PKBM Al-Bayan Gelar Pelepasan Siswa Pendidikan Kesetaraan, Ketua Saepul Malik Tegaskan Komitmen Membangun SDM Berkualitas

Kabarciepat.com || Bandung Barat – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Bayan menggelar kegiatan pelepasan siswa-siswi dan kenaikan kelas Program Pendidikan Kesetaraan di lingkungan PKBM Al-Bayan, yang beralamat di Kampung Cikiray Hilir RT 05 RW 14, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan dengan dihadiri oleh para siswa, orang tua, dewan tutor, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Acara ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan melalui program kesetaraan.

Ketua sekaligus Pengelola PKBM Al-Bayan, Saepul Malik, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Melalui PKBM Al-Bayan, masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan formal tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara.

"PKBM Al-Bayan hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk terus belajar tanpa mengenal usia. Kami berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga para lulusan mampu melanjutkan pendidikan maupun bersaing di dunia kerja," ujar Saepul Malik.

Dalam kesempatan tersebut, Saepul Malik juga mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan pengabdiannya di dunia pendidikan. Ia mendedikasikan setiap pencapaian kepada kedua orang tua, istri, anak-anak, keluarga, serta para guru yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

PKBM Al-Bayan saat ini menyelenggarakan berbagai program pendidikan kesetaraan, meliputi Paket A (setara Sekolah Dasar), Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Paket C (setara Sekolah Menengah Atas). Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Melalui kegiatan pelepasan ini, PKBM Al-Bayan berharap para lulusan dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bahwa semangat belajar tidak mengenal batas usia maupun latar belakang.***Red 

Read More

Amanah Baru Ariansyah Eka Saputra Disambut Dukungan Penuh dari PD AMPG Kabupaten Bandung Barat

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Ketua PD AMPG Kabupaten Bandung Barat, Athorif, beserta jajaran pengurus dan keluarga besar PD AMPG Kabupaten Bandung Barat menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ariansyah Eka Saputra atas amanah baru yang diterimanya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua PD AMPG Jawa Barat. Selasa, 30/6/2026

Athorif menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi serta penguatan peran generasi muda di lingkungan Partai Golkar.

"Kami segenap keluarga besar PD AMPG Kabupaten Bandung Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Kang Ariansyah Eka Saputra. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam mengemban amanah baru ini," ujar Athoruf.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Ariansyah Eka Saputra, PD AMPG Jawa Barat dapat semakin solid, maju, serta menjadi wadah pembinaan kader muda yang berintegritas, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Athorif juga menegaskan komitmen PD AMPG Kabupaten Bandung Barat untuk terus mendukung program-program kepengurusan PD AMPG Jawa Barat demi memperkuat sinergi organisasi dan mencetak kader-kader muda yang berkualitas.

"Salam Solid! Bersama kita wujudkan AMPG Jawa Barat yang semakin kuat, progresif, dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Athorif. ***Red

Read More

‎Dugaan Adanya Jalur Khusus Masuk SMAN 1 Padalarang Jadi Sorotan Masyarakat, Pihak Sekolah Belum Berikan Klarifikasi

‎KabarCiepat.com || Bandung Barat -

‎Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 di SMAN 1 Padalarang menjadi perhatian masyarakat setelah muncul dugaan adanya jalur khusus yang diduga mengharuskan calon peserta didik atau pihak tertentu mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar agar dapat diterima di sekolah tersebut. Selasa, 30 Juni 2026.

‎

‎Informasi tersebut diperoleh awak media dari beberapa narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Para narasumber mengaku mendengar maupun mengetahui adanya dugaan praktik tersebut. Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya karena masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme yang berlaku.

‎

‎Sampai saat ini belum terdapat hasil pemeriksaan, keputusan, maupun pernyataan resmi dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Padalarang.

‎

‎Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SMAN 1 Padalarang guna memperoleh penjelasan serta memastikan pemberitaan tetap berimbang.

‎

‎Namun, berdasarkan keterangan tim liputan, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil. Saat mendatangi lingkungan sekolah, wartawan diarahkan oleh petugas keamanan (security) untuk terlebih dahulu membuat janji apabila ingin bertemu dengan Kepala Sekolah maupun Ketua Panitia SPMB. Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi terkait dugaan yang beredar di tengah masyarakat.

‎

‎Belum adanya penjelasan resmi dari pihak sekolah memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Sejumlah warga berharap agar isu yang berkembang tidak dibiarkan menjadi spekulasi dan segera mendapat penjelasan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses penerimaan murid baru.

‎

‎Masyarakat juga berharap apabila terdapat laporan, bukti, maupun indikasi pelanggaran yang memenuhi syarat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah, Ombudsman RI, serta Aparat Penegak Hukum dapat melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing.

‎

‎Selain itu, masyarakat menginginkan agar seluruh proses SPMB dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, keadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan, sehingga seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan ketentuan yang berlaku.

‎

‎Apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar penindakan, di antaranya:

‎

‎Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang mengatur tata cara pelaksanaan SPMB serta melarang adanya pungutan maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

‎

‎Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

‎

‎Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan atau penerimaan uang secara melawan hukum oleh penyelenggara negara, perbuatan tersebut dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang seluruh unsur tindak pidananya terbukti melalui proses hukum yang berlaku.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, Tim awak media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak SMAN 1 Padalarang maupun instansi terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat penjelasan resmi, awak media akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang. ***Red/Nugroho 

Read More

Audiensi Bersama DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara, GTKN Dorong Kepastian Status PPPK

KabarCiepat.com || Jakarta – Forum Guru Tenaga Kependidikan Non-ASN (GTKN) bersama Forum Aliansi Guru dan Rakyat (FAGAR), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan IGORNAS melaksanakan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI serta Menteri Sekretaris Negara di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026). Audiensi tersebut membahas percepatan penyelesaian status Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sekretaris Jenderal GTKN, Ratna Purwakesi, S.Pd., menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang memberikan harapan bagi seluruh PPPK Paruh Waktu di Indonesia.

"Alhamdulillah, audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara berjalan dengan baik. Kami menyampaikan langsung aspirasi para PPPK Paruh Waktu agar memperoleh kepastian status dan perlindungan yang adil. Hasil pertemuan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan DPR RI untuk segera menuntaskan regulasi yang sedang disusun," ujar Ratna Purwakesi.

Menurutnya, salah satu hasil utama audiensi adalah adanya kepastian bahwa proses peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu sedang dimatangkan melalui penyusunan regulasi dan penetapan tenggat waktu pelaksanaannya.

Ratna juga mengungkapkan bahwa pihak DPR RI menyampaikan informasi mengenai rencana penyampaian kebijakan oleh Presiden RI pada 16 Agustus 2026.

"Kami memperoleh informasi bahwa pada 16 Agustus 2026, Bapak Presiden Prabowo direncanakan akan menyampaikan hasil kebijakan yang berkaitan dengan PPPK. Kami berharap hal tersebut menjadi kabar baik sekaligus hadiah bagi seluruh PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu di Indonesia," katanya.

Ia menegaskan bahwa GTKN akan terus mengawal seluruh proses pembahasan hingga kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan.

"Kami mengajak seluruh rekan-rekan PPPK di seluruh Indonesia untuk tetap bersatu, menjaga kondusivitas, dan terus mengawal perjuangan ini dengan semangat serta penuh harapan. GTKN akan tetap berada di garda terdepan memperjuangkan keadilan dan kepastian status bagi seluruh PPPK Indonesia," tutup Ratna Purwakesi, S.Pd. ***Red/Rcky

Read More

Meriah! PKBM Al-Hijrah Sukses Gelar Acara Perpisahan dan Kenaikan Kelas, Kesadaran Pendidikan Masyarakat Cianjur Meningkat

KabarCiepat.com || CIANJUR – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Hijrah yang berlokasi di Kampung Garduh, Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sukses menggelar acara perpisahan dan kenaikan kelas pada Selasa pagi (30/06/2026). Dimulai sejak pukul 08.00 WIB, acara tahunan ini berlangsung dengan sangat meriah dan penuh khidmat.

Momentum kelulusan tahun ini menjadi bukti nyata kontribusi PKBM Al-Hijrah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Bojongpicung. Lembaga pendidikan non-formal ini berhasil meluluskan ratusan siswa dari dua jenjang program kesetaraan.

Berikut adalah rincian data siswa PKBM Al-Hijrah pada tahun ajaran ini:

Jenjang Pendidikan / Program Total Siswa Aktif Jumlah Siswa yang Lulus

SMP / Paket B 266 Siswa 117 Siswa

SMA / Paket C 562 Siswa 216 Siswa

Dampak Positif Kepemimpinan Wandi Ubadilah, S.Pd.

Keberhasilan luar biasa ini tidak lepas dari tangan dingin sang kepala sekolah. Dipimpin langsung oleh Wandi Ubadilah, S.Pd., dan jajarannya.PKBM Al-Hijrah terus mengalami kemajuan yang signifikan.

Sejak berada di bawah kepemimpinannya, atmosfer pendidikan di wilayah Desa Jatisari dan sekitarnya mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh jalur pendidikan—meski melalui jalur kesetaraan—kini semakin meningkat tajam. Masyarakat mulai melihat bahwa sekolah bukan lagi sekadar formalitas, melainkan bekal utama untuk memperbaiki masa depan.

"Pendidikan adalah hak segala bangsa, dan melalui PKBM Al-Hijrah, kami berkomitmen untuk terus membuka pintu kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin maju dan berkembang," ujar Wandi Ubadilah, S.Pd. dalam sambutannya.

Acara perpisahan ini diisi dengan berbagai penampilan kreativitas siswa dan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, orang tua wali murid, serta jajaran pengurus lembaga. Suasana haru sekaligus bangga menyelimuti pelepasan para alumni baru Paket B dan Paket C yang kini siap melangkah ke jenjang yang lebih tinggi maupun dunia kerja.**jhd

Read More

Ketua FGTK Riki Triyadi, S.Pd.I Apresiasi Hasil Audiensi di DPR RI, PPPK Paruh Waktu Menuju Kepastian

KabarCiepat.com || Jakarta – Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK), Riki Triyadi, S.Pd.I, menyampaikan apresiasi atas hasil audiensi yang dilaksanakan bersama Forum GTKN, FAGAR, PWI, IGORNAS, dan FGTK di DPR RI pada Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara untuk membahas masa depan tenaga PPPK paruh waktu di Indonesia.

Riki Triyadi, S.Pd.I mengatakan, hasil audiensi tersebut memberikan harapan baru bagi jutaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian.

“Alhamdulillah, audiensi hari ini menghasilkan kabar baik bagi seluruh PPPK paruh waktu. DPR RI bersama kementerian terkait sedang menyiapkan regulasi dan mekanisme peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Riki Triyadi, S.Pd.I.

Menurutnya, perjuangan yang dilakukan berbagai organisasi dan forum selama ini menunjukkan bahwa aspirasi guru dan tenaga kependidikan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Perjuangan ini bukan hanya milik satu organisasi, melainkan perjuangan bersama demi keadilan dan kepastian status bagi seluruh PPPK di Indonesia. Kami akan terus mengawal proses ini hingga regulasi yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” katanya.

Riki menegaskan bahwa FGTK akan terus bersinergi dengan GTKN, FAGAR, PWI, dan IGORNAS dalam memperjuangkan hak-hak PPPK, khususnya terkait kepastian status, kesejahteraan, dan jenjang karier.

Ia juga menyambut baik informasi bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan kebijakan terkait PPPK pada 16 Agustus mendatang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

“Apabila kebijakan tersebut diumumkan, tentu akan menjadi kado terindah bagi PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh rekan-rekan untuk tetap solid, menjaga persatuan, dan terus mengawal perjuangan ini dengan cara yang santun dan bermartabat,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Riki Triyadi, S.Pd.I berharap pemerintah dapat segera menuntaskan regulasi yang tengah disusun sehingga seluruh tenaga PPPK memperoleh kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih baik.

“FGTK akan terus berdiri bersama para guru dan tenaga kependidikan demi terwujudnya keadilan dan kepastian bagi seluruh PPPK Indonesia,” pungkasnya. ***Red

Read More

Polres Cianjur Ungkap Sindikat Curanmor, 23 Motor Curian Berhasil Diamankan

CIANJUR, KabarCiepat.com – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) spesialis kendaraan bermotor.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek Pacet, Senin (29/6/2026), Polres Cianjur memperlihatkan sebanyak 23 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.

Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, S.I.K., M.H., didampingi Kapolsek Pacet, Kasatreskrim Polres Cianjur, dan Kanitreskrim Polsek Pacet menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari dua laporan polisi yang diterima pada awal Juni 2026.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim, kami berhasil mengamankan 23 motor hasil curian. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan kami yakin pengembangan kasus akan terus berlanjut,” ujar Kapolres di hadapan awak media.

Dua laporan kehilangan yang menjadi dasar penyelidikan berasal dari Gigih Surya Herdani, dengan kejadian pada 3 Juni 2026 di Desa Ciherang, serta Suluh Normasiwi yang kehilangan kendaraan pada 28 Mei 2026 di Desa Palasari. Kedua korban kehilangan sepeda motor yang diparkir di dekat rumah dalam kondisi terkunci stang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial S alias DB (29) di kediamannya di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan terhadap DB, polisi kemudian mengembangkan kasus dan menangkap tersangka kedua berinisial AB (35) di wilayah Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB.

Kapolres menjelaskan, tersangka DB berperan sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Sementara tersangka AB bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi kejadian agar aksi pencurian tidak diketahui warga.

Selain mengamankan kedua tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa kunci letter T, mata kunci astag, pembuka magnet, STNK milik korban, serta 23 unit sepeda motor hasil curian.

“Mayoritas kendaraan hasil curian ini justru ditemukan di luar wilayah Cianjur, paling banyak berada di Purwakarta. Motor-motor tersebut dijual dengan sistem putus sel, transaksi langsung dengan harga jauh di bawah pasaran, maupun ditawarkan melalui media sosial dengan modus meminta transfer uang terlebih dahulu,” jelasnya.

Polisi juga masih memburu satu orang pelaku lain yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni HS yang diketahui berdomisili di wilayah Cikalongkulon. HS diduga berperan sebagai penadah atau pemasar kendaraan hasil curian.

“Kami mohon dukungan masyarakat agar yang bersangkutan segera tertangkap. Jangan ragu melapor apabila menjadi korban atau mengetahui aktivitas yang mencurigakan. ***Red/YF

Read More