Raker Pengurus Cabang Cipatat Program Kerja dan SIGAP

Cipatat, Bandung Barat. kabarciepat.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Cipatat menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dengan mengusung tema “Sigap Solidaritas Guru Tanggap Bencana”. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran guru dalam menghadapi tantangan kebencanaan di wilayah Bandung Barat.

Dalam sambutannya, Ketua PGRI Cabang Cipatat, Bapak Endin Mahpudin, M.M.Pd, menegaskan pentingnya solidaritas dan kesiapsiagaan guru sebagai garda terdepan dalam mendidik sekaligus melindungi generasi muda. “Guru tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus sigap dan tanggap ketika bencana melanda. Solidaritas menjadi kunci agar kita mampu saling menguatkan,” ujarnya.

Rakercab ini dihadiri oleh para pengurus, PGRI Cabang Cipatat, . Agenda utama meliputi:

- Evaluasi program kerja tahun sebelumnya.  

- Penyusunan rencana kerja strategis untuk tahun mendatang.  

- Penguatan kapasitas guru dalam mitigasi dan respon kebencanaan.  

Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh menghadapi bencana. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para guru diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat luas

Dengan tema yang relevan terhadap kondisi geografis dan sosial Cipatat, Rakercab PGRI ini menegaskan komitmen guru sebagai agen perubahan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menjaga keselamatan dan solidaritas komunitas.***Redi R

Read More

akibat info hoaxs gaji cair, ini kata ketua FGTK KBB

Cipatat, KBB. kabarciepat.com – Forum Guru Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami para guru PPPK paruh waktu terkait keterlambatan pencairan gaji.  

Ketua Umum FGTK KBB, Riki Triyadi, menegaskan bahwa keresahan ini nyata dan harus segera ditangani. “Meni kieu nya jadi guru dipermainkan terus. Padahal arurang nu nungguan ges siga lauk ka saatan,” ungkapnya dengan nada getir, menggambarkan betapa beratnya penantian para guru yang menggantungkan hidup dari hak gaji mereka.  

Informasi yang beredar di grup WhatsApp internal PPPK paruh waktu, sempat menimbulkan kebingungan, karena sebagian guru mendapati saldo rekening belum bertambah "meski ada kabar gaji sudah bisa dicek". Situasi ini menimbulkan rasa kecewa dan kelelahan emosional di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan.  

FGTK KBB menekankan bahwa pemerintah daerah dan pihak terkait harus segera memberikan kepastian, transparansi, dan solusi agar hak guru tidak tertunda. “Kami bukan sekadar menuntut uang, tetapi menuntut penghargaan atas kerja keras dan pengabdian,” tambah Riki.***ghani

Read More

GTKN dan FGTK Kabupaten Cianjur Gelar Aksi Damai: Menuntut Keadilan Gaji PPPK Paruh Waktu

Cianjur, kabarciepat.com — Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Kabupaten Cianjur bersama Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Cianjur resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur. Permohonan ini dilayangkan menyusul adanya ketidaksesuaian dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) bagi PPPK Paruh Waktu Guru dan Tenaga Kependidikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui KEPMENPANRB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya pada poin ke-19. Kamis, 4/02/2026

Dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua GTKN Kabupaten Cianjur, Edwin Solehudin, dan Ketua FGTK Kabupaten Cianjur, Alam Purnama Ayom, pihak forum menegaskan perlunya klarifikasi mengenai besaran gaji PPPK Paruh Waktu yang tercantum dalam kontrak kerja.  

Audiensi sekaligus aksi damai ini dijadwalkan berlangsung pada:  

- Hari/Tanggal: Jumat , 13 Februari 2026  

- Waktu: Pukul 09.00 WIB  

- Tempat: Gedung DPRD Kabupaten Cianjur  

GTKN Kabupaten Cianjur menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk perjuangan moral demi keadilan dan kepastian bagi ribuan guru serta tenaga kependidikan yang menggantungkan hidup pada kontrak PPPK Paruh Waktu.  

“Kami berharap DPRD Kabupaten Cianjur dapat memberikan ruang dialog yang konstruktif, sehingga kejelasan mengenai hak-hak guru dan tenaga kependidikan dapat segera terwujud,” ujar Edwin Solehudin, Ketua GTKN Kabupaten Cianjur.  

Sementara itu, Ketua FGTK Kabupaten Cianjur, Alam Purnama Ayom, menyoroti ketidakadilan yang tercantum dalam kontrak kerja. Menurutnya, gaji yang ditetapkan bagi PPPK Paruh Waktu sangat tidak manusiawi: guru hanya menerima Rp300 ribu per bulan, sedangkan tenaga kependidikan Rp500 ribu per bulan.  

“Angka ini jelas tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Kami menuntut kejelasan dan keadilan agar profesi guru dan tenaga kependidikan tidak diperlakukan secara diskriminatif,” tegas Alam Purnama Ayom. 

Dengan semangat kebersamaan, GTKN dan FGTK Kabupaten Cianjur mengajak seluruh pihak untuk mendukung perjuangan ini demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, bermartabat, dan berpihak pada kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.***red

Read More

Ucapan Terima Kasih Pemenang Doorprize Umroh Funwalk HUT PGRI Kabupaten Bandung

Bandung, kabarciepat.com – Dalam rangkaian acara Funwalk memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung, kebahagiaan luar biasa dirasakan oleh Mahmud Setiawan yang terpilih sebagai pemenang doorprize utama berupa perjalanan ibadah umroh. 

Mahmud Setiawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Bupati Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta jajaran PGRI Kabupaten Bandung atas terselenggaranya kegiatan yang penuh kebersamaan dan apresiasi bagi para guru. 

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas anugerah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Kabupaten Bandung, Kadisdik, dan PGRI Kabupaten Bandung yang telah menghadirkan acara penuh makna ini. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua,” ujar Mahmud Setiawan. 

Selain itu, Mahmud menambahkan ucapan terima kasih khusus kepada Sahara Grup selaku penyelenggara perjalanan umroh: 

"Terima kasih juga kepada Travel Sahara Grup yang telah membimbing dan memberikan pelayanan luar biasa. Pengalaman ini sungguh sangat mengharukan dan membanggakan bagi saya,” ungkapnya dengan penuh haru. 

Doorprize umroh ini dipercayakan kepada Sahara Grup, sebuah biro perjalanan yang dipimpin oleh Hj. Hety. Beliau menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan: 

> “Alhamdulillah, Sahara Grup dipercaya untuk memberangkatkan pemenang doorprize umroh. Semoga perjalanan ibadah ini berjalan lancar dan membawa keberkahan,” ungkap Hj. Hety, pemilik Sahara Grup. 

Acara Funwalk HUT PGRI Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan kebugaran, tetapi juga wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan organisasi guru terhadap kesejahteraan serta kebahagiaan para pendidik.***red

Read More

Pemkab Bandung Barat Tunda Penetapan Lokasi Relokasi Korban Longsor Cisarua

Bandung Barat, kabarciepat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menunda penetapan lokasi relokasi bagi 34 kepala keluarga (KK) korban bencana longsor di Kecamatan Cisarua. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan warga melalui kajian mendalam dari tim geologi. Rabu, 4/02/2026

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa proses relokasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa mengingat kondisi geografis Cisarua yang dikenal rawan pergerakan tanah. “Kami sedang mengkaji beberapa opsi lokasi relokasi. Tim geologi masih bekerja untuk memastikan kontur tanahnya aman,” ujar Jeje saat meninjau posko pengungsian di Desa Pasirlangu, didampingi Kapolres Cimahi AKBP Niko Narullah Adi Putra.  

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi relokasi yang masih dalam tahap kajian teknis. Sebagian warga terdampak berharap relokasi tetap berada di wilayah Desa Pasirlangu, namun keputusan akhir akan menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Geologi.  

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian Pemkab Bandung Barat agar relokasi tidak menimbulkan risiko baru bagi warga terdampak. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan solusi terbaik yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan masyarakat.***red

Read More

Reses Perdana 2026, Teddy Setiadi Serap Aspirasi Warga Dapil II dan Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan

Sukabumi, kabarciepat.com — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Teddy Setiadi, melaksanakan kegiatan Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi agenda penting dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara legislatif dengan warga.

Reses yang berlangsung penuh keakraban tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasi dan harapan pembangunan di wilayahnya.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian. Di antaranya kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota legislatif dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat

“Reses merupakan momentum penting bagi kami untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat, kaji, dan perjuangkan agar dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah,” ujar Teddy Setiadi

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran

Selain menyerap aspirasi, Teddy juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan serta semangat gotong royong dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia berkomitmen untuk terus mengawal berbagai usulan masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan

Masyarakat yang hadir berharap kegiatan reses tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

Pelaksanaan Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi serta mempererat hubungan antara DPRD dan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil II Kabupaten Sukabumi.***jjn

Read More

‎Sekuriti Larang Wartawan Meliput Demo GSBI di PT Yongstar, Diduga Langgar UU Pers

‎Sukabumi, kabarciepat.com – Sejumlah wartawan mengalami pelarangan peliputan oleh petugas sekuriti saat hendak meliput aksi unjuk rasa yang digelar oleh GSBI Kabupaten Sukabumi di depan PT Yongstar, Senin (2/2/2026).

‎Aksi demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjelang bulan Ramadan. Namun, saat para jurnalis hendak melakukan peliputan di sekitar lokasi aksi, mereka dihadang dan tidak diperkenankan masuk oleh pihak sekuriti perusahaan.

‎Salah seorang jurnalis, Isep Panji, wartawan tatarmedia id menuturkan bahwa sejumlah wartawan telah menunjukkan identitas resmi pers, namun tetap dilarang meliput, meskipun aktivitas jurnalistik dilakukan di ruang publik dan tidak memasuki area produksi pabrik.

‎“Kami hanya melakukan tugas jurnalistik di ruang publik, namun tetap dilarang meliput oleh sekuriti,” ujar Isep Panji.

‎Menanggapi hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

‎Namun demikian, pelaksanaan tugas jurnalistik tetap harus mengacu pada koridor hukum, etika, serta aturan keamanan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan terbatas, objek vital, dan area produksi.

‎Pengamat hukum pers menegaskan bahwa pelarangan peliputan tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama bila kegiatan jurnalistik berlangsung di ruang publik dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban umum.

‎“Jika wartawan meliput di ruang publik dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, maka pelarangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers,” ujarnya.

‎Sementara itu, pihak perusahaan melalui petugas sekuriti menyampaikan bahwa pembatasan dilakukan semata-mata demi menjaga keamanan internal, keselamatan karyawan, serta kelancaran operasional perusahaan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.

‎Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Yongstar belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pelarangan peliputan tersebut.

‎Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara perusahaan, aparat keamanan, dan insan pers, agar kebebasan pers tetap terjamin tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban.***jejen

Read More