Jakarta, KabarCiepat.com – Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, mendesak pemerintah melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus membuka evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai relevansi dan efektivitasnya mulai dipertanyakan publik.
Menurut Rifqi, pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan panggung politik untuk menutupi berbagai persoalan yang selama ini berkembang di lapangan. Publik berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata, bukan sekadar pergantian figur," ujar Rifqi dalam keterangannya.
BEM PTNU Se Nusantara menilai berbagai dugaan persoalan yang melibatkan jaringan SS dan DD beserta dapur-dapur yang terafiliasi harus diusut secara menyeluruh. Pengusutan tersebut tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat atau pernyataan normatif, melainkan harus mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga berbagai dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Rifqi, program yang lahir dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Program publik harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat sebagai penerima manfaat.
Selain menyoroti persoalan tata kelola, BEM PTNU Se Nusantara juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk pelaksanaannya saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena efektivitas dan relevansinya mulai dipertanyakan.
Rifqi menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau luasnya cakupan pelaksanaan. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
"Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka. Negara tidak boleh mempertahankan sebuah program hanya karena alasan politis, sementara efektivitasnya mulai dipertanyakan oleh masyarakat," tegasnya.
Menurut BEM PTNU Se Nusantara, persoalan gizi nasional merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan distribusi makanan secara terpusat. Akar persoalan gizi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan gizi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut memandang pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap skala prioritas penggunaan anggaran negara. Di tengah berbagai tantangan nasional seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, penguatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap program strategis harus mampu menunjukkan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Lebih lanjut, BEM PTNU Se Nusantara menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik. Dalam situasi ketika kepercayaan masyarakat mulai terkikis akibat berbagai persoalan yang muncul di lapangan, diperlukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan kalangan profesional.
"Lembaga independen diperlukan untuk melakukan investigasi, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam sistem itu sendiri," kata Rifqi.
BEM PTNU Se Nusantara juga mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi keberhasilan yang bertumpu pada pencitraan semata sementara berbagai persoalan substansial masih menjadi keluhan masyarakat.
"Jangan bohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan. Jangan menjual optimisme sementara persoalan di lapangan masih menumpuk. Program negara harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu melayani rakyat, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.
Menurut Rifqi, setiap upaya yang menghalangi pengungkapan fakta, melindungi pihak yang diduga terlibat penyimpangan, atau menggunakan kekuasaan demi mengamankan kepentingan kelompok tertentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan.
Atas dasar itu, BEM PTNU Se Nusantara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Mengusut secara menyeluruh jaringan SS dan DD beserta seluruh dapur yang terafiliasi dan diduga bermasalah.
2. Melaksanakan audit independen terhadap tata kelola program dan seluruh mitra yang terlibat.
3. Membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
4. Membuka hasil evaluasi dan investigasi kepada publik secara transparan.
5. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan kepentingan rakyat.
6. Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan unsur independen dan masyarakat sipil.
7. Menghentikan segala bentuk pencitraan politik yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Menutup pernyataannya, Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta semangat reformasi.
"Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi. Sebab program negara harus dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, bukan atas dasar kepentingan mempertahankan citra kekuasaan. Ketika pengawasan dilemahkan dan kritik dibungkam, saat itulah reformasi kehilangan maknanya," pungkasnya. ***Yudi Farell
