Pemerintah Minta Instansi Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2026, Batas Akhir 31 Maret

Bandung Barat, kabarciepat.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyampaikan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2026.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyusunan kebutuhan ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta sejumlah regulasi turunan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait manajemen ASN dan penataan organisasi.

KemenPANRB menegaskan bahwa setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang sesuai dengan tujuan organisasi serta mendukung program prioritas nasional.

Dalam penyusunan usulan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya:

Ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Prioritas pemenuhan ASN yang mendukung program nasional.

Penyesuaian dengan target kinerja masing-masing instansi sesuai peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan peta jabatan serta jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun pada tahun 2026.

Usulan kebutuhan ASN tersebut harus disampaikan melalui aplikasi e-Formasi yang dapat diakses melalui laman resmi KemenPANRB paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

KemenPANRB juga memberikan peringatan tegas bahwa instansi yang tidak menyampaikan usulan hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN pada tahun anggaran 2026.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Federasi Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, S.Pd.I, menyambut baik langkah pemerintah dalam merencanakan kebutuhan ASN secara terarah.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan benar-benar terpenuhi secara merata dan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, mengingat masih banyak sekolah yang kekurangan guru,” ujar Riki.

Ia juga menekankan agar proses pengusulan dilakukan secara transparan dan berbasis data riil, sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi ASN, khususnya di daerah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses perencanaan kebutuhan ASN dapat lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.***Beni

Read More

Komisi X DPR RI Minta PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu Diangkat Jadi PNS

Jakarta, kabarciepat.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, secara tegas meminta pemerintah untuk segera mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Politisi PKB yang akrab disapa Miq Ari itu menilai, kondisi PPPK paruh waktu di lapangan saat ini masih belum memiliki kejelasan status, sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka.

“Banyak yang gajinya bahkan lebih kecil dibanding sebelum berstatus PPPK paruh waktu. Karena itu, kami di Komisi X meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama KemenPAN-RB menyusun formula untuk mengangkat PPPK paruh waktu maupun penuh waktu menjadi PNS,” tegasnya, 

Miq Ari menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika sebagian pegawai di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diangkat menjadi PPPK. Namun, ia menekankan pentingnya keadilan bagi para guru yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu.

“Kalau pegawai SPPG dalam program MBG dijadikan PPPK, maka kami minta guru-guru PPPK paruh waktu juga harus langsung diangkat menjadi PNS. Itu sikap Komisi X,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan, yang dinilai tetap menjadi prioritas nasional. Hal ini tercermin dari berbagai program seperti pembangunan Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, hingga peningkatan insentif bagi guru.

“Silakan melakukan efisiensi, tetapi jangan sampai mengurangi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu amanat konstitusi, minimal 20 persen dari APBN,” tambahnya.

Menurut Miq Ari, pemerintah juga dinilai memiliki komitmen untuk merealisasikan pengangkatan PPPK menjadi PNS dengan menyesuaikan kemampuan anggaran negara. Ia menyebut, nantinya pengangkatan tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan pegawai di Badan Gizi Nasional (BGN) atau SPPG dalam program MBG.

“Prinsip keadilan dan pemerataan harus dijalankan. BGN tentu punya pertimbangan, dan kami juga punya alasan kuat kenapa PPPK paruh waktu harus segera diangkat menjadi PNS,” pungkasnya. ***Red

Read More

Mobil Tabrak Gudang SPPG di Jalan Gantar, Diduga Sopir Lalai

Indramayu, kabarciepat.com – Telah terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pada dini hari di Jalan Gantar, arah perbatasan Subang – Kabupaten Indramayu. Sebuah mobil berwarna putih dilaporkan menabrak bangunan gudang milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sabtu, 21/3/2026

Akibat kejadian tersebut, bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, bangunan gudang SPPG juga mengalami kerusakan pada bagian dinding dan pintu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, insiden ini diduga terjadi akibat kelalaian sopir dalam mengendarai kendaraan. Namun demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang.

Sejumlah warga tampak berkumpul di lokasi untuk melihat kejadian tersebut, sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diberi tanda pengaman untuk menghindari risiko lanjutan di jalan raya.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian materi diperkirakan cukup signifikan akibat kerusakan kendaraan dan bangunan.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan tetap fokus saat berkendara, terutama pada waktu dini hari yang rawan kecelakaan. ***Hamdan

Read More

Pemungut Koin Tertabrak Bus di Pantura, Meninggal Dunia

Pantura, kabarciepat.com – Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura pada dini hari yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Korban diketahui merupakan pemungut koin yang biasa beraktivitas di sekitar jalan tersebut. Jumat, 20/3/2026

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban tertabrak sebuah bus saat berada di badan jalan. Kerasnya benturan membuat korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dengan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi korban. Jenazah korban kemudian dibawa untuk penanganan lebih lanjut.

Aktivitas pemungutan koin yang kerap dilakukan warga di jalur Pantura memang berisiko tinggi, mengingat padatnya arus kendaraan, terutama pada malam hingga dini hari.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berbahaya di jalan raya yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak berwenang.***Hamdan

Read More

Bupati Cianjur Kunjungi Keluarga Korban Kekerasan di Cugenang, Tekankan Kepedulian terhadap Warga Rentan

Cianjur, kabarciepat.com – Bupati Cianjur mengunjungi keluarga almarhum MI (56), korban dugaan penganiayaan yang terjadi di Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keluarga korban yang tengah berduka.

Dalam kunjungannya, Bupati mengecek langsung kondisi keluarga almarhum sekaligus memberikan bantuan serta santunan kepada pihak keluarga. Ia juga menyempatkan diri bertemu dengan ibunda almarhum yang selama ini dirawat oleh MI.

Kepada wartawan, Bupati menyampaikan rasa keprihatinannya atas peristiwa tragis yang menimpa warga tersebut. Ia menekankan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

“Jangan sampai karena ketidakmampuan, karena kemiskinan, karena ketidakberdayaan, terjadi hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan melindungi masyarakat, terutama warga yang mengalami keterbatasan ekonomi dan sosial.

“Kita sebagai pemerintah punya tanggung jawab. Kita harus introspeksi diri, kita harus bekerja lebih ekstra lagi dan menjaga masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

“Kami mulai dari sekarang akan memerintahkan kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta instansi lainnya agar memiliki kepekaan terhadap warga yang memiliki kondisi ketidakmampuan dan kerentanan. Termasuk pihak kecamatan, desa, hingga RT dan RW untuk memperhatikan warganya,” katanya.

Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap warga rentan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Sebelumnya diberitakan, nasib tragis dialami MI (56), warga Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ia meninggal dunia pada Senin (2/3/2026), diduga akibat penganiayaan setelah dituduh mencuri dua buah labu siam.

Pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku berinisial UA (41). Saat ini, UA tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Mapolsek Cugenang.

Kapolsek Cugenang, Kompol Usep Nurdin, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula pada Sabtu sore (28/2/2026). Saat itu, pelaku memergoki korban sedang mengambil labu siam di kebun miliknya.

Diduga emosi, pelaku kemudian mengejar korban hingga ke depan rumahnya dan melakukan tindakan kekerasan.

“Kejadiannya pada Sabtu sore di depan rumah korban, dan pada Senin korban meninggal dunia,” ujar Usep.

Korban dilaporkan dipukul menggunakan tangan kosong serta ditendang berulang kali hingga mengalami luka serius.

“Korban mengalami luka lebam di bagian mata, kepala, dan leher, serta memar di bahu dan lengan. Hidung korban juga sempat berdarah dan korban mengalami muntah-muntah,” jelasnya.

Kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.***Red

Read More

Polisi Ungkap Pembunuhan Anak di Cipatat, Pelaku Ternyata Kakak Tiri Korban

Cimahi, kabarciepat.com – Aparat kepolisian dari Polsek Cipatat bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang anak berinisial AS (12) yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (3/3/2026).

Pelaku diketahui berinisial MZ (28), yang merupakan kakak tiri korban. Ia berhasil diamankan oleh tim gabungan kepolisian hanya beberapa jam setelah kejadian.

Kapolres Cimahi, Niko N Adiputra, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku melakukan aksi tersebut dengan cara mengambil satu buah golok dari rumahnya sebelum mendatangi korban.

“Tersangka terlebih dahulu mengambil satu buah golok dari rumahnya, kemudian mendatangi korban dan melakukan penganiayaan berat dengan menggorok leher korban, menusuk bagian punggung sebanyak dua kali, serta menyayat tangan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” ujar Kapolres.

Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Namun berkat gerak cepat aparat kepolisian, pelaku berhasil ditangkap tidak lama setelah kejadian oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi bersama anggota Polsek Cipatat.

Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Cimahi guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif di balik tindakan tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak tersebut.

Pihak kepolisian memastikan kasus ini akan diproses secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. ***Red

Read More