Dugaan Peredaran Obat Golongan G Secara Bebas di Wilayah Cianjur, Warga Soroti Lemahnya Pengawasan

Cianjur, kabarciepat.com — Warga Kabupaten Cianjur menyoroti maraknya dugaan penjualan obat keras golongan G yang disebut-sebut beredar bebas di sejumlah titik wilayah. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian warga berada di sekitar Raksabala, Jalan Nasional III, Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Kamis,12/02/2026

Berdasarkan keterangan warga sekitar, aktivitas penjualan obat golongan G diduga berlangsung secara terbuka dan mudah diakses, termasuk oleh kalangan remaja. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat karena dikhawatirkan berdampak pada penyalahgunaan obat dan gangguan keamanan lingkungan.

Seorang warga berinisial R (35) yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa praktik tersebut sudah cukup lama dikeluhkan warga.

“Peredarannya diduga makin bebas. Kami berharap ada tindakan tegas. Pengawasan terasa lemah, sehingga penjualan seperti ini terus terjadi,” ujarnya.

Obat golongan G merupakan obat keras yang menurut ketentuan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan pengawasan tenaga medis. Penjualan bebas tanpa izin dan tanpa resep berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan farmasi.

Warga meminta aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait untuk:

Melakukan inspeksi lapangan

Menertibkan titik-titik penjualan yang diduga ilegal

Memperketat pengawasan distribusi obat keras

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat

Hingga berita ini diterbitakn, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan peredaran bebas obat golongan G di wilayah tersebut. Warga berharap ada respons cepat guna mencegah dampak yang lebih luas di tengah masyarakat.**time

–Investigasi time kabarciepat.com terus berlanjut kaPolsek Bojongpicung saat di hubungi belum memberikan tanggapan, dikarenakan tidak ada di tempat.–

Read More

‎Diduga Kembali Marak, Penjualan Obat Keras Golongan G Bebas Beredar di Cianjur

‎

‎Kab.Cianjur, kabarciepat.com – Dugaan kembali maraknya penjualan obat keras golongan G tanpa resep dokter terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur. Salah satu lokasi yang terpantau awak media berada di Jalan Prof. Moch. Yamin atau yang dikenal sebagai Jalan Cikidang, Pasar Besar, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah toko diduga secara bebas menjual obat keras golongan G seperti tramadol, trihexyphenidyl (trihek), dan eximer tanpa meminta resep dokter kepada pembeli. Aktivitas tersebut

‎disebut berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.

‎

Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan identitasnya mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia khawatir peredaran obat keras secara bebas dapat berdampak buruk terhadap anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar.12/2/2026

‎

“Saya nggak ngerti, Pak. Dulu padahal sudah diberantas bersih oleh Kapolres Cianjur AKBP Yongki. Tapi sekarang kok banyak lagi yang jualan obat keras golongan G seperti tramadol dan lainnya, dibeli bebas tanpa resep dokter. Apa sekarang Kapolresnya sudah ganti bukan yang dulu?” ungkap warga tersebut.

‎

Warga pun berharap pihak kepolisian, khususnya Polres Cianjur, dapat segera menindaklanjuti dugaan tersebut dan melakukan penertiban terhadap penjual obat keras tanpa izin resmi maupun tanpa resep dokter.

‎

Saat awak media mendatangi toko yang diduga menjual obat-obatan tersebut, penjaga toko terlihat melayani pembeli yang membeli tramadol dan eximer tanpa dimintai resep dokter. Ketika ditanya mengenai kepemilikan toko dan omzet penjualan per hari, penjaga toko menyampaikan bahwa usaha tersebut baru berjalan sekitar satu minggu.12/2/2026

‎

“Ini yang punya Bule, dia warga pribumi. Omzet masih sedikit karena toko baru buka sekitar satu mingguan, jadi omzetnya masih ratusan ribu,” ujarnya.

‎

Penjaga toko juga menyarankan agar awak media menghubungi langsung pemilik yang disebut dengan panggilan “Bule” untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

‎

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan maraknya kembali peredaran obat keras golongan G di kawasan tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera melakukan penyelidikan dan penindakan guna mencegah dampak yang lebih luas di tengah lingkungan masyarakat. Bantu saya buatkan posternya. ***Red

Read More

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026: Aturan Pembayaran Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN Melalui Dana BOSP

Jawa Barat, kabarciepat.com —Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menetapkan ketentuan terbaru terkait penggunaan dana BOSP, termasuk pengaturan pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non ASN di satuan pendidikan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembayaran honorarium menggunakan dana BOSP diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan administratif dan batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Syarat Guru Non ASN Dapat Dibayar dari Dana BOSP Guru berstatus non ASN dapat menerima pembayaran honor dari dana BOSP apabila memenuhi kriteria berikut:

Berstatus Non ASN

Terdata dalam Dapodik

Memiliki NUPTK

Tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru penerima honor BOSP benar-benar aktif, terverifikasi, dan tidak menerima pendanaan ganda dari sumber tunjangan profesi.

Syarat Tenaga Kependidikan Non ASN Untuk tenaga kependidikan non ASN (selain guru), persyaratan lebih sederhana, yaitu:

Berstatus Non ASN

Memiliki SK penugasan dari Kepala Sekolah

Tenaga kependidikan non ASN tidak diwajibkan memiliki NUPTK dan tidak harus terdata di Dapodik untuk dapat menerima honor dari dana BOSP, sepanjang memiliki penugasan resmi.

Batas Maksimal Alokasi Honor Permendikdasmen ini juga menegaskan batas maksimal penggunaan dana BOSP untuk pembayaran honorarium, yaitu:

Maksimal 20% dari total dana BOSP untuk sekolah negeri

Maksimal 40% dari total dana BOSP untuk sekolah swasta

Dengan adanya ketentuan ini, satuan pendidikan diharapkan dapat lebih tertib dalam pengelolaan dana BOSP, transparan dalam pembayaran honor, serta tetap mengutamakan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pihak sekolah diimbau untuk memedomani juknis terbaru ini agar penggunaan dana operasional sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun audit.**red

Read More

Dirjen GTKPG: Kemendikdasmen Perkuat Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru dalam Konsolidasi Nasional 2026

Jakarta, kabarciepat.com — Dalam agenda Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola guru sekaligus meningkatkan aspek kesejahteraannya. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya strategis pembenahan sistem pembinaan dan pengelolaan tenaga pendidik secara nasional.

Nunuk Suryani menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tidak hanya berperan dalam merekomendasikan jumlah kebutuhan guru, tetapi juga memikul tanggung jawab pembinaan menyeluruh, termasuk dalam merancang dan mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui berbagai skema tunjangan.

“Kita bicara terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru ini kita urus, jadi sebagai instansi pembina tidak hanya merekomendasikan jumlah kebutuhan namun juga bertanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan guru yaitu meningkatnya berbagai macam tunjangan,” ujarnya dalam forum konsolidasi.

Menurutnya, tata kelola guru yang kuat harus berjalan seiring dengan perlindungan profesi dan dukungan kesejahteraan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, serta memastikan pemerataan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026 menjadi momentum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan sistem data, perencanaan kebutuhan guru, penataan distribusi, serta pengembangan karier dan kompetensi berkelanjutan.

Melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, Kemendikdasmen menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.**idris

Read More

‎Diduga Terpeleset Saat Memulung, Seorang Pria Ditemukan Tewas di TPA Sarimukti‎

Cipatat KBB, kabarciepat.com — Warga digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat seorang pria di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada siang hari. Korban diduga terpeleset saat sedang bekerja memulung di sekitar lokasi tersebut.12/2/2026

‎

Menurut keterangan salah satu rekan kerja korban, sebelum kejadian sekitar pukul 11.30 WIB korban sempat pulang ke rumah untuk meminta uang dengan alasan akan membeli lem. Sekitar pukul 13.00 WIB, korban yang diketahui berinisial AS, berusia sekitar 45 tahun, kembali menuju area pembuangan sampah TPA Sarimukti untuk bekerja seperti biasa.

‎

“Pas ditemukan masih sempat gerak-gerak. Awalnya dikira kayak anak kecil lagi berenang, tapi pas diangkat ke atas sudah tidak bergerak,” ungkap rekan korban kepada awak media.12/2/2026

‎

Korban diketahui terjatuh ke dalam kolam penampungan yang berfungsi sebagai penyaring limbah sampah. Kedalaman kolam tersebut diperkirakan mencapai sekitar dua meter. Diduga korban terpeleset dan tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia.

‎

Petugas dari Polsek Cipatat yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Polres Cimahi. Proses penanganan selanjutnya dilakukan oleh Tim Inafis Polres Cimahi untuk kepentingan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.12/2/2026

‎

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Cipatat maupun Polres Cimahi belum dapat memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kematian korban, karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.***Nugroho

Read More

Ribuan Guru Honorer swasta Tumpah Ruah di Jakarta : tuntut pengangkatan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian

Jakarta, kabarciepat.com — Sejarah baru tercatat dalam gerakan profesi guru Indonesia. Empat organisasi profesi guru tingkat nasional, yakni PB PGMM di bawah kepemimpinan Kang Tedi Malik, PB PGSI yang dipimpin Pak Muhammad Zain, PB PGIN dengan ketua umum Haji Hadi Sutikno, serta PB PGMNI yang diketuai Haji Heri Purnama, berhasil mengerahkan massa dalam jumlah luar biasa untuk menyuarakan aspirasi guru madrasah swasta.  Rabu, 11/02/2026

Gerakan ini bukan sekadar aksi, melainkan simbol persatuan. Jarang sekali ditemukan empat organisasi profesi guru yang mampu bergerak bersama dengan visi dan misi yang sama. Kehadiran puluhan ribu guru dari berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa isu keadilan dan hak yang sama bagi guru madrasah swasta adalah suara bersama yang tak bisa diabaikan.  

Meski sejumlah media hanya menuliskan angka ribuan, bahkan ada yang menyebut ratusan, fakta di lapangan menunjukkan lautan manusia yang tumpah ruah di Jakarta. Rekaman video dari media elektronik, media sosial, dan liputan langsung memperlihatkan jelas bahwa massa yang hadir mencapai puluhan ribu orang.  

Aksi damai ini menegaskan bahwa guru madrasah swasta Indonesia memiliki kekuatan kolektif yang besar, serta tekad bulat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Persatuan empat organisasi profesi guru menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia, membuktikan bahwa solidaritas mampu menggerakkan perubahan.  

Kang Tedi Malik, Ketum PB PGMM:  

"Guru madrasah swasta telah lama mengabdi tanpa kepastian status. Saatnya pemerintah memberikan keadilan dengan mengangkat mereka menjadi PPPK, agar pengabdian sejalan dengan kepastian hak."

Pak Muhammad Zain, Ketum PB PGSI:  

"Kami menuntut pengakuan yang setara. Guru madrasah swasta bukan tenaga pinggiran, mereka adalah pilar pendidikan bangsa. PPPK adalah jalan keadilan."

Haji Hadi Sutikno, Ketum PB PGIN:  

"Puluhan ribu guru madrasah telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi. Negara wajib hadir dengan solusi nyata: pengangkatan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian."

Haji Heri Purnama, Ketum PB PGMNI:  

"Kami bersatu menyuarakan satu tuntutan: keadilan bagi guru madrasah swasta. PPPK bukan sekadar status, melainkan hak yang harus segera di wujudkan."

Dengan semangat kebersamaan, aksi ini menjadi tonggak perjuangan guru madrasah swasta Indonesia. Empat organisasi profesi guru telah menunjukkan bahwa ketika bersatu, suara guru akan bergema lebih kuat dan lebih berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan. ***Red

Read More

PPPK Paruh Waktu Memohon Kepastian Nasib: Jeritan Nurani Guru untuk Presiden Republik Indonesia

Subang, kabarciepat.com –  Dengan penuh kerendahan hati, para guru PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia menyampaikan suara hati mereka kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Surat terbuka ini lahir dari ruang kelas sederhana, dari papan tulis yang mulai pudar, dan dari hati yang terluka namun tetap setia pada pendidikan bangsa. Sabtu, 7/02/2026

Jeritan Nurani Guru

Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Presiden, para guru PPPK paruh waktu menggambarkan realitas pahit yang mereka hadapi:  

- Mengajar tanpa kepastian upah, bahkan ada yang tanpa upah sama sekali.  

- Pulang dengan perut kosong setelah seharian mengajar.  

- Menyembunyikan air mata dari murid-murid, sambil tetap menanamkan semangat cinta tanah air.  

- Bertahan dengan sepatu robek dan pakaian yang sama dari tahun ke tahun. 

“Bagaimana mungkin kami mendidik generasi emas Indonesia jika nasib kami sendiri dibiarkan gelap?” tulis mereka dalam surat tersebut

Permohonan Kepada Presiden

Para guru PPPK paruh waktu menegaskan bahwa mereka tidak meminta kemewahan, melainkan hanya kepastian hidup yang manusiawi. Mereka memohon agar pemerintah:  

- Melihat dan mendengar jeritan mereka.  

- Memberikan kepastian pengangkatan penuh waktu sesuai regulasi.  

- Menyelamatkan masa depan guru, agar pendidikan tidak mati perlahan. 

Kutipan Regulasi

Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya menegaskan:  

“Dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya Diktum ke-13, jelas disebutkan bahwa PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja. Kami hanya meminta agar amanat regulasi ini benar-benar dijalankan, sehingga pengabdian kami tidak lagi dipandang sebelah mata.” 

Harapan yang Rapuh

Meski cinta pada pendidikan tetap menjadi alasan mereka mengajar, para guru menegaskan bahwa cinta tidak bisa menggantikan beras, pengabdian tidak bisa membayar listrik, dan kesetiaan tidak bisa mengobati anak yang sakit. Harapan mereka kini rapuh, namun masih ada keyakinan bahwa negara tidak akan menutup mata terhadap penderitaan guru

Penutup

Surat ini ditutup dengan doa dan harapan agar Presiden Republik Indonesia mendengar suara hati para guru PPPK paruh waktu. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, suara ini mewakili ribuan guru yang masih setia mengajar meski hidup dalam ketidakpastian.***red

Read More