PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu, FGTK KBB: Data Kebutuhan Guru Sudah Siap

Bandung Barat, kabarciepat.com – Peluang perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu kini terbuka, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu apabila memenuhi kriteria seperti kinerja yang memuaskan, kebutuhan instansi, masa kerja minimal, serta adanya persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait. Sabtu, 28/3/2026

Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sekretariat Jenderal telah mengeluarkan surat edaran terkait penyusunan rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN secara nasional.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan data rinci terkait kebutuhan formasi, khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik).

Riki menjelaskan, FGTK KBB telah mengantongi data by name by address mengenai jumlah guru yang telah purna bakti sejak tahun 2021 hingga Februari 2026. Data tersebut mencakup jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Selain itu, data serupa juga tersedia untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), mulai dari wali kelas hingga guru bidang studi.

“Mengenai standar kompetensi jabatan, saya kira sudah cukup terpenuhi. Rekan-rekan guru rata-rata sudah berpendidikan minimal S1, sedangkan tenaga administrasi ada yang lulusan SMA, D3, hingga S1. Bahkan mereka sudah mengabdi cukup lama, mulai dari belasan hingga puluhan tahun sebagai honorer sebelum menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Riki.

Ia juga menegaskan bahwa apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan organisasi, maka aspek efisiensi dan efektivitas unit kerja di masing-masing instansi akan menjadi pertimbangan penting agar tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya persyaratan tersebut sebagai dasar dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Riki berharap implementasi kebijakan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Tentunya kami berharap kebijakan ini benar-benar memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan memberikan keadilan bagi para guru serta tenaga kependidikan,” tutupnya. ***Gheni

Read More

12 Rumah di Cipanas Hangus Terbakar, Kerugian Capai Rp 2,5 Miliar

Cianjur, kabarciepat.com – Musibah kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kampung Pasekon RT 03/RW 17, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu pagi (28/03/2026).

Sebanyak 12 rumah warga dilaporkan ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain karena mayoritas rumah berada berdekatan serta didominasi material mudah terbakar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas elpiji di salah satu rumah warga. Percikan api kemudian memicu ledakan kecil yang langsung menyambar bagian bangunan lainnya.

Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun, besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil maksimal.

Petugas pemadam kebakaran yang datang beberapa saat kemudian berjibaku memadamkan api selama beberapa jam hingga akhirnya api berhasil dikendalikan dan tidak merambat lebih luas.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, sejumlah warga mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai sekitar Rp 2,5 miliar.

Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, warga terdampak terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dan membutuhkan bantuan.

Pemerintah setempat mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh kebocoran gas dan instalasi listrik yang tidak aman.***riki

Read More

Heboh! Isu Pemecatan PPPK Mencuat di Daerah, Dampak Tekanan Anggaran

Jawa barat, KBB. Kabarciepat.com – Isu rencana pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai mencuat di sejumlah pemerintah daerah (pemda). Wacana ini muncul seiring dengan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, sehingga memaksa pemda mencari cara untuk menekan beban belanja pegawai.

Sejumlah pemda dilaporkan mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran gaji PPPK secara penuh akibat tekanan fiskal. Kondisi tersebut mendorong munculnya opsi efisiensi, termasuk pengurangan tenaga PPPK sebagai langkah penyesuaian anggaran.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga PPPK, khususnya bagi mereka yang baru diangkat atau masih sangat bergantung pada kebijakan daerah. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara luas, dikhawatirkan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Meski demikian, penting untuk diluruskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait pemecatan PPPK. Isu yang berkembang lebih merupakan dinamika di tingkat daerah sebagai dampak keterbatasan anggaran, bukan keputusan langsung dari kebijakan nasional.

Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang bijak agar efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas tenaga kerja maupun kualitas pelayanan publik.

Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menanggapi mencuatnya isu pemecatan PPPK di sejumlah daerah dengan penuh keprihatinan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pengurangan tenaga PPPK bukanlah solusi ideal dalam mengatasi persoalan keuangan daerah. Menurutnya, tenaga PPPK, khususnya di sektor pendidikan, memiliki peran vital dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

“Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, tentu akan berdampak besar terhadap dunia pendidikan, terutama kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Riki juga meminta pemerintah daerah untuk tidak mengambil langkah terburu-buru dan lebih mengedepankan solusi strategis tanpa merugikan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK.

Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk segera memberikan kepastian dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan PPPK di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai para tenaga PPPK yang sudah mengabdi justru menjadi korban dari persoalan anggaran. Harus ada perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka,” tegasnya.. ***Red

Read More

Polres Cimahi Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi atas Suksesnya Operasi Ketupat Lodaya 2026

Cimahi, kabarciepat.com – Kepolisian Resor (Polres) Cimahi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Hal ini disampaikan melalui publikasi resmi yang menampilkan Kapolres Cimahi beserta rangkaian kegiatan pengamanan selama arus mudik dan balik Lebaran. Kamis, 26/3/2026

Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra, S.H., S.I.K., M.H., mengapresiasi kerja keras seluruh personel Polri, TNI, serta instansi terkait yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama periode Hari Raya Idulfitri.

“Keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya 2026 tidak lepas dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada masyarakat Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Peran aktif masyarakat dinilai sangat membantu dalam menciptakan suasana mudik yang lancar, aman, dan nyaman.

Selama pelaksanaan operasi, berbagai upaya dilakukan aparat, mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur mudik, hingga pelayanan kepada para pemudik di sejumlah titik strategis. Berkat langkah tersebut, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti.

Polres Cimahi berharap sinergi dan kebersamaan ini dapat terus terjaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ke depannya. Momentum Lebaran tahun ini pun diharapkan semakin mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam mewujudkan slogan “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Tutupnya. ***Red

Read More

Memprihatinkan! Jembatan Rapuh di Sindangbarang Jadi Ancaman Nyata bagi Warga

Cianjur, kabarciepat.com – Kondisi jembatan penghubung di Kampung Cikananga, Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jembatan yang menjadi akses utama warga tersebut terlihat rusak parah. Beberapa papan kayu sudah lapuk, berlubang, bahkan nyaris ambruk, sehingga sangat berisiko bagi warga yang melintas, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat. Ia berharap adanya perhatian serius dari pemerintah di harap di tingkatan.

“Kami berharap kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi agar segera melakukan perbaikan. Jembatan ini sangat penting untuk aktivitas warga, terutama untuk menunjang perekonomian di kampung kami,” ujarnya.

Menurut warga, jembatan tersebut merupakan akses vital yang digunakan sehari-hari untuk kegiatan bekerja, bersekolah, hingga distribusi hasil pertanian. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas warga serta membahayakan keselamatan.

Warga pun mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan langkah konkret berupa pembangunan atau perbaikan jembatan secepatnya, demi kelancaran aktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Salman paris)

Read More

Truk Sampah Terguling di Cipatat, Akses Jalan Sempat Terganggu

Bandung Barat, kabarciepat.com – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Provinsi, Kampung Cibogo, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di dekat Masjid At-Taubah, pada hari ini. Kamis, 26/3/2026

Sebuah truk pengangkut sampah dilaporkan terguling di badan jalan hingga menyebabkan muatan sampah berserakan dan menutup sebagian akses jalan. Peristiwa tersebut sontak menarik perhatian warga sekitar yang langsung berdatangan ke lokasi untuk memberikan bantuan.

Dari pantauan di lokasi, truk terlihat terbalik di sisi jalan, sementara sampah yang diangkut tumpah hingga ke bahu jalan. Beberapa warga tampak berupaya membantu proses evakuasi, baik terhadap kendaraan maupun membersihkan sebagian material yang mengganggu arus lalu lintas.

Kecelakaan ini sempat menyebabkan arus kendaraan tersendat, terutama karena posisi truk yang melintang dan kondisi jalan yang relatif sempit serta menikung.

Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun dugaan sementara akibat kondisi jalan yang menurun dan kendaraan kehilangan kendali.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dan pihak terkait diharapkan segera melakukan penanganan agar arus lalu lintas kembali normal.

Tidak ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup signifikan.

Warga diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas di jalur tersebut, terutama bagi kendaraan berat, mengingat kondisi jalan yang rawan kecelakaan.***Red

Read More

Mafia Obat Keras Berkedok Toko Kosmetik Hantui kab. Subang, Bisnis Haram Tramadol dan Hexymer Merajalela

SUBANG, kabarciepat.com – Peredaran obat keras golongan G di wilayah Kampung Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, kian mengkhawatirkan. Praktik ilegal ini diduga dijalankan secara terorganisir dengan modus berkedok toko kosmetik hingga warung kelontong yang menyusup ke tengah permukiman warga.

Fenomena ini bahkan disebut warga sebagai kondisi darurat, mengingat sasaran utama peredaran obat keras tersebut adalah kalangan remaja, pelajar, hingga pekerja kasar yang rentan tergiur efek instan tanpa memahami risiko kesehatan yang mematikan.

Kedok Toko Kosmetik: Senyap namun Mematikan

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan pola distribusi yang rapi dan tertutup. Toko-toko yang diduga menjadi lokasi transaksi umumnya tidak memiliki identitas jelas, hanya menampilkan beberapa produk kosmetik sebagai kamuflase.

“Operasionalnya dari pagi sampai malam. Pembeli datang, transaksi cepat lewat celah pintu atau lubang kecil, lalu langsung pergi. Sangat terorganisir,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ancaman Hukum Berat

Peredaran obat keras tanpa izin bukanlah pelanggaran ringan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 435: Pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa standar keamanan dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Pasal 436: Praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun.

Dampak Serius bagi Generasi Muda

Secara medis, Tramadol merupakan obat pereda nyeri keras, sementara Hexymer digunakan untuk gangguan saraf—keduanya hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter.

Penyalahgunaan obat tersebut dapat menimbulkan dampak serius, antara lain:

Gangguan saraf dan halusinasi yang memicu perilaku agresif

Ketergantungan akut dan kerusakan otak permanen

Risiko gagal jantung hingga kematian akibat overdosis

Desakan Tindakan Tegas

Warga menilai, meskipun penertiban sempat dilakukan oleh aparat, praktik ini kerap kembali muncul di lokasi yang sama. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya lemahnya pengawasan hingga potensi keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Kesehatan untuk bertindak lebih tegas dan menyeluruh, tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan hingga ke aktor utama di balik bisnis ilegal tersebut.

“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar razia sesaat. Selamatkan generasi muda dari kehancuran akibat obat keras,” tegas salah satu tokoh pemuda setempat.

Jika tidak segera ditangani secara serius, peredaran obat golongan G ini dikhawatirkan akan semakin meluas dan merusak masa depan generasi muda di wilayah Subang dan sekitarnya.***Tim

Read More