Akademisi STHI Soroti Wacana Dana CSR Bank HIMBARA Untuk MBG

KabarCiepat.com || Jakarta – Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai persoalan dalam program MBG bukan sekadar pergantian pejabat atau sumber pendanaan, melainkan desain program yang sejak awal dinilai bermasalah.

“Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian dan evaluasi besar-besaran. Bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, tapi benar-benar dievaluasi total,” ujar Bivitri dalam orasinya.

Ia mengkritik wacana penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung program MBG. Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan tata kelola program yang semakin tidak jelas.

“Sekarang corporate social responsibility-nya saja mau dialihkan untuk mendanai makan bergizi nasional. Ini apa sebenarnya? Bergizinya untuk siapa sebenarnya? Apakah bergizi untuk anak-anak atau bergizi untuk para politikus busuk?” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara itu menduga persoalan yang muncul dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan kesalahan individu tertentu, melainkan sudah terjadi sejak tahap perancangan kebijakan.

Menurut dia, program tersebut diduga dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga titik-titik distribusi disebut diperjualbelikan.

“Desainnya sudah salah dari awal. Desainnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya SPPG, sehingga kemudian titik-titiknya diperjualbelikan,” ujarnya.

Ia pun menilai program MBG hanya dijadikan kedok untuk memperkaya pihak tertentu dan bukan benar-benar berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak.

“Ternyata bukan itu, gizi hanya kedoknya. Tapi tujuannya adalah memperkaya sebagian orang,” kata Bivitri. ***YF

Read More

Sekjen Kementerian Kehutanan Serap Aspirasi Penyadap Getah Pinus di BKPH Cianjur, Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Mitra Perhutani

KabarCiepat.com || CIANJUR – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, ke wilayah Perum Perhutani KPH Cianjur. Dalam agenda tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan berdialog langsung dengan para mitra penyadap getah pinus di kawasan BKPH Cianjur.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah kerja BKPH Cianjur ini dihadiri oleh Administratur Perhutani KPH Cianjur Ade Sugiharto beserta jajaran, Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz dan rombongan, serta sejumlah perwakilan penyadap getah pinus yang sehari-hari menggantungkan penghidupannya dari hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Dalam dialog tersebut, para penyadap menyampaikan berbagai kondisi yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari dampak perubahan cuaca terhadap produktivitas penyadapan, kebutuhan sarana pendukung kerja, hingga harapan terhadap peningkatan perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan bahwa para penyadap getah pinus memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan industri hijau nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan kehutanan tidak hanya berfokus pada aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

"Kehadiran kami untuk berdialog langsung dengan para penyadap bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka. Para penyadap merupakan garda terdepan dalam mendukung industri hijau nasional. Karena itu, aspek keselamatan kerja, keberlanjutan kemitraan, dan perlindungan sosial harus terus diperkuat melalui kolaborasi yang baik bersama Perhutani," ujar Mahfudz.

Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Cianjur Ade Sugiharto menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja para mitra penyadap melalui berbagai program pembinaan. Program tersebut antara lain penyaluran bantuan secara berkala, penyediaan alat pelindung diri (APD), hingga jaminan perlindungan keselamatan kerja.

Menurut Ade, dialog bersama Sekjen Kementerian Kehutanan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyerap masukan langsung dari para penyadap agar kebijakan yang diterapkan semakin tepat sasaran.

"Perhutani menyambut baik adanya dialog ini sebagai ruang untuk mendengar langsung aspirasi para penyadap. Kenyamanan dan keamanan para mitra di lapangan merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi produksi getah pinus. Berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sarana kerja maupun program perlindungan sosial di seluruh BKPH," jelas Ade.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan para mitra penyadap dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya komunikasi langsung seperti ini, diharapkan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan bagi penyadap getah pinus dapat terus ditingkatkan demi mendukung kesejahteraan mereka di masa mendatang. ***Dani

Read More

Meniti Asa di Balik Dinding yang Rapuh: Kisah Perjuangan Keluarga Muhammad Daniel

CIANJUR, KabarCiepat.com – Harapan keluarga Muhammad Daniel sejatinya sangat sederhana: memiliki rumah yang aman untuk ditinggali, tempat di mana anak-anak dapat tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan bahaya yang mengancam setiap saat. Kamis, 11 Juni 2026

Namun kenyataan yang mereka hadapi jauh dari kata layak. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi Daniel bersama istri dan anak-anaknya kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Dinding-dinding bangunan dipenuhi retakan besar, sebagian struktur terlihat rapuh, sementara atap rumah bocor di berbagai titik dan terancam ambruk sewaktu-waktu.

Bagi Daniel, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan satu-satunya benteng kehidupan yang dimiliki keluarganya. Di balik dinding yang nyaris roboh itu, tersimpan harapan, perjuangan, dan keteguhan hati untuk terus bertahan menghadapi kerasnya kehidupan.

"Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin anak-anak bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut jika sewaktu-waktu atap ini runtuh," ungkap Muhammad Daniel dengan mata berkaca-kaca.

Setiap kali hujan turun, kecemasan selalu menyelimuti keluarga kecil tersebut. Air hujan yang masuk melalui atap bocor membuat mereka harus berpindah-pindah mencari sudut ruangan yang dianggap lebih aman. Bahkan, rasa khawatir terhadap kemungkinan bangunan roboh menjadi bayang-bayang yang terus menghantui setiap malam.

Di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi, Daniel tetap berjuang keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, ia berusaha mencari nafkah sambil memendam harapan suatu hari dapat memperbaiki rumah yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Namun, keterbatasan biaya membuat impian tersebut masih sulit terwujud.

Kisah keluarga Muhammad Daniel menjadi potret nyata kehidupan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama. Mereka tidak membutuhkan kemewahan, melainkan kesempatan untuk hidup dengan lebih aman dan layak.

Melalui rilis ini, keluarga Muhammad Daniel mengetuk pintu hati para dermawan, komunitas sosial, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, maupun instansi pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan menjadi harapan besar bagi keberlangsungan hidup keluarga ini.

Karena bagi Daniel dan anak-anaknya, sebuah rumah yang kokoh bukan sekadar bangunan, melainkan tempat tumbuhnya harapan dan masa depan yang lebih baik.

Penutup yang bisa ditambahkan:

"Uluran tangan dan kepedulian Anda hari ini dapat menjadi cahaya harapan bagi keluarga Muhammad Daniel untuk memiliki hunian yang aman, layak, dan manusiawi." ***Jhd

Read More

Fenomena Baru RM Padang,Benarkah Imbas Dari Ekonomi RI Sekarang?

Jakarta, KabarCiepat.com – Para pelaku usaha Rumah Makan Padang tengah dihadapkan sejumlah tantangan baik dari kenaikan harga bahan baku hingga penurunan daya beli masyarakat. Mereka pun berharap ada upaya-upaya perbaikan kondisi ekonomi yang mampu memulihkan penjualannya. Rabu, 10/6/2016

Beberapa pengelola Rumah Makan Padang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan menyatakan bahwa kondisi penjualan Nasi Padang mengalami penurunan dibandingkan pada saat pandemi Covid-19.

Ridwan contohnya, ia mengaku omzet yang didapatkan berkurang sekitar 20% pada tahun 2026. Pasalnya, beberapa pengunjung cenderung memilih menu yang irit ketika pertengahan hingga akhir bulan. Pada periode tersebut, biasanya para pembeli Nasi Padang lebih memilih menu seperti nasi telur, nasi perkedel, dan nasi terong seharga Rp 18.000

Saking iritnya, lanjut Ridwan, kerap kali ia mendapatkan pengunjung yang hanya membeli sayur dan sambal tanpa nasi untuk dibawa pulang. Di sisi lain, ada juga pembeli yang hanya ingin membeli lauknya saja untuk dibagi-bagi dengan keluarganya di rumah.

Sebaliknya, pada awal bulan atau periode gajian, para pengunjung Rumah Makan Padang banyak yang membeli paket nasi ikan, daging cincang, rendang hingga tunjang. Menu-menu premium tersebut biasanya dibanderol sekitar Rp 20.000-an ke atas.

Sebagian pengunjung juga membeli menu paket lengkap seharga Rp 27.000 yang berisi nasi, satu jenis lauk, sayur dan sambal. Sayangnya, penjualan menu-menu paket tersebut mulai berkurang saat pertengahan hingga akhir bulan.

Di samping itu, Ridwan juga mengeluhkan harga sejumlah bahan baku yang melonjak tinggi di pasar seperti daging sapi, ayam, telur, cabai, dan lainnya. Kenaikan harga tersebut menjadi tantangan sendiri bagi pelaku usaha untuk bisa mempertahankan eksistensi rumah makannya.

Pengelola Rumah Makan Padang lainnya di Tebet, Aldi juga mengaku masakan Padang yang dijualnya sepanjang 2026 cenderung menurun. Bahkan, tren penjualannya diklaim tidak lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19 lalu. Padahal, ketika pandemi berlangsung, mobilitas masyarakat di luar rumah cukup terbatas.

Saat pandemi, Rumah Makan Padang yang dikelola Aldi kerap mendapat pesanan dalam jumlah besar. Namun, capaian tersebut justru tidak berlanjut akhir-akhir ini.

Pelemahan daya beli seiring kondisi ekonomi yang kurang stabil dipandang Aldi sebagai penyebab penurunan penjualan Rumah Makan Padang yang dikelolanya. Dia juga melihat masalah serupa juga dialami oleh berbagai pelaku usaha lainnya di bidang Rumah Makan Padang.

Selain lesunya permintaan dari konsumen, tantangan juga muncul seiring ketersediaan bahan baku yang cenderung terbatas. Aldi memberi contoh, pihak supplier seperti daging ayam belakangan ini turut mengalami penurunan penjualan yang kemudian berdampak pada kemampuan mereka untuk memasok produk tersebut ke Rumah Makan Padang.

Tantangan lain juga muncul dari kenaikan harga sejumlah bahan baku dalam beberapa waktu terakhir, seperti daging, cabai, hingga sayuran. Padahal, bahan baku tersebut cukup penting untuk berbagai menu masakan Padang.

Kondisi tersebut membuat Aldi mesti mengerek harga jual masakan Padang secara bertahap yakni Rp 1.000 di tiap tahun. Lantas, Aldi berharap ada upaya konkret dari pemerintah untuk mengendalikan harga bahan baku masakan Padang, misalnya melalui operasi pasar.

Sementara itu, Ijan, pelaku usaha Rumah Makan Padang lainnya di kawasan Tebet juga mengaku kondisi daya beli masyarakat tampak bermasalah. Hal ini tercermin dari adanya penurunan penjualan nasi Padang lebih dari 10% dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, Taufik juga menyadari harga bahan baku untuk masakan Padang melonjak tinggi setelah lebaran 2026. Mulai dari harga daging hingga cabai. Bahkan, plastik penunjang membungkus makanan pun ikutan naik. ***Red/YF

Source:CNBC

Read More

Kemenag Cianjur Siapkan Guru PAI Berdaya Saing, Profesionalisme dan Kompetensi Jadi Fokus Utama

KabarCiepat.com || Cianjur – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur terus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui kegiatan Pembinaan Guru PAI Lulus Sertifikasi Tahun 2025 yang digelar di Aula KDA Kemenag Kabupaten Cianjur, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Asnawi, sebagai pembina utama. Turut hadir sebagai narasumber dari Tim Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenag Jawa Barat, yakni H. Tayubi dan H. Anton Faisal El Fasya. Sebanyak 100 guru PAI dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan agama di Kabupaten Cianjur.

Dalam sambutannya, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Cianjur, H. A. Saepudin, menekankan pentingnya adaptasi guru terhadap perkembangan zaman dan digitalisasi.

“Hari ini kita dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan digitalisasi. Guru tidak cukup hanya mengajar seperti biasa, tetapi harus mampu bertransformasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh guru PAI untuk berani melakukan perubahan dan meninggalkan pola lama yang menghambat kemajuan.

“Mari berani melakukan break the pattern, memutus pola lama yang menghambat kemajuan dan mulai membangun pola baru yang lebih kreatif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Dari sekadar mengajar menjadi mendidik, dari sekadar menyampaikan materi menjadi membangun karakter, dan dari sekadar bekerja menjadi memberikan dampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid PAI Kanwil Kemenag Jawa Barat, H. Asnawi, menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter.

“Jika ilmu agamanya sudah kuat dan nilai-nilai keagamaannya telah tertanam dengan baik, maka anak-anak kita akan memiliki pondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Mereka akan memiliki arah hidup, karakter yang kuat, dan kesiapan untuk mempelajari ilmu apa pun demi meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas guru merupakan bagian dari ikhtiar besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang religius, moderat, unggul, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari ikhtiar besar negara. Mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Bupati Cianjur hingga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur memiliki harapan yang sama, yakni lahirnya generasi yang unggul, berkarakter, religius, moderat, dan mampu bersaing di tingkat global,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada guru melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi. Karena itu, para pendidik diharapkan terus meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme, serta pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Kemenag Kabupaten Cianjur berharap para guru PAI mampu menjadi pendidik yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi pembelajaran, serta mampu mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan ***(Dani/KabarCiepat.com)

Read More

Komitment Membangun Pendidikan Berkualitas Di tunjukan MTS SA Al-Barokah Cikalong

Cianjur, KabarCiepat.com – Komitmen membangun pendidikan yang berkualitas terus ditunjukkan MTs SA Al-Barokah, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Melalui pengelolaan sekolah yang transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan, lembaga pendidikan tersebut berupaya memberikan kenyamanan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kepala MTs SA Al-Barokah, Neni Sri Wahyuni, S.Pd., mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan program maupun anggaran sekolah menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel.

Menurutnya, seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah senantiasa mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa.

"Kami berusaha menjalankan seluruh kegiatan sekolah secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar pengelolaan lembaga berjalan dengan baik serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," ujar Neni.

Selain memperkuat tata kelola lembaga, MTs SA Al-Barokah juga terus melakukan berbagai pembenahan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru pun telah dilakukan, mulai dari penataan administrasi, peningkatan pelayanan akademik, hingga pembenahan lingkungan sekolah agar semakin nyaman dan mendukung proses belajar mengajar.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Neni berharap sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat terus terjalin dengan baik demi mendukung kemajuan dunia pendidikan di wilayah Cikalongkulon dan Kabupaten Cianjur secara umum.

"Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari semua pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," pungkasnya. ***Red/YF

Read More

Capaian WTP 7 Kali Beruntun, Pemkab Cianjur Diminta Jaga Akuntabilitas dan Tingkatkan Manfaat Pembangunan

Cianjur, KabarCiepat.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Selasa, 9/6/2026

Predikat WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cianjur. Mulai dari dinas, badan, hingga kantor daerah memiliki peran masing-masing dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.

Pada bidang ekonomi dan pembangunan, perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, serta Dinas Perdagangan berperan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Sementara itu, pada bidang sosial dan kesejahteraan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga instansi pemberdayaan perempuan bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan masyarakat.

Adapun perangkat pendukung seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat memiliki peran strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan sistem keuangan daerah, serta pengawasan internal guna memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua Front BodyGuard Independent (FBI) DPC Kabupaten Cianjur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Cianjur beserta seluruh SKPD yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Cianjur kembali meraih predikat WTP. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi masyarakat Cianjur," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Akuntabilitas keuangan harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Saya selaku Ketua Ormas FBI sebagai kontrol sosial berharap seluruh SKPD terus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan karya dan layanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat," tegasnya.

Di balik pencapaian tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa hal yang dinilai sudah berjalan baik antara lain sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang semakin terstandarisasi, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta semakin luasnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh SKPD, di antaranya percepatan penyaluran program dan bantuan kepada masyarakat, peningkatan kesesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan, penguatan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta peningkatan pengawasan pascapembangunan agar hasil pekerjaan dapat terpelihara dan berfungsi secara optimal.

Dengan raihan WTP ketujuh kalinya ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. ***Red

Read More