BUMDes Girimukti Sejahtera Klarifikasi Isu Mangkraknya Program Ketahanan Pangan, Dana Rp200 Juta Lebih Masih Tersimpan di Rekening

KabarCiepat.com || BANDUNG BARAT – Menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan mangkraknya program ketahanan pangan Desa Girimukti yang dikelola oleh BUMDes Girimukti Sejahtera, pihak pengurus memberikan klarifikasi bahwa keterlambatan realisasi program terjadi akibat kendala teknis di lapangan dan bukan karena permasalahan anggaran. Kamis, 18/6/2026

Salah seorang pengurus BUMDes Girimukti Sejahtera menjelaskan bahwa program pengadaan domba belum dapat dilaksanakan karena lokasi kandang yang telah dibangun berada di lahan yang juga akan digunakan untuk pembangunan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penataan ulang lahan, termasuk pemindahan gudang pakan dan kamar penjaga kandang sebelum program dapat direalisasikan.

“Program ini bukan mangkrak, tetapi tertunda karena adanya penyesuaian lahan. Lokasi kandang yang sudah dibangun berada di tanah carik desa yang sama dengan area pembangunan KDMP, sehingga kami harus melakukan pembenahan kembali, termasuk memindahkan gudang dan kamar penjaga kandang agar program dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan masih tersimpan di rekening BUMDes dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut mencakup anggaran pengadaan domba, kebutuhan vitamin dan kesehatan ternak, serta upah kerja.

“Anggaran yang tersisa untuk pengadaan domba, vitamin dan kesehatan ternak, serta upah kerja masih ada di rekening. Jumlahnya lebih dari Rp200 juta dan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program semata-mata disebabkan oleh penyesuaian lokasi dan kesiapan sarana pendukung, bukan karena adanya penyimpangan atau hilangnya anggaran sebagaimana isu yang beredar di masyarakat.

Pihak BUMDes berharap masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa program ketahanan pangan mengalami kegagalan. Mereka memastikan program tersebut tetap menjadi prioritas dan akan segera direalisasikan setelah proses penataan lahan, pemindahan fasilitas pendukung, serta persiapan lokasi selesai dilakukan.

Dengan adanya klarifikasi ini, BUMDes Girimukti Sejahtera menegaskan komitmennya untuk menjalankan program ketahanan pangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan demi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. ***Red 

Read More

DLH Jabar Larang Truk Sampah ODOL Masuk Sarimukti, KPLHI Soroti Masih Maraknya Pelanggaran di Lapangan

KabarCiepat.com || BANDUNG BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) resmi melarang truk pengangkut sampah dengan kondisi Over Dimension Over Loading (ODOL) membuang sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Sarimukti. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 8685/PBLS.04/DLH tertanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi ritasi sampah dan pengendalian muatan truk sampah yang digelar pada 10 Oktober 2024 di Taman Hutan Raya, Bandung. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kapasitas penerimaan sampah di TPPAS Sarimukti telah mengalami kondisi overload sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian yang lebih ketat.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, menyampaikan bahwa sejak surat diterbitkan, seluruh truk sampah yang tidak memenuhi ketentuan muatan dan dimensi kendaraan tidak lagi diperbolehkan memasuki kawasan TPPAS Sarimukti.

Selain larangan terhadap kendaraan ODOL, pemerintah daerah penerima layanan Sarimukti juga diminta melakukan berbagai upaya pengurangan sampah dari hulu. Kabupaten dan kota diwajibkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, meningkatkan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS), serta menekan volume sampah yang dikirim ke Sarimukti.

Dalam notulensi rapat disebutkan bahwa Kota Bandung telah mengurangi sekitar 33 ritase sampah yang dikirim ke Sarimukti. Sementara Kabupaten Bandung Barat meminta adanya toleransi terhadap pembatasan volume sampah yang masuk ke lokasi tersebut.

Rapat juga menyepakati batas maksimal ketinggian muatan sampah pada kendaraan angkut sebesar 20 sentimeter dari bibir bak kendaraan. Truk yang melanggar ketentuan muatan maupun membuang sampah secara liar akan dikenakan tindakan penegakan hukum oleh pihak kepolisian.

Namun demikian, di tengah adanya aturan yang telah diterbitkan, pelanggaran di lapangan masih menjadi sorotan berbagai pihak. Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Kabupaten Bandung Barat, Yadi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak ditemukan kendaraan pengangkut sampah yang diduga beroperasi dengan muatan melebihi ketentuan.

"Faktanya hingga saat ini masih banyak kendaraan pengangkut sampah yang bermuatan melebihi kapasitas atau ODOL yang beroperasi dan menuju Sarimukti. Ini menunjukkan bahwa aturan yang sudah dibuat belum dijalankan secara maksimal," ujar Yadi Mulyadi dengan nada geram.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia meminta pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan.

"Jangan sampai aturan hanya menjadi dokumen di atas kertas. Jika memang sudah ada larangan, maka harus ada tindakan nyata di lapangan. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas," tegasnya.

Yadi juga menilai bahwa pembatasan kendaraan ODOL harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan sampah dari sumbernya. Menurutnya, seluruh pemerintah daerah yang memanfaatkan layanan TPPAS Sarimukti harus berkomitmen mengurangi volume sampah yang dikirim ke lokasi tersebut agar persoalan kelebihan kapasitas tidak semakin memburuk.

Bagi Kabupaten Bandung Barat, kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus momentum untuk mempercepat penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat desa, RT/RW, hingga fasilitas pengolahan sampah lokal. Dengan pembatasan yang semakin ketat di TPPAS Sarimukti, pemerintah daerah dituntut lebih serius mengurangi ketergantungan terhadap pembuangan akhir dan meningkatkan pengolahan sampah di sumbernya. ***(Red/KabarCiepat.com)

Read More

Upayakan Tepat Sasaran, Kecamatan Karangtengah Gelar Rapat Sinkronisasi Pemerataan Penerima Manfaat SPPG

KABARciepat.com || Karangtengah, CIANJUR – Pemerintah Kecamatan Karangtengah terus berupaya memastikan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran, adil, dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Sinkronisasi Pemerataan Penerima Manfaat SPPG se-Kecamatan Karangtengah yang digelar pada Rabu (17/6/2026) di Aula Desa Ciherang.

Kegiatan ini menghadirkan Koordinator Kecamatan (Korcam) Karangtengah, Wahyu Nurjaman, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa akurasi dan validasi data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima manfaat program agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran.

“Sinkronisasi data ini adalah kunci utama. Kita harus memastikan setiap warga yang benar-benar berhak dan memenuhi kriteria dapat menerima manfaat program secara merata tanpa ada yang terlewat,” ujar Wahyu Nurjaman.

Rapat tersebut dihadiri para kepala desa, perangkat desa, fasilitator lapangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kecamatan Karangtengah. Forum ini menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi dalam upaya pemerataan penerima manfaat program SPPG.

Hasil dan Fokus Pembahasan Rapat

Validasi Data Terpadu melalui peninjauan ulang serta pembaruan data penerima manfaat di seluruh desa.

Pemerataan Berkeadilan dengan menyusun strategi distribusi program yang menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penguatan Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping lapangan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.

Melalui rapat sinkronisasi ini, Pemerintah Kecamatan Karangtengah berharap tercipta kesepahaman dan komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan program SPPG sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dengan data yang lebih akurat dan koordinasi yang semakin kuat, program SPPG diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. ***JHD | KabarCiepat.com

Read More

Dinass Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

 

Read More

Polsek Agrabinta Bersama Kelompok Tani Jayasari Panen 5 Ton Jagung Hibrida, Dukung Program Ketahanan Pangan

KabarCiepat.com || CIANJUR – Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Kepolisian. Salah satunya melalui pendampingan sektor pertanian yang dilakukan Polsek Agrabinta Polres Cianjur bersama Kelompok Tani (Poktan) Jayasari dengan melaksanakan panen jagung hibrida di lahan Non Lahan Baku Sawah (Non-LBS) di Kampung Tamela, Desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Senin (15/6/2026).

Kegiatan panen yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polsek Agrabinta, Aiptu Yayan Royana. Panen dilakukan di lahan seluas satu hektare milik Poktan Jayasari yang diketuai Kiman dengan melibatkan lima orang petani setempat.

Dari hasil panen tersebut, produksi jagung hibrida diperkirakan mencapai sekitar 5 ton. Seluruh hasil panen selanjutnya akan disalurkan kepada distributor yang telah menjalin kerja sama dengan kelompok tani.

Aiptu Yayan Royana mengatakan, keberhasilan panen ini menunjukkan potensi besar lahan Non-LBS untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas jagung hibrida.

Meski demikian, menurutnya para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait sarana dan prasarana pertanian.

“Hambatan utama yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan alat pertanian untuk pengolahan lahan serta mesin pipil jagung pasca panen,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, Kapolsek Agrabinta, Iptu Wikatmono, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, pemanfaatan lahan Non-LBS menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengganggu lahan baku sawah yang sudah ada.

“Lahan Non-LBS di wilayah Agrabinta memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai area budidaya jagung hibrida. Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi kelompok tani lainnya untuk terus meningkatkan hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Dengan keberhasilan panen tersebut, Polsek Agrabinta berharap sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, dan kelompok tani dapat terus terjalin guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur. ***Red/YF

Read More

RBUC × REKANAN INDONESIA Turun Gunung, Kawal Hak Kesehatan Warga hingga Terealisasi

KabarCiepat.com || CIANJUR – Komitmen untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan masyarakat kembali ditegaskan melalui kolaborasi antara Relawan Bersama Umat Cerdas (RBUC) dan Rekanan Indonesia. Melalui gerakan bersama bertajuk RBUC × REKANAN INDONESIA, kedua organisasi tersebut hadir untuk memberikan pendampingan, advokasi, serta edukasi kepada masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan manusiawi.

Langkah ini lahir dari keprihatinan terhadap masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, proses administrasi yang dinilai rumit, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pasien. Kondisi tersebut kerap menjadi hambatan bagi warga, terutama kelompok rentan, dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya.

Sebagai bentuk aksi nyata, kolaborasi RBUC dan Rekanan Indonesia mengusung tiga program utama. Pertama, pendampingan lapangan bagi warga yang mengalami kendala administrasi, persoalan BPJS, maupun hambatan saat mengakses layanan rumah sakit. Kedua, edukasi hak pasien guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak kesehatan yang dijamin oleh negara. Ketiga, posko pengaduan cepat tanggap yang disiapkan untuk menerima laporan dan membantu penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan.

Perwakilan gerakan tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses tanpa diskriminasi. Menurutnya, tidak boleh ada lagi masyarakat yang enggan berobat karena keterbatasan ekonomi ataupun terhambat oleh persoalan administrasi yang berbelit.

"Kesehatan adalah hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang merasa sendirian saat menghadapi kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Kehadiran RBUC dan Rekanan Indonesia adalah untuk mendampingi masyarakat agar hak-haknya benar-benar terpenuhi," ujarnya.

Melalui gerakan ini, RBUC dan Rekanan Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, relawan sosial, hingga praktisi hukum untuk bersama-sama mengawal pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan fasilitas kesehatan, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga Indonesia. ***Jhd

Read More

DPK BKPRMI KEC.Cikalong kulon Sukses Gelar Kegiatan pawai muharam 1448 H.

Cianjur, kabarCiepat.com – Ribuan warga mulai anak-anak, remaja, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat, tumpah ruah memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti pawai ta’aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di kawasan Taman Alun alun Desa Sikagalihi Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Selasa (16/06/2026).

Kegiatan secara resmi dilepas langsung oleh Camat Cikalongkulon,Iyus Yusuf S.STP,.M.Si didampingi Kapolsek Cikalongkulon AKP Arif Titim Firmanto SH, Danramil 0608- 07 Cikalongkulon,Kepala KUA Kecamatan Cikalongkuon,Kordik Cikalongkulon, Ketua PGRI, Ketua DKM masjid besar Baiturrahman Cikalongkulon.

Dengan mengenakan pakaian beragam nuansa Islami dan atribut khas bulan Muharam, barisan peserta berjalan tertib dan meriah diiringi irama hadroh, alunan shalawat, Pawai yang menempuh rute 3 kilometer seputar wilayah Desa Sukagalihi ,ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tradisi positif yang terus dijaga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan persatuan antar warga.

Dalam sambutannya sebelum melepas peserta, Camat Cikalongkulon mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dan kepanitiaan yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini. Menurutnya, pawai ta’aruf memiliki makna yang sangat dalam, bukan hanya sebagai sarana perkenalan, tetapi sebagai kekuatan pemersatu seluruh elemen masyarakat di wilayahnya.

“Saya sangat bangga dan mengapresiasi semangat warga Cikalongkulon. Pawai ta’aruf dalam rangka menyambut 1 Muharam ini bukan sekadar arak-arakan, melainkan momen istimewa untuk menyatukan hati, menghapus sekat perbedaan, dan memperkokoh persaudaraan. Inilah bukti nyata bahwa masyarakat Cikalongkulon hidup rukun, damai, dan saling menyayangi satu sama lain,” ujar Camat Cikalongkulon

Ia menambahkan, bulan Muharam yang dikenal sebagai bulan yang mulia dan penuh berkah, harus disambut dengan kebaikan dan kebersamaan. Kegiatan seperti ini, kata dia, menjadi wadah paling efektif menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan warga di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Pawai ta’aruf ini kami harapkan menjadi pemersatu kita semua. Di sini tidak ada perbedaan golongan, usia, maupun latar belakang, kita semua berkumpul dengan tujuan yang sama: menyambut kemuliaan bulan Muharam dan menjaga kerukunan. Semoga semangat kebersamaan ini tidak hanya berhenti di jalanan, tetapi terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, H. Deden Dulyaden menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan seluruh warga. Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kedekatan dan menjadikan momen pergantian tahun Islam sebagai langkah awal menuju perbaikan diri dan kemajuan bersama.

“Pawai ta’aruf ini kami rancang khusus agar menjadi sarana pemersatu. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, kegiatan berjalan lancar dan meriah. Harapan kami, tradisi positif ini terus berlanjut dan semakin memperkokoh persaudaraan kita di Kecamatan Cikalong,” ungkapnya.

Rangkaian acara 1 Muharam 1448 H di isi dengan , Pawai ta’aruf, penampilan seni dan penilaian , Acara berakhir dengan aman dan tertib , pelaksana kegiatan atas keberhasilan dan berharap kegiatan serupa terus digelar setiap tahun sebagai wujud nyata pelestarian budaya Islami dan pemelihara kerukunan warga. ***Red/YF

Read More