Kabarciepat.com || Jakarta - Nilai tukar rupiah kembali terperosok tajam hingga menyentuh Rp17.433 per Dolar AS—level yang menandai salah satu titik terburuk dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kondisi ini bukan sekadar gejolak pasar, melainkan sinyal keras atas rapuhnya fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan global dan minimnya respons strategis yang efektif. Selasa,5/5/2026
Pelemahan rupiah ini memicu efek domino yang nyata dan menyakitkan. Harga barang impor melonjak drastis, biaya produksi industri membengkak, dan inflasi semakin menekan daya beli masyarakat. Sektor energi berada di ambang tekanan berat akibat lonjakan biaya impor migas, yang berpotensi menyeret kenaikan harga BBM. Sementara itu, UMKM—yang selama ini digadang sebagai tulang punggung ekonomi—kian terjepit oleh biaya operasional yang tak terkendali dan pasar yang melemah.
Ketua BEM PTNU Se-Nusantara, Muhammad Ikhsanurrizqi, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi optimisme semu. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata kegagalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam pernyataannya, Ikhsanurrizqi menyampaikan:
“Anjloknya rupiah hingga Rp17.433 per dolar AS adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar dampak global, tetapi juga cerminan dari lemahnya ketahanan ekonomi kita dan lambannya respons kebijakan. Rakyat hari ini dipaksa menanggung beban yang seharusnya bisa diantisipasi.”
Ia menyoroti bahwa dampak paling nyata dirasakan oleh masyarakat kecil yang kini harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan yang semakin tidak terjangkau.
“Ketika rupiah melemah, yang pertama kali terpukul adalah rakyat kecil. Harga naik, penghasilan stagnan, dan negara seolah tidak hadir dengan solusi konkret. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata.”
Lebih jauh, Ikhsanurrizqi mendesak pemerintah untuk berhenti pada pendekatan reaktif dan segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) untuk menyelamatkan stabilitas ekonomi.
“Kami menuntut pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan normatif. Dibutuhkan langkah berani dan terukur—mulai dari penguatan cadangan devisa, pengendalian impor, hingga kebijakan yang benar-benar melindungi UMKM dan sektor riil. Jika tidak, kita sedang berjalan menuju krisis yang lebih dalam.”
BEM PTNU Se-Nusantara juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial.
“Ketimpangan akan semakin melebar, angka kemiskinan berpotensi meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa tergerus. Ini bukan hanya krisis ekonomi, tapi bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan.”
Dengan kondisi rupiah yang terus tertekan, publik kini menanti langkah nyata, bukan sekadar retorika. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang tegas dan berpihak, pelemahan ini berpotensi menjadi awal dari tekanan ekonomi yang lebih luas dan berkepanjangan. ***YF/Deden
