APBD Kabupaten Cianjur 2025: Realisasi Masih Rendah, Gaji PPPK Paruh Waktu Belum Jelas ‎

‎Jawa Barat, KABARCIEPAT.COM — Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 19 Januari 2026, postur APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi yang masih rendah. Dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp 4,822 triliun, baru terealisasi Rp 517,45 miliar atau 10,73%. Sementara itu, Belanja Daerah sebesar Rp 4,867 triliun baru terealisasi Rp 151,49 miliar atau 3,11%. 
‎
‎Komposisi pendapatan masih didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp 3,448 triliun dengan realisasi Rp 445,59 miliar (12,92%). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 1,150 triliun baru terealisasi Rp 71,86 miliar (6,24%). 
‎
‎Di sisi belanja, pos terbesar adalah Belanja Pegawai dengan pagu Rp 1,896 triliun, namun baru terealisasi Rp 88,51 miliar (4,67%). Belanja modal dan bantuan sosial hampir belum berjalan, dengan realisasi di bawah 1%. Selasa, 20/01/2026
‎
‎Ketua Umum Forum Guru Tenaga Kependidikan, Riki Triyadi, menyoroti bahwa rendahnya realisasi belanja pegawai dan belum jelasnya alokasi gaji PPPK paruh waktu menjadi perhatian serius. 
‎
‎Riki Triyadi, menegaskan bahwa ruang fiskal sebenarnya tersedia untuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK paruh waktu. Hal ini terlihat dari besarnya komposisi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025. 
‎
‎> “Ruang fiskal itu nyata. Pendapatan daerah ditargetkan Rp 4,822 triliun, dengan realisasi awal Rp 517,45 miliar. Belanja pegawai sendiri mencapai Rp 1,896 triliun, sementara realisasi baru Rp 88,51 miliar. Artinya, masih ada ruang lebih dari Rp 1,800 triliun yang bisa diarahkan untuk kepastian gaji PPPK paruh waktu,” ujar Riki Triyadi. 
‎
‎> “Jika kita melihat komposisi pendapatan dan belanja daerah, sebenarnya ruang fiskal tersedia. Namun, hingga kini belum ada kejelasan berapa besaran gaji PPPK paruh waktu, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini harus segera dipastikan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru dan tenaga kependidikan,” ujar Riki Triyadi. 
‎
‎Forum Guru Tenaga Kependidikan menekankan bahwa pemerintah daerah perlu segera menuntaskan regulasi dan teknis pembayaran gaji PPPK paruh waktu Di kabupaten Cianjur, mengingat belanja pegawai merupakan salah satu pos terbesar dalam APBD. 
‎
‎Dengan realisasi belanja yang masih rendah di awal tahun, diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan anggaran, khususnya pada sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 
‎
‎> “Kita bicara bukan soal ketiadaan anggaran, melainkan soal komitmen dan kecepatan eksekusi. Guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu menunggu kepastian, dan APBD sudah menyediakan ruangnya,” tambah Riki. ***Red