Di Trevel Sahara Grup Dengan 25 Juta Bisa Ketanah Suci

✨ UMRAH HEMAT KE TANAH SUCI ✨ Ingin berangkat ke Tanah Suci tapi khawatir dengan biaya? Sekarang bersama Travel Sahara Grup, Anda bisa menunaikan ibadah umrah dengan biaya mulai dari 25 Juta saja. 🕋 Fasilitas yang didapat: ✔ Tiket pesawat pulang–pergi ✔ Hotel nyaman di Makkah & Madinah ✔ Transportasi selama di Arab Saudi ✔ Makan sesuai program ✔ Pembimbing ibadah berpengalaman ✔ Ziarah tempat bersejarah 💫 Kesempatan beribadah ke Makkah & Madinah kini semakin mudah dan terjangkau. 📅 Kuota terbatas – Segera daftarkan diri Anda dan keluarga! 📞 Info & pendaftaran: 0821-2619-5038 Dewi Yulia Hubungi admin Travel Sahara Grup sekarang juga. “Panggilan Allah jangan ditunda jika sudah dimudahkan jalannya.”

Sabtu, 06 Juni 2026

Pemilihan BPD Desa Ciptaharja Periode 2026–2034 Berlangsung Lancar, Dusun 1 Diikuti Tiga Calon

Bandung Barat, KabarCiepat.com – Pemerintah Desa Ciptaharja kecamatan Cipatat kabupaten Bandung Barat, Minggu, 7 Mei 2026. menggelar pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034 yang mencakup empat dusun di wilayah desa.
Pelaksanaan pemilihan di Dusun 1 berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif.

Panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dusun 1, Yadi, yang juga menjabat sebagai Ketua RW 02, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dengan partisipasi masyarakat yang cukup baik.

"Alhamdulillah pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Dusun 1 berjalan lancar dan kondusif. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku," ujar Yadi.

Berdasarkan data panitia, Dusun 1 yang meliputi enam RW memiliki jumlah hak pilih sebanyak 150 orang dari  RW 02.03.04.14.16 . Dalam pemilihan tersebut terdapat tiga calon anggota BPD yang bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yaitu:

Dadan Saepudin
Heriyana, S.Pd., MM.
Asep Saepudin

Pemilihan anggota BPD ini merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa untuk memilih wakil masyarakat yang akan menjalankan fungsi legislasi, menampung aspirasi warga, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa selama masa bakti 2026–2034.

Panitia berharap seluruh tahapan pemilihan di empat dusun dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menghasilkan anggota BPD yang mampu membawa aspirasi masyarakat serta mendukung kemajuan Desa Ciptaharja.

Sementara itu, proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. ***Rediyana Rondo 
Share:

BARU DILANTIK DUA HARI, KEPALA BGN NANIK SUDARYATI DEYANG LANGSUNG UMUMKAN 9 GEBRAKAN BESAR REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Jakarta, KabarCiepat.com – Baru dua hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sudah menggelar konferensi pers dan mengumumkan perombakan besar-besaran. Di Kantor BGN, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026, ia memaparkan sembilan langkah strategis yang akan mengubah cara kerja program Makan Bergizi Gratis dari akar-akarnya. Pesannya tegas sejak awal: anggaran harus lebih efisien, tetapi tidak boleh satu pun penerima manfaat yang berkurang.

Konteksnya penting untuk dipahami. Anggaran BGN untuk program MBG tahun 2026 sudah lebih dulu dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah. Namun Nanik tidak berhenti di situ. "Kami concern, hal pertama adalah untuk efisiensi. Meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya.

Lantas apa saja yang akan berubah? Pertama, refocusing penerima manfaat: BGN akan menata ulang sasaran program secara presisi, memprioritaskan kelompok yang disebut 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta anak sekolah hingga usia sembilan tahun atau jenjang SD. Hasilnya sudah mulai terasa: setelah BGN mengeluarkan peringatan keras bahwa SPPG yang tidak melayani kelompok 3B akan ditangguhkan, dalam dua minggu saja jumlah penerima 3B melonjak hingga 22 juta orang.

Kedua, moratorium dapur baru: pendaftaran dan pembangunan SPPG baru dihentikan sementara. Alasannya jelas, dari sekitar 27.000 dapur yang kini beroperasi, sebagian besar masih menumpuk di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah terpencil justru belum terjangkau. Ketiga, pembenahan dapur yang sudah berdiri: BGN akan melakukan evaluasi ketat terhadap keamanan pangan, fasilitas, dan kompetensi sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar akan langsung ditangguhkan.

Keempat, fokus ke wilayah 3T: untuk menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, BGN tidak akan membangun gedung dapur baru berbiaya besar. Inilah alasan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dilibatkan, karena wilayah 3T butuh pendekatan teritorial yang khusus. Kelima, pemetaan kebutuhan dapur bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: BGN akan menghitung jumlah dapur ideal per daerah berdasarkan data riil jumlah siswa dan kapasitas layanan, agar tidak ada fasilitas yang mubazir.

Keenam, pembiayaan alternatif di luar APBN: MBG tidak lagi bergantung penuh pada uang negara. CSR BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta akan dibuka sebagai sumber pendanaan tambahan. Ketujuh, optimalisasi fasilitas yang sudah ada: pelaksana MBG tidak diwajibkan membangun dapur baru jika kantin sekolah atau dapur umum setempat bisa dimanfaatkan. Kedelapan, koordinasi lintas lembaga untuk pemetaan wilayah dan kapasitas layanan. Kesembilan, pergeseran orientasi dari kuantitas ke kualitas: target mengejar 82 juta penerima bukan lagi prioritas utama. Yang lebih penting adalah memastikan dampak gizi yang nyata di kelompok yang paling membutuhkan. Langkah ini sudah dilaporkan kepada Presiden. ***Red/ Yudi Farell 

Source: Berbagai Sumber
Share:

Oh Tidak!!Ternyata Ratusan SPPG Di Cianjur Belum Kantongi Ijin,Berikut Penjelasannya

Cianjur, KabarCiepat.com – Terdapat Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur belum kantongi dokumen pengelolaan lingkungan untuk pengolahan limbah. Bahkan tercatat masih ada puluhan dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Akan tetapi meskipun belum mengantongi izin lengkap, SPPG atau dapur MBG tersebut sudah beroperasi dan melayani pemberian MBG ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan menyusui.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Cianjur tercatat ada 337 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Cianjur. Namun ironisnya, baru enam saja dapur yang memiliki Intalasi Pengelolaan Limbah Air Limbah (IPAL) dan SPPL.

"Ada sekitar 171 SPPG yang punya IPAL tapi belum punya SPPL. Dan ada 160 dapur yang belum sama sekali punya IPAl dan SPPL. Kalau yang sudah lengkap baru ada enam dapur," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Komarudin, Jumat (5/6/2026)

Menurut komarudin, meskipun sudah memiliki IPAL, SPPG diwajibkan mengurus dokumen pengelolaan limbah atau SPPL.
"Meskipun sudah punya IPAL, tetap harus punya SPPL. Memastikan jika IPAL-nya sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

Komarudin juga mengatakan, seharusnya setiap dapur mengurus terlebih dahulu IPAL dan SPPL sebelum beroperasi.

"Seharusnya izin dulu dilengkapi, terutama kaitan IPAL dan SPPL, bukan beroperasi dulu baru mengurus izinnya," tambah dia.

Komarudin mengatakan pihaknya akan menyurati setiap SPPG untuk segera membuat IPAL dan mengurus dokumen pengelolaan limbah.

"Kalau ada yang tidak mengindahkan kami akan laporkan ke BGN. Nanti biar dari BGN yang mengevaluasi, apakah ada sanksi atau tidaknya itu ranah BGN," kata dia.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengungkapkan jika dari 337 dapur MBG yang sudah beroperasi, baru 278 dapur yang mengantongi SLHS.

"Baru 82 persennya yang memiliki SLHS," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Made Setiawan.

Menurutnya, selain itu ada sekitar 32 dapur yang sudah mengajukan SLHS. Namun ada sekitar 27 dapur yang belum sama sekali mengurus atau mengajukan SLHS.

"Kami harap segera menyelesaikan dokumen SLHS. Karena ini untuk memastikan kegiatannya sesuai standar kehigienisan dan sesuai sanitasinya," Pungkasnya. ***Yudi Farell
Share:

Jumat, 05 Juni 2026

PPPK Paruh Waktu KBB Pertanyakan Gaji ke-13, Riki Triyadi: Status ASN Jangan Hanya Formalitas, merasa di anak tirikan

Bandung Barat, KabarCiepat.com – Terbitnya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2026 memunculkan kekecewaan di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Salah seorang PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung Barat yang juga Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menilai kebijakan tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi PPPK Paruh Waktu yang saat ini telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Riki, dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, PPPK Paruh Waktu dipastikan menerima THR. Namun, pada ketentuan mengenai gaji ke-13, PPPK Paruh Waktu tidak tercantum sebagai penerima, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan di kalangan pegawai.

“Kami ini ASN. Status kami jelas sebagai PPPK Paruh Waktu, tetapi kenapa untuk gaji ke-13 tidak mendapatkan hak yang sama? Padahal kami juga menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Riki, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut terkesan diskriminatif terhadap PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh ASN, terlebih setelah pemerintah pusat memberikan pengakuan resmi terhadap status PPPK Paruh Waktu.

Riki juga menyoroti adanya petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 aparatur negara tahun 2026. Menurutnya, di sejumlah daerah terdapat pemerintah daerah yang berupaya memastikan hak THR dan gaji ke-13 dapat diberikan kepada seluruh ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap ada peninjauan kembali atau revisi aturan. Jangan sampai PPPK Paruh Waktu hanya diakui sebagai ASN ketika dibutuhkan, tetapi hak-haknya tidak diberikan secara proporsional. Kami ingin ada kejelasan dan keadilan bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengatur mekanisme pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Regulasi tersebut juga menjadi dasar pencairan THR yang sebelumnya telah dipastikan diterima oleh ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait aspirasi PPPK Paruh Waktu yang mempertanyakan tidak masuknya mereka sebagai penerima gaji ke-13 dalam regulasi tersebut. ***Red/Asol

Share:

PPPK Paruh Waktu Bandung Barat Dipastikan Terima THR, Namun Belum Masuk Penerima Gaji Ke-13

Bandung Barat, KabarCiepat.com – Kabar terkait hak PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menemui kejelasan setelah terbitnya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026.

Dalam regulasi tersebut, PPPK Paruh Waktu secara tegas masuk dalam daftar penerima THR. Bahkan pada Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa THR bagi PPPK Paruh Waktu diberikan sebesar penghasilan yang diterima dalam satu bulan berdasarkan perjanjian kerja.

Namun demikian, PPPK Paruh Waktu tidak tercantum dalam daftar penerima Gaji Ketiga Belas. Pada Pasal 2 ayat (2), penerima Gaji Ke-13 hanya meliputi PNS, CPNS, PPPK, kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan BLUD, serta pegawai non-ASN pada BLUD.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan PPPK Paruh Waktu, mengingat mereka telah diakomodasi sebagai penerima THR tetapi belum masuk dalam kategori penerima Gaji Ke-13 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Perbup Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2026, PPPK Paruh Waktu berhak menerima THR, namun belum diatur sebagai penerima Gaji Ke-13. ***Red 
Share:

Dapur SPPG Sirnagalih Dipastikan Layak, Tim Monev Kecamatan Cipongkor Lakukan Klarifikasi Pemberitaan

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Cipongkor melaksanakan pengecekan langsung terkait pemberitaan mengenai kondisi dapur SPPG Sirnagalih yang disebut menggunakan air isi ulang berlumut untuk kebutuhan dapur, Jumat (5/6/2026).

Kapolsek Cipongkor AKP Solehudin, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026 pukul 14.26 WIB bersama unsur Forkopimcam dan petugas kesehatan dari Puskesmas Cipongkor.

“Pada hari ini Jumat tanggal lima Juni dua ribu dua puluh enam pukul empat belas dua puluh enam menit, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pemberitaan dapur SPPG Sirnagalih bahwa menurut pemberitaan dapur SPPG dimaksud menggunakan air isi ulang dan berlumut,” ujar AKP Solehudin, S.E.

Dalam pengecekan tersebut, petugas dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Cipongkor melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan air di dapur SPPG Sirnagalih. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa air isi ulang yang digunakan dinilai layak untuk kebutuhan mencuci peralatan makan dan dapur.
Sementara itu, untuk kebutuhan bahan memasak, dapur SPPG diketahui menggunakan air kemasan merek Le Minerale sehingga dinilai aman untuk digunakan dalam proses pengolahan makanan.

“Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas Kesehatan, yakni petugas Puskesmas Cipongkor, bahwa air isi ulang tersebut layak digunakan untuk cuci piring, sedangkan untuk bahan memasak menggunakan air kemasan merek Le Minerale,” lanjutnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan Tim Monev Kecamatan Cipongkor yang terdiri dari Camat Cipongkor Ilman Sulaiman, Kapolsek Cipongkor AKP Sholehuddin, Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun S., serta petugas kesehatan lingkungan Fajar Ramdhani.

Berita acara hasil monitoring dibuat sebagai bahan tindak lanjut dan klarifikasi atas informasi yang beredar di masyarakat. ***Riki
Share:

Terinspirasi Alam untuk Iklim dan Masa Depan, Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut dan Forkopimcam Cikajang Tanam Harapan di Kawasan Sumber Air

KabarCiepat.com || GARUT – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kecamatan Cikajang tidak berhenti pada seremonial dan slogan semata. Mengusung tema global “Inspired by Nature, For Climate, For Our Future”, Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut bersama Forkopimcam Cikajang menerjemahkan semangat tersebut melalui aksi nyata penanaman dan pemeliharaan pohon di kawasan Puncak Batu Tamansari, Kampung Ciarileu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jumat (5/6/2026).

Kawasan yang dipilih sebagai lokasi kegiatan memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah tangkapan air dan sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sekitar. Di tengah ancaman perubahan iklim, berkurangnya tutupan vegetasi, serta meningkatnya risiko krisis air, upaya pemulihan kawasan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Puluhan pohon ditanam dalam kegiatan tersebut, di antaranya jenis Eukaliptus Rainbow dan Beringin yang dikenal memiliki manfaat ekologis dalam memperkuat struktur tanah, menjaga ketersediaan air, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, perwakilan Dinas Kehutanan Cabang Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Forkopimcam Cikajang, para kepala UPT, siswa sekolah dasar, tokoh masyarakat, hingga pegiat lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bumi.

Camat Cikajang, Riyana Tasripin, mengatakan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengandung pesan penting bahwa alam bukan hanya objek yang dimanfaatkan manusia, melainkan sumber inspirasi yang harus dijaga bersama.

“Hari ini kita belajar langsung dari alam. Alam mengajarkan bahwa kehidupan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud ketika manusia menjaga keseimbangannya. Karena itu kami sangat mengapresiasi Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut yang secara konsisten tidak hanya menanam, tetapi juga melakukan pemeliharaan. Kegiatan ini menjadi contoh bahwa kepedulian lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang berkelanjutan,” ujar Riyana.

Menurutnya, upaya menjaga kawasan sumber air merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut, H. Jaeni, menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata.

“Tahun ini kita diajak kembali belajar dari alam. Alam selalu memberi tanpa meminta balasan. Namun ketika keseimbangannya terganggu, manusia yang pertama kali merasakan dampaknya.
Karena itu kami memilih memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan kerja nyata di lapangan. Menanam pohon di kawasan sumber air berarti menjaga kehidupan, menjaga pangan, menjaga udara, dan menjaga masa depan,” ungkapnya.
Menurut H. Jaeni, gerakan penghijauan yang dilakukan bukan sekadar menanam pohon, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, unsur Forkopimcam Cikajang juga melakukan penanaman simbolis tiga pohon beringin. Pohon beringin dipilih karena memiliki nilai ekologis dan filosofis yang kuat. Selain berperan penting dalam menjaga tata air dan memperkuat ekosistem, beringin juga melambangkan keteduhan, kekuatan, perlindungan, serta keberlanjutan kehidupan.

Tiga pohon beringin yang ditanam menjadi simbol sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan komunitas lingkungan dalam menjaga bumi. Sebuah pesan bahwa menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama.

Kehadiran para siswa sekolah dasar dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Sebab masa depan bumi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan hari ini, tetapi juga oleh nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi penerus.

Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, kegiatan di Puncak Batu Tamansari menjadi bukti bahwa langkah sederhana seperti menanam dan merawat pohon dapat menjadi kontribusi besar bagi masa depan. Sebagaimana tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, alam telah memberikan inspirasi, dan kini saatnya manusia menjawab inspirasi tersebut melalui tindakan nyata.

Karena sesungguhnya, menjaga alam bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, melainkan memastikan sumber air tetap mengalir, udara tetap bersih, dan kehidupan tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Bersama Menanam, Bersama Menjaga, Bersama Mewariskan Kehidupan. ***Red/YF
Share:

Selamat tahun baru Islam

https://www.kabarciepat.com/2026/06/dinass-kepemudaan-dan-olahraga.html?m=1

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1447 H

https://www.blogger.com/u/0/blog/page/edit/9036554561978506067/3111317229885343532#

bener iklan

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta
‎“Daftar sekarang, wujudkan niat suci bersama Sahara Grup!”  hubungi kami : https://wa.me/082126195038 IBU Dewi ‎https://wa.me/083865159313 BPK Riki ‎#HajiUmroh ‎#SaharaGrup ‎#PerjalananSuci ‎#TravelHaji ‎#UmrohBersama ‎#HajiMabrur

Trevel Sahara Grup

Trevel Sahara Grup
- “Tanah Suci menanti, Sahara Grup siap menemani. Mari wujudkan niat suci dengan langkah pasti.” - “Ibadah Umroh dan Haji adalah panggilan hati. Sahara Grup membantu Anda menjawab panggilan itu.”

Selamat hari raya idul Fitri 1447 H

https://www.kabarciepat.com/p/selamat-hari-raya-1-syawal-1447-h.html

Blog Archive

Blogger templates

pristiwa