Kampung Cileley Krisis Air Bersih, Ke Mana Perhatian Pemerintah?

Warga Desa Wargasari, Kadupandak, Cianjur, berharap pemerintah tidak sekadar mengetahui, tetapi hadir membawa solusi.

Kabarciepat.com || CIANJUR — Persoalan kebutuhan air bersih kembali menjadi perhatian warga di Kabupaten Cianjur. Kali ini, masyarakat Kampung Cileley, Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi masyarakat, air bersih bukan sekadar kebutuhan tambahan. Air diperlukan untuk memasak, mandi, mencuci serta berbagai aktivitas rumah tangga lainnya.

Namun, kondisi yang dialami warga Kampung Cileley membuat kebutuhan dasar tersebut menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Warga berharap Pemerintah Desa Wargasari, Pemerintah Kecamatan Kadupandak, hingga Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memastikan seperti apa persoalan ketersediaan air bersih yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bukan Sekadar Bantuan Air, Warga Butuh Solusi Berkelanjutan

Masyarakat berharap penanganan tidak berhenti pada pendistribusian air bersih ketika kondisi semakin sulit.

Menurut warga, diperlukan solusi jangka panjang melalui pembangunan maupun peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air bersih agar masyarakat memiliki akses yang lebih aman dan berkelanjutan.

Salah seorang warga menyampaikan harapannya agar pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat.

«“Kami berharap pemerintah bisa turun langsung melihat kondisi warga di Kampung Cileley dan memberikan solusi terkait kebutuhan air bersih,” ujar warga.»

Pernyataan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun instansi teknis terkait.

Pertanyaan yang Perlu Dijawab

Persoalan ini juga menyisakan sejumlah pertanyaan publik yang penting untuk diklarifikasi.

Apa penyebab warga Kampung Cileley kesulitan memperoleh air bersih?

Apakah kondisi tersebut sudah dilaporkan secara resmi kepada Pemerintah Desa Wargasari dan Pemerintah Kabupaten Cianjur?

Apakah sebelumnya sudah pernah ada bantuan distribusi air bersih ke wilayah tersebut?

Bagaimana kondisi sarana sumber air dan jaringan penyediaan air bersih di Kampung Cileley?

Dan yang tidak kalah penting, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan persoalan tersebut tidak terus berulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dari pihak berwenang agar persoalan air bersih di Kampung Cileley dapat dilihat secara utuh berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Warga Menunggu Kehadiran Pemerintah

Masyarakat berharap koordinasi antara Pemerintah Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak dan Pemerintah Kabupaten Cianjur segera dilakukan.

Penanganan dapat dimulai dengan memastikan kondisi faktual di lapangan, kebutuhan masyarakat, sumber air yang tersedia, serta kemungkinan solusi darurat dan jangka panjang.

Bagi warga Kampung Cileley, persoalan air bersih bukan hanya mengenai ketersediaan air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.

Kini, warga menunggu apakah keluhan tersebut akan segera mendapat respons konkret dari pemerintah.

Kabarciepat.com akan terus menelusuri informasi mengenai kondisi kebutuhan air bersih di Kampung Cileley dan membuka ruang konfirmasi bagi Pemerintah Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Pewarta: KabarCiepat.com/Basir

Read More

Implementasi Perpres 82/2026 Belum Menyentuh KDMP Mekarwangi, Pengurus Menunggu Kepastian SDM Manager

KabarCiepat.com || CIANJUR — Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menjadi perhatian pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

KDMP Desa Mekarwangi merupakan salah satu koperasi yang telah mengikuti proses launching/peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional pada 21 Juli 2025.

Kegiatan tersebut diikuti secara nasional melalui jaringan daring yang terhubung dengan peluncuran KDKMP oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Di tingkat Kabupaten Cianjur, kegiatan berlangsung di Aula Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, dan dihadiri Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama jajaran Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta pengurus dan pengawas koperasi.

Program KDKMP sendiri diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa melalui penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Namun, setelah lahirnya regulasi baru mengenai tata kelola penyelenggaraan KDKMP, pengurus KDMP Desa Mekarwangi mengaku masih menunggu kejelasan mengenai implementasi teknis di lapangan, khususnya terkait dukungan sumber daya manusia dan penugasan manager koperasi.

Ketua Pengawas KDMP Desa Mekarwangi yang juga Kepala Desa Mekarwangi secara ex officio, Cecep Surahman, mengapresiasi hadirnya regulasi tersebut karena dinilai memberikan dasar tata kelola yang lebih jelas bagi penyelenggaraan koperasi.

«“Kami sangat mengapresiasi hadirnya regulasi yang mengatur tata kelola penyelenggaraan KDKMP. Harapannya, koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Cecep.»

Namun, menurut Cecep, hingga saat ini pihaknya masih mempertanyakan kepastian mengenai kesiapan SDM pengelola, khususnya manager yang disebut akan mendapat penugasan dari Agrinas.

Ia mengaku belum mendapatkan kepastian apakah KDMP Desa Mekarwangi yang telah diluncurkan dan mulai menjalankan kegiatan operasional akan memperoleh dukungan manager atau SDM yang ditugaskan.

“Kami sampai saat ini masih menunggu. Manager dari Agrinas belum datang dan belum ada konfirmasi yang kami terima terkait apakah KDMP Desa Mekarwangi akan mendapatkan bantuan SDM manager atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan tersebut penting segera mendapatkan kejelasan karena keberadaan SDM pengelola menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai tata kelola.

Cecep berharap pejabat pembina koperasi, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian, bersama pihak terkait termasuk Agrinas, segera memberikan penjelasan mengenai tahapan dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

“Kami sangat menunggu tindak lanjut dari pejabat pembina koperasi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun kementerian, termasuk dari Agrinas. Kami berharap ada kejelasan sehingga kami bisa mengetahui langkah selanjutnya dalam pengelolaan KDMP Desa Mekarwangi,” katanya.

Menunggu Implementasi, Bukan Sekadar Regulasi

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti dengan kejelasan implementasi di tingkat desa.

Bagi KDMP Desa Mekarwangi, kepastian mengenai pola pengelolaan, dukungan SDM, kewenangan pengurus, serta mekanisme pendampingan menjadi hal yang dinilai penting agar koperasi tidak berhenti sebatas kelembagaan dan seremoni peluncuran.

Hingga berita ini ditulis, pihak pengelola KDMP Desa Mekarwangi masih menunggu informasi resmi mengenai kepastian penugasan manager dan bentuk dukungan SDM yang akan diberikan kepada koperasi tersebut.

Pewarta: —

KabarCiepat.com /KH.E

Read More

KDMP Kertamukti dan Haurwangi Rampungkan Verifikasi Faktual, Menunggu Status Layak Dioperasionalkan

Kabarcirpat.com || CIANJUR — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Kertamukti dan KDMP Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, telah menjalani Verifikasi Faktual (Verval) oleh Tim Gabungan IV Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kini, kedua KDMP tersebut masih menunggu hasil evaluasi untuk memperoleh kepastian status “Layak Dioperasionalkan”.

Verifikasi faktual dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan dilakukan oleh Tim Gabungan IV Pemkab Cianjur yang dipimpin Asep Saepudin, SE.

Verifikasi Cocokkan Data dengan Kondisi Lapangan

Secara faktual, verifikasi dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil fasilitas gerai KDMP.

Pemeriksaan tim mencakup lebih dari 70 item kelaikan dan kelengkapan fasilitas usaha, antara lain konstruksi bangunan gudang atau gerai, ketersediaan mebelair, etalase, pendingin ruangan atau AC, kamera pengawas (CCTV), hingga kesiapan armada transportasi.

Dengan selesainya proses verifikasi faktual, tahapan berikutnya adalah pelaporan hasil pemeriksaan kepada koordinator tim Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk dilakukan evaluasi.

Asep Saepudin: Hasil Verval Masih Dievaluasi

Ketua Tim Gabungan IV Pemkab Cianjur, Asep Saepudin, SE., mengatakan kedua KDMP di Kecamatan Haurwangi telah menjalani verifikasi faktual berdasarkan data dan kondisi yang diperiksa di lapangan.

Namun, menurut Asep, hasil akhir mengenai status Layak Dioperasionalkan belum ditetapkan pada saat verifikasi berlangsung.

“Hasilnya nanti setelah tim pemeriksa lapangan melaporkan kepada koordinator tim Pemkab untuk dievaluasi kelaikannya,” ujar Asep saat dikonfirmasi di lapangan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses Verval telah dilakukan, sedangkan kepastian status operasional masih menunggu tahapan evaluasi.

KDMP Kertamukti Bersiap Soft Launching

Sementara itu, Ketua KDMP Kertamukti, Dodo Mulyana, menyampaikan bahwa pihaknya kini menunggu hasil Verval dan keputusan mengenai status operasional koperasi.

Menurut Dodo, apabila KDMP Kertamukti telah mendapatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan status “Layak Dioperasionalkan”, pihaknya siap segera melanjutkan ke tahap soft launching dan memulai kegiatan operasional.

Dodo juga menyampaikan bahwa SDM Manager KDMP telah tersedia dan ditempatkan di lapangan, sehingga pihaknya tinggal menunggu kepastian hasil evaluasi.

“Kami sangat menanti hasil Verval tersebut. Apabila sudah mendapat Berita Acara Serah Terima dengan status Layak Dioperasionalkan, terlebih SDM Manager sudah ada penempatan di lapangan, kami akan segera melaksanakan soft launching dan mulai beroperasi,” kata Dodo.

Menunggu Kepastian Status

Dengan telah dilaksanakannya Verifikasi Faktual, KDMP Kertamukti dan KDMP Haurwangi kini berada pada tahapan menunggu hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Fakta yang telah terjadi adalah proses Verval sudah dilaksanakan. Sementara status “Layak Dioperasionalkan” masih menunggu hasil evaluasi dan keputusan resmi.

Kepastian status tersebut akan menjadi dasar bagi pengelola KDMP untuk melanjutkan ke tahap operasional secara resmi.

Bagi KDMP Kertamukti, harapan untuk segera beroperasi semakin terbuka setelah seluruh persiapan fasilitas dan sumber daya manusia dilakukan. Namun, pengelola tetap menunggu hasil evaluasi resmi sebelum memastikan dimulainya kegiatan operasional. ***Red / KH.E

Read More

Sekda Garut Geram Dugaan Oknum Guru Jual Janji Jadi ASN, Nurdin Yana: Jangan Menghisap Darah Teman

KabarCiepat.com || GARUT — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyoroti dugaan penipuan yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Cibatu. Oknum berinisial EA, yang mengajar di salah satu SD Negeri di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, diduga menjanjikan seseorang dapat menjadi ASN dengan imbalan uang.

Nilai uang yang disebut-sebut dalam dugaan kasus tersebut mencapai lebih dari Rp160 juta.

Nurdin Yana menegaskan, praktik menjanjikan kelulusan atau pengangkatan seseorang menjadi ASN dengan imbalan uang merupakan persoalan serius dan tidak dibenarkan dalam ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan status ASN.

“Ya, nggak boleh lah, jangan seperti itu. Yang bersangkutan harus menghargai teman-teman kita, jangan menghisap darah teman sendiri,” tegas Nurdin Yana seusai apel gabungan di Lapangan Setda Kabupaten Garut, Senin (28/9/2026).

Menurut Nurdin, aparatur pemerintah harus menjaga integritas serta tidak menjadikan urusan kedinasan maupun proses kepegawaian sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar senantiasa bekerja sesuai regulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Artinya pengurusan sesuatu janganlah dijadikan, maaf ya, komoditas. Enggak boleh seperti itu, karena kan sesama,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, dirinya selama ini terus memberikan arahan kepada ASN agar meningkatkan kinerja melalui langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan. Hal tersebut, kata dia, penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan bersih dari pelanggaran.

Disdik dan BKD Diminta Koordinasi

Menanggapi dugaan kasus tersebut, Nurdin Yana meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bersama Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut melakukan koordinasi aktif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ia juga meminta masyarakat lebih waspada terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan atau menjanjikan kelulusan menjadi ASN dengan cara membayar sejumlah uang.

Nurdin menekankan bahwa proses pengangkatan ASN memiliki mekanisme dan ketentuan resmi sehingga masyarakat tidak seharusnya tergiur oleh janji kelulusan instan.

“Pengurusan sesuatu jangan dijadikan komoditas,” tegasnya.

Lebih jauh, Nurdin mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Garut untuk membangun komitmen pribadi dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kita kalau keluar rumah niatkan bekerja dengan sebaik-baiknya, ada komitmen dalam diri. Tekadkan saya akan bekerja dengan baik dalam rangka ibadah,” tandasnya.

Catatan: Dugaan terhadap EA merupakan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah tanpa proses pemeriksaan atau putusan hukum yang berkekuatan tetap. ***Rrd

Read More

Pasca Pelantikan, Pelayanan dan Pengajuan di Baznas Cianjur Disebut Sementara Terkendala

CIANJUR, KabarCiepat.com — Pelayanan masyarakat serta proses pengajuan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur disebut belum dapat berjalan normal setelah pimpinan Baznas periode 2026–2031 resmi dilantik.

Informasi tersebut disampaikan sumber yang mengetahui kondisi internal Baznas Cianjur. Menurut sumber tersebut, sejumlah pelayanan dan pengajuan disebut belum dapat diproses karena jajaran pimpinan yang baru dilantik masih akan melakukan rapat internal.

“Untuk sementara pelayanan masyarakat juga belum bisa dibuka. Katanya mulai Senin, tetapi belum tahu sampai berapa hari,” ujar sumber tersebut, Jumat (26/9/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan proses penyesuaian internal setelah pelantikan pimpinan Baznas yang baru.

“Karena baru dilantik, mulai hari Senin akan ada rapat internal,” katanya.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa pengajuan dari masyarakat maupun pihak lain ke Baznas disebut belum dapat diproses untuk sementara waktu.

“Orang Baznas, pengajuan apa pun belum bisa. Mulai Senin katanya mau rapat internal,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Baznas memiliki fungsi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari pimpinan Baznas Kabupaten Cianjur mengenai mekanisme pelayanan selama masa transisi tersebut, termasuk berapa lama pelayanan dan pengajuan akan mengalami penyesuaian.

KabarCiepat.com masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Baznas Kabupaten Cianjur agar informasi mengenai kondisi pelayanan dan pengajuan tersebut dapat disampaikan secara berimbang kepada masyarakat. ***Dani

Read More

Guruh Soekarnoputra Dimakamkan di Karet Bivak, Megawati Tabur Bunga di Pusara Sang Adik

Tangis dan duka keluarga mengiringi kepergian seniman sekaligus kader PDIP yang wafat di usia 73 tahun

JAKARTA, KabarCiepat.com — Kepergian Guruh Soekarnoputra meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Budayawan sekaligus seniman yang juga dikenal sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

Prosesi pemakaman ditutup dengan pembacaan talqin mayit. Setelah liang lahat ditutup dan nisan terpasang, suasana haru kembali terasa ketika Megawati Soekarnoputri, kakak kandung almarhum sekaligus Presiden ke-5 RI, mengawali tabur bunga di atas pusara Guruh.

Megawati datang bersama putra-putrinya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Puan kemudian ikut menaburkan bunga di atas makam sang paman, sebelum prosesi dilanjutkan oleh kerabat keluarga lainnya.

Guruh meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, pada pukul 04.16 WIB. Ia mengembuskan napas terakhir dalam usia 73 tahun.

Kabar duka tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis.

Hasto menyebut kepergian Guruh bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi keluarga besar PDIP. Guruh dikenang sebagai seniman besar yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia kebudayaan sekaligus sebagai sosok Marhaenis dan pejuang partai.

“Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis dan pejuang partai. Kita berikan penghormatan terbaik bagi almarhum dengan protokol partai,” ujar Hasto.

Pusara Karet Bivak menjadi tempat perhentian terakhir Guruh. Di bawah taburan bunga keluarga dan kerabat, perjalanan panjang sosok yang selama hidupnya dikenal melalui karya seni dan kiprahnya di dunia kebudayaan itu resmi berakhir.

Kepergian Guruh meninggalkan catatan panjang tentang seorang seniman yang tidak hanya berkarya melalui seni, tetapi juga mengambil bagian dalam perjalanan politik dan kebudayaan Indonesia. ***Red

Read More

Baznas Cianjur Bidik Zakat Rp21 Miliar pada 2027, Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Awal

CIANJUR, KabarCiepat.com — Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur periode 2026-2031 resmi dilantik di Pendopo Pancaniti Kabupaten Cianjur, Jumat (25/9/2026). Di balik pelantikan tersebut, kepengurusan baru Baznas Cianjur langsung dihadapkan pada target penghimpunan zakat sekitar Rp21 miliar per tahun mulai 2027.

Ketua Baznas Kabupaten Cianjur periode 2026-2031, KH. Ir. Deny Saepul Rohman, menyebut target tersebut bukan sekadar angka, tetapi membutuhkan pembenahan tata kelola, konsolidasi internal, serta penguatan kepercayaan masyarakat.

Menurut Deny, trust publik menjadi modal utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Yang harus diutamakan adalah trust atau kepercayaan publik. Setelah itu kita menyusun konsolidasi internal dengan baik,” ujar Deny.

Ia menegaskan, Baznas Cianjur akan menjalankan pengelolaan zakat dengan empat prinsip utama, yakni aman syar’i, aman regulasi, aman administrasi, dan aman NKRI.

“Aman syar’i artinya kita dibatasi oleh pagar syariat agama Islam. Kemudian aman regulasi, karena ada undang-undang, peraturan Menteri Agama, peraturan bupati dan aturan lainnya yang harus kita taati,” katanya.

Target Rp21 Miliar, Jaringan Pengumpulan Diperkuat

Untuk mengejar target Rp21 miliar pada 2027, Baznas Cianjur berencana memperkuat jaringan pengumpulan zakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Pengelolaan tersebut akan melibatkan Baznas Kabupaten bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan dan desa. Baznas juga membuka peluang memperluas sinergi dengan DKM serta lingkungan masyarakat.

“Target pencapaian seperti yang disampaikan Baznas Pusat, untuk Cianjur insya Allah Rp21 miliar. Kita usahakan sekuat tenaga,” ungkap Deny.

Potensi zakat dari aparatur sipil negara (ASN) dan perusahaan yang berada di Kabupaten Cianjur juga menjadi salah satu sektor yang akan diperhatikan dalam upaya meningkatkan penghimpunan.

Namun, Deny menyadari target tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan struktur organisasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa dana yang dihimpun dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Administrasi dan Pertanggungjawaban Jadi Sorotan

Selain penghimpunan, Deny menekankan pentingnya pembenahan administrasi, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pelaporan hingga pertanggungjawaban kepada publik.

“Pengelolaan zakat di Cianjur ini harus dimulai dari pendistribusian sampai pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik, terutama kepada Allah SWT,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah adanya persoalan administrasi penghimpunan infak dan sedekah ASN pada periode sebelumnya.

Ketika ditanya mengenai persoalan tersebut, Deny mengaku belum mempelajarinya secara menyeluruh karena kepengurusan baru masih berada pada tahap awal konsolidasi.

“Saya belum pelajari, belum ke situ. Langkah awal saya adalah konsolidasi untuk membangun trust publik. Sebab zakat ini kalau tidak ada trust publik akan sulit,” katanya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan baru Baznas Cianjur belum mengambil kesimpulan terkait persoalan administrasi periode sebelumnya dan masih akan melakukan penelaahan lebih lanjut.

Media Diminta Ikut Mengawal Transparansi

Deny juga menempatkan insan pers dan media sebagai bagian dari ekosistem pengawasan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar pengelolaan zakat tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dengan target penghimpunan mencapai Rp21 miliar per tahun, tantangan Baznas Cianjur ke depan bukan hanya bagaimana mengumpulkan dana, tetapi juga memastikan proses penghimpunan, pendistribusian dan pelaporannya dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kepengurusan Baznas Cianjur periode 2026-2031 kini memiliki pekerjaan awal: membangun kepercayaan, membenahi konsolidasi internal, memperkuat jaringan UPZ hingga desa, serta memetakan potensi zakat dari ASN, perusahaan dan masyarakat.

Target Rp21 miliar pada 2027 pun menjadi tolok ukur awal bagi kepengurusan baru dalam membuktikan efektivitas strategi pengelolaan zakat di Kabupaten Cianjur. ***Dani

Read More