurul Hidayah Pasundan (NHP), serta sekolah lainnya di wilayah Kecamatan Haurwangi.

Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan ikrar Paskibra sebagai bentuk komitmen para anggota untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dilakukan penyematan atribut atau pin secara simbolis kepada perwakilan anggota Paskibra.

Dalam amanahnya, para anggota Paskibra ditekankan untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, serta nasionalisme selama menjalankan rangkaian tugas peringatan HUT RI ke-81.

Suasana semakin haru ketika acara ditutup dengan doa dan prosesi sungkeman anggota Paskibra kepada orang tua atau wali. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan keluarga selama proses pembinaan dan pelatihan.

Ucapan selamat kemudian disampaikan oleh unsur Forkopimcam, pihak sekolah, orang tua, serta 15 orang pelatih yang selama ini mendampingi para calon anggota Paskibra dalam menjalani proses persiapan.

Setelah prosesi pengukuhan, para anggota Paskibra selanjutnya memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan akhir. Mereka akan menjalani pembinaan dan pemantapan agar mampu melaksanakan tugas pengibaran Bendera Merah Putih pada puncak peringatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Haurwangi dengan disiplin, tertib dan penuh tanggung jawab.

Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum penting bagi generasi muda Haurwangi untuk menanamkan nilai patriotisme, kedisiplinan, persatuan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***K.H.E

Read More

Provider Bertambah dalam Satu Izin? Ketua RW 23 Pertanyakan Legalitas Tower

CIPTAHARJA, BANDUNG BARAT — Polemik pemanfaatan tower telekomunikasi di wilayah RW 23, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, semakin mengemuka. Ketua RW 23, A. Suparman Ure, mempertanyakan penambahan provider yang sebelumnya diketahui hanya XL, namun kini disebut telah bertambah menjadi Indosat.

Ure menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai penambahan perangkat atau pengguna tower. Yang harus dipastikan adalah apakah provider kedua tersebut telah tercantum dalam izin dan dokumen legalitas tower, atau justru menggunakan satu izin yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi satu provider.

“Awalnya yang saya tahu hanya satu provider, yaitu XL. Sekarang sudah bertambah menjadi dua, ada Indosat. Kok bisa terjadi? Kalau izinnya satu, apakah memang boleh digunakan dua provider?” ujar Ure.

Dugaan Pelanggaran Perizinan Perlu Diuji

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena apabila benar izin awal hanya mencantumkan satu provider, sementara dalam pelaksanaannya terdapat provider tambahan tanpa perubahan atau penyesuaian dokumen yang dipersyaratkan, maka kondisi tersebut patut diduga tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku dan perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, pelaku usaha wajib memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan perizinan yang dimiliki. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko saat ini berlaku dan telah mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.

Karena itu, persoalan yang perlu dibuka bukan hanya siapa provider yang menggunakan tower, tetapi juga apa yang tercantum dalam dokumen izin awal, apakah ada perubahan izin, dan apakah penambahan provider telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan.

Jika ternyata satu izin digunakan untuk dua provider tanpa dasar perubahan atau persetujuan yang semestinya, maka hal tersebut menjadi persoalan administrasi perizinan yang layak mendapat pemeriksaan.

Ketua RW Mengaku Merasa Dibohongi

Ure mengaku kecewa karena sebagai Ketua RW dirinya merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai perubahan tersebut.

Bahkan, ia mengaku merasa seperti dibohongi, karena informasi yang diketahuinya sejak awal berbeda dengan kondisi pemanfaatan tower saat ini.

“Saya sebagai Ketua RW merasa dibohongi. Awalnya satu provider, sekarang menjadi dua. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Masyarakat juga tidak punya pegangan,” katanya.

Menurut Ure, persoalan tersebut bukan berarti dirinya meminta keuntungan pribadi maupun semata-mata menuntut fasos dan fasum.

Yang dipertanyakan adalah komitmen pengelola terhadap lingkungan serta manfaat konkret yang diterima masyarakat dari keberadaan tower tersebut.

“Kalau dibilang masyarakat diuntungkan karena punya sinyal, menurut saya itu tidak cukup. Sebelum ada tower juga sinyal sudah ada,” tegasnya.

Kontrak Disebut Tinggal Dua Tahun

Ure menambahkan, masa kontrak pemanfaatan tower tersebut menurut informasi yang diterimanya tinggal sekitar dua tahun.

Kondisi itu membuatnya meminta agar persoalan legalitas dan perubahan pemanfaatan tower dibuka sejak sekarang, bukan baru dipersoalkan ketika masa kontrak berakhir dan muncul pembahasan perpanjangan.

“Jangan sampai nanti kontraknya habis, kemudian diperpanjang, sementara dari sekarang saja tidak jelas provider yang menggunakan tower dan dasar izinnya,” ujarnya.

Empat Hal yang Diminta Dibuka

Ure meminta pihak terkait memberikan penjelasan setidaknya mengenai empat hal:

1. Izin awal tower tersebut mencantumkan berapa provider?
2. Jika awalnya hanya XL, kapan dan atas dasar apa Indosat masuk?
3. Apakah terdapat perubahan, penyesuaian, atau persetujuan izin atas penambahan provider?
4. Apa bentuk komitmen dan kontribusi pengelola kepada masyarakat sekitar?

Menurutnya, keterbukaan dokumen dan penjelasan diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa satu izin dapat digunakan untuk kepentingan lebih dari satu provider tanpa penyesuaian administrasi yang semestinya.

Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2021 sendiri merupakan regulasi yang mengatur perubahan atas ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan tercatat berstatus berlaku. Karena itu, aspek sektoral telekomunikasi juga perlu diperiksa bersama dokumen perizinan tower yang sebenarnya.

Redaksi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran perizinan tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap dokumen izin dan keterangan instansi berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik/pengelola tower, XL, Indosat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan berdasarkan dokumen.

Read More