Pemkab Bandung Barat Cairkan ADD dan SILTAP untuk 164 Desa, Total Rp3,695 Miliar

kabarciepat.com || Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Siltap Perangkat Desa untuk 164 desa dengan total anggaran mencapai Rp3,695 miliar.

Kepastian ini disampaikan Kepala BKAD Bandung Barat, Heru Budi Purnomo, yang menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya bukan disebabkan faktor kesengajaan, melainkan adanya proses penyesuaian anggaran dalam sistem.

“Keterlambatan pencairan anggaran karena sedang pembahasan parsial. Perubahan anggaran di SIPD dilakukan secara otomatis sehingga proses penatausahaan ikut terhenti sementara,” jelasnya.

Menurutnya, setelah proses administrasi dan penyesuaian sistem di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat rampung, pencairan kini dapat direalisasikan kepada seluruh desa penerima.

Sebelumnya, keterlambatan ini sempat menjadi sorotan para perangkat desa dan memunculkan rencana aksi penyampaian aspirasi. Namun dengan adanya pencairan ini, diharapkan situasi kembali kondusif dan roda pemerintahan desa dapat berjalan normal.

Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dan percepatan layanan administrasi keuangan daerah, khususnya yang menyangkut hak perangkat desa dan operasional pemerintahan desa.

Pencairan ADD dan Siltap ini menjadi langkah nyata dalam memastikan stabilitas pelayanan publik di tingkat desa tetap terjaga. ***(sumber akun FB : kang Bubun Bunyamin)

Read More

Polisi Bongkar Sindikat Tambang Emas Ilegal di Bogor, Empat Tersangka Diamankan

kabarciepat.com || BOGOR – Aparat kepolisian berhasil mengungkap praktik tambang emas ilegal yang beroperasi di kawasan Bukit Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Kamis, 30/4/2026

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para pelaku diketahui memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas tambang ilegal, mulai dari penyediaan material batuan, proses pengolahan, hingga distribusi emas hasil tambang.

“Para tersangka menjalankan aktivitas secara terorganisir, dari hulu hingga hilir, termasuk pengolahan menjadi emas batangan dengan kadar mencapai 24 karat,” ungkap pihak kepolisian dalam keterangannya.

Dari hasil penyelidikan, sindikat ini diketahui mampu memproduksi sekitar 2 hingga 2,5 kilogram emas setiap bulan. Nilai keuntungan yang diperoleh pun tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp5 miliar per bulan.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Wirdhanto Hadicaksono, menyebutkan bahwa pihaknya masih terus mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual lain di balik jaringan tersebut. Aktivitas tambang ilegal ini diduga telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak tahun 2005.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka terancam hukuman penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal. Upaya pemberantasan ini dinilai penting guna menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kekayaan sumber daya alam negara. ***Idris

Read More

SINERGITAS POLDA BALI DAN IKAPPI BALI JAGA STABILITAS EKONOMI PASCA PENYESUAIAN BBM

kabarciepat.com || BALI – Upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pokok pasca penyesuaian harga BBM terus diperkuat melalui sinergitas antara Polda Bali dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Bali. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di tengah dinamika ekonomi masyarakat.

Kegiatan yang melibatkan unsur kepolisian, perwakilan pedagang pasar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, khususnya terhadap distribusi dan harga bahan pokok di pasaran.

Dalam forum tersebut, Ketua IKAPPI Provinsi Bali, Sudadi Murtado, menegaskan komitmen para pedagang pasar untuk tetap menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui digitalisasi pasar tradisional.

“Digitalisasi menjadi kunci agar pedagang pasar dan pelaku UMKM di Bali dapat bertahan sekaligus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka bisa menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing,” ujar Sudadi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa IKAPPI Bali secara aktif mendorong para pedagang untuk mulai memanfaatkan platform digital, baik dalam pemasaran maupun transaksi, guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Sementara itu, pihak Polda Bali menegaskan dukungannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam mengawal distribusi bahan pokok agar tetap lancar dan tidak terjadi penimbunan atau lonjakan harga yang tidak wajar.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah, sehingga masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara aparat keamanan dan pelaku ekonomi rakyat mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Bali. ***Dika

Read More

Bupati Bandung Barat Sidak MPP, Tindaklanjuti Keluhan Warga Soal Akta Kelahiran

kabarciepat.com || Bandung Barat – Keluhan warga terkait sulitnya mengurus akta kelahiran berujung pada inspeksi mendadak (sidak) oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai respons cepat atas viralnya keluhan seorang warga asal Kecamatan Rongga di media sosial. Warga tersebut mengaku mengalami kesulitan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anaknya.

Dalam sidak tersebut, Bupati Jeje tidak hanya meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga menghadirkan warga yang bersangkutan, Siti, untuk mendengarkan kronologi kejadian secara langsung.

Siti menjelaskan bahwa dirinya datang ke MPP pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, setelah menunggu cukup lama, ia justru mendapatkan informasi bahwa layanan telah ditutup.

“Harapan saya pupus, setelah menunggu lama ternyata layanan sudah tutup,” ungkapnya.

Peristiwa tersebut memicu sorotan publik dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Jeje menegaskan bahwa pelayanan publik harus berjalan optimal dan tidak boleh mempersulit masyarakat.

Langkah sidak ini diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat agar meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam hal administrasi kependudukan. ***Red

Read More

PIM Audiensi dengan Kabid SD Disdikpora, Soroti Dana BOS hingga Program MBG

kabarciepat.com || CIANJUR — Organisasi Pergerakan Indonesia Maju (PIM) menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Riki Muhamad Ramdan, SP., MM. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta. Kamis, 30/4/2026

Dalam pertemuan tersebut, PIM menyampaikan sejumlah pertanyaan dan sorotan penting terkait pengelolaan pendidikan dan anggaran, di antaranya:

Pertama, terkait dasar instruksi pembekuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD. PIM mempertanyakan landasan kebijakan tersebut, mengingat dana BOS untuk PKBM tidak mengalami pembekuan.

Kedua, mengenai dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada PKBM yang dinilai sudah lama menjadi isu di masyarakat, namun hingga kini belum ada tindakan tegas seperti penutupan maupun pelaporan. PIM juga menyinggung adanya PKBM dalam radius dekat kantor Disdikpora, seperti di wilayah Mande dan Gading Asri, yang dinilai perlu dilakukan uji petik.

Ketiga, terkait dana hibah dari Kementerian Pendidikan untuk revitalisasi pembangunan. PIM mempertanyakan peran Disdikpora dalam proses tersebut, mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan, hingga pengawasan dan pemeriksaan bangunan.

Keempat, mengenai audit dari BPKP yang dinilai tidak dilakukan secara menyeluruh. PIM menyoroti bahwa pemeriksaan hanya dilakukan pada beberapa sekolah tertentu dengan jumlah siswa relatif sedikit, sehingga menimbulkan dugaan tidak merata.

Kelima, PIM juga menyoroti peran Disdikpora dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut PIM, karena siswa berada di bawah naungan Disdikpora, maka pengawasan terhadap kualitas menu, kesesuaian harga, hingga distribusi makanan di sekolah seharusnya dilakukan secara ketat dan berkala. Namun, mereka menilai masih terdapat indikasi pembiaran dalam pelaksanaannya.

Ketua Umum PIM, Tirta Jaya Pragusta, menyayangkan bahwa audiensi tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Disdikpora serta pejabat terkait lainnya seperti Kabid PKBM dan PAUD, sehingga jawaban yang diberikan dinilai belum signifikan, jelas, dan akurat.

“Atas dasar itu, kami meminta penjadwalan ulang audiensi dengan menghadirkan pejabat yang berwenang sesuai bidangnya agar penjelasan yang diberikan lebih komprehensif dan sesuai porsinya,” ujar Tirta.

PIM berharap permohonan penjadwalan ulang tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat surat permohonan audiensi telah disampaikan sejak jauh hari sebelumnya. ***Surya Saputra/tim

Read More

Pulihkan Ekosistem Gunung Gede, Polda Jabar Padukan Teknologi Shooting Seeds dan Pelepasliaran Satwa

kabarciepat.com || BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan melalui aksi nyata pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar Rudi Setiawan dan melibatkan pengurus Bhayangkari Daerah Jawa Barat, sebagai respons atas kembali dibukanya jalur pendakian bagi masyarakat umum.

Langkah tersebut difokuskan pada pemulihan ekosistem yang mulai terdampak aktivitas manusia. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan teknik “Shooting Seeds” dalam proses penghijauan.

Kapolda Jabar menjelaskan, teknik ini memanfaatkan alat modifikasi menyerupai ketapel untuk melontarkan bibit tanaman endemik seperti saninten dan rotan ke area yang sulit dijangkau.

“Kami menyadari tantangan geografis di Gunung Gede sangat berat. Banyak titik kerusakan berada di lereng curam atau tepian jurang yang berisiko jika dilakukan penanaman manual. Dengan teknik Shooting Seeds, proses penyemaian tetap dapat berjalan efektif meski terkendala topografi,” ujar Rudi Setiawan, Kamis (30/4/2026).

Selain penghijauan, upaya pelestarian fauna juga menjadi perhatian. Polda Jabar turut melakukan pelepasliaran satwa dilindungi, di antaranya elang ular bido dan landak, guna menjaga keseimbangan ekosistem serta rantai makanan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Hendra Rochmawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi ekologis kawasan gunung sebagai paru-paru dunia sekaligus sarana edukasi bagi para pendaki.

Program ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi antara institusi kepolisian dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. ***Yudi farell 

Read More

Dapur SPPG 3 Sukasari Cilaku Disorot, Kadis Pangan Cianjur Minta Operasional Dihentikan Sementara

kabarciepat.com || CIANJUR – Setelah sebelumnya dikunjungi pihak kejaksaan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Sukasari, Kecamatan Cilaku, kembali disurvei oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, pada Kamis (30/04/2026).

Dalam kunjungannya, Firman Edi meninjau langsung kondisi dapur serta lokasi kolam warga yang terdampak dugaan rembesan limbah dari aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa dapur tersebut belum sepenuhnya siap beroperasi karena merupakan lokasi baru pengganti dapur sebelumnya di Kampung Nempel.

Kondisi fasilitas dapur dinilai belum optimal, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih bersifat konvensional, sehingga limbah dapur langsung dialirkan ke saluran air. Hal ini diduga menjadi penyebab pencemaran kolam warga hingga mengakibatkan kematian ikan secara massal serta menimbulkan bau tidak sedap.

Firman menegaskan, secara administratif dan infrastruktur, dapur tersebut belum memenuhi kelayakan operasional di lokasi baru. Ia pun mengimbau agar aktivitas dapur dihentikan sementara hingga seluruh perizinan dan sarana prasarana dinyatakan siap.

“Dapur ini sebenarnya sudah memiliki izin, namun saat masih beroperasi di lokasi lama di Kampung Nempel. Untuk perpindahan ke lokasi baru di Kampung Kurulung, seharusnya ada izin peralihan terlebih dahulu dari pihak berwenang. Karena administrasi dan infrastruktur belum optimal, kami menyarankan agar operasional dihentikan sementara,” ujar Firman.

Sementara itu, Kepala SPPG 3 Sukasari, Aulia Rahman, menjelaskan bahwa dapur sebelumnya berlokasi di Kampung Nempel dan melayani sekitar 3.002 siswa setiap hari sejak mulai beroperasi pada 13 Oktober 2025. Namun, dapur tersebut harus dipindahkan ke lokasi baru pada 31 Maret 2026 karena kendala dengan pemilik lahan sebelumnya.

Terkait persoalan limbah yang mencemari kolam warga, Aulia mengakui bahwa IPAL yang digunakan sebelumnya belum sesuai standar sehingga menyebabkan terjadinya rembesan.

“Iya, memang sebelumnya IPAL kami masih menggunakan sistem konvensional, sehingga terjadi kendala teknis yang berdampak pada kolam warga,” ungkap Aulia.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan mediasi dengan pemilik kolam dan pemerintah desa pada 17 April lalu, serta melakukan perbaikan dengan memasang IPAL baru yang diklaim telah memenuhi standar dan memiliki sertifikasi dari vendor resmi.

“Kami sudah melakukan perbaikan IPAL melalui vendor dengan teknisi profesional. Untuk operasional, kami masih akan berkoordinasi dengan pihak korwil dan korcab karena keputusan tidak bisa diambil sepihak,” jelasnya.

Aulia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan memanfaatkan waktu libur untuk mengoptimalkan seluruh fasilitas dapur sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pihak pusat.

“Kesempatan libur ini akan kami gunakan untuk memaksimalkan perbaikan agar ke depan operasional bisa berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. ***Yudi Farell

Read More