Perkuat Sinergitas, Perhutani KPH Cianjur dan Polres Cianjur Bahas Antisipasi Karhutla hingga Penyaluran Air Bersih

KabarCiepat.com || CIANJUR –  Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Cianjur pada Rabu (23/09/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat sinergitas dalam mengantisipasi Gangguan Keamanan Hutan (Gukamhut), khususnya bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di musim kemarau, serta program sosial bagi masyarakat desa hutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur Perhutani KPH Cianjur Herdy Indriawan yang didampingi oleh Wakil Administratur KPH Cianjur Yaya Sunarya, Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan Agraria dan Komunikasi Perusahaan (KSS HKAKP) Vicky Yuldan M, serta Komandan Regu Polisi Kehutanan (Danru Polhut) Supriadi. Kehadiran jajaran Perhutani ini disambut langsung secara hangat oleh Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi beserta jajaran Polres.

Administratur Perhutani KPH Cianjur Herdy Indriawan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi intensif di tingkat tapak demi menjaga kelestarian kawasan hutan.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kunjungan pada hari ini. Kami beserta jajaran di lapangan senantiasa berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terutama dalam rangka pencegahan gukamhut dan mengantisipasi karhutla di musim kemarau ini," ujarnya 

Merespons hal tersebut, Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi menyambut baik inisiatif Perhutani dan menyatakan kesiapan penuh kepolisian untuk mendukung penuh tugas-tugas pengamanan hutan di wilayah hukum Kabupaten Cianjur.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Administratur dan jajaran yang telah mengunjungi Kami di Mapolres Cianjur. Kami siap membantu Perhutani KPH Cianjur apabila di lapangan terdapat permasalahan yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan hutan. Jajaran kami di tingkat Polsek hingga Bhabinkamtibmas siap mendampingi petugas Perhutani kapan pun dibutuhkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa pendekatan preventif kepada masyarakat sekitar hutan menjadi kunci utama. Pihak kepolisian mendorong adanya sosialisasi edukatif mengenai pentingnya fungsi kawasan hutan bagi kehidupan, serta siap mengawal penguatan kelembagaan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selain membahas aspek keamanan, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan humanis untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. 

"Kami pun siap membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam rangka program aksi kemanusiaan penyaluran air bersih. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik dan terus bersinergi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Cianjur," pungkas Kapolres.

Pertemuan koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyusun langkah taktis bersama di lapangan dalam waktu dekat guna mengantisipasi titik-titik rawan kebakaran. ***Dani

Read More

Tati Supriatri Irwan Ajak Masyarakat Aktif Kawal Pemerintahan melalui Fungsi Pengawasan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 digelar di Aula Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat

KabarCiepat.com || BANDUNG BARAT — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriatri Irwan, S.Sos., mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan ini menjadi salah satu momentum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong masyarakat turut mengawal jalannya pemerintahan di daerah.

Dalam penyampaiannya, Tati menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk kontrol agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

“Pengawasan itu adalah kontrol. Jadi, pengawasan dilakukan supaya kontrolnya ada. Masing-masing memiliki tugas dan teknis sendiri-sendiri,” ujar Tati.

Tiga Fungsi Utama DPRD

Tati menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Peraturan daerah tersebut menjadi salah satu payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sementara fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran daerah untuk mendukung berbagai program pemerintahan dan pembangunan.

Adapun fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan bukan berarti masuk ke dalam teknis masing-masing. Tetapi bagaimana memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan tujuan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Masyarakat Didorong Turut Mengawal Pemerintahan

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diharapkan memahami peran mereka dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat ikut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program pemerintah sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Rajamandala Kulon tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi serta pemahaman mengenai fungsi pengawasan pemerintahan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat. ***Red

Read More

Camat Tanantovea Hadiri Pelayanan Medis Gratis DR Lie Darmawan Bayan Peduli

KabarCiepat.com || DONGGALA, SULAWESI TENGAH — Camat Tanantovea, Anwar, S.Kom, menghadiri kegiatan pelayanan medis gratis dalam program DR Lie Darmawan Bayan Peduli yang berlangsung di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Kegiatan sosial tersebut merupakan kolaborasi doctorSHARE bersama Bayan Group melalui program Bayan Peduli RSK dr. Lie Darmawan Bayan Peduli, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Dari pantauan di lokasi, kegiatan mendapat antusiasme masyarakat. Warga tampak mengikuti rangkaian kegiatan dan menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kehadiran Camat Tanantovea, Anwar, S.Kom, menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap kegiatan sosial yang memberikan akses pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga terlihat unsur pemerintahan, kepolisian, serta sejumlah pihak terkait turut hadir dan mendukung pelaksanaan pelayanan medis gratis.

Program seperti ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu warga memperoleh pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Kegiatan DR Lie Darmawan Bayan Peduli sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. ***Ron

Read More

1.028 KPM Desa Sukajadi Terima Bantuan Beras Tiga Bulan Sekaligus

KabarCiepat.com || CIANJUR — Sebanyak 1.028 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, menerima penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung tertib dan aman. Proses pendistribusian dilaksanakan langsung oleh operator Desa Sukajadi dengan pengawalan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sukajadi.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar, tertib, serta bantuan diterima oleh masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.

Dalam penyaluran untuk tiga bulan sekaligus tersebut, setiap KPM memperoleh 30 kilogram beras, yang terdiri dari tiga karung dengan berat masing-masing 10 kilogram.

Pemerintah Desa Sukajadi memastikan proses distribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Masyarakat penerima juga ditegaskan tidak dikenakan biaya apapun atau gratis.

Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, sekaligus memberikan dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat di tingkat desa.

Sejumlah warga penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyaluran tersebut. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta Pemerintah Desa Sukajadi beserta jajaran yang telah memfasilitasi dan mengawal proses pendistribusian bantuan.

Dengan adanya pengawalan dari unsur kewilayahan dan keterlibatan pemerintah desa, penyaluran bantuan diharapkan tetap berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran. ***(jhd)

Read More

Sepakat Damai, Konflik Lahan Kios Desa Cihaur Berakhir Lewat Mediasi PN Cianjur

KabarCiepat.com || CIANJUR, JAWA BARAT — Perselisihan terkait pemanfaatan lahan tanah desa di area pasar Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, yang telah berlangsung selama puluhan tahun, akhirnya menemui titik terang.

Penyelesaian sengketa tersebut dicapai melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Para pihak sepakat mengedepankan musyawarah mufakat sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perselisihan sekaligus menjaga kondusivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Persoalan kembali mencuat setelah para pedagang menerima Surat Pemberitahuan Nomor 005.04/pem-1/2026 tertanggal 30 Januari 2026. Dalam surat tersebut, para pedagang diminta mengosongkan area kios karena lahan desa tersebut direncanakan untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Merespons rencana pengosongan tersebut, para pedagang kemudian mengambil langkah hukum dengan memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC).

Selama proses penyelesaian, LBHC mendampingi para pedagang dan menyampaikan sejumlah surat resmi kepada pihak terkait, mulai dari Kepala Desa Cihaur, Bupati Cianjur hingga Gubernur Jawa Barat. Langkah tersebut ditempuh untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan keperdataan para warga pedagang.

Perkara kemudian diarahkan pada penyelesaian secara dialogis melalui proses mediasi di PN Cianjur. Dalam proses tersebut, pihak pemerintah desa dan para pedagang yang didampingi LBHC akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian.

Kesepakatan Dicapai Secara Musyawarah

Kesepakatan perdamaian tersebut menjadi langkah penting dalam mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung lama. Para pihak menyatakan sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan mengedepankan kepentingan bersama.

Beberapa poin utama dalam penyelesaian tersebut antara lain:

- Musyawarah mufakat: Para pihak menyepakati penyelesaian perselisihan melalui kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi di PN Cianjur.

- Pendampingan hukum: LBHC mendampingi para pedagang dalam proses penyelesaian untuk memastikan aspirasi dan kepentingan keperdataan warga dapat disampaikan dalam koridor hukum.

- Menjaga kondusivitas: Kesepakatan diharapkan mampu mengakhiri ketegangan serta menjaga aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat di kawasan pasar Desa Cihaur.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, konflik pemanfaatan lahan kios yang selama ini menjadi persoalan antara para pedagang dan pihak desa memasuki babak baru melalui jalur perdamaian.

Penyelesaian melalui mediasi ini sekaligus menunjukkan bahwa sengketa di tengah masyarakat dapat ditempuh melalui dialog, musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan. Jhd

Read More

LMP MAC Haurwangi Kawal Pendistribusian Beras Bantuan

KabarCiepat.com || CIANJUR — Sebanyak 876 warga Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menerima bantuan sosial beras dari pemerintah pada Senin (21/9). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima beras seberat 30 kg.

Kepala Desa Cipeuyeum, Drs. Entis Sutisna, menyampaikan bahwa penyerahan bantuan dipusatkan di Aula Desa Cipeuyeum agar berjalan tertib dan tepat sasaran.

"Bantuan beras BLT sosial ini diserahkan langsung kepada warga yang memang berhak mendapatkannya," ujar Entis di Aula Desa Cipeuyeum.

Penyaluran di Desa Cipeuyeum ini merupakan rangkaian hari kedua dari total 10 desa di wilayah Kecamatan Haurwangi.

Proses pendistribusian turut dikawal oleh organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) MAC Haurwangi. Ketua LMP MAC Haurwangi, Sandi Solihin (40), menjelaskan bahwa pengawalan dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk mendukung kelancaran program pemerintah desa.

"Meski ada kesibukan internal organisasi, kami memprioritaskan kegiatan ini karena merupakan salah satu kewajiban kami dalam membantu pemerintah desa," jelas Sandi.

Ia berharap keterlibatan LMP dapat menjaga kondusivitas selama kegiatan berlangsung, sehingga pembagian pangan berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.***jhd

Read More

Tiga Desa di Cianjur Gelar Penetapan Calon Kepala Desa Hari Ini

KabarCiepat.com || CIANJUR – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur terus bergulir. Hari ini, sebanyak tiga desa menggelar agenda penting berupa penetapan Bakal Calon (Balon) menjadi Calon Kepala Desa resmi. 

Ketiga desa tersebut meliputi Desa Ciranjang dan Desa Sindangjaya di Kecamatan Ciranjang, serta Desa Sukajaya di Kecamatan Bojongpicung.  

Kepastian jadwal penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Panitia Pilkades Desa Sindangjaya, Firdaus M.S., saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin malam (21/9).

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Sindangjaya, Apit Sulaeman, menjelaskan melalui pesan singkat WhatsApp bahwa prosesi penetapan para calon di masing-masing desa khususnya desa sukajaya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

"Dari tiga desa akan menetapkan para balon menjadi calon kepala desa yang dimulai pada jam 10.00 WIB," ujar Apit.

Apit pun menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung hari ini dapat berjalan aman, tertib, dan tanpa hambatan.

"Kami berharap agenda hari ini dilancarkan dan tidak ada gangguan saat menjalankan tahapan Pilkades," pungkasnya.

Read More