Retak di Balik Harmoni? Manuver Putri Karlina dan Dinamika di Pucuk Pemerintahan Garut

Garut, kabarciepat.com – Pernyataan terbuka Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, terkait praktik pungutan liar (pungli) di destinasi wisata Sayang Heulang dan Santolo memantik perhatian publik. Video yang diunggah melalui media sosial pribadinya memuat istilah “rapor merah” serta penekanan pada keterbatasan ruang gerak dalam penanganan persoalan tersebut. 

Sejumlah sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya menilai, penyampaian kritik secara terbuka ini tidak semata berbicara soal teknis penataan retribusi, melainkan mencerminkan adanya perbedaan pandangan dalam tata kelola sektor pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kritik Terbuka atau Sinyal Evaluasi?

Beberapa pejabat menyebut dalam beberapa bulan terakhir terdapat perbedaan pendekatan dalam penertiban retribusi liar di kawasan wisata. Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memang tidak selalu memegang kendali operasional langsung. Namun, ketika evaluasi disampaikan melalui ruang publik, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk dorongan percepatan perbaikan tata kelola.

Pertanyaan yang kemudian muncul di ruang publik adalah mengapa isu ini tidak diselesaikan melalui forum internal, melainkan disampaikan secara terbuka.

Penyebutan Figur Kepala Daerah Lain

Dalam pernyataannya, Putri Karlina juga menyinggung gaya kepemimpinan Saepul Bahri Binzein dan Citra Pitriyami. Penyebutan ini memunculkan beragam tafsir di kalangan pengamat politik lokal.

Beberapa menilai hal tersebut sebagai bentuk perbandingan praktik kepemimpinan di daerah lain yang dianggap berhasil dalam pengawasan lapangan. Dalam komunikasi politik, referensi semacam ini kerap dimaknai sebagai dorongan perubahan pendekatan tata kelola, bukan semata perbandingan personal.

Media Sosial sebagai Ruang Aspirasi

Penggunaan media sosial oleh pejabat publik untuk menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan merupakan fenomena yang semakin umum. Selain membangun citra responsif, langkah ini juga menjadi cara untuk mendorong perhatian cepat terhadap persoalan di lapangan.

Di sisi lain, pola komunikasi terbuka seperti ini memerlukan keseimbangan dengan komunikasi internal yang solid agar tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan arah di tingkat pimpinan.

Fakta Administratif dan Persepsi Publik

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Garut yang menanggapi dinamika tersebut. Secara administratif, roda pemerintahan di Kabupaten Garut tetap berjalan normal.

Namun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada persoalan pungli di kawasan wisata, tetapi juga pada dinamika komunikasi di tingkat pimpinan daerah.

Apakah ini sekadar perbedaan pandangan dalam proses evaluasi kebijakan, atau bagian dari dinamika yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan daerah, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, masyarakat Garut berharap penanganan persoalan pungli dapat segera dituntaskan melalui koordinasi yang solid di internal pemerintahan. ***Red

Read More

Ketua KPK Pasundan DPD Jabar Soroti Kinerja Pemkab Bandung Barat, Ajak Masyarakat dan Stakeholder Perkuat Kontrol Sosial

Bandung Barat, kabarciepat.com — Ketua KPK Pasundan DPD Jawa Barat, Asep Solihin, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pembangunan dan tata kelola kebersihan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ia menilai, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, kinerja pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan di mata masyarakat. Senin, 6/4/2026

Menurut Asep Solihin, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama seluruh warga, termasuk peran aktif LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia juga menyoroti kondisi kebersihan lingkungan dan penataan kawasan, termasuk di area perkantoran pemerintahan yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Hal ini, menurutnya, menjadi gambaran yang mencerminkan perlunya pembenahan dari dalam sebelum melakukan penataan yang lebih luas di masyarakat.

Asep turut mengapresiasi inisiatif dan semangat gotong royong warga di wilayah Cipeundeuy yang secara swadaya melakukan pembangunan jalan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian. Namun demikian, ia mempertanyakan mengapa tanggung jawab yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah justru harus ditanggung oleh masyarakat.

“Warga telah menjalankan kewajiban membayar pajak. Tentu wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan anggaran tersebut untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Ia menilai, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya evaluasi dan perbaikan, maka kemajuan daerah akan sulit tercapai, siapapun yang memimpin. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan stakeholder lainnya, untuk bersinergi dalam mengawal kinerja pemerintah demi terwujudnya perubahan positif di Bandung Barat.

“Ayo kita kompak, bergandengan tangan menjalankan peran masing-masing, khususnya dalam mengawasi dan mendorong perbaikan kinerja pemerintahan, agar Bandung Barat dapat berkembang dan sejajar dengan daerah lain,” pungkasnya. ***Rik

Read More

Semangat Gotong Royong Warga Ciptaharja Bangun Jalan Desa Meski Diguyur Hujan

Bandung Barat, kabarciepat.com – Semangat gotong royong masyarakat kembali terlihat nyata di Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Warga dari beberapa wilayah RW bahu-membahu melaksanakan pembangunan jalan desa secara swadaya, meski di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Minggu, 5/4/2026

Pembangunan jalan rabat beton ini berlokasi di Kampung Sirnagalih, RW 020, dengan panjang 150 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2026.

Menariknya, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mengandalkan anggaran yang terbatas, tetapi juga didukung penuh oleh partisipasi aktif masyarakat. Warga dari RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 20 turut serta secara sukarela menyumbangkan tenaga melalui kerja bakti atau gotong royong.

Meski sempat diguyur hujan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap melanjutkan pembangunan. Kegiatan berjalan dengan lancar berkat kekompakan dan kebersamaan masyarakat.

Sebelum pelaksanaan, kegiatan ini juga telah melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebagai bentuk transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kepala Desa Ciptaharja, Idham Martadinata, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas antusiasme warga.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya warga RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 20 yang telah ikut andil secara sukarela dalam pembangunan jalan ini. Budaya gotong royong di Desa Ciptaharja kini mulai bangkit dan semakin meningkat,” ujarnya.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan akses masyarakat menjadi lebih baik serta dapat menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari.***Red

Read More

Aipda Vicky Mundur dari Polri Usai Usut Dugaan Korupsi Rp2,2 Miliar, Kini Pilih Jadi Penjual Kopi

Kabarciepat.com — Publik kembali menyoroti dinamika internal penegakan hukum di Indonesia, menyusul kabar mundurnya seorang anggota Polri yang tengah menangani kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah. Keputusan tersebut memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Sosok tersebut adalah Aipda Vicky Aristo Katiandagho, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Minahasa. Ia diketahui tengah menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp2,2 miliar terkait proyek pengadaan tas ramah lingkungan tahun 2020 yang melibatkan ratusan desa di wilayah Minahasa.

Proses penyidikan yang dilakukan Vicky disebut telah memasuki tahap lanjutan. Namun, di tengah penanganan kasus besar tersebut, ia justru dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud pada Oktober 2024. Mutasi ini pun memunculkan tanda tanya, terutama karena dilakukan saat kasus masih berjalan.

Merasa terdapat kejanggalan, Vicky dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, karena tidak mendapatkan respons, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari institusi Polri.

Pasca mundur, Vicky memilih menjalani kehidupan sederhana dengan menjadi penjual kopi. Keputusannya ini menjadi sorotan publik, terutama setelah unggahannya di media sosial viral. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan sindiran tegas, “Saya menikmati jualan kopi, daripada tunduk pada penjilat,” yang mencerminkan sikap dan prinsip yang ia pegang.

Kasus ini pun menuai beragam reaksi dari masyarakat, yang berharap adanya transparansi dan kejelasan dalam penanganan dugaan korupsi tersebut, serta perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang berintegritas. ***Red 

Read More

Warga RT 06/09 Laksana Mekar Gelar Halalbihalal, Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan

Bandung Barat, kabarciepat.com – Dalam upaya mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, warga RT 06/09 Perumahan Laksana Mekar, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menggelar kegiatan halalbihalal pada Sabtu (4/4/2026) sore hingga selesai.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan ini dihadiri oleh warga setempat dari berbagai kalangan. Terlihat kekompakan dan keakraban antarwarga yang berkumpul, saling bersalaman, serta berbincang santai dalam nuansa kekeluargaan.

Ketua RT 06, Yadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan halalbihalal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan.

“Dengan diadakannya halalbihalal ini, tiada lain untuk menjalin kebersamaan dan mempererat silaturahmi antarwarga,” ujar Yadi.

Selain menjadi ajang saling memaafkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan rasa persatuan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Warga pun menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan yang terjalin erat di lingkungan RT 06/09 Perumahan Laksana Mekar. ***Asol

Read More

Suasana Jelang Prosesi Pemakaman Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di TMP Cikutra

Bandung, Jawa Barat. Kabarciepat.com — Suasana khidmat menyelimuti area Taman Makam Pahlawan Cikutra pada Minggu, 5 April 2026, menjelang prosesi pemakaman almarhum Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar.

Di bawah tenda bernuansa merah putih, jajaran prajurit TNI dari berbagai kesatuan telah bersiap mengikuti rangkaian upacara pemakaman militer. Barisan perwira dan prajurit tampak duduk tertib, sementara sejumlah anggota pasukan dengan baret merah berjaga di sekitar lokasi, memastikan prosesi berjalan dengan penuh penghormatan.

Kehadiran aparat TNI, kepolisian, serta para pelayat menambah suasana haru di lokasi pemakaman. Rekan-rekan seperjuangan almarhum hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, menunjukkan solidaritas dan rasa kehilangan yang mendalam.

Rangkaian prosesi direncanakan berlangsung sesuai tata cara militer, mulai dari penghormatan senjata, doa bersama, hingga pengantaran jenazah ke liang lahat. Momen ini menjadi bentuk penghargaan negara atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Suasana jelang prosesi berlangsung tertib, hening, dan penuh rasa hormat, mencerminkan duka sekaligus kebanggaan atas dedikasi seorang prajurit terbaik. ***Red

Read More

Dewan Pers Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Dana Jurnalisme

Jakarta, kabarciepat.com — Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis menjawab krisis yang tengah melanda industri media akibat disrupsi digital dan tekanan ekonomi. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Dewan Pers, Sabtu. (4/4/2026). sumber dewanpers.or.id

Uji publik ini menjadi bagian dari upaya merumuskan mekanisme pendanaan yang dapat menopang keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap wartawan dan ekosistem pers nasional.

Dalam pemaparannya, Dewan Pers menjelaskan bahwa sumber Dana Jurnalisme nantinya akan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat. Skema pengelolaan dana dirancang bersifat independen, transparan, serta berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjaga independensi kerja jurnalistik.

Rancangan peraturan ini juga diharapkan menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan industri media yang saat ini terdampak besar oleh perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, dominasi platform digital, serta menurunnya pendapatan iklan media konvensional.

Melalui uji publik ini, Dewan Pers membuka ruang masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pers, perusahaan media, akademisi, dan masyarakat, guna menyempurnakan rancangan peraturan sebelum ditetapkan secara resmi.

Langkah ini menegaskan komitmen Dewan Pers dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia agar tetap profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik di tengah perubahan zaman yang kian cepat.

***Red

Read More