Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Permudah Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Tanpa KTP Pemilik Pertama

Bandung, kabarciepat.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor: 47/KU.03.02/BAPENDA tentang kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus melampirkan KTP pemilik pertama kendaraan. Senin, 6/5/2026

Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor se-Jawa Barat ini ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan mulai berlaku sejak 6 April 2026.

Dalam edaran tersebut dijelaskan, masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik pribadi maupun badan/perusahaan, kini tetap dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan meskipun tidak memegang KTP pemilik pertama.

Sebagai persyaratan, wajib pajak cukup membawa STNK serta KTP pihak yang saat ini menguasai atau menggunakan kendaraan tersebut saat melakukan pembayaran pajak.

Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan kepada masyarakat, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB.

Selain itu, masyarakat yang belum melakukan proses balik nama kendaraan juga diimbau untuk segera mengurus administrasi tersebut, tanpa harus menunda pembayaran pajak tahunan.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tidak ada lagi kendala administratif yang menghambat masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat. ***Red

Read More

Pemerintah Batasi BBM Subsidi, Mobil Pribadi Maksimal 50 Liter per Hari

Garut, kabarciepat.com — Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk mobil pribadi maksimal 50 liter per hari mulai 1 April 2026. Kebijakan ini ditegaskan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan diterapkan di lapangan melalui sistem digital MyPertamina berbasis barcode di SPBU.

Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi tercatat secara otomatis. Pengendara tidak lagi bisa mengisi berulang di SPBU berbeda untuk mengakali batasan kuota harian.

Alasan Pembatasan

Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah pengendalian agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Sejumlah tujuan yang disampaikan antara lain:

Menekan praktik penimbunan dan penyalahgunaan

Mengurangi kebocoran anggaran subsidi negara

Memastikan subsidi dinikmati kelompok yang berhak

Dengan kata lain, subsidi diarahkan untuk kebutuhan wajar, bukan konsumsi berlebihan.

Siapa yang Terdampak?

Aturan ini secara langsung menyasar:

Mobil pribadi: maksimal 50 liter per hari

Angkutan umum dan kendaraan besar: memiliki skema kuota berbeda

Kendaraan yang belum terdaftar di sistem: berpotensi ditolak saat pengisian BBM subsidi di SPBU

Petugas SPBU akan memindai barcode dari aplikasi MyPertamina sebelum transaksi dilakukan.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan.

Sebagian pihak menilai pembatasan ini perlu untuk menjaga keberlanjutan anggaran subsidi dan mencegah penyalahgunaan. Namun, ada pula yang menganggap aturan ini memberatkan masyarakat dengan mobilitas tinggi, termasuk pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk operasional harian.

Penyesuaian Mulai Diperlukan

Dengan pengawasan yang kini berbasis sistem dan data, celah pengisian berulang hampir tertutup. Masyarakat yang masih bergantung pada BBM bersubsidi diimbau segera menyesuaikan pola konsumsi dan memastikan kendaraannya terdaftar di sistem MyPertamina agar tidak terkendala saat pengisian di SPBU. ***Rahmat H

Read More

Retak di Balik Harmoni? Manuver Putri Karlina dan Dinamika di Pucuk Pemerintahan Garut

Garut, kabarciepat.com – Pernyataan terbuka Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, terkait praktik pungutan liar (pungli) di destinasi wisata Sayang Heulang dan Santolo memantik perhatian publik. Video yang diunggah melalui media sosial pribadinya memuat istilah “rapor merah” serta penekanan pada keterbatasan ruang gerak dalam penanganan persoalan tersebut. 

Sejumlah sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya menilai, penyampaian kritik secara terbuka ini tidak semata berbicara soal teknis penataan retribusi, melainkan mencerminkan adanya perbedaan pandangan dalam tata kelola sektor pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kritik Terbuka atau Sinyal Evaluasi?

Beberapa pejabat menyebut dalam beberapa bulan terakhir terdapat perbedaan pendekatan dalam penertiban retribusi liar di kawasan wisata. Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memang tidak selalu memegang kendali operasional langsung. Namun, ketika evaluasi disampaikan melalui ruang publik, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk dorongan percepatan perbaikan tata kelola.

Pertanyaan yang kemudian muncul di ruang publik adalah mengapa isu ini tidak diselesaikan melalui forum internal, melainkan disampaikan secara terbuka.

Penyebutan Figur Kepala Daerah Lain

Dalam pernyataannya, Putri Karlina juga menyinggung gaya kepemimpinan Saepul Bahri Binzein dan Citra Pitriyami. Penyebutan ini memunculkan beragam tafsir di kalangan pengamat politik lokal.

Beberapa menilai hal tersebut sebagai bentuk perbandingan praktik kepemimpinan di daerah lain yang dianggap berhasil dalam pengawasan lapangan. Dalam komunikasi politik, referensi semacam ini kerap dimaknai sebagai dorongan perubahan pendekatan tata kelola, bukan semata perbandingan personal.

Media Sosial sebagai Ruang Aspirasi

Penggunaan media sosial oleh pejabat publik untuk menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan merupakan fenomena yang semakin umum. Selain membangun citra responsif, langkah ini juga menjadi cara untuk mendorong perhatian cepat terhadap persoalan di lapangan.

Di sisi lain, pola komunikasi terbuka seperti ini memerlukan keseimbangan dengan komunikasi internal yang solid agar tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan arah di tingkat pimpinan.

Fakta Administratif dan Persepsi Publik

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Garut yang menanggapi dinamika tersebut. Secara administratif, roda pemerintahan di Kabupaten Garut tetap berjalan normal.

Namun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada persoalan pungli di kawasan wisata, tetapi juga pada dinamika komunikasi di tingkat pimpinan daerah.

Apakah ini sekadar perbedaan pandangan dalam proses evaluasi kebijakan, atau bagian dari dinamika yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan daerah, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, masyarakat Garut berharap penanganan persoalan pungli dapat segera dituntaskan melalui koordinasi yang solid di internal pemerintahan. ***Red

Read More

Ketua KPK Pasundan DPD Jabar Soroti Kinerja Pemkab Bandung Barat, Ajak Masyarakat dan Stakeholder Perkuat Kontrol Sosial

Bandung Barat, kabarciepat.com — Ketua KPK Pasundan DPD Jawa Barat, Asep Solihin, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pembangunan dan tata kelola kebersihan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ia menilai, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, kinerja pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan di mata masyarakat. Senin, 6/4/2026

Menurut Asep Solihin, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruh warga, termasuk peran aktif LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia juga menyoroti kondisi kebersihan lingkungan dan penataan kawasan, termasuk di area perkantoran pemerintahan yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Hal ini, menurutnya, menjadi gambaran yang mencerminkan perlunya pembenahan dari dalam sebelum melakukan penataan yang lebih luas di masyarakat.

Asep turut mengapresiasi inisiatif dan semangat gotong royong warga di wilayah Cipeundeuy yang secara swadaya melakukan pembangunan jalan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian. Namun demikian, ia mempertanyakan mengapa tanggung jawab yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah justru harus ditanggung oleh masyarakat.

“Warga telah menjalankan kewajiban membayar pajak. Tentu wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan anggaran tersebut untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Ia menilai, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya evaluasi dan perbaikan, maka kemajuan daerah akan sulit tercapai, siapapun yang memimpin. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan stakeholder lainnya, untuk bersinergi dalam mengawal kinerja pemerintah demi terwujudnya perubahan positif di Bandung Barat.

“Ayo kita kompak, bergandengan tangan menjalankan peran masing-masing, khususnya dalam mengawasi dan mendorong perbaikan kinerja pemerintahan, agar Bandung Barat dapat berkembang dan sejajar dengan daerah lain,” pungkasnya. ***Rik

Read More

Semangat Gotong Royong Warga Ciptaharja Bangun Jalan Desa Meski Diguyur Hujan

Bandung Barat, kabarciepat.com – Semangat gotong royong masyarakat kembali terlihat nyata di Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Warga dari beberapa wilayah RW bahu-membahu melaksanakan pembangunan jalan desa secara swadaya, meski di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Minggu, 5/4/2026

Pembangunan jalan rabat beton ini berlokasi di Kampung Sirnagalih, RW 020, dengan panjang 150 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2026.

Menariknya, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mengandalkan anggaran yang terbatas, tetapi juga didukung penuh oleh partisipasi aktif masyarakat. Warga dari RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 20 turut serta secara sukarela menyumbangkan tenaga melalui kerja bakti atau gotong royong.

Meski sempat diguyur hujan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap melanjutkan pembangunan. Kegiatan berjalan dengan lancar berkat kekompakan dan kebersamaan masyarakat.

Sebelum pelaksanaan, kegiatan ini juga telah melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebagai bentuk transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kepala Desa Ciptaharja, Idham Martadinata, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas antusiasme warga.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya warga RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 20 yang telah ikut andil secara sukarela dalam pembangunan jalan ini. Budaya gotong royong di Desa Ciptaharja kini mulai bangkit dan semakin meningkat,” ujarnya.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan akses masyarakat menjadi lebih baik serta dapat menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari.***Red

Read More

Aipda Vicky Mundur dari Polri Usai Usut Dugaan Korupsi Rp2,2 Miliar, Kini Pilih Jadi Penjual Kopi

Kabarciepat.com — Publik kembali menyoroti dinamika internal penegakan hukum di Indonesia, menyusul kabar mundurnya seorang anggota Polri yang tengah menangani kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah. Keputusan tersebut memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Sosok tersebut adalah Aipda Vicky Aristo Katiandagho, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Minahasa. Ia diketahui tengah menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp2,2 miliar terkait proyek pengadaan tas ramah lingkungan tahun 2020 yang melibatkan ratusan desa di wilayah Minahasa.

Proses penyidikan yang dilakukan Vicky disebut telah memasuki tahap lanjutan. Namun, di tengah penanganan kasus besar tersebut, ia justru dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud pada Oktober 2024. Mutasi ini pun memunculkan tanda tanya, terutama karena dilakukan saat kasus masih berjalan.

Merasa terdapat kejanggalan, Vicky dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, karena tidak mendapatkan respons, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari institusi Polri.

Pasca mundur, Vicky memilih menjalani kehidupan sederhana dengan menjadi penjual kopi. Keputusannya ini menjadi sorotan publik, terutama setelah unggahannya di media sosial viral. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan sindiran tegas, “Saya menikmati jualan kopi, daripada tunduk pada penjilat,” yang mencerminkan sikap dan prinsip yang ia pegang.

Kasus ini pun menuai beragam reaksi dari masyarakat, yang berharap adanya transparansi dan kejelasan dalam penanganan dugaan korupsi tersebut, serta perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang berintegritas. ***Red 

Read More

Warga RT 06/09 Laksana Mekar Gelar Halalbihalal, Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan

Bandung Barat, kabarciepat.com – Dalam upaya mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, warga RT 06/09 Perumahan Laksana Mekar, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menggelar kegiatan halalbihalal pada Sabtu (4/4/2026) sore hingga selesai.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan ini dihadiri oleh warga setempat dari berbagai kalangan. Terlihat kekompakan dan keakraban antarwarga yang berkumpul, saling bersalaman, serta berbincang santai dalam nuansa kekeluargaan.

Ketua RT 06, Yadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan halalbihalal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan.

“Dengan diadakannya halalbihalal ini, tiada lain untuk menjalin kebersamaan dan mempererat silaturahmi antarwarga,” ujar Yadi.

Selain menjadi ajang saling memaafkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan rasa persatuan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Warga pun menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan yang terjalin erat di lingkungan RT 06/09 Perumahan Laksana Mekar. ***Asol

Read More