Wabup Purwakarta Dikabarkan Tempuh Jalur Hukum Terkait Dugaan Kerugian Rp35 Miliar

KabarCiepat.com || Purwakarta – Wakil Bupati Purwakarta yang akrab disapa Abang Ijo dikabarkan tengah menempuh jalur hukum terkait dugaan kerugian yang disebut mencapai Rp35 miliar. Informasi yang beredar menyebutkan, langkah hukum tersebut dilakukan sebagai upaya mencari kepastian hukum dan keadilan atas dugaan kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim kuasa hukum dari Arya Mandalika Law Office disebut telah mulai melakukan pendampingan terhadap Hendra Supriatna, SH., MH., serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan alat bukti pendukung untuk kepentingan proses hukum.

Pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa laporan pidana maupun perdata akan segera ditempuh guna menindaklanjuti dugaan perbuatan melawan hukum yang dinilai merugikan klien mereka. Selain itu, proses hukum yang dilakukan disebut bertujuan untuk mengungkap fakta secara terang benderang sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak dan keadilan klien kami. Semua proses akan ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar salah satu tim kuasa hukum kepada awak media.

Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum juga menyinggung belum adanya respons atas somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada pihak yang disebut dalam persoalan tersebut. Hal itu dinilai sebagai tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik di Kabupaten Purwakarta karena disebut menyeret nama pejabat penting di lingkungan pemerintahan daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pejabat yang disebut dalam dugaan tersebut.

Masyarakat berharap proses penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Aparat penegak hukum juga diharapkan mampu mengusut persoalan tersebut secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Perkembangan kasus dugaan kerugian Rp35 miliar tersebut diperkirakan masih akan terus menjadi sorotan publik dalam waktu dekat, mengingat dampaknya terhadap dinamika pemerintahan dan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. ***Red

Read More

Jaga Kondusifitas Wilayah, FO2LB Cipatat Gelar Audensi dengan Polsek Cipatat

KabarCiepat.com || CIPATAT, KBB — Kolaborasi antara elemen masyarakat dan aparat kepolisian kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama, potensi gangguan sosial dapat diantisipasi sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

Komitmen tersebut tercermin dalam audensi yang digelar Forum ORMAS OKP LSM Bersatu (FO2LB) Kecamatan Cipatat dengan Polsek Cipatat. Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum strategis membangun sinergi nyata di wilayah hukum Cipatat. Sabtu, 15/5/2026

Rombongan FO2LB yang dipimpin Koordinator Isep Darmawan diterima langsung oleh Kapolsek Cipatat, AKP Dwi Meirani Sri Andriani Sapin, S.Pd., M.HI. Suasana dialog berlangsung hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.

Pada sesi awal, jajaran pengurus ormas memperkenalkan diri sebagai bentuk penguatan komunikasi dan kemitraan. Memasuki pembahasan inti, kedua pihak mendiskusikan pemetaan wilayah rawan konflik sosial, mekanisme pertukaran informasi sebagai langkah deteksi dini gangguan kamtibmas, serta komitmen preventif mencegah tawuran, kriminalitas, dan isu SARA di tengah masyarakat.

Selain itu, dibahas pula peran dialogis ormas dalam membantu penyelesaian persoalan sosial secara persuasif di masyarakat. Kapolsek Cipatat menekankan pentingnya komunikasi cepat dan akurat antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah.

FO2LB juga menyatakan komitmennya mendukung program kerja Kapolsek, khususnya dalam pembinaan masyarakat (Bimas). Termasuk di dalamnya kesiapan ormas terlibat dalam pengamanan kegiatan kemasyarakatan, hari besar, serta agenda khusus lainnya. Dalam kesempatan tersebut, FO2LB turut meminta dukungan Polsek untuk memberikan penyuluhan hukum kepada anggota ormas agar setiap kegiatan tetap berada dalam koridor hukum.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang penyampaian sejumlah persoalan mendesak di wilayah setempat. FO2LB berharap kepolisian semakin responsif terhadap laporan masyarakat.

Audensi ditutup dengan komitmen bersama antara FO2LB dan Polsek Cipatat untuk terus menjaga kondusivitas lingkungan di Cipatat melalui sinergi berkelanjutan antara masyarakat dan aparat kepolisian. ***RT

Read More

Aksi Kolaborasi Hijau Ke-72, Gerakan Nyata Menjaga Leuweung dan Masa Depan Alam Garut

Kabarciepat.com || Garut – Semangat pelestarian lingkungan kembali menggema dari kaki Gunung Papandayan. Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut bersama Tim Jaga Leuweung Kecamatan Cikajang menggelar Aksi Kolaborasi Hijau Ke-72 di kawasan Curug Awer, Desa Margamulya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan ini merupakan aksi nyata pelestarian alam hasil kolaborasi Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V Garut. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala CDK V Garut Endik Casdika, para penyuluh kehutanan, Tim Jaga Leuweung Cikajang, tokoh masyarakat, serta para relawan lingkungan.

Dalam aksi penghijauan tersebut, peserta menanam 126 pohon yang terdiri dari manglid, eukaliptus rainbow, pelita, serta satu pohon beringin yang ditanam di sekitar kawasan Curug Awer sebagai simbol keteduhan dan keberlangsungan kehidupan.

Kepala CDK V Garut, Endik Casdika, S.Hut., M.P., menyampaikan apresiasi atas gerakan kolaboratif yang digagas masyarakat bersama relawan lingkungan.

“Kegiatan seperti ini bukan hanya seremoni menanam pohon, tetapi bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan lingkungan. Kami berharap gerakan kolaborasi seperti ini terus berlanjut dan mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap hutan dan sumber kehidupan,” ujarnya.

Menurutnya, semangat yang dibangun melalui program Jaga Leuweung dan Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut memiliki visi yang sama dalam menjaga kelestarian hutan, memperkuat penghijauan, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber mata air.

Ia juga menilai kawasan Curug Awer memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata alam berbasis konservasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan penataan kawasan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ujang Rohidin menyampaikan terima kasih atas perhatian berbagai pihak terhadap lingkungan di wilayah Margamulya.

“Kami sangat bersyukur atas kepedulian semua pihak. Semoga pohon-pohon yang ditanam hari ini menjadi manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang,” katanya.

Ketua Paguyuban Kolaborasi Hijau Garut, H. Jaeni, menegaskan bahwa gerakan penghijauan harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan, bukan sekadar wacana.

“Kami percaya bahwa menjaga leuweung berarti menjaga kehidupan. Kolaborasi ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi menanam harapan dan kesadaran bersama agar alam tetap lestari,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya bersama Tim Jaga Leuweung Cikajang akan menyusun jadwal rutin penanaman lanjutan sekaligus pemeliharaan tanaman yang telah ditanam.

Menurutnya, keberhasilan penghijauan tidak berhenti pada proses penanaman, tetapi harus dibarengi dengan perawatan dan pengawasan agar pohon dapat tumbuh dengan baik dan memberi manfaat jangka panjang.

Di tengah tantangan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, Aksi Kolaborasi Hijau Ke-72 menjadi pesan kuat bahwa semangat gotong royong menjaga alam masih hidup di tengah masyarakat. Dari kaki Gunung Papandayan, para penjaga alam menyuarakan harapan besar: hutan lestari, gunung terjaga, dan kehidupan manusia tetap terpelihara. ***YF

Read More

Diterpa Isu dan Tuduhan, Kepala BKPSDM KBB Buka Suara: “Itu Fitnah, Saya Siap Hadapi Proses Hukum”

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Nama Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rega Wiguna, mendadak menjadi sorotan setelah diterpa berbagai tuduhan dan isu yang berkembang di tengah publik. Merasa nama baik dan kehormatannya tercoreng, Rega akhirnya angkat bicara dan membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya.

Dengan nada tegas, Rega menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan sarat fitnah. Ia juga memastikan tidak akan lari dari persoalan serta siap mengikuti seluruh proses hukum demi membuktikan kebenaran.

“Sebagai warga negara saya punya hak jawab dan hak untuk menyampaikan klarifikasi. Tuduhan yang diarahkan kepada saya itu tidak benar,” tegas Rega, Rabu (13/5/2026).

Meski namanya terus diseret dalam polemik yang kini ramai diperbincangkan, Rega mengaku tetap menghormati kebebasan pers dan berbagai pemberitaan yang muncul. Namun ia menilai opini yang dibangun telah menggiring persepsi publik tanpa dasar yang jelas.

“Apapun bentuk pemberitaan saya tidak mempermasalahkan. Tetapi saya meyakini tuduhan yang diarahkan kepada saya sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Rega menegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum dan membuka ruang pembuktian secara terang benderang.

Di tengah tekanan yang datang, Rega mengaku dukungan keluarga menjadi kekuatan terbesar baginya untuk tetap bertahan menghadapi badai tudingan.

“Istri saya orang pertama yang memberikan dukungan dan mempercayai saya,” ungkapnya.

Ia pun memastikan akan tetap kooperatif dan menghormati seluruh mekanisme hukum hingga ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Saya akan tetap menghormati proses yang sedang berjalan hingga ada kepastian hukum yang jelas,” pungkasnya.

Polemik yang menyeret nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut kini menjadi perhatian publik. Masyarakat pun menanti pembuktian dan kejelasan hukum agar persoalan ini tidak terus menjadi bola liar di tengah masyarakat. ***Red

Read More

SKOR CAT BAZNAS Cianjur Dipertanyakan, Timsel Dinilai Tertutup,Seleksi Menuai Kegaduhan

Kabarciepat.com || CIANJUR – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur periode 2026–2031 diterjang polemik panas. Ketidakterbukaan tim seleksi mengenai skor nilai Computer Assisted Test (CAT) memicu rasa tidak percaya dari peserta hingga ancaman gugatan ke meja hijau.

Kegaduhan ini mencuat ke publik setelah salah satu peserta seleksi, Andi Syarif Hidayatulloh alias Anditar, mengunggah pernyataan sikap keras melalui grup Facebook Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUCK), Rabu (13/5/2026). Ia menenggarai adanya ketidakberesan teknis pada laman seleksi serta mempertanyakan sistem penilaian yang terkesan tertutup.

"Kami mempertimbangkan 

langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan akan menyampaikan aspirasi melalui penyampaian pendapat di muka umum," tegas Anditar dalam unggahan yang viral tersebut.

Kritik tajam mengarah pada transparansi perolehan skor nilai CAT. 

Seorang sumber yang identitasnya enggan dipublikasikan menyebutkan bahwa mekanisme di Cianjur jauh berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi.

"Di kabupaten lain, nilai CAT diumumkan secara transparan sehingga peserta tahu posisi nilai mereka. Sementara di Cianjur, skor CAT seolah 'gelap' karena langsung digabung dengan nilai makalah tanpa rincian yang jelas bagi peserta," ungkap sumber tersebut.

Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan peserta akan adanya celah manipulasi dalam menentukan siapa yang berhak lolos ke tahapan wawancara.

Bukan hanya soal nilai CAT, Tim Seleksi (Timsel) juga dituding melakukan diskriminasi informasi dalam tahapan administrasi. Sejumlah peserta mengaku mendapatkan informasi susulan untuk melengkapi dokumen, namun informasi tersebut tidak diterima secara merata oleh seluruh peserta.

“Ada kesan pilih kasih dalam pemberian informasi administrasi. Ketidakkonsistenan ini jelas mencederai nilai keadilan dan integritas proses seleksi,” tambah sumber tersebut.

Timsel Masih Memilih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan, Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Cianjur maupun pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang keberatan dan pertanyaan yang diajukan para peserta.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, media terus berupaya melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. ***Red

Read More

Kejari Purwakarta Periksa Mantan Anggota DPRD Terkait Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah

Kabarciepat.com || Purwakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta terus mendalami kasus dugaan gratifikasi mobil mewah yang menyeret sejumlah nama pejabat di Kabupaten Purwakarta. Pada Rabu (13/5/2026), tim penyidik Kejari Purwakarta memeriksa mantan anggota DPRD Purwakarta berinisial LM atau Lalam Martakusumah.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi kendaraan mewah yang sebelumnya dikaitkan dengan mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Berdasarkan informasi yang beredar, LM yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode terlihat mendatangi Kantor Kejari Purwakarta sekitar pukul 10.02 WIB untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Hingga saat ini, pihak Kejari Purwakarta masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap lebih jauh aliran serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

Kasus dugaan gratifikasi mobil mewah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh penting di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta. ***Red

Read More

DPR RI Terima Audiensi PB PGRI, Bahas Perlindungan Guru dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kabarciepat.com || Jakarta – Jajaran pimpinan DPR RI menerima kunjungan silaturahmi Ketua PB PGRI Pusat, Unifah Rosyidi beserta pengurus PGRI di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis dunia pendidikan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Rabu, 13/5/2026

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai pentingnya perlindungan guru yang melekat pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perlindungan tersebut mencakup aktivitas mengajar, mendidik, serta menjalankan fungsi pendidikan selama rentang waktu kerja di satuan pendidikan.

Ditekankan bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas pendidikan, tanggung jawab hukum dan kewenangan profesional berada pada guru sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan keberpihakan semua pihak agar guru dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan bermartabat.

Selain itu, berbagai masukan dari PB PGRI juga turut disampaikan kepada DPR RI sebagai bentuk upaya bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Indonesia agar semakin berkualitas serta mampu mencetak generasi unggul di masa depan. ***Deden

Read More