Remaja 15 Tahun Terlibat Curanmor di Sukaluyu, Polisi Sita Dua Celurit dan Motor Rampasan

KabarCiepat.Com || CIANJUR – Satreskrim Polres Cianjur mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat, termasuk seorang remaja berusia 15 tahun.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan setelah jajaran Satreskrim Polres Cianjur bersama Polsek Sukaluyu melakukan penyelidikan atas aksi kejahatan yang terjadi pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 04.14 WIB.

"Kami bersama jajaran Polsek Sukaluyu berhasil mengamankan empat orang. Satu orang di antaranya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum berinisial HS, usia 15 tahun," kata Fajri.

Menurut dia, HS saat ini telah ditempatkan di Yayasan Bahtera Bandung sesuai prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menetapkan HS sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena diduga terlibat langsung dalam aksi penganiayaan, pengancaman, dan perampasan terhadap korban.

"Dari empat orang yang diamankan, satu orang dapat ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena secara langsung terlibat dalam aksi penganiayaan, pengancaman, dan perampasan," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban yang diduga dirampas pelaku, dua bilah senjata tajam jenis celurit, serta satu unit sepeda motor yang digunakan saat menjalankan aksinya.

"Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sepeda motor milik korban, dua bilah celurit, dan satu unit sepeda motor yang digunakan para pelaku," ungkapnya.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan rencana penjualan kendaraan hasil kejahatan tersebut kepada penadah.

"Saat kami amankan, sepeda motor milik korban masih berada dalam penguasaan para pelaku. Namun, kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah ada indikasi rencana penjualan kepada penadah atau pihak lain," kata Fajri.

Hingga kini penyidik masih melakukan pengembangan kasus dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 479 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. ***Red/YF

Read More

Diduga Lalai Saat Bercanda dengan Senapan Angin, Seorang Warga Bandung Barat Terluka

KabarCiepat.com || Bandung Barat – Seorang warga bernama Sena mengalami luka setelah diduga terkena tembakan senapan angin dalam sebuah insiden yang terjadi di Kampung Gunung Urug, Desa Satuwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 11.10 WIB.

Peristiwa tersebut mendapat respons cepat dari jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Cililin setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan kelalaian yang mengakibatkan seseorang terluka akibat senapan angin.

Kanit Reskrim Polsek Cililin, IPDA Fakhmi Zainal Hidayat, S.Pd.I., bersama anggota piket Reskrim langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan mengumpulkan keterangan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi membenarkan telah terjadi insiden yang menyebabkan korban mengalami luka akibat letusan senapan angin. Korban kemudian segera dibawa oleh Agus ke RS Kasih Bunda untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Agus menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan berkomitmen menyelesaikannya secara kekeluargaan. Meski demikian, Unit Reskrim Polsek Cililin masih menunggu perkembangan kondisi korban sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan pembuatan laporan polisi.

foto istimewa : Cek TKP Diduga Lalai Saat Bercanda dengan Senapan Angin

Menurut kronologi yang dihimpun, sebelum kejadian korban baru pulang dari kegiatan berburu di kawasan pegunungan dan beristirahat di sebuah saung sambil meletakkan senapan anginnya di samping tubuhnya. Tidak lama kemudian, Agus datang dan mengambil senapan tersebut. Diduga dengan maksud bercanda, Agus mengarahkan senapan ke punggung korban. Namun secara tidak sengaja senapan tersebut meletus hingga pelurunya mengenai tubuh korban dan menyebabkan luka.

Setelah insiden terjadi, Agus bersama keluarga korban segera membawa Sena ke RS Kasih Bunda untuk memperoleh penanganan medis.

Kapolsek Cililin IPTU Isman Rusmandijanto menyampaikan bahwa situasi di lokasi kejadian berlangsung aman dan kondusif. Kepolisian masih melakukan pemantauan serta menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kondisi korban dan penyelesaian perkara tersebut. ***Red

Read More

Administratur/KKPH Cianjur Herdy Indriawan Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349

KabarCiepat.com || Cianjur – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349, Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Cianjur, Herdy Indriawan, menyampaikan ucapan selamat serta harapan terbaik bagi kemajuan Kabupaten Cianjur.

Herdy Indriawan mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur yang pada tahun ini memperingati hari jadi ke-349. Menurutnya, momentum bersejarah tersebut menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat semangat persatuan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

"Selamat Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349. Semoga Kabupaten Cianjur semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, serta tetap menjadi daerah yang lestari, aman, dan berdaya saing. Mari bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang," ujar Herdy Indriawan.

Ia menambahkan, Perum Perhutani KKPH Cianjur berkomitmen mendukung berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349 diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Cianjur yang lebih maju, hijau, dan sejahtera.

Dirgahayu Kabupaten Cianjur ke-349. Bersama Melangkah, Berkarya, dan Menjaga Kelestarian untuk Cianjur yang Lebih Baik. ***Dani

Read More

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cianjur H. Abdul Qohar Azij Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349

KabarCiepat.com || Cianjur – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur, H. Abdul Qohar Azij, S.Ag., M.M.Pd., menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar Kabupaten Cianjur semakin maju, religius, dan sejahtera.

Menurut H. Abdul Qohar Azij, momentum Hari Jadi Kabupaten Cianjur merupakan saat yang tepat untuk memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta meningkatkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.

"Selamat Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349. Semoga Kabupaten Cianjur senantiasa diberkahi Allah SWT, semakin maju dalam pembangunan, unggul dalam pelayanan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius, budaya, dan kebersamaan. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan terus berkontribusi demi terwujudnya Cianjur yang lebih baik," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, mempererat kerukunan umat beragama, serta mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga dalam mewujudkan Kabupaten Cianjur yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

Dirgahayu Kabupaten Cianjur ke-349.

"Cianjur Jaya, Masyarakat Sejahtera, Religius, dan Berakhlak Mulia." ***Dani

Read More

Ketua Umum FAGAR Ma'ol Abdul Faqih Desak Pemerintah Tuntaskan PPPK Paruh Waktu dan Buka Peluang Pengangkatan Menjadi PNS

Jakarta || kabarciepat.com – Ketua Umum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Ma'ol Abdul Faqih, menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada pemerintah terkait penyelesaian status guru dan tenaga kependidikan, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Guru dan Tenaga Kependidikan yang digelar di Kompleks DPR RI, Kamis (9/7/2026).

Ma'ol menegaskan, penyelesaian status PPPK Paruh Waktu harus menjadi prioritas pemerintah. FAGAR menargetkan proses penyelesaian dapat dituntaskan bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak pada September 2026, sehingga mulai Oktober 2026 seluruh PPPK Paruh Waktu telah resmi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

"Kami berharap tidak ada lagi ketidakpastian status bagi rekan-rekan PPPK Paruh Waktu. Setelah kontrak berakhir pada September 2026, mereka sudah harus memperoleh kepastian menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Oktober 2026," tegas Ma'ol.

Selain itu, FAGAR juga mendorong agar pembayaran gaji PPPK bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, skema tersebut akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak-hak PPPK.

Tidak hanya itu, FAGAR turut mengusulkan agar pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila regulasi yang berlaku di masa mendatang memungkinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ma'ol juga menyoroti pentingnya penyelesaian status tenaga non-ASN yang belum masuk dalam database nasional. Menurutnya, regulasi yang jelas sangat dibutuhkan agar seluruh tenaga honorer memperoleh kepastian status dan perlindungan hukum.

FAGAR juga meminta pemerintah memperluas akses program inpassing bagi guru swasta dari jenjang PAUD hingga SMK sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan serta penghargaan atas dedikasi para pendidik.

Di bidang tata kelola pendidikan, Ma'ol menilai perlunya penyelarasan pengelolaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) agar tidak lagi terjadi dualisme kewenangan antara kementerian yang selama ini berdampak pada administrasi, tunjangan, dan formasi guru.

Melalui berbagai usulan tersebut, FAGAR berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat penyelesaian persoalan kepegawaian guru dan tenaga kependidikan, sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kepastian status para pendidik. ***Red

Read More

Diduga Tak Transparan dan Tidak Sesuai Bestek, Proyek JITUT di Desa Cisalada Jadi Sorotan

KabarCiepat.com || Bogor – Proyek pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang berlokasi di Kampung Cukang Galeh, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek) serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan yang dihimpun di lapangan, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi yang memuat identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai proyek, maupun waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Sejumlah pekerja yang ditemui di lokasi juga mengaku tidak mengetahui asal-usul anggaran, nilai proyek, maupun spesifikasi teknis pekerjaan yang sedang dikerjakan. Hal itu memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Atas temuan tersebut, sejumlah pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Unit Tipikor Polres Bogor, Kejaksaan Negeri, Polda Jawa Barat hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan guna memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mereka juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, termasuk Ketua Kelompok, H. Bubun, yang disebut sebagai penanggung jawab proyek, dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Pengurus Pusat Laskar Siliwangi Bersatu turut memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Menurut perwakilannya, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, pihaknya akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum.

«"Jika dugaan ini benar dan terbukti, karena menyangkut anggaran pemerintah dan uang rakyat, kami akan segera melayangkan surat resmi kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum. Kami meminta agar pihak yang terlibat dipanggil, diperiksa, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait tindak pidana korupsi," ujar perwakilan Pengurus Pusat Laskar Siliwangi Bersatu.»

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari H. Bubun maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ***Red

Read More

GTKN Dorong Percepatan Alih Status PPPK dan Sentralisasi Penggajian dalam Rakornas di DPR RI

KabarCiepat.com || Jakarta – Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 pengurus GTKN dari seluruh Indonesia ini mengusung tema "Merumuskan Kebijakan Terintegrasi Bagi Penguatan Status Kepegawaian, Kesehatan, dan Transportasi Karier Guru serta Tenaga Kependidikan."

Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal GTKN Ratna bersama Ketua Umum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Mo'al menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian, kesejahteraan, serta jenjang karier guru dan tenaga kependidikan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rakornas menghasilkan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, percepatan peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah terdata dalam basis data BKN. GTKN meminta proses tersebut dituntaskan sebelum masa kontrak berakhir pada 2026/2027 dan tidak digabungkan dengan peserta seleksi PPPK Tahap II maupun peserta dengan masa pengabdian yang baru berjalan dua tahun.

Selain itu, GTKN mendorong percepatan penyelesaian status bagi sekitar 947.421 PPPK Paruh Waktu yang telah terdata di BKN per 31 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB menyatakan akan mengkaji skema penyesuaian tanpa tes ulang dengan target penerbitan kebijakan pada Triwulan III Tahun 2026, sementara Direktorat Jenderal GTK menyatakan siap melakukan validasi data Dapodik sebagai dasar administrasi.

Tuntutan kedua berkaitan dengan kejelasan implementasi regulasi mengenai pembiayaan PPPK. GTKN meminta pemerintah memperjelas ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2026, khususnya mengenai mekanisme peralihan dan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26. Menurut GTKN, pembebanan gaji kepada pemerintah daerah menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pengangkatan PPPK.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan akan mengkaji berbagai opsi pembiayaan, termasuk melalui DAK Nonfisik, belanja wajib APBN, maupun skema transfer khusus. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap menerbitkan surat edaran guna memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah selama proses peralihan berlangsung.

Tuntutan ketiga adalah sentralisasi sistem penggajian ASN PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan, baik PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu, agar seluruh pembayaran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN. GTKN menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan keadilan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan tanpa dipengaruhi kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Dalam forum tersebut, pimpinan DPR RI menyatakan dukungan terhadap gagasan sentralisasi penggajian dan membuka peluang pembahasan perubahan regulasi sebagai landasan hukum. BKN juga menyatakan kesiapan menjadi validator data nasional apabila sistem penggajian dipusatkan.

Sebagai tindak lanjut Rakornas, disepakati pembentukan Tim Kerja Bersama yang melibatkan GTKN, Kementerian PAN-RB, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk mempercepat penyusunan kebijakan. Selain itu, GTKN akan melakukan konsolidasi data serta sosialisasi kepada seluruh daerah agar tidak ada guru maupun tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu yang terlewat dalam proses pendataan.

GTKN berharap seluruh hasil Rakornas dan FGD ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan karier guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. ***Ref

Read More