Di Trevel Sahara Grup Dengan 25 Juta Bisa Ketanah Suci

✨ UMRAH HEMAT KE TANAH SUCI ✨ Ingin berangkat ke Tanah Suci tapi khawatir dengan biaya? Sekarang bersama Travel Sahara Grup, Anda bisa menunaikan ibadah umrah dengan biaya mulai dari 25 Juta saja. 🕋 Fasilitas yang didapat: ✔ Tiket pesawat pulang–pergi ✔ Hotel nyaman di Makkah & Madinah ✔ Transportasi selama di Arab Saudi ✔ Makan sesuai program ✔ Pembimbing ibadah berpengalaman ✔ Ziarah tempat bersejarah 💫 Kesempatan beribadah ke Makkah & Madinah kini semakin mudah dan terjangkau. 📅 Kuota terbatas – Segera daftarkan diri Anda dan keluarga! 📞 Info & pendaftaran: 0821-2619-5038 Dewi Yulia Hubungi admin Travel Sahara Grup sekarang juga. “Panggilan Allah jangan ditunda jika sudah dimudahkan jalannya.”

Rabu, 25 Februari 2026

Pemkab Bandung Barat Lantik Ratusan Pejabat, Pengisian Jabatan Dilakukan Bertahap

Bandung Barat, kabarciepat.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Kamis (26/2/2026) di Ngamprah.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak sekitar 190 pejabat resmi dilantik, yang terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural. Pejabat fungsional yang dilantik berasal dari unsur tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta perangkat daerah lainnya, sementara pejabat struktural yang dilantik merupakan tenaga administrator setingkat eselon III A.

Prosesi pelantikan pejabat fungsional dilaksanakan secara daring, sedangkan pejabat struktural dilantik secara langsung dan disaksikan para kepala perangkat daerah.

Bupati Bandung Barat menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan penguatan organisasi pemerintahan daerah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah daerah akan melakukan rotasi dan mutasi secara bertahap. Pengisian jabatan selanjutnya direncanakan mencakup administrator eselon III B serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) setingkat eselon II.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan dan menerapkan sistem merit, termasuk melalui pemetaan kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, serta pembahasan oleh Tim Penilai Kinerja (TPK).

Pemerintah daerah berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta solid dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan optimal.

Berikut sejumlah nama-nama pejabat yang telah dilantik seperti,

‎1. A M Hikmat menjadi Camat Batujajar

‎2. Aang Nugraha menjadu Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

‎3. Agnes Virganty menjadi Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

‎4. Agus Achmad Setiawan Camat pada Kecamatan Sindangkerta

‎5. Agus Ganjar Hidayat menjadi Camat pada Kecamatan Parongpong

‎6. Agus Mulya menjadi Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Peternakan

‎7. Andri Hadiyanto menjadi Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

‎8. Asep Haris Kosaman menjadi Camat Gununghalu

‎9. Asep Mohamad Azhar menjadi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

‎10. Asep Nirwan Permana menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah

‎11. Asep Wahidin Sudiro menjadi Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga

‎12. Badrul Muin menjadi Camat pada Kecamatan Rongga

‎13. Bahtiar Rifai menjadi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah

‎14. Budiyono menjadi Sekretaris pada Inspektorat Daerah

‎15. Darmawan menjadi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

‎16. Dewi Nur Anggraeni menjadi Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

‎17. Edy Syafrudin menjadi Sekretaris pada Dinas Pendidikan

‎18. Erik Harisma menjadi Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

‎19. Hadian Sundara menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah

‎20. Hari Mustika Jachja menjadi Camat pada Kecamatan Ngamprah

‎21. Hendi Setiadi menjadi Camat pada Kecamatan Padalarang

‎22. Herman Permadi menjadi Camat pada Kecamatan Cipatat

‎23. Herry Heryana menjadi Camat pada Kecamatan Cipeundeuy

‎24. Ilman Suherlan menjadi Camat pada Kecamatan Cipongkor

‎25. Iwan Mustawan Azis menjadi Camat pada Kecamatan Cisarua

‎26. dr. Lia Nurliana menjadi Sekretaris pada Dinas Kesehatan

‎27. Muhammad Dany Rizal menjadi Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah

‎28. R Ritta Dewi Puspita menjadi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

‎29. dr. Raden Nurul Rasihan Risalah menjadi Direktur pada RSUD Lembang

‎30. Retno Handayani menjadi Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

‎31. Hj Rina Marlina menjadi Sekretaris pada Badan Pendapatan Daera

‎32. Rochmat Bahtiar menjadi Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

‎33. Dr Rustiyana menjadi Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

‎34. Sulaena Faisal menjadi Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

‎35. Wewen Surwenda menjadi Sekretaris pada Dinas Sosial

‎36. Yulia Purnamasanti menjadi Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

‎37. Yusef Ahmad Darajat menjadi Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

‎38. Zamila Floreta menjadi Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. **red

Share:

Segmen 900 Meter Lingkar Cianjur Di-Overlay, PPK 2.1 Jabar Targetkan Rampung Sebelum H-10 Lebaran

Cianjur, kabarciepat.com – Pemerintah melalui PPK 2.1 Jawa Barat melakukan pekerjaan overlay pada segmen sepanjang 900 meter di ruas Lingkar Cianjur yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup berat dan sempat menjadi sorotan masyarakat.

Pengawas Lapangan PPK 2.1 Jabar, Warso, menyampaikan bahwa pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik jalan yang berlubang dan mengalami penurunan kualitas aspal.

“Untuk segmen ini kurang lebih 900 meter, kita lakukan minimal satu lapis overlay dengan ketebalan 4 cm, terutama di titik yang rusak berat dan berlubang,” ujar Warso.

Ia menjelaskan, pekerjaan dimulai pada Sabtu (21/2) dan ditargetkan selesai paling lambat Sabtu pekan ini, dengan harapan seluruh perbaikan sudah tuntas sebelum H-10 Lebaran. Target tersebut termasuk menutup seluruh lubang yang ada di ruas tersebut demi memastikan keamanan pengguna jalan. Rabu, 25/02/2026

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari instruksi agar seluruh ruas jalan nasional dalam kondisi baik menjelang arus mudik.

“Menjelang Lebaran, seluruh ruas harus sudah dalam kondisi mantap. Harapannya masyarakat dan pemudik bisa nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” tambahnya.

Pekerjaan overlay ini menggunakan ketebalan aspal 4 cm sesuai spesifikasi teknis. Setelah pengerjaan selesai, akan dilakukan uji kualitas melalui metode pengeboran (boring) guna memastikan ketebalan dan mutu sesuai standar.

Pengawasan dilakukan setiap hari oleh konsultan pengawas serta tim dari PU. Selain itu, pihak penyedia jasa juga memiliki masa pemeliharaan setelah PHO (Provisional Hand Over) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

Proyek ini didanai melalui APBN dan dikerjakan oleh PT Laksana. Meski papan proyek tidak terlihat tepat di titik pekerjaan 900 meter tersebut, Warso menjelaskan bahwa papan informasi ditempatkan di titik awal ruas karena proyek mencakup beberapa wilayah.

Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan terkait pekerjaan ini dapat memanfaatkan aplikasi pengaduan resmi Kementerian PU bernama JAKI (Jalan Kaki).

Dengan adanya overlay pada segmen ini, diharapkan kondisi jalan Lingkar Cianjur kembali layak dan aman dilalui menjelang arus mudik Lebaran.**riki

Share:

Sabtu, 14 Februari 2026

SMP Al Barokah Sindangkerta Terima Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah Tahun 2025

 

Bandung Barat, kabarciepat.com  –  SMP Al Barokah Sindangkerta yang beralamat di Kp. Pasir Nangka RT 04 RW 04, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan program revitalisasi yang diterima dari Pemerintah pada tahun 2025.

Bantuan revitalisasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi para siswa dan tenaga pendidik.

Kepala SMP Al Barokah Sindangkerta, Saepul Latip, M.Pd, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas bantuan revitalisasi yang diberikan kepada SMP Al Barokah Sindangkerta. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal,” ujarnya.

Dengan adanya program revitalisasi ini, diharapkan mutu pendidikan di SMP Al Barokah Sindangkerta semakin meningkat serta mampu mencetak generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing.

Pihak sekolah juga berkomitmen untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal dan bertanggung jawab demi kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.***Ghani

Share:

Libur Jelang Ramadan, Jalan Raya Provinsi Menuju Padalarang Macet

 


Cipatat, Bandung Barat. kabarciepat.com — Arus lalu lintas di jalan raya provinsi menuju Padalarang terpantau mengalami kemacetan pada momen libur menjelang Ramadan. Kepadatan kendaraan terlihat mulai dari wilayah Cimerang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sabtu,14/02/2026

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan didominasi mobil pribadi, sepeda motor, serta kendaraan angkutan barang. Laju kendaraan tersendat terutama di titik-titik penyempitan jalan dan kawasan pertokoan warga.

Selain meningkatnya volume kendaraan, aktivitas keluar-masuk kendaraan dari sisi jalan serta kendaraan berat yang melintas turut memperlambat arus lalu lintas. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

Hingga berita ini diturunkan, arus kendaraan masih terpantau padat merayap menuju arah Padalarang. ***Red

Share:

Jumat, 13 Februari 2026

Diduga Kembali Beroperasi, Penjualan Obat Golongan G di Pareanglio Baru Buka Dua Hari

Cipatat, Bandung Barat kabarciepat.com — Aktivitas penjualan obat-obatan keras yang termasuk golongan G diduga kembali beroperasi di wilayah Pareanglio, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terungkap setelah awak media kabarciepat.com melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung di lokasi pada Jumat (13/02/2026).

Berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan, seorang pria bernama Padlan mengakui bahwa tempat tersebut baru kembali beroperasi dalam beberapa hari terakhir.

“Kita baru buka dua hari,” ujarnya singkat saat ditemui awak media.
Lokasi aktivitas tersebut berada di sekitar titik koordinat wilayah Cipatat, Jalan Raya Cianjur–Bandung, Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tertera pada data penanda lokasi lapangan.

Sejumlah warga sekitar menyampaikan kekhawatiran apabila penjualan obat keras berlangsung tanpa pengawasan dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama jika diperjualbelikan tanpa resep dokter. Masyarakat berharap ada pengecekan dan pengawasan dari pihak berwenang guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada aparat setempat serta instansi terkait untuk memastikan legalitas usaha dan jenis obat yang diperjualbelikan.**(Red)

–investigasi time kabarciepat.com terus berlanjut–
Share:

Kamis, 12 Februari 2026

Dugaan Peredaran Obat Golongan G Secara Bebas di Wilayah Cianjur, Warga Soroti Lemahnya Pengawasan


Cianjur, kabarciepat.com — Warga Kabupaten Cianjur menyoroti maraknya dugaan penjualan obat keras golongan G yang disebut-sebut beredar bebas di sejumlah titik wilayah. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian warga berada di sekitar Raksabala, Jalan Nasional III, Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Kamis,12/02/2026

Berdasarkan keterangan warga sekitar, aktivitas penjualan obat golongan G diduga berlangsung secara terbuka dan mudah diakses, termasuk oleh kalangan remaja. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat karena dikhawatirkan berdampak pada penyalahgunaan obat dan gangguan keamanan lingkungan.

Seorang warga berinisial R (35) yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa praktik tersebut sudah cukup lama dikeluhkan warga.
“Peredarannya diduga makin bebas. Kami berharap ada tindakan tegas. Pengawasan terasa lemah, sehingga penjualan seperti ini terus terjadi,” ujarnya.

Obat golongan G merupakan obat keras yang menurut ketentuan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan pengawasan tenaga medis. Penjualan bebas tanpa izin dan tanpa resep berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan farmasi.

Warga meminta aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait untuk:
Melakukan inspeksi lapangan
Menertibkan titik-titik penjualan yang diduga ilegal
Memperketat pengawasan distribusi obat keras
Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat

Hingga berita ini diterbitakn, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan peredaran bebas obat golongan G di wilayah tersebut. Warga berharap ada respons cepat guna mencegah dampak yang lebih luas di tengah masyarakat.**time

Investigasi time kabarciepat.com terus berlanjut kaPolsek Bojongpicung saat di hubungi belum memberikan tanggapan, dikarenakan tidak ada di tempat.
Share:

‎Diduga Kembali Marak, Penjualan Obat Keras Golongan G Bebas Beredar di Cianjur


‎Kab.Cianjur, kabarciepat.com – Dugaan kembali maraknya penjualan obat keras golongan G tanpa resep dokter terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur. Salah satu lokasi yang terpantau awak media berada di Jalan Prof. Moch. Yamin atau yang dikenal sebagai Jalan Cikidang, Pasar Besar, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah toko diduga secara bebas menjual obat keras golongan G seperti tramadol, trihexyphenidyl (trihek), dan eximer tanpa meminta resep dokter kepada pembeli. Aktivitas tersebut
‎disebut berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.
Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan identitasnya mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia khawatir peredaran obat keras secara bebas dapat berdampak buruk terhadap anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar.12/2/2026
“Saya nggak ngerti, Pak. Dulu padahal sudah diberantas bersih oleh Kapolres Cianjur AKBP Yongki. Tapi sekarang kok banyak lagi yang jualan obat keras golongan G seperti tramadol dan lainnya, dibeli bebas tanpa resep dokter. Apa sekarang Kapolresnya sudah ganti bukan yang dulu?” ungkap warga tersebut.
Warga pun berharap pihak kepolisian, khususnya Polres Cianjur, dapat segera menindaklanjuti dugaan tersebut dan melakukan penertiban terhadap penjual obat keras tanpa izin resmi maupun tanpa resep dokter.
Saat awak media mendatangi toko yang diduga menjual obat-obatan tersebut, penjaga toko terlihat melayani pembeli yang membeli tramadol dan eximer tanpa dimintai resep dokter. Ketika ditanya mengenai kepemilikan toko dan omzet penjualan per hari, penjaga toko menyampaikan bahwa usaha tersebut baru berjalan sekitar satu minggu.12/2/2026
“Ini yang punya Bule, dia warga pribumi. Omzet masih sedikit karena toko baru buka sekitar satu mingguan, jadi omzetnya masih ratusan ribu,” ujarnya.
Penjaga toko juga menyarankan agar awak media menghubungi langsung pemilik yang disebut dengan panggilan “Bule” untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan maraknya kembali peredaran obat keras golongan G di kawasan tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera melakukan penyelidikan dan penindakan guna mencegah dampak yang lebih luas di tengah lingkungan masyarakat. Bantu saya buatkan posternya. ***Red
Share:

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026: Aturan Pembayaran Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN Melalui Dana BOSP



Jawa Barat, kabarciepat.com —Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menetapkan ketentuan terbaru terkait penggunaan dana BOSP, termasuk pengaturan pembayaran honor bagi guru dan tenaga kependidikan non ASN di satuan pendidikan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembayaran honorarium menggunakan dana BOSP diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan administratif dan batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Syarat Guru Non ASN Dapat Dibayar dari Dana BOSP Guru berstatus non ASN dapat menerima pembayaran honor dari dana BOSP apabila memenuhi kriteria berikut:
Berstatus Non ASN
Terdata dalam Dapodik
Memiliki NUPTK
Tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru penerima honor BOSP benar-benar aktif, terverifikasi, dan tidak menerima pendanaan ganda dari sumber tunjangan profesi.

Syarat Tenaga Kependidikan Non ASN Untuk tenaga kependidikan non ASN (selain guru), persyaratan lebih sederhana, yaitu:
Berstatus Non ASN
Memiliki SK penugasan dari Kepala Sekolah
Tenaga kependidikan non ASN tidak diwajibkan memiliki NUPTK dan tidak harus terdata di Dapodik untuk dapat menerima honor dari dana BOSP, sepanjang memiliki penugasan resmi.

Batas Maksimal Alokasi Honor Permendikdasmen ini juga menegaskan batas maksimal penggunaan dana BOSP untuk pembayaran honorarium, yaitu:

Maksimal 20% dari total dana BOSP untuk sekolah negeri
Maksimal 40% dari total dana BOSP untuk sekolah swasta

Dengan adanya ketentuan ini, satuan pendidikan diharapkan dapat lebih tertib dalam pengelolaan dana BOSP, transparan dalam pembayaran honor, serta tetap mengutamakan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pihak sekolah diimbau untuk memedomani juknis terbaru ini agar penggunaan dana operasional sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun audit.**red
Share:

Dirjen GTKPG: Kemendikdasmen Perkuat Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru dalam Konsolidasi Nasional 2026

Jakarta, kabarciepat.com — Dalam agenda Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola guru sekaligus meningkatkan aspek kesejahteraannya. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya strategis pembenahan sistem pembinaan dan pengelolaan tenaga pendidik secara nasional.

Nunuk Suryani menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tidak hanya berperan dalam merekomendasikan jumlah kebutuhan guru, tetapi juga memikul tanggung jawab pembinaan menyeluruh, termasuk dalam merancang dan mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui berbagai skema tunjangan.

“Kita bicara terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru ini kita urus, jadi sebagai instansi pembina tidak hanya merekomendasikan jumlah kebutuhan namun juga bertanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan guru yaitu meningkatnya berbagai macam tunjangan,” ujarnya dalam forum konsolidasi.

Menurutnya, tata kelola guru yang kuat harus berjalan seiring dengan perlindungan profesi dan dukungan kesejahteraan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, serta memastikan pemerataan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen 2026 menjadi momentum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan sistem data, perencanaan kebutuhan guru, penataan distribusi, serta pengembangan karier dan kompetensi berkelanjutan.

Melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, Kemendikdasmen menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.**idris
Share:

‎Diduga Terpeleset Saat Memulung, Seorang Pria Ditemukan Tewas di TPA Sarimukti‎

Cipatat KBB, kabarciepat.com — Warga digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat seorang pria di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada siang hari. Korban diduga terpeleset saat sedang bekerja memulung di sekitar lokasi tersebut.12/2/2026
Menurut keterangan salah satu rekan kerja korban, sebelum kejadian sekitar pukul 11.30 WIB korban sempat pulang ke rumah untuk meminta uang dengan alasan akan membeli lem. Sekitar pukul 13.00 WIB, korban yang diketahui berinisial AS, berusia sekitar 45 tahun, kembali menuju area pembuangan sampah TPA Sarimukti untuk bekerja seperti biasa.
“Pas ditemukan masih sempat gerak-gerak. Awalnya dikira kayak anak kecil lagi berenang, tapi pas diangkat ke atas sudah tidak bergerak,” ungkap rekan korban kepada awak media.12/2/2026
Korban diketahui terjatuh ke dalam kolam penampungan yang berfungsi sebagai penyaring limbah sampah. Kedalaman kolam tersebut diperkirakan mencapai sekitar dua meter. Diduga korban terpeleset dan tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia.
Petugas dari Polsek Cipatat yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Polres Cimahi. Proses penanganan selanjutnya dilakukan oleh Tim Inafis Polres Cimahi untuk kepentingan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.12/2/2026
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Cipatat maupun Polres Cimahi belum dapat memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kematian korban, karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.***Nugroho
Share:

Rabu, 11 Februari 2026

Ribuan Guru Honorer swasta Tumpah Ruah di Jakarta : tuntut pengangkatan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian

Jakarta, kabarciepat.com — Sejarah baru tercatat dalam gerakan profesi guru Indonesia. Empat organisasi profesi guru tingkat nasional, yakni PB PGMM di bawah kepemimpinan Kang Tedi Malik, PB PGSI yang dipimpin Pak Muhammad Zain, PB PGIN dengan ketua umum Haji Hadi Sutikno, serta PB PGMNI yang diketuai Haji Heri Purnama, berhasil mengerahkan massa dalam jumlah luar biasa untuk menyuarakan aspirasi guru madrasah swasta.  Rabu, 11/02/2026

Gerakan ini bukan sekadar aksi, melainkan simbol persatuan. Jarang sekali ditemukan empat organisasi profesi guru yang mampu bergerak bersama dengan visi dan misi yang sama. Kehadiran puluhan ribu guru dari berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa isu keadilan dan hak yang sama bagi guru madrasah swasta adalah suara bersama yang tak bisa diabaikan.  

Meski sejumlah media hanya menuliskan angka ribuan, bahkan ada yang menyebut ratusan, fakta di lapangan menunjukkan lautan manusia yang tumpah ruah di Jakarta. Rekaman video dari media elektronik, media sosial, dan liputan langsung memperlihatkan jelas bahwa massa yang hadir mencapai puluhan ribu orang.  

Aksi damai ini menegaskan bahwa guru madrasah swasta Indonesia memiliki kekuatan kolektif yang besar, serta tekad bulat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Persatuan empat organisasi profesi guru menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia, membuktikan bahwa solidaritas mampu menggerakkan perubahan.  

Kang Tedi Malik, Ketum PB PGMM:  

"Guru madrasah swasta telah lama mengabdi tanpa kepastian status. Saatnya pemerintah memberikan keadilan dengan mengangkat mereka menjadi PPPK, agar pengabdian sejalan dengan kepastian hak."

Pak Muhammad Zain, Ketum PB PGSI:  

"Kami menuntut pengakuan yang setara. Guru madrasah swasta bukan tenaga pinggiran, mereka adalah pilar pendidikan bangsa. PPPK adalah jalan keadilan."

Haji Hadi Sutikno, Ketum PB PGIN:  

"Puluhan ribu guru madrasah telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi. Negara wajib hadir dengan solusi nyata: pengangkatan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian."

Haji Heri Purnama, Ketum PB PGMNI:  

"Kami bersatu menyuarakan satu tuntutan: keadilan bagi guru madrasah swasta. PPPK bukan sekadar status, melainkan hak yang harus segera di wujudkan."

Dengan semangat kebersamaan, aksi ini menjadi tonggak perjuangan guru madrasah swasta Indonesia. Empat organisasi profesi guru telah menunjukkan bahwa ketika bersatu, suara guru akan bergema lebih kuat dan lebih berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan. ***Red

Share:

Jumat, 06 Februari 2026

PPPK Paruh Waktu Memohon Kepastian Nasib: Jeritan Nurani Guru untuk Presiden Republik Indonesia

Subang, kabarciepat.com –  Dengan penuh kerendahan hati, para guru PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia menyampaikan suara hati mereka kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Surat terbuka ini lahir dari ruang kelas sederhana, dari papan tulis yang mulai pudar, dan dari hati yang terluka namun tetap setia pada pendidikan bangsa. Sabtu, 7/02/2026

Jeritan Nurani Guru

Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Presiden, para guru PPPK paruh waktu menggambarkan realitas pahit yang mereka hadapi:  

- Mengajar tanpa kepastian upah, bahkan ada yang tanpa upah sama sekali.  

- Pulang dengan perut kosong setelah seharian mengajar.  

- Menyembunyikan air mata dari murid-murid, sambil tetap menanamkan semangat cinta tanah air.  

- Bertahan dengan sepatu robek dan pakaian yang sama dari tahun ke tahun. 

“Bagaimana mungkin kami mendidik generasi emas Indonesia jika nasib kami sendiri dibiarkan gelap?” tulis mereka dalam surat tersebut

Permohonan Kepada Presiden

Para guru PPPK paruh waktu menegaskan bahwa mereka tidak meminta kemewahan, melainkan hanya kepastian hidup yang manusiawi. Mereka memohon agar pemerintah:  

- Melihat dan mendengar jeritan mereka.  

- Memberikan kepastian pengangkatan penuh waktu sesuai regulasi.  

- Menyelamatkan masa depan guru, agar pendidikan tidak mati perlahan. 

Kutipan Regulasi

Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya menegaskan:  

“Dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya Diktum ke-13, jelas disebutkan bahwa PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja. Kami hanya meminta agar amanat regulasi ini benar-benar dijalankan, sehingga pengabdian kami tidak lagi dipandang sebelah mata.” 

Harapan yang Rapuh

Meski cinta pada pendidikan tetap menjadi alasan mereka mengajar, para guru menegaskan bahwa cinta tidak bisa menggantikan beras, pengabdian tidak bisa membayar listrik, dan kesetiaan tidak bisa mengobati anak yang sakit. Harapan mereka kini rapuh, namun masih ada keyakinan bahwa negara tidak akan menutup mata terhadap penderitaan guru

Penutup

Surat ini ditutup dengan doa dan harapan agar Presiden Republik Indonesia mendengar suara hati para guru PPPK paruh waktu. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, suara ini mewakili ribuan guru yang masih setia mengajar meski hidup dalam ketidakpastian.***red

Share:

Raker Pengurus Cabang Cipatat Program Kerja dan SIGAP

Cipatat, Bandung Barat. kabarciepat.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Cipatat menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dengan mengusung tema “Sigap Solidaritas Guru Tanggap Bencana”. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran guru dalam menghadapi tantangan kebencanaan di wilayah Bandung Barat.

Dalam sambutannya, Ketua PGRI Cabang Cipatat, Bapak Endin Mahpudin, M.M.Pd, menegaskan pentingnya solidaritas dan kesiapsiagaan guru sebagai garda terdepan dalam mendidik sekaligus melindungi generasi muda. “Guru tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus sigap dan tanggap ketika bencana melanda. Solidaritas menjadi kunci agar kita mampu saling menguatkan,” ujarnya.

Rakercab ini dihadiri oleh para pengurus, PGRI Cabang Cipatat, . Agenda utama meliputi:

- Evaluasi program kerja tahun sebelumnya.  

- Penyusunan rencana kerja strategis untuk tahun mendatang.  

- Penguatan kapasitas guru dalam mitigasi dan respon kebencanaan.  

Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh menghadapi bencana. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para guru diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat luas

Dengan tema yang relevan terhadap kondisi geografis dan sosial Cipatat, Rakercab PGRI ini menegaskan komitmen guru sebagai agen perubahan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menjaga keselamatan dan solidaritas komunitas.***Redi R

Share:

Kamis, 05 Februari 2026

akibat info hoaxs gaji cair, ini kata ketua FGTK KBB

Cipatat, KBB. kabarciepat.com – Forum Guru Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami para guru PPPK paruh waktu terkait keterlambatan pencairan gaji.  

Ketua Umum FGTK KBB, Riki Triyadi, menegaskan bahwa keresahan ini nyata dan harus segera ditangani. “Meni kieu nya jadi guru dipermainkan terus. Padahal arurang nu nungguan ges siga lauk ka saatan,” ungkapnya dengan nada getir, menggambarkan betapa beratnya penantian para guru yang menggantungkan hidup dari hak gaji mereka.  

Informasi yang beredar di grup WhatsApp internal PPPK paruh waktu, sempat menimbulkan kebingungan, karena sebagian guru mendapati saldo rekening belum bertambah "meski ada kabar gaji sudah bisa dicek". Situasi ini menimbulkan rasa kecewa dan kelelahan emosional di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan.  

FGTK KBB menekankan bahwa pemerintah daerah dan pihak terkait harus segera memberikan kepastian, transparansi, dan solusi agar hak guru tidak tertunda. “Kami bukan sekadar menuntut uang, tetapi menuntut penghargaan atas kerja keras dan pengabdian,” tambah Riki.***ghani

Share:

GTKN dan FGTK Kabupaten Cianjur Gelar Aksi Damai: Menuntut Keadilan Gaji PPPK Paruh Waktu

Cianjur, kabarciepat.com — Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Kabupaten Cianjur bersama Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) Kabupaten Cianjur resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur. Permohonan ini dilayangkan menyusul adanya ketidaksesuaian dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) bagi PPPK Paruh Waktu Guru dan Tenaga Kependidikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui KEPMENPANRB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya pada poin ke-19. Kamis, 4/02/2026

Dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua GTKN Kabupaten Cianjur, Edwin Solehudin, dan Ketua FGTK Kabupaten Cianjur, Alam Purnama Ayom, pihak forum menegaskan perlunya klarifikasi mengenai besaran gaji PPPK Paruh Waktu yang tercantum dalam kontrak kerja.  

Audiensi sekaligus aksi damai ini dijadwalkan berlangsung pada:  

- Hari/Tanggal: Jumat , 13 Februari 2026  

- Waktu: Pukul 09.00 WIB  

- Tempat: Gedung DPRD Kabupaten Cianjur  

GTKN Kabupaten Cianjur menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk perjuangan moral demi keadilan dan kepastian bagi ribuan guru serta tenaga kependidikan yang menggantungkan hidup pada kontrak PPPK Paruh Waktu.  

“Kami berharap DPRD Kabupaten Cianjur dapat memberikan ruang dialog yang konstruktif, sehingga kejelasan mengenai hak-hak guru dan tenaga kependidikan dapat segera terwujud,” ujar Edwin Solehudin, Ketua GTKN Kabupaten Cianjur.  

Sementara itu, Ketua FGTK Kabupaten Cianjur, Alam Purnama Ayom, menyoroti ketidakadilan yang tercantum dalam kontrak kerja. Menurutnya, gaji yang ditetapkan bagi PPPK Paruh Waktu sangat tidak manusiawi: guru hanya menerima Rp300 ribu per bulan, sedangkan tenaga kependidikan Rp500 ribu per bulan.  

“Angka ini jelas tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Kami menuntut kejelasan dan keadilan agar profesi guru dan tenaga kependidikan tidak diperlakukan secara diskriminatif,” tegas Alam Purnama Ayom. 

Dengan semangat kebersamaan, GTKN dan FGTK Kabupaten Cianjur mengajak seluruh pihak untuk mendukung perjuangan ini demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, bermartabat, dan berpihak pada kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.***red

Share:

Rabu, 04 Februari 2026

Ucapan Terima Kasih Pemenang Doorprize Umroh Funwalk HUT PGRI Kabupaten Bandung



Bandung, kabarciepat.com – Dalam rangkaian acara Funwalk memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung, kebahagiaan luar biasa dirasakan oleh Mahmud Setiawan yang terpilih sebagai pemenang doorprize utama berupa perjalanan ibadah umroh. 

Mahmud Setiawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Bupati Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta jajaran PGRI Kabupaten Bandung atas terselenggaranya kegiatan yang penuh kebersamaan dan apresiasi bagi para guru. 

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas anugerah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Kabupaten Bandung, Kadisdik, dan PGRI Kabupaten Bandung yang telah menghadirkan acara penuh makna ini. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua,” ujar Mahmud Setiawan. 

Selain itu, Mahmud menambahkan ucapan terima kasih khusus kepada Sahara Grup selaku penyelenggara perjalanan umroh: 

"Terima kasih juga kepada Travel Sahara Grup yang telah membimbing dan memberikan pelayanan luar biasa. Pengalaman ini sungguh sangat mengharukan dan membanggakan bagi saya,” ungkapnya dengan penuh haru. 

Doorprize umroh ini dipercayakan kepada Sahara Grup, sebuah biro perjalanan yang dipimpin oleh Hj. Hety. Beliau menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan: 

> “Alhamdulillah, Sahara Grup dipercaya untuk memberangkatkan pemenang doorprize umroh. Semoga perjalanan ibadah ini berjalan lancar dan membawa keberkahan,” ungkap Hj. Hety, pemilik Sahara Grup. 

Acara Funwalk HUT PGRI Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan kebugaran, tetapi juga wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan organisasi guru terhadap kesejahteraan serta kebahagiaan para pendidik.***red

Share:

Pemkab Bandung Barat Tunda Penetapan Lokasi Relokasi Korban Longsor Cisarua



Bandung Barat, kabarciepat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menunda penetapan lokasi relokasi bagi 34 kepala keluarga (KK) korban bencana longsor di Kecamatan Cisarua. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan warga melalui kajian mendalam dari tim geologi. Rabu, 4/02/2026

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa proses relokasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa mengingat kondisi geografis Cisarua yang dikenal rawan pergerakan tanah. “Kami sedang mengkaji beberapa opsi lokasi relokasi. Tim geologi masih bekerja untuk memastikan kontur tanahnya aman,” ujar Jeje saat meninjau posko pengungsian di Desa Pasirlangu, didampingi Kapolres Cimahi AKBP Niko Narullah Adi Putra.  

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi relokasi yang masih dalam tahap kajian teknis. Sebagian warga terdampak berharap relokasi tetap berada di wilayah Desa Pasirlangu, namun keputusan akhir akan menyesuaikan dengan rekomendasi Badan Geologi.  

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian Pemkab Bandung Barat agar relokasi tidak menimbulkan risiko baru bagi warga terdampak. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan solusi terbaik yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan masyarakat.***red

Share:

Reses Perdana 2026, Teddy Setiadi Serap Aspirasi Warga Dapil II dan Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan

Sukabumi, kabarciepat.com — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Teddy Setiadi, melaksanakan kegiatan Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi agenda penting dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara legislatif dengan warga.

Reses yang berlangsung penuh keakraban tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasi dan harapan pembangunan di wilayahnya.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian. Di antaranya kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota legislatif dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat

“Reses merupakan momentum penting bagi kami untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat, kaji, dan perjuangkan agar dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah,” ujar Teddy Setiadi

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran

Selain menyerap aspirasi, Teddy juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan serta semangat gotong royong dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia berkomitmen untuk terus mengawal berbagai usulan masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan

Masyarakat yang hadir berharap kegiatan reses tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

Pelaksanaan Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi serta mempererat hubungan antara DPRD dan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil II Kabupaten Sukabumi.***jjn

Share:

Selasa, 03 Februari 2026

‎Sekuriti Larang Wartawan Meliput Demo GSBI di PT Yongstar, Diduga Langgar UU Pers

‎Sukabumi, kabarciepat.com – Sejumlah wartawan mengalami pelarangan peliputan oleh petugas sekuriti saat hendak meliput aksi unjuk rasa yang digelar oleh GSBI Kabupaten Sukabumi di depan PT Yongstar, Senin (2/2/2026).

‎Aksi demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjelang bulan Ramadan. Namun, saat para jurnalis hendak melakukan peliputan di sekitar lokasi aksi, mereka dihadang dan tidak diperkenankan masuk oleh pihak sekuriti perusahaan.

‎Salah seorang jurnalis, Isep Panji, wartawan tatarmedia id menuturkan bahwa sejumlah wartawan telah menunjukkan identitas resmi pers, namun tetap dilarang meliput, meskipun aktivitas jurnalistik dilakukan di ruang publik dan tidak memasuki area produksi pabrik.

‎“Kami hanya melakukan tugas jurnalistik di ruang publik, namun tetap dilarang meliput oleh sekuriti,” ujar Isep Panji.

‎Menanggapi hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

‎Namun demikian, pelaksanaan tugas jurnalistik tetap harus mengacu pada koridor hukum, etika, serta aturan keamanan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan terbatas, objek vital, dan area produksi.

‎Pengamat hukum pers menegaskan bahwa pelarangan peliputan tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama bila kegiatan jurnalistik berlangsung di ruang publik dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban umum.

‎“Jika wartawan meliput di ruang publik dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, maka pelarangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers,” ujarnya.

‎Sementara itu, pihak perusahaan melalui petugas sekuriti menyampaikan bahwa pembatasan dilakukan semata-mata demi menjaga keamanan internal, keselamatan karyawan, serta kelancaran operasional perusahaan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.

‎Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Yongstar belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pelarangan peliputan tersebut.

‎Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara perusahaan, aparat keamanan, dan insan pers, agar kebebasan pers tetap terjamin tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban.***jejen

Share:

Banjir Bandang dan Longsor di Desa Pasirlanggu: Pencarian Korban Memasuki Hari ke-10



Bandung Barat, kabarciepat.com — pukul 20.00 WIB, kondisi terkini bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Desa Pasirlanggu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih menunjukkan situasi darurat. Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian korban hilang yang kini memasuki hari ke-10.  Selasa, 3/02/2026

Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran manual, bantuan anjing pelacak, serta penggunaan alat berat. Hingga kini, jumlah korban hilang masih berpotensi bertambah. Posko kesehatan di lokasi menyediakan vaksin tetanus bagi Tim SAR, sementara kebutuhan dasar pengungsi terus dipenuhi. Sebagian warga yang tidak berada di zona merah dan kuning sudah kembali ke rumah masing-masing.  

Dampak Bencana  

- Rumah rusak berat: ± 48 unit  

- Jalan desa terdampak: 1 jalur sepanjang 1.000 m dengan lebar 2 m  

- Sekolah terdampak: 1 unit  

- Tempat ibadah terdampak: 1 mushola  

- Pengungsi: 51 KK / 167 jiwa  

- Warga tidak mengungsi: 51 KK / 158 jiwa  

- Korban selamat: 78 orang  

- Bodypack ditemukan: 83 (61 teridentifikasi, 20 belum teridentifikasi)  

Kebutuhan Mendesak  selimut, matras, sarung tangan karet, air bersih, dan terpal masih menjadi kebutuhan utama di lokasi pengungsian.  

Posko Utama  Kantor Desa Pasirlanggu, Jl. Pasirlanggu – Jl. Sukaraja No.38, menjadi pusat koordinasi penanggulangan bencana. Rapat evaluasi dilakukan setiap hari oleh Incident Commander yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

Pengungsian  Warga terdampak sementara ditampung di Gor Desa Pasirlanggu.  

Kepala Desa Pasirlanggu menyampaikan, “Kami bersama seluruh jajaran terus berupaya maksimal dalam mendukung pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar proses tanggap darurat ini berjalan lancar dan seluruh korban dapat segera ditemukan.” 

Perwakilan BPBD Kabupaten Bandung Barat menegaskan, “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, tim SAR gabungan, dan relawan untuk memastikan seluruh proses pencarian berjalan efektif. Selain itu, kami fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta verifikasi data rumah terdampak agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.” ***Red

Share:

Diduga Galian C Ilegal di Sukamulya, Cianjur: Kades Bantah Tidak Beri Izin Dan Rekomendasi

 

‎Cianjur, Jawa Barat. kabarciepat.com – Aktivitas galian C di Kampung Babakannangka, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, diduga berlangsung tanpa izin resmi. Informasi awal menyebutkan bahwa usaha tersebut dimiliki oleh seorang bernama Bagus. Namun, saat awak media melakukan konfirmasi di lokasi, seorang kasir yang mengaku sebagai pekerja dari saudara Holid menyampaikan bahwa kegiatan galian baru berjalan sekitar dua minggu. pada Senin 2 Februari 2026 Sore.

‎Ketika ditanya lebih lanjut, pihak pekerja mengarahkan awak media untuk menemui Pak Apep. Namun, upaya konfirmasi tidak berlanjut karena kondisi lapangan diguyur hujan deras dan jalan menuju lokasi becek parah, sehingga menyulitkan akses. Awak media kemudian mencoba meminta keterangan dari pihak desa, tetapi kepala desa tidak berada di kantor pada saat itu.

‎Sebagai tindak lanjut, awak media konfirmasi kepala desa Sukamukya Wawan via chat WhatsApp Selasa 3 februari 2026.

‎Mengenai legalitas aktivitas galian tersebut. Wawan Kades Sukamulya saya atas nama pemerintahan desa tidak pernah memberikan izin ataupun rekomendasi terkait aktivitas galian C di Babakannangka tersebut. “Kami dari desa tidak ada memberikan izin atau rekomendasi,” tegasnya.

‎Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, berinisial D (45), menyampaikan kekhawatirannya: “Kalau benar galian ini tidak berizin, kami khawatir dampaknya besar. Jalan jadi rusak, lingkungan bisa tercemar, dan masyarakat yang dirugikan. Kami berharap aparat segera turun tangan.”

‎Aktivitas galian C tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan lingkungan, jalan rusak, hingga banjir. Oleh karena itu, masyarakat berharap aparat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kegiatan pertambangan di wilayah Sukamulya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Galian C. investasi terus berlanjut. **Red

Share:

Solidaritas Desa Ciptaharja untuk Korban Longsor Pasirlangu

Bandung Barat, kabarciepat.com — Masyarakat Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bersama para donatur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap korban bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan berupa kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, serta dana sosial disalurkan langsung kepada warga terdampak sebagai wujud solidaritas antar desa.  Selasa3/02/2026

Kepala Desa Ciptaharja, Idham Martadinata, menyampaikan bahwa aksi peduli sosial ini lahir dari semangat kebersamaan masyarakat.  

> “Kami ingin memastikan saudara-saudara kita di Pasirlangu tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini. Bantuan yang terkumpul adalah bentuk nyata kepedulian warga dan donatur,” ujar Idham.    

Ketua BPD Ciptaharja, Heryana, S.Pd., MM, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat ikatan sosial antar desa.  

“Solidaritas adalah modal utama dalam menghadapi bencana. Kami berharap bantuan ini meringankan beban dan memberi semangat bagi warga Pasirlangu untuk bangkit kembali,” ungkap Heryana. 

Bentuk Bantuan yang Disalurkan  

- Paket sembako: beras, minyak, mie instan, susu, APD, masker, sepatu boot  

- Pakaian layak pakai  

- Dana sosial dari masyarakat dan donatur  

- Dukungan moral melalui kunjungan langsung ke lokasi pengungsian 

Semangat Kebersamaan  

Aksi peduli sosial ini menjadi bukti bahwa masyarakat Bandung Barat memiliki rasa empati yang kuat. Desa Ciptaharja berharap kegiatan ini dapat menginspirasi desa-desa lain untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terutama saat bencana melanda.  **RR**

Share:

Kapolsek Cipatat Monitoring Dapur SPPG Desa Mandalawangi

Cipatat, Bandung Barat. kabarciepat.com  – Polsek Cipatat melaksanakan kegiatan monitoring Dapur SPPG di Desa Mandalawangi, tepatnya di Kampung Babakan Kurnia RW 11, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 03 Februari 2026, dengan suasana aman, lancar, dan kondusif.  

Monitoring dipimpin langsung oleh Kapolsek Cipatat, Kompol Iwan Setiawan, SH., MH., CPHR., serta didampingi jajaran:  

- Kanit Binmas Polsek Cipatat: AKP Dede Rukmana  

- Kasi Humas Polsek Cipatat: Aipda Mepi Pritama, AMD  

- Kanit Provos Polsek Cipatat: Aiptu Wahyudi  

- Panit I Opsnal Intel: Iptu Dadan Rustandi  

- Babinkamtibmas Desa Mandalawangi: Aiptu Insan  

- Babinsa Desa Mandalawangi  

- Staf SPPG Desa Mandalawangi  

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polsek Cipatat dalam memastikan keberlangsungan dapur SPPG berjalan sesuai harapan masyarakat. Kehadiran jajaran kepolisian bersama Babinsa dan perangkat desa menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pelayanan sosial di wilayah Desa Mandalawangi.  

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Cipatat Kompol Iwan Setiawan, SH., MH., CPHR. menyampaikan:  

> “Monitoring ini adalah wujud komitmen Polsek Cipatat untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap program berjalan dengan baik, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Kami bersama jajaran akan terus mendukung kegiatan sosial seperti dapur SPPG ini, karena keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam situasi darurat maupun kebutuhan sehari-hari.” 

Dengan adanya monitoring ini, Polsek Cipatat menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta memastikan setiap program berjalan dengan baik demi kesejahteraan bersama. ***Red

Share:

Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti Resmikan 83 Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Cianjur

http://Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti Resmikan 83 Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Cianjur 

Cianjur, kabarciepat.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, meresmikan 83 sekolah penerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan yang dipusatkan di SMK Kesehatan Cianjur, Jalan Pangeran Hidayatulloh, Kecamatan Cianjur, pada Sabtu (31/1). 

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus memperkuat akses dan pemerataan kualitas di seluruh jenjang. “Revitalisasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekosistem pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman,” ujarnya. 

Berdasarkan data Kemendikdasmen RI, program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2025 mencakup:  

- 4 PAUD  

- 26 SD  

- 25 SMP  

- 12 SMA  

- 12 SMK  

- 2 SLB  

- 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)  

- 1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  

Total terdapat 83 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.160.902.923. 

Abdul Mu’ti berharap revitalisasi ini dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di kota maupun desa, memiliki kesempatan belajar yang layak, aman, dan bermutu,” tambahnya. 

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, serta perwakilan masyarakat. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam mendukung transformasi pendidikan demi masa depan generasi muda yang lebih cerah. ***Red

Share:

DENGAN 35 JUTA ANDA Bisa Umroh Plus Dubai Turki

 


‎- “Perjalanan Suci, Layanan Sepenuh Hati.”  

‎- “Sahara Grup – Sahabat Ibadah Anda.”  

‎- “Dari Niat ke Tanah Suci, Bersama Sahara Grup.”

‎“Daftar sekarang, wujudkan niat suci bersama Sahara Grup!”  hubungi kami :

 https://wa.me/082126195038 IBU Dewi

‎https://wa.me/083865159313 BPK Riki

‎#HajiUmroh 

‎#SaharaGrup 

‎#PerjalananSuci 

‎#TravelHaji

‎#UmrohBersama 

‎#HajiMabrur

Share:

Minggu, 01 Februari 2026

Dugaan Penganiayaan Berat Libatkan Oknum TNI, Warga Aceh Jalani Operasi di RS Hapidz Cianjur

Kabupaten Bandung Barat,— Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan berat terhadap seorang warga asal Aceh bernama Japar, di Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu malam, 31 Januari 2026, sekitar pukul 21.00 WIB

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian hidung dan rahang, sehingga harus segera dilarikan ke RS Hapidz Cianjur

Berdasarkan keterangan dokter, korban harus menjalani tindakan operasi akibat cedera serius yang dialaminya.

Menurut pengakuan korban, aksi penganiayaan tersebut diduga dilakukan oleh lima orang, dua di antaranya disebut-sebut merupakan oknum anggota TNI berinisial Korsa dan Suer.

Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga mengaku uang miliknya sebesar sekitar Rp8 juta turut diambil oleh para pelaku.

Pihak keluarga korban menyampaikan bahwa peristiwa ini telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Cipatat dan saat ini sedang dalam proses penanganan oleh aparat kepolisian.

Keluarga korban berharap kepolisian dapat segera bertindak teagas, profesional, dan transparan, serta menindak siapa pun yang terlibat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, demi keadilan bagi korban dan menjaga rasa aman di tengah masyarakat. ***Red (investigasi terus berlanjut)

Share:

‎Dugaan Kembali Maraknya Penjualan Obat Keras Golongan G di Terminal Cimareme Ngamprah, Warga Resah ‎

‎Ngamprah, KBB kabarciepat.com — Dugaan kembalinya aktivitas penjualan obat keras golongan kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di kawasan Terminal Cimareme, Kecamatan Ngamprah. Peredaran obat-obatan keras seperti tramadol, eximer, dan trihexyphenidyl (trihek) ini memicu keresahan warga sekitar. Minggu, 1/02/2026

‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu toko yang diduga menjual obat keras tersebut sebelumnya sempat ditutup dan digerebek oleh pihak kepolisian Polres Cimahi pada masa jabatan Kasat Narkoba AKP Tanwin Nopiansyah. Namun, warga mempertanyakan alasan toko tersebut kini kembali beroperasi.

‎“Toko itu dulu sudah lama tutup dan pernah digerebek polisi. Sekarang tiba-tiba buka lagi. Kami jadi bertanya-tanya, apakah karena Kasat Narkoba di Polres Cimahi sudah berganti,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.


‎Warga yang tinggal di sekitar Terminal Cimareme mengaku sangat resah dengan kembali maraknya dugaan penjualan obat keras tanpa resep dokter tersebut. Mereka khawatir peredaran bebas obat-obatan itu dapat berdampak buruk, terutama bagi generasi muda.

‎“Saya tinggal dekat terminal, dan jujur sangat khawatir. Takut anak saya ikut-ikutan membeli. Obat seperti tramadol jelas berbahaya, bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan, termasuk jaringan ot

‎Warga pun berharap aparat penegak hukum, khususnya Satuan Narkoba Polres Cimahi, dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, penertiban, serta penutupan lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan obat keras golongan G.

‎Perlu diketahui, meskipun obat golongan G tidak termasuk dalam kategori narkotika, peredarannya tetap diatur ketat oleh undang-undang. Penjualan obat keras tanpa resep dokter dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan karena membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

‎Penjualan obat keras tanpa resep dokter melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan terkait, yang diancam pidana penjara hingga 12 tahun atau denda ratusan juta rupiah. Obat keras (tanda lingkaran merah, huruf K) wajib diserahkan oleh apoteker di apotek berdasarkan resep dokter. 

‎Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 435 menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (termasuk obat keras) yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat (tanpa izin edar/resep) dapat dipidana.

‎Peraturan Terkait:

‎UU Obat Keras (St. No. 419 tahun 1949): Mengatur bahwa penyerahan obat keras (Daftar G) harus dilakukan oleh apoteker/tenaga medis resmi.

‎PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian: Menegaskan peran apoteker dalam penyerahan obat.

‎Kepmenkes No. 02396/1986: Mewajibkan tanda khusus (lingkaran merah dengan huruf K) pada etiket dan bungkus luar obat keras.

‎Dampak Hukum: Selain penjara (bisa mencapai 12 tahun menurut UU 17/2023), pelaku dapat didenda hingga ratusan juta Rupiah.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap adanya langkah tegas dan transparan demi menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung Barat.***red 

Share:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1447 H

https://www.blogger.com/u/0/blog/page/edit/9036554561978506067/3111317229885343532#

bener iklan

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta

Umroh Plus Dubai Turki hanya 35 Juta
‎“Daftar sekarang, wujudkan niat suci bersama Sahara Grup!”  hubungi kami : https://wa.me/082126195038 IBU Dewi ‎https://wa.me/083865159313 BPK Riki ‎#HajiUmroh ‎#SaharaGrup ‎#PerjalananSuci ‎#TravelHaji ‎#UmrohBersama ‎#HajiMabrur

Trevel Sahara Grup

Trevel Sahara Grup
- “Tanah Suci menanti, Sahara Grup siap menemani. Mari wujudkan niat suci dengan langkah pasti.” - “Ibadah Umroh dan Haji adalah panggilan hati. Sahara Grup membantu Anda menjawab panggilan itu.”

Selamat hari raya idul Fitri 1447 H

https://www.kabarciepat.com/p/selamat-hari-raya-1-syawal-1447-h.html

Blog Archive

Blogger templates

pristiwa